8 Desember 2024

LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bergerak Untuk Banua

Pemprov Kalsel Gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa

2 min read

HULU SUNGAI SELATAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa regional, di Pendopo Kantor Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) pada Senin (24/7).

Workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa regional

Workshop tersebut dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Staff Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan, Anggota Komite IV DPD RI, Kepala BKKBN Provinsi Kalsel, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah, beserta seluruh Kepala Dinas PMD Kabupaten-Kota se-Kalsel.

Menyampaikan amanat Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Sulkan menyampaikan bahwa desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis, bagi kemajuan bangsa. sebagai unit organisasi Pemerintah, yang berhadapan langsung dengan masyarakat, maka kemandirian desa menjadi salah satu syarat bagi bangsa ini untuk maju. Diera pemerintahan Presiden Joko Widodo, perhatian terhadap pembangunaan di pedesaan semakin besar. Alokasi dana desa dari tahun ke tahun bertambah meningkat. dana desa ini, telah mampu meningkatkan pembangunan di pedesaan.

“Melalui dana desa, ribuan kilometer jalan desa, ribuan meter jembatan, ratusan unit bumdes, posyando, dan berbagai sarana dan prasarana lain, yang menunjang aktivitas ekonomi telah terbangun,” ucap Sulkan.

Disisi lain menurut gubernur, beberapa kasus penggunaan dana desa juga pernah terjadi, yang sangat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan di pedesaan. Oleh karena itu, kontrol terhadap penggunaan keuanganan dana desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan, perlu dijalankan secara cermat, akurat dan konsisten, oleh pihak-pihak yang berwenang.

“Pembangunan desa harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, baik pembangunan fisik maupun pembangunan masyarakat dan pemerintahan,” lanjutnya.

Ditambahkan gubernur, Pemerintahan desa semestinya tanggap terhadap setiap aspirasi masyarakat, agar setiap kebijakan yang dihasilkan, benar-benar dilandasi semangat demokrasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.karena itulah semangat swadaya dan gotong royong masyarakat, menjadi suatu keharusan yang kita tumbuh kembangkan, di seluruh lingkup kehidupan masyarakat di pedesaan. (RILIS-MRF/RDM/RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Abdi Persada | Newsphere by AF themes.