Kenali Akun Resmi Media Sosial Bank Kalsel

BANJARMASIN – Seiring dengan semakin meningkatnya volume bisnis dan pencapaian kinerja positif yang diraih Bank Kalsel, tentunya akan semakin banyak tantangan yang harus dihadapi. Di usia 59 tahun ini, Bank Kalsel kian matang menjadi salah satu bank milik daerah yang diperhitungkan eksistensinya. Komitmen positif untuk mendukung Bank Kalsel dari para Pemegang Saham yang notabene merupakan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, menjadi salah satu nilai penting agar Bank Kalsel semakin exist dan survive dalam menghadapi segala persaingan dan tantangan.

Hal ini dijawab Bank Kalsel dengan komitmen senantiasa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat sebagaimana taglinenya Setia Melayani, Melaju Bersama.

Baru-baru ini, Bank Kalsel dihadapkan dengan maraknya kemunculan akun-akun media sosial palsu yang mengatasnamakan Bank Kalsel. Akun-akun tersebut menyampaikan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kebijakan Bank, atau HOAX, seperti penipuan undian berhadiah, pembaharuan layanan dan perubahan tarif, jenis layanan, biaya transaksi, maupun penagihan. Akun-akun palsu tersebut, juga mengirimkan tautan dalam bentuk file APK dan link yang berpotensi terjadinya pencurian data nasabah.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Suriadi, menegaskan bahwa Bank Kalsel akan menyampaikan segala bentuk kebijakan/ketentuannya melalui media resmi perusahaan.

“Bank Kalsel tidak pernah menelpon, mengirimkan pesan, atau membuat pengumuman undian berhadiah, mengirim file APK dan link serta bentuk penipuan lainnya melalui media sosial pribadi/perseorangan,” terang Suriadi.

Lebih lanjut, Suriadi menginformasikan bahwa akun resmi yang dimiliki Bank Kalsel saat ini adalah atas nama Bank Kalsel, Bank Kalsel Syariah, dan UPZ Bank Kalsel.

“Untuk akun resmi Bank Kalsel yang sudah terverifikasi centang biru adalah pada Instagram @bankkalsel. Akun resmi Bank Kalsel lainnya adalah Instagram @bankkalselsyariah dan @upzbankkalsel serta Youtube atas nama Bank Kalsel. Akun lainnya yang meniru atau mengatasnamakan Bank Kalsel adalah PALSU. Dimohon nasabah untuk tidak memberikan informasi pribadi pada akun palsu tersebut”, tegas Suriadi.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan membuat akun media sosial palsu atas nama orang tertentu, termasuk membuat akun media sosial palsu, diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.
Mengacu pada ketentuan tersebut, Bank Kalsel tidak segan-segan untuk mengambil langkah hukum dalam hal terdapat kerugian bagi Bank baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial.

Suriadi kembali mengimbau kepada seluruh nasabah, agar selalu waspada dan berhati-hati melindungi informasi pribadinya. Terdapat beberapa langkah untuk menghindari aktivitas merugikan yang dilakukan oleh para akun palsu.

“Pertama cek dahulu akun media sosialnya, pastikan akun tersebut merupakan akun resmi Bank Kalsel yang telah terverifikasi atau sebagaimana akun yang telah disampaikan sebelumnya. Jangan klik tautan/link apapun yang diberikan. Jangan langsung menuruti perintah yang diberikan akun tersebut, hal ini termasuk memberikan data diri pribadi, pastikan kembali kebenarannya, misalnya melalui Customer Service Bank Kalsel”, beber Suriadi.

Suriadi mengingatkan kembali, bahwa Bank Kalsel berkomitmen untuk melindungi data diri nasabah sebagai bentuk Rahasia Bank, yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

“Oleh sebab itu, kami mengimbau sekali lagi kepada para nasabah untuk berhati-hati dalam bertransaksi dan selanjutnya tidak mudah memberikan informasi pribadi. Dalam hal ditemui pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengatasnamakan Bank Kalsel, laporkan segera kepada kami melalui Call Center 0800 1122 000 atau dapat konfirmasi langsung melalui Kantor Bank Kalsel terdekat,” pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

PWI dan DKPP Sepakati Soal Sosialisasi, Publikasi, Edukasi dan Diseminasi Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu 2024

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang sosialisasi, publikasi, edukasi, dan diseminasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

MoU ditandatangani oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Ketua Umum PWI Atal S. Depari di markas PWI Pusat, Jakarta Selatan, Kamis (6/4).

Ketua Umum PWI Atal S. Depari menyatakan pihaknya merasa terhormat bisa meneken MoU ini karena DKPP adalah lembaga yang penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

Ia pun berharap MoU ini menjadi dasar yang kuat bagi PWI, DKPP, dan Mapilu PWI untuk bekerja sama menyosialisasikan etika penyelenggaraan pemilu secara nasional, serta fungsi dan kedudukan DKPP kepada khalayak luas.

“Saya membayangkan bentuk kerja sama ini yang lebih nyata, ya mungkin seminar atau diskusi tentang pengawasan kinerja penyelenggaraaan pemilu, pelaitihan wartawan sebagai agen pengawas penyelenggara pemilu, serta workshop cegah tangkal politik pecah belah melalui penyebaran hoaks di medsos dalam Pemilu 2024,” tutur Atal.

Kerja sama ini diharapkan pula dapat produktif ke depan sebagai ikhtiar bersama untuk memajukan iklim demokrasi di Tanah Air.

Sementara, Ketua DKPP Heddy Lugito mengakui publik masih sangat terbatas mengenal lembaganya. Meski tanpa sosialisasi pun pengaduan etik yang diterima dan tengah ditangani DKPP mencapai 253 aduan.

“Bayangkan jumlah pmpinan DKPP itu lima orang yang _ex oficio_ dua orang Bawaslu, jadi sangat besar. Hari ini saya memplenokan ada 12 putusan, baru selesai tadi. Kemarin kami menyidangkan enam putusan. Jadi luar biasa besar dan yang dipublikasikan yang menarik saja, terutama kasus Hasyim KPU,” bebernya.

Lebih lanjut Heddy menjelaskan, ruang lingkup penanganan pelanggaran dugaan KEPP mencapai seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Menurutnya, DKPP harus memastikan seluruh penyelenggara pemilu di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi di seluruh Indonesia berada pada rel yang benar.

“Anggota KPU Bawaslu main judi diadukan ke DKPP. Jadi penyelenggara pemilu kayak malaikat tidak boleh salah sedikit pun, makanya DKPP banjir pengaduan. Kami butuh mitra strategis seperti PWI untuk lebih menginternalisasi kode etik pada setiap penyelenggara pemilu,” kata Heddy.

Ia berharap kerja sama dengan PWI ini dapat berjalan lancar demi terwujudnya pemilu beretika dan bermartabat.

Penandatanganan MoU ini juga diikuti oleh penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) di antara kedua lembaga ini. PKS ini ditandatangani oleh Sekretaris DKPP Yudia Ramli dan Ketua Mappilu PWI Suprapto Sastro Atmojo.

Ruang lingkup MoU dan PKS sendiri meliputi tiga hal, yaitu (1) seminar atau diskusi pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu, (2) narasumber pada setiap seminar atau diskusi, dan (3) diseminasi dan publikasi berita.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekjen PWI Mirza Zulhadi, Ketua Bidang Organisasi PWI Zulkifli Gani Otto, serta Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mukhtar.

Dari pihak DKPP turut hadir Tenaga Ahli DKPP Agus Sudibyo, Kabag Humas, Data, dan Teknologi Informasi (Humas Datin) DKPP Mohd. Arif Iriansyah, Kabag Hukum, Kepegawaian, dan Kerja Sama (HKK) DKPP Bugi Kurnia Widianto, dan jajaran Sekretariat DKPP. (PWI.KALSEL/RDM/RH)

Ribuan Warga Hadiri Tausyiah dan Sahur Bersama Paman Birin – Buya Arrazi Hasyim di Kalampayan

BANJAR – Ribuan warga memadati lokasi makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan, untuk mengikuti tausyiah dari Ustadz Buya Arrazy Hasyim, Jumat (7/4) dini hari.

Suasana ziarah Buya Arrazy Hasyim (biru) bersama rombongan Gubernur Kalsel ke makam Datu Kalampayan

Kedatangan tokoh agama asal Minangkabau, Sumatera Barat itu didampingi Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau yang akrab disapa Paman Birin, sejumlah Pimpinan SKPD Pemprov serta tokoh agama sekitar.

Meski digelar secara mendadadak, menurut Paman Birin acara tausyiah dan sahur bersama ini berjalan sukses. Bahkan hingga mendapat antusias positif dari warga sekitar.

“Ini berkat Datu Kalampayan, mungkin beliau mengundang kita semua untuk berkumpul di sini,” ujarnya.

Paman Birin juga berterimakasih atas kedatangan Buya Arrazy beserta rombongan ke Kalampayan untuk memberikan tausyiah kepada warga serta berziarah langsung ke makam Datu Kalampayan.

“Terimakasih juga saya ucapkan kepada warga Kalampayan, terutama tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah menyambut hangat kedatangan kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Buya Arrazy Hasyim mengaku, Kalsel sudah selayaknya kampung halamannya.

Buya Arrazy Hasyim (mic) saat memberikan tausyiah kepada warga Kalampayan

Bahkan ia tak menyangka, ilmu agama yang diajarkan guru-gurunya semasa kecil, bersumber dari Kalsel.

“Jadi ketika berada di Kalsel ini, saya berasa pulang ke kampung halaman, seperti kembali ke masa kecil dulu,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Paman Birin juga memberikan bantuan beras kepada warga. Ada pula dapur umum yang disiapkan oleh Tagana dan BPBD Kalsel untuk sahur warga. (SYA/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Serentak Gelar Rapat Bahas LKPj Wali Kota TA. 2022

BANJARMASIN – Empat Komisi di DPRD Banjarmasin, secara serentak menggelar Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Banjarmasin tahun anggaran 2022.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin Banjarmasin, Faisal Heriyadi, di sela-sela rapat mengatakan, untuk Komisi I telah digelar rapat dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banjarmasin, terkait mall pelayanan publik (MPP) sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kota dalam membangun, agar memberi kemudahkan masyarakat melakukan setiap urusan dalam bentuk pelayanan menjadi satu.

Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin Banjarmasin, Faisal Heriyadi, (ditengah)

“MPP ini menjadi sentral bagi pelayanan masyarakat secara cepat,” katanya

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah mengatakan, pihaknya menggelar rapat bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terkait pencapaian target retribusi pasar, kemudian stok bahan pangan selama bulan Ramadhan dan menjelang hari raya idul Fitri.

Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah

“Selain dengan Disperindag, rapat tadi dengan BPKPAD dan DKPPP Banjarmasin, rencananya akan dilanjutkan pada Kamis 13 April 2023,” jelasnya

Selanjutnya, Komisi III DPRD Banjarmasin, menggelar dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan Komisi IV DPRD Banjarmasin bersama Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) dan Badan Penanggulangan Bencama Daerah (BPBD) Banjarmasin.

Suasana Rapat LKPj Wali Kota 2022, di ruang Komisi IV DPRD Banjarmasin

Untuk diketahui, DPRD kota Banjarmasin menggelar Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tahun 2022, bertempat di masing-masing ruang empat Komisi, pada Kamis (6/4). (NHF/RDM/RH)

Perkebunan Jadi Sektor Penting Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Tumbuhkan Ekonomi

BANJARMASIN – Perkebunan dinilai sebagai salah satu sektor ekonomi penting di Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam pendapat akhirnya terhadap Raperda Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, yang dibacakan oleh Sekretaris daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Rabu (5/4).

Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar

Gubernur menjelaskan sektor perkebunan menawarkan banyak potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kalsel

Luas perkebunan di Kalsel semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama pada komoditas kelapa sawit dan karet.

“Diharapkan dengan semakin meningkatnya luas wilayah perkebunan, potensi dan realisasi hasil di provinsinya juga makin meningkat,” katanya

Dalam pelaksanaannya, menurut Gubernur, kegiatan perkebunan sering mengalami kendala di berbagai aspek, mulai dari aspek kelestarian alam, perizinan dan ketenagakerjaan. Namun, untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan berkelanjutan memerlukan adanya kebijakan yang jelas dan terukur dengan memperhatikan kelestarian alam dan kearifan lokal di Kalsel.

Oleh karena itu, sesuai amanat Pasal 5 Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan tindak lanjut melalui Raperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

“Perda tentang Perkebunan Berkelanjutan ini nanti kita harapkan menjadi landasan hukum dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Selain itu, untuk memastikan pembangunan perkebunan berkelanjutan dapat memberikan daya guna dan hasil guna terbaik bagi lingkungan serta masyarakat Kalsel,” paparnya.

Pada rapat paripurna ini juga sekaligus dilaksanakan pengambilan keputusan atas Raperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan menjadi Perda.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Raperda Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Burhanuddin dalam laporannya, berharap agar pelaksanaan perda tersebut nantinya dapat secara baik dan benar.

Sedang pembahasan Raperda tentang Perkebunan Berkelanjutan yang berasal dari eksekutif ini berlangsung sejak November 2020 silam.

“Lamanya pembahasan Raperda tersebut antara lain karena harus menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja,” tuturnya. (NRH/RDM/RH)

Kelurahan Kelayan Barat dan Kuin Selatan Wakili Banjarmasin Pada Lomba Kampung Berkualitas Tingkat Provinsi

BANJARMASIN – Kota Banjarmasin diwakili Dua Kelurahan Kelayan Barat dan Kuin Selatan, mengikuti lomba Kampung Berkualitas Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin tentunya, memberikan apresiasi atas terpilihnya dua Kelurahan tersebut, sebagai Kampung Berkualitas untuk mewakili ke tingkat Provinsi.

“Oleh karena itu, diminta kepada pihak kelurahan dan warga setempat untuk memberikan dukungan,” ucap Ibnu Sina.

Ia berharap, salah satu dari kedua daerah tersebut, dapat menjadi juara pada tingkat provinsi.

“Kami berharap salah satu dari kedua Kelurahan tersebut menang pada tingkat provinsi,” ujar Ibnu.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Banjarmasin ini juga mengatakan, Kampung Berkualitas di Kota Banjarmasin ini juga membantu, dalam penurunan kasus stunting di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin.

“Saat ini untuk kampung berkualitas di Kota Banjarmasin, sudah mencapai 30 lebih,” katanya.

Keberadaan kampung Berkualitas tersebut, diawali dengan kampung KB, serta lainnya. Tentunya, keberadaan kampung Berkualitas ini membantu Pemerintah dalam hal pengurangan kasus stunting.

“Sebelumnya kasus stunting di Kota Banjarmasin sebesar 2,7 persen, kini sudah turun menjadi 2,5 persen,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)

NTP di Kalsel Pada Maret 2023, Naik 0,85 Persen

BANJARBARU – Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP Kalimantan Selatan Maret 2023 sebesar 110,12, angka ini menunjukkan petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika tingkat rata-rata harga yang diterima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayar untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi terhadap tahun dasar atau NTP di atas 100.

Hal ini disampaikan, Koordinator fungsi statistik distribusi BPS Kalsel Fachri Ubadiyah, melalui rilis Berita Resmi Statistik, baru- baru tadi.

Koordinator fungsi statistik distribusi BPS Kalsel Fachri Ubadiyah

Fachri menyampaikan Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 11 Kabupaten di Kalimantan Selatan pada Maret 2023, NTP Kalimantan Selatan naik 0,85 persen dibandingkan NTP Februari 2023. Kenaikan NTP pada Maret 2023 disebabkan oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani. Indeks harga yang diterima mengalami kenaikan sebesar 0,90 persen sedangkan Indeks harga yang dibayar petani hanya naik sebesar 0,05 persen.

“Kenaikan NTP Maret 2023 juga dipengaruhi oleh naiknya NTP pada empat subesektor, yaitu Subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,87 persen, Subsektor Tanaman Hortikultura sebesar 2,83 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,12 persen, dan Subsektor Perikanan sebesar 0,01 persen. Sementara Subsektor Peternakan mengalani penurunan NTP sebesar 1,35 persen,” ungkap Fachri.

Pada Maret 2023 terjadi kenaikan Nilai Tukar Petani pada Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 0,87 persen. Hal ini terjadi karena Indeks Harga Yang Diterima Oleh Petani (It) naik sebesar 0,90 persen sedangkan Indeks Harga Yang Dibayar Oleh Petani (Ib) hanya naik sebesar 0,02 persen.
Kenaikan It pada Maret 2023 disebabkan oleh naiknya indeks pada kelompok penyusun NTPP yaitu kelompok padi (beberapa kabupaten belum memasuki masa panen sehingga harga penjualan gabah tinggi) sebesar 0,95 persen dan kelompok palawija (khususnya komoditas
kacang hijau) sebesar 0,02 persen.

“Kenaikan Ib sebesar 0,02 persen disebabkan oleh kenaikan Indeks Kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sebesar 0,12 persen khususnya pada kelompok Barang Modal (komoditas Parang, Karung, dan Arit). Sementara indeks Kelompok Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) mengalami penurunan sebesar 0,01 persen,” tutup Fachri. (MRF/RDM/RH)

Dinas Kominfo Kalsel Akan Monitoring Pencegahan Stunting di Daerah

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan (Kominfo Kalsel) berkomitmen dalam memastikan keakuratan data prevelensi stunting di provinsi ini.

Foto Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Tarwin Patik Mustafa (tengah) bersama dengan tim dari BKKBN Kalsel

Sebagai bagian dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalsel, Dinas Kominfo Kalsel bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalsel, sepakat terjun kelapangan untuk memonitoring upaya pencegahan stunting di Kabupaten/Kota.

Usai menggelar rapat bersama BKKBN Kalsel di Aula Dinas Kominfo Kalsel, Kamis (6/4), Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhammad Muslim, melalui Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Tarwin Patik Mustafa menyampaikan, monitoring ke daerah-daerah akan dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun.

“Jadwalnya menunggu informasi dari Kabupaten Kota dulu, apakah mereka sudah ada pelaksanaan (pencegahan stunting) atau tidak,” ungkapnya.

Selain monitoring penyuluhan, Tarwin menyebut, Dinas Kominfo Kalsel juga bertanggung jawab terhadap desiminasi informasi geografis di daerah terkait stunting.

“Jadi Pemprov Kalsel dalam hal ini mendukung seluruh upaya yang dilakukan oleh BKKBN untuk pengentasan stunting,” terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Rapat Kerja Nasional BKKBN, Rabu(25/1) dimana prevelensi stunting di indonesia turun dari 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 21,6 persen di tahun 2022.

Kalsel dalam hal ini patut berbangga, sebab menjadi 3 Besar Provinsi dengan penurunan stunting tertinggi (-5,4 persen) di tahun 2022.

Awalnya di tahun 2021 Stunting di Kalsel mencapai 30,0% dan di tahun 2022 mengalami penurunan 24,6 persen.

Kendati demikian, penurunan stunting masih menjadi prioritas Kalsel untuk mencapai target 14% di 2024.(SYA/RDM/RH)

Paman Birin Terima Top Pembina BUMD 2023

JAKARTA – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin, dinobatkan sebagai Top Pembina BUMD Tahun 2023 pada penganugerahan penghargaan Top BUMD Awards 2023 yang digelar Rabu (5/4) malam di Jakarta.

Prestasi Paman Birin ini, tak lepas dari keberhasilan membawa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapatkan penghargaan predikat Bintang 5, yang diraih Bank Kalsel.

Selain itu, penghargaan Pembina BUMD 2023 juga diraih Paman Birin atas keberhasilan PT Bangun Banua menjadi Top BUMD Award 2023 kategori Aneka Usaha Bintang 4.

Pada penghargaan itu pula diiringi dengan keberhasilan PT Bank Pembangunan Daerah (Bank Kalsel), yang meraih Top BUMD Award 2023 dengan Predikat Bintang 5.

Di samping itu, Bank Kalsel juga meraih predikat Top CEO BUMD 2023 yang diterima Plt Direktur Utama, Fachrudin.

Sementata BUMD PT Bangun Banua Kalimantan Selatan meraih Top BUMD Award 2023 kategori Aneka Usaha Bintang 4, serta HM Bayu Budjang selaku Direktur Utama PT Bangun Banua meraih Top CEO BUMD 2023.

Penghargaan Top BUMD Award 2023 diterima Paman Birin melalui Kepala Biro Perekonomian Raudatul Jannah.

Raudatul Jannah bersyukur atas raihan berbagai penghargaan TOP BUMD 2023 ini.

“Alhamdulilah. Kami bersyukur atas penghargaan ini dan kami apresiasi atas kinerja Bank Kalsel dan PT. Bangun Banua atas capaiannya selama ini,” ujar Raudatul Jannah yang didamping Nasrullah, Kepala Bagian BUMD dan BLUD.

Diungkapkan Raudatul Jannah, selain meningkatkan kinerja semakin baik, penghargaan ini juga akan memotivasi untuk terus meningkatkan peran serta untuk menyejahateraan warga Banua bersama-sama dengan pemerintah.

“Tentu kita akan terus mendorong BUMD di Kalsel meningkatkan pelayanan pada berbagai aspek yang berujung untuk kesejahteraan warga Banua,” terang istri Gubernur Kalsel ini.

Diketahui, penghargaan Top BUMD Awards diberikan kepada BUMD unggulan dari seluruh Indonesia.

Penghargaan ini diberikan kepada BUMD yang telah sukses melewati proses penilaian dalam beberapa tahap.

Kegiatan tahunan ini diselenggarakan Majalah Top Business bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) serta beberapa lembaga, asosiasi dan konsultan bisnis. Kegiatan ini juga didukung Kementerian Dalam Negeri RI.

Ketua Penyelenggara TOP BUMD Awards 2023 yang juga Pemimpin Redaksi Majalah Top Business, M Lutfi Handayani menyatakan, Top BUMD Awards merupakan kegiatan pembelajaran dan penghargaan kinerja BUMD yang terbesar dan paling membanggakan, yang diberikan kepada BUMD, CEO BUMD, Pembina BUMD (Kepala Daerah) terbaik di Indonesia.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap BUMD, dapat terpacu untuk selalu berprestasi dan berperan penting dalam pembangunan daerah dan perekonomian nasional,” katanya.

Menurut Lutfi, kegiatan Top BUMD Awards 2023 ini dilakukan untuk mendukung program dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri RI, karena sejalan dengan arah dan kebijakan pemerintah untuk mempercepat peningkatan kinerja BUMD dan pembangunan perekonomian di daerah

Ada beberapa kategori penghargaan akan diberikan kepada para pemenang Top BUMD Awards 2023. Pertama adalah TOP BUMD Awards Klasifikasi Level Bintang 1-5 dari berbagai sektor usaha antara lain BPD/BPR/BPR-BKK/BPRS/PDAM/Jamkrida/Pasar Daerah/RSUD/BLUD/BUMD Aneka Usaha/Dinas Pemda (Dinas Pemda yang membawahi atau mengelola Badan Usaha di daerah, karena belum dibentuk BUMD yang menangani usaha terkait.

Selain itu, ada Penghargaan Kategori Khusus, Top of the Top BUMD 2023, Golden Trophy (Peraih Bintang 5 selama 3 tahun berturut-turut), Top CEO BUMD 2023, dan Top Pembina BUMD 2023 (Gubernur, Walikota, Bupati).

“Penghargaan kategori Top Pembina BUMD diberikan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota yang BUMD-nya mendapat penghargaan, karena keberhasilan BUMD tidak lepas dari peran, kontribusi, dan dukungan kepala pemerintahannya,” jelasnya.

Menurut Lutfi, ada beberapa kriteria penilaian kepada para finalis Top BUMD Awards 2023 ini. Pertama adalah pencapaian kinerja bisnisnya, baik dan berkelanjutan (achievement). Selain itu, terus melakukan perbaikan (improvement/inovasi), berkontribusi besar dalam pembangunan daerah, dan terakhir memiliki strategi/inovasi untuk mendukung bisnis di masa pandemi atau kenormalan baru. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Bank Kalsel Raih Penghargaan ICCA-VIII-2023

BANJARMASIN – Bank Kalsel kembali meraih penghargaan membanggakan. Kali ini dalam helatan yang diselenggarakan Economic Review bertajuk Indonesia Corporate Secretary and Corporate Communication Award-VII-2023 (ICCA-VIII-2023) dengan tema “Synergy and Collaboration of Communication and Corporate Secretary in the digital era and contribute to national economic recovery 2023-2024)”, Bank Kalsel memperoleh penghargaan 2nd The Corporate Secretary and Communication Award-2023, Gold Award – Category Regional Development Bank – Asset Rp.16T-Rp.20T.

Penghargaan ini diberikan dengan penilaian yang mengacu pada Analisa data Publik dan Annual Report dari Website. ICCA-VIII-2023 terselenggara sebagai bentuk apresiasi tertinggi kepada perusahaan – perusahaan yang mampu merencanakan, mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi strategi dan program Corsec-Corpcomm-PR serta mampu membuktikan efektivitas dalam membangun reputasi perusahaan.

Kegiatan ini turut diikuti Perusahaan Tbk dan Non Tbk, BUMN, BUMD, maupun Perusahaan Swasta terbaik dalam kategori untuk Corsec-Corp.Comm.-PR.

Penghargaan tersebut diterima Shah Rizky Kurniawan selaku Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, mewakili Direktur Utama Bank Kalsel secara daring via Zoom Meeting, pada Rabu (5/4). Dalam kesempatan tersebut, Rizky menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar – besarnya atas apresiasi yang diberikan kepada Bank Kalsel.

“Mewakili Direktur Utama Bank Kalsel, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Economic Review atas Penghargaan yang diraih Bank Kalsel dalam Indonesia Corporate Secretary and Corporate Communication Award-VII-2023 (ICCA-VII-2023). Semoga penghargaan inimemacu semangat perusahaan untuk terus meningkatkan corporate brand awareness, menjaga brand image dan reputasi perusahaan, serta berkontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah,” ucap Rizky.

Lebih lanjut, Rizky juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemegang saham dan nasabah setia yang senantiasa memberikan kepercayaan dan dukungan terhadap Bank Kalsel.

“Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pemegang saham dan nasabah setia yang senantiasa memberikan kepercayaan dan dukungan terhadap Bank Kalsel. Hal ini akan kami wujudkan dengan komitmen memberikan layanan terbaik sebagaimana tagline kami “Setia Melayani, Melaju Bersama,” pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

Exit mobile version