Tindaklanjuti Keresahan Nelayan, Komisi II DPRD Kalsel Akan Perjuangkan Tambahan Kuota BBM Bersubsidi

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalsel, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalsel, PT Pertamina Wilayah Kalsel, nelayan di daerah pesisir di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru, bertempat di ruang Komisi II DPRD Kalsel, Kamis (26/10).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Iqbal Yudiannor didampingi Anggota Komisi II lainnya seperti Karli Hanafi Kalianda, Aris Gunawan dan Iskandar Zulkarnain itu membahas terkait permasalahan BBM bersubsidi bagi para nelayan di Kalsel.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Iqbal Yudiannor, meminta agar pendataan kebutuhan BBM bersubsidi ini dan pengawasan terhadap penyalurannya menjadi perhatian serius sehingga benar-benar tepat sasaran.

“Adanya beberapa upaya untuk mengatasi permasalahannya yakni dengan satu pemutakhiran data agar menambah kuota BBM artinya jangan sampai ketika meminta kuota ternyata tidak tersalurkan secara tepat, selanjutnya fungsi pengawasan perlu diperketat,” jelasnya.

Ditambahkan Iqbal, Komisi II DPRD Kalsel bersama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pertamina akan berkunjung ke BPH Migas untuk memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan di Kalsel.

“Saya minta kepada dinas terkait untuk menyediakan data real, dan nanti akan kita bawa ke BPH migas,” jelasnya

Sementara itu, Kepala DKP Kalsel, Rusdi Hartono mengatakan dari data kuota BBM bersubsidi yang tersedia saat ini, hanya mengcover sekitar 10 persen kebutuhan nelayan.

Oleh karena itu, pihaknya bersama Komisi II DPRD Kalsel akan mengupayakan ke BPH Migas untuk meminta penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.

“Kami juga akan mengupayakan pengawasan di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan,” tambahnya. (NRH/RDM/RH)