Bulan: Mei 2023

BANJARBARU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel bakal merealisasikan jalan alternatif baru menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, di Banjarbaru. Percepatan ini didorong melalui dana Intruksi Presiden (Inpres) sebesar Rp160 miliar.

Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan, melalui Kabid Bina Marga, Azan Syariful Muaz, mengungkapkan, saat ini pengerjaan proyek tersebut sedang memasuki proses lelang.

“Nanti akan dilaksanakan secara multi years (anggarannya melalui APBN lebih dari satu anggaran) dan tahun 2024 sudah bisa digunakan untuk mengakses ke bandara,” ujar Solhan, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/5).

Alasan dibangunkannya jalan baru, menurut dia, untuk lebih mengefesiensikan waktu masyarakat menuju bandara. Mengingat, jalur akses tercepat satu-satunya saat ini menuju pendaratan pesawat hanya terdapat di Sapta Marga dan Bina Brata dan itu pun masih memerlukan waktu yang panjang.

“Jalur baru ini nantinya langsung tembus ke simpang empat bandara dengan dua jalur empat lajur. Tentu, jalan itu khusus untuk ke bandara,” ucapnya.

Ia membeberkan, jalur ini nantinya akan menembus mulai dari jalan Ahmad Yani ke lokasi yang telah ditentukannya titik ke bandara. Di mana, saat ini masih berstatus simpang tiga, namun, setelah dituntaskan bakal menjadi jalan simpang empat.

“Pembuatan jalurnya dekat dengan retail modern dan salah rumah makan di Banjarbaru,” bebernya.

Kata dia, untuk total panjang keseluruhan dari jalur alternatif yang akan dibangun ini diperkirakan mencapai hingga 3 Kilometer (KM).

“Pusat melalui Kementerian PUPR menyetujui itu sebesar Rp160 M tetapi itu belum termasuk PJU atau aksesoris lainnya nanti akan urus ke depan yang penting terlebih dahulu jalur alternatifnya sudah bisa dilalui,” ungkapnya.

Terpenting lagi, kata dia, pembebasan lahan juga menjadi titik fokus pihaknya. Bahkan, diakuinya sudah dituntaskan tiga tahun lalu, namun, saat ini bidang Bina Marga masih melakukan mediasi dengan satu pemilik lahan untuk dilakukan ganti rugi.

“Cuman ada satu lagi yang belum menerima dana ganti rugi dan itu sudah dititipkan ke pengadilan. Tentu, akan kita lakukan pendekatan lagi,” jelasnya.

Ditambahkannya, setelah proses lelang selesai dan pengerjaan proyek diselesaikan Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan baru dilakukan hibah ke Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Nanti untuk pemeliharaan ke provinsi setelah proses hibah diselesaikan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Mengawali kegiatan di tahun 2023, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi (PLDPI), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel menggelar, Bimbingan Teknis tentang Optimalisasi Penanganan Hambatan Motorik Serta Peranan Pendidik dalam Menangani Masa Pubertas Anak Disabilitas Tahun 2023.

Kepada Abdi Persada FM, disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, melalui Kepala UPTD PLDPI Disdikbud Kalsel, Sri Mawarni, pada Senin (22/5) sore, tujuan Bimbingan Teknis ini, diantaranya memberikan pemahaman kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, tentang Anak Berkebutuhan Khusus, membangun Supporting System pada Orang Tua dengan Anak Berkebutuhan Khusus, memahami Deteksi Dini Gangguan Motorik, selanjutnya memahami Skrining dan Pemeriksaan Dasar pada Anak Berkebutuhan Khusus.

“Dengan adanya Bimtek ini, dapat tercipta manajemen pendidikan khusus yang baik, sistem dan metode pembelajaran untuk mudah dipahami,” ucapnya

Disampaikan Mawar, Bimbingan Teknis ini, menghadirkan narasumber yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Muhammadun, Kepala UPTD PLDPI Disdikbud Kalsel, Sri Mawarni, Kepala Seksi Intervensi Terpadu UPTD PLDPI Disdikbud Kalsel, Slamet Riadi, Ahli Fisioterapi Klinik Yayasan Pembinaan Anak Cacat Surakarta Jawa Tengah, Ahli Dokter Tumbuh Kembang Klinik Happy Kids Banjarmasin, Ahli Dokter Spesialis Saraf dan Ahli Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ULM Banjarmasin. Terkait peserta ada sebanyak 41 orang, yaitu 26 orang dari UPTD PLDPI Disdikbud Kalsel, terdiri 3 orang perwakilan tenaga ahli bidang Fisioterapi, Terapi Wicara dan Ahli Gizi, serta 23 orang dari seksi Intervensi Terpadu.

“Bagi peserta 15 orang perwakilan tenaga pendidik di sekolah, yaitu dari Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Kota Banjarbaru dan Banjarmasin, yang berhubungan langsung dengan anak yang mendapatkan layanan Intervensi Terpadu,” jelasnya

Sementara itu, salah satu Narasumber dari
Ahli Fisioterapi Klinik Yayasan Pembinaan Anak Cacat Surakarta Jawa Tengah, Nugraheni Agustyaningsih menyampaikan, untuk kegiatan Bimbingan Teknis ini, ada beberapa materi yaitu tentang Skrining dan Pemeriksaan Dasar pada Anak Berkebutuhan Khusus, kemudian klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus dan Optimalisasi Program Terapi pada Anak Berkebutuhan Khusus.

“Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan diimplementasikan, untuk meningkatkan kinerja ditempat kerjanya masing-masing,” tutupnya

Untuk diketahui, Bimbingan Teknis ini, dibuka secara resmi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, diwakili Kepala UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi (PLDPI) Disdikbud Kalsel, Sri Mawarni. Kegiatan digelar selama tiga hari, pada tanggal 22-24 Mei 2023, bertempat di salah satu hotel Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima pendaftaran Bakal Calon Bawaslu Kabupaten/Kota Periode Masa Jabatan Tahun 2023-2028.

Sekretaris Bawaslu Kalsel, T Dahsya Kusuma Bangsa mengatakan tim seleksi Bakal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Kalsel itu terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu Provinsi Kalsel Wilayah I (Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Tanah Laut, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru) yang diketuai Muhammad Fauzi.

Untuk Provinsi Kalsel Wilayah II (Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan Kota Banjarmasin) yang diketuai Variana Pura Damayanti.

“Dan Provinsi Kalsel Wilayah III meliputi Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong diketuai Abrani Sulaiman,” katanya dalam konferensi pers di salah satu hotel di Banjarmasin, Senin (22/5) siang.

Sementara itu, Ketua Tim Seleksi Kalsel Wilayah I, Muhammad Fauzi menjelaskan pelaksanaan tahapan seleksi saat ini telah memasuki tahapan sosialisasi dan pengumuman pendaftaran yaitu 22 sampai 27 Mei 2023.

Selanjutnya tahapan pendaftaran dan penerimaan berkas selama tujuh hari kerja yaitu 29 Mei sampai 7 Juni 2023. Kemudian tahapan perbaikan berkas persyaratan selama tiga hari kalender yaitu 8 sampai 10 Juni 2023. Serta pengumuman masa perpanjangan dan perpanjangan masa pendaftaran dari 12 sampai 15 Juni 2023.

“Perpanjangan pendaftaran selama tiga hari ini meliputi hal-hal yang kurang dari apa-apa yang sesuai ketentuan. Misalnya kuota perempuan kurang dari 30 persen maka akan dibuka kembali pendaftaran untuk memenuhi kuota yang ada,” terangnya.

Setelah itu, lanjut Fauzi, baru nanti akan dilakukan verifikasi untuk menentukan pendaftar yang layak diterima sebagai pelamar bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian dilakukan tahapan-tahapan selanjutnya seperti tes dan sebagainya.

Untuk persyaratan selengkapnya diumumkan secara resmi di laman pengumuman pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada situs atau website resmi dan media sosial Bawaslu Kalsel.

Fauzi mengimbau kepada semua komponen masyarakat yang memenuhi syarat untuk bisa mendaftar sebagai bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Kalsel. Mengingat hal ini merupakan satu kehormatan menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk bersama-sama menjamin terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil.

“Karena Pemilu yang jujur dan adil lah yang bisa membawa kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia,” tambahnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Mobil Samsat Keliling (Samkel) milik UPPD Banjarmasin II yang belum sempat dibayarkan kini telah dilunasi. Hal itu pun dibuktikan dengan dikeluarkannya notis pembayaran pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil, melalui Kabid Pengelolaan Pajak Daerah, Riandy Hidayat, langsung menanggapi kejadian tersebut dan merespon atas ketidaktahuan dari aset yang sempat menunggak itu.

“Setelah kami telusuri itu bukan plat dari Banjarbaru melainkan dari Banjarmasin II. Menunggaknya itu 1 tahun 3 bulan. Sudah kami tindaklanjuti dan dari Kepala UPPD Banjarmasin II juga mengabarkan pajaknya sudah dilunasi,” ungkap kepada Abdi Persada FM, di ruang kerjanya, baru-baru tadi.

Ia turut menghimbau agar seluruh UPPD dapat memerhatikan hal ini. Mengingat, membayar pajak tidak hanya diwajibkan kepada masyarakat saja melainkan juga ada dari pemda sendiri.

“Nah, ini perlu diingat untuk seluruh unit pendapatan agar turut memerhatikan asetnya tak hanya Samkel, motor antar jemput juga. Dicek, agar tidak terjadi keterlambatan atas pembayaran pajak. Kita ketahui, meskipun aset milik pemda, Samkel tetap ikut berkontribusi terhadap pajak daerah,” tutur mantan Kepala UPPD Samsat Rantau ini.

Atas perhatian serta partisipasi dari masyarakat yang juga sekaligus sebagai wajib pajak, tentu dirinya sangat berterima kasih dalam keikutsertaanya untuk turut ikut mengingatkan bahwa pajak juga menjadi bagian dari tanggungjawab bersama.

“Kami turut mengapresiasi atas kerjasama dari masyarakat yang telah mengingatkan ketaatannya membayar pajak untuk daerah. Sekali lagi dari kami ucapkan terima kasih banyak,” ucapnya.

Sebagai tindaklanjut, dibeberkannya, pihak Bapenda akan melakukan proses balik nama yang terlebih dahulu harus dilakukan penyelesaian dengan Pemerintah (Pemkot) Kota Banjarmasin.

“Rencananya memang mau dilakukan balik nama. Saat ini sedang diurus di BPKPAD Kota Banjarmasin. Kami juga masih menunggu kepastian. Supaya nanti kami lebih protek lagi terhadap aset ini mending dilakukan proses peralihan,” bebernya.

Diketahui saat ini, aset yang merupakan hibah dari pemda setempat pemberkasannya masih dalam tahap peralihan. Sehingga, perlu waktu panjang untuk perpindahan nopol madya ke provinsi.

“Dari hasil informasi yang kami dapatkan, saat ini masih berproses. Karena kelengkapan pemberkasannya masih ada pada Pemkot Banjarmasin. Setelah, dinyatakan lengkap baru bisa dilakukan balik nama,” paparnya.

Kendati begitu, dirinya memastikan tanggungan aset Samkel dikelola sepenuhnya oleh Bapenda Kalsel melalui UPPD Samsat Banjarmasin II.

“Jelas, seluruhnya tetap menjadi tanggungjawab kami dari Pemprov Kalsel,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Terhitung mulai hari ini, Senin (22/5) layanan kantor cabang utama Bank Kalsel pindah ke lantai dua kantor pusat Bank Kalsel. Kondisi ini dikarenakan adanya renovasi kantor cabang utama, hingga tiga atau empat bulan mendatang.

Kepala Cabang Utama Bank Kalsel, Firmansyah menjelaskan, selama renovasi berlangsung, layanan dipindahkan ke lantai 2.

‘Jadi nasabah yang ingin melakukan layanan perbaikan atau keperluan terkait layanan Bank Kalsel bisa langsung naik ke lantai dua,” ucapnya.

Firmansyah menambahkan, renovasi dilakukan untuk peningkatan pelayanan Bank Kalsel kepada nasabahnya. Selain itu Firmansyah juga memastikan, meski pindah ke lantai dua, namun semua layanan perbankan akan tetap dilayani dengan sepenuh hati.

“Hanya pindah tempat sementara saja dan semua layanan perbankan tetap bisa kami layani seperti biasa”, tutupnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel melaksanakan apel Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-115 di halaman Kantor Diskominfo Provinsi Kalsel pada senin (22/5). Apel yang dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel Muhammad Muslim ini, diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan tenaga kontrak lingkup Diskominfo Provinsi Kalsel.

Usai pelaksanaan Apel, Muhammad Muslim menyampaikan, agar momentum peringatan Harkitnas ini dapat menjadi motivasi dan semangat menumbuhkan kepercayaan diri dalam menjalankan program pengawalan digitalisasi menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Manfaat momentum Harkitnas untuk memantapkan infrastruktur, terutama pengoptimalan jaringan intranet untuk menyambungkan (jaringan) lintas SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Kedepannya juga lintas kabupaten-kota,” ucap Muslim.

Dilanjutkan Muslim, pembangunan infrastruktur ini harus dimantapkan dalam rangka menjamin kelancaran lalu lintas pengiriman data yang berkaitan dengan aplikasi dan sistem informasi lainnya. Termasuk diantaranya agar sistem jaringan kita, khususnya di kabupaten-kota terutama di Daerah yang masih blank spot bisa segera tertuntaskan.

“Untuk itu kami harapkan, sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten-kota terjalin dengan baik,” tutup Muslim. (MRF/RDM/RH)