Pemprov dan DPRD Kalsel Terus Perjuangkan Pemenuhan SPM Pendidikan

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperjuangkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kalsel bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) beserta UPTD-UPTD yang ada di bawah naungannya, pada Rabu (25/10).

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin menyampaikan dalam rapat kerja untuk harmonisasi rencana kerja pada tahun 2024 mendatang, pihaknya menyoroti beberapa hal, salah satunya terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan), yakni mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang wajib dan berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

“Kami ingin mengajak teman-teman di Dinas Perdidikan Provinsi Kalsel untuk sama-sama berjuang. Bahwa, di tahun akhir masa jabatan Gubernur Kalsel, ini bisa betul-betul terpenuhi SPM Pendidikan ini,” harapnya.

Apalagi, menurut Lutfi, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, adalah kepala daerah yang mendapatkan penghargaan nasional sebagai kepala daerah yang sangat konsen terhadap dunia pendidikan. Sehingga, ia yakin Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel itu juga mendukung hal tersebut.

“Namanya juga minimum ya, jadinya harus terpenuhi. Sehingga nantinya setelah kepemimpinan Paman Birin meninggalkan kenangan yang manis untuk dunia pendidikan di Kalsel,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammadun menegaskan pihaknya terus berupaya untuk memenuhi SPM bidang pendidikan, terutama pada tahun anggaran 2024 mendatang.

“Secara garis besar, ada sekitar 7 item SPM termasuk sarana prasarana sekolah dan lain-lain yang akan kita penuhi di 2024 nanti,” tegasnya.

Untuk diketahui, SPM Pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan. (NRH/RDM/RH)