15 Februari 2025

LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bergerak Untuk Banua

Gelar High Level Meeting di Banjarmasin, TPID Kalsel Susun Strategi Ketahanan Pangan Selama El-Nino

2 min read

TPID Kalsel berfoto bersama usai pembukaan rakor di Banjarmasin

BANJARMASIN – BMKG memperkirakan, dampak iklim El-Nino di Indonesia akan dirasakan hingga November 2023 mendatang. Yakni musim kemarau kering, akan berlangsung lebih lama, hingga jelang akhir tahun. Dampak El-Nino inipun, dikhawatirkan dapat mempengahi inflasi, termasuk di provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk mengantisipasi hal ini, maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat tingkat tinggi atau high level meeting se-Kalsel di di Banjarmasin, mulai Senin (18/9) hingga Selasa (19/9). Hadir langsung membuka acara ini, Gubernur, Sahbirin Noor.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara seluruh anggota TPID se-Kalsel, guna mengantisipasi dampak El-Nino yang memicu kenaikan harga-harga pangan.

Gubernur Kalsel

“Di tengah kondisi global yang masih penuh dengan ketidakpastian, kita patut bersyukur bahwa tingkat inflasi di Kalsel masih terkendali dan berada dalam tren yang melandai,” tutur pria yang akrab disapa Paman Birin tersebut.

Setelah mencapai puncaknya sebesar 7,35 persen (year-on-year, yoy) pada September 2022, lanjutnya, tingkat inflasi Kalsel terus menurun hingga mencapai 4,36 persen (yoy) pada Agustus 2023.

Paman Birin juga menyampaikan, bahwa capaian itu tidak lepas dari kerja keras dan sinergitas di antara anggota TPID, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Senada disampaikan Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalsel Wahyu Pratomo. Bahwa TPID Provinsi memberikan perhatian lebih pada komoditas beras.

Menurutnya, meski berangsur terkendali, inflasi beras di Kalsel pada Agustus 2023 masih tercatat tinggi yakni sebesar 21,7% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel

“Kenaikan harga beras dunia terjadi karena berbagai faktor, utamanya perubahan iklim dan kebijakan proteksionisme negara-negara di dunia untuk menjaga ketahanan pangan di masing-masing negara. Termasuk India, produsen utama beras dunia, yang telah melarang ekspor beras sejak Juli 2023,” ungkap Wahyu.

Untuk itu, Wahyu menekankan urgensi TPID se-Kalsel untuk terapkan lima langkah pengendalian inflasi.

Yakni mengoptimalisasi APBD melalui intervensi pasar, operasi pasar, ataupun pasar murah. Kedua, penguatan sarana dan prasarana pertanian guna tingkatkan produktivitas pangan.

“Ketiga, memperkuat kebijakan pengendalian inflasi daerah lewat data stok dan neraca pangan serta implementasi KAD. Keempat, memperkuat infrastuktur dan rantai pasok untuk distribusi barang dan jasa, termasuk optimalisasi peran BUMD Pangan,” kata Wahyu.

Terakhir, lanjut Wahyu, memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi pengendalian inflasi guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Wahyu juga meyakini, dengan berbagai upaya tadi, inflasi gabungan 3 kota IHK di Kalsel pada sisa tahun 2023 tetap terkendali pada titik tengah tengah sasaran target 3,0±1% (yoy).

Wahyu juga menegaskan BI dan Pemprov Kalsel akan terus bersinergi dalam kerangka TPID untuk menjaga inflasi Kalsel berada pada kisaran sasaran 2,5±1 persen (yoy) pada tahun 2024. (RIW-BI.KALSEL/RDM/RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Abdi Persada | Newsphere by AF themes.