Tahun: 2022

KENDARI – Pengurus PWI Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional di Kendari Sulawesi Tengah, yang digelar mulai 6-9 Februari 2022. Dipimpin oleh Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie, Senin (7/2), sejumlah pengurus berangkat menuju Kendari untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan tahunan insan pers tersebut.

Zainal Helmi, Ketua PWI Kalsel mengungkapkan, tantangan pers saat ini dengan maraknya insan pers membuat media online. Bukan hanya mengejar target terverifikasi Dewan Pers secara faktual dan aktual, namun lebih dari itu harus menyiapkan SDM yang berkualitas terutama di era digital dan disrupsi yang telah terjadi sekarang.

“Kode etik hingga akhlak perilaku harus terus menjadi pegangan seorang wartawan agar menjadi seorang wartawan yang profesional dan berkualitas,” katanya.

Kedatangan para pengurus PWI Provinsi Kalimantan Selatan di Kendari ini, lanjut Zainal Helmie, selain menghadiri peringatan Puncak HPN 2022 dan bersilaturahmi dengan insan pers se-Indonesia, juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang materi kejurnalistikan yang digelar selama rangkaian HPN 2022 di Kendari.

Helmie juga mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Kalsel, PT Adaro Indonesia dan PT Bangun Banua serta mitra lain atas dukungannya terhadap PWI Kalsel, mengikuti HPN 2022 di Kendari dan mengikuti Walikota Solo Cup pada 12-17 Februari nanti.

Yusni Hardi, Sekretaris PWI Kalsel mengakui, banyak ilmu dan wawasan yang didapat dalam acara akbar bagi para insan pers di Indonesia ini. Apalagi tantangan pers saat ini sangat berat karena harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu, lanjut Yusni, insan pers harus mampu mengimbanginya.

Beberapa agenda yang digelar dalam rangakaian HPN 2022 kali ini, diantaranya Konvensi Media Massa, Pameran Ekonomi Kreatif, Rakernas SIWO, Seminar Nasional Pemulihan Ekonomi Nasional, Editor Talks Forum Pemred Jurnalisme Berkualitas di Tengah Revolusi Teknologi Informasi, Pencanangan Gemas Mangrove dan puncak Acara HPN 2022.

Turut hadir dalam HPN 2022 kali ini anggota Dewan Kehormatan PWI Kalsel Fathurrahman dan jajaran pengurus PWI Provinsi Kalsel lainnya.

Puncak HPN 2022 dengan tema “Sultra Jaya Indonesia Maju” akan digelar pada Rabu (9/2) besok, yang rencananya akan digelar dengan sistem hybrid mengingat masih adanya pandemi COVID-19 dan akan dihadiri secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. (PWIKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Akhirnya yang dikhawatirkan terjadi juga. Varian baru COVID-19 bernama Omicron, terdeteksi menyebar di wilayah Kalsel sejak pertengahan Januari 2022. Namun kepastian terkait hal itu, baru diterima Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel pada Senin (7/2) malam.

“Ya, kita baru mendapatkan hasil dari sampel yang dikirimkan sejak 17 Januari 2022, tadi malam. Terhitung ada 19 sampel yang kita kirimkan ke laboratorium Kementrian Kesehatan di Jakarta, sejak pertengahan Januari 2022. Namun baru 9 sampel yang sudah diketahui hasilnya, yakni dipastikan Omicron. Sedangkan 10 sampel lainnya masih kita tunggu hasilnya,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, saat dikonfirmasi Abdi Persada FM pada Selasa (8/2).

Dari 9 sampel yang dinyatakan positif varian Omicron itu, beberapa diantaranya merupakan pelaku perjalanan dari luar daerah.

“Ada kasus positif yang ditangani rumah sakit Ansari Saleh, berasal dari Semarang dan Jawa Timur. Mereka diketahui positif saat berada di Kalsel, dan hanya menunjukkan gejala ringan. Saat ini kasus dari luar pulau ini, sudah sembuh dan mereka kembali ke daerah masing – masing”, jelas lelaki yang juga bertindak sebagai Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kalsel ini.

Sedangkan 6 kasus lainnya, diketahui berasal dari sejumlah daerah di Kalsel. Yakni 3 kasus dari kota Banjarmasin, 2 dari kota Banjarbaru dan 1 dari Tanah Bumbu.

“Saya imbau masyarakat untuk lebih mengetatkan penerapan protokol kesehatan. Karena Omicron ini begitu cepat penyebarannya. Bahkan Omicron ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kembali peningkatan kasus di Kalsel saat ini”, ingatnya.

Muslim juga meminta, agar mereka yang belum mendapatkan vaksin lengkap, segera melakukannya. Termasuk bagi mereka yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin booster, juga diminta segera melakukan suntikan ketiga ini.

“Omicron ini cepat penyebarannya, tetapi juga cepat penyembuhannya, terutama bagi mereka yang sudah mendapatkan vaksin lengkap,” tutupnya.

Terhitung sejak 3 Februari 2022, Gubernur Kalsel juga sudah menerbitkan Surat Edaran terkait peningkatan kasus COVID-19 yang kembali terjadi. Dalam surat yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Kalsel itu, Gubernur menegaskan sejumlah hal penting yang harus dilakukan. Diantaranya adalah pengoptimalan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, terutama di fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, dan juga lokasi tempat berkumpulnya massa. Selain itu, dalam surat edaran bernomor 443 tahun 2022 itu, Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat pemberian vaksin, terutama kepada lansia, anak dan mereka yang berisiko tinggi terpapar COVID-19.

Data Satgas Penanganan COVID-19 Kalsel menyebutkan, hingga Selasa (8/2), jumlah kasus positif COVID-19 sudah mencapai 2,33 persen atau sebanyak 71.714 kasus terhitung sejak Maret 2020 hingga saat ini. Dimana 1.668 diantaranya merupakan kasus baru, yang terdata sejak 18 Januari 2022. Terdata pula, 5 orang meninggal dunia, selama periode Februari 2022 ini. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalsel menyebutkan Undang-Undang (UU) Pemilu sedang dipelajari dan menunggu tahapan selanjutnya.

Kepala Bidang Politik Bakesbangpol Kalsel Indra Husnul Huda mengatakan, sementara ini yang mendasari Pemilu serentak tahun 2024 yaitu UU Nomor 16 Tahun 2016 dan UU Nomor 17 Tahun 2017.

“Dalam dua UU tersebut memang diamanatkan Pemilu di tahun 2024 akan dilaksanakan serentak dalam satu tahun. Yaitu Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah,” ucapnya, Senin (7/2).

Terkait sosialisasi Pemilu, Indra mengatakan, akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan DPRD, KPU, dan Bawaslu Kalsel.

“Kita koordinasikan dulu, apakah memakai kedua UU tersebut, atau menunggu UU terbaru mengenai Pemilu dan Pilkada serentak,” ungkapnya.

Indra menyebut, jika nantinya tidak ada penggabungan atau revisi kedua UU tersebut menjadi satu menyangkut UU Pemilu serentak tahun 2024, maka pelaksanaan Pemilu akan mengikuti Peraturan KPU (PKPU) Nomor 21 Tahun 2022 tentang tahapan, program, dan jadwal Pemilu.

“Dalam PKPU tersebut tertuang pada tanggal 14 Februari 2024, sebagai tanggal pemungutan suara Pemilu 2024, sedangkan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kita masih menunggu PKPU selanjutnya,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pendapatan kas daerah Pemprov Kalsel mulai menunjukkan ke arah yang positif. Buktinya, penerimaan retribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara keseluruhan merangkak naik diangka 10,19 persen atau Rp55 miliar lebih.

Plt Kabid Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel, Deddy Shandy, menuturkan, data yang di ekspos itu merupakan capaian dari awal Januari 2022 dengan target sebesar Rp542 miliar.

“Total keseluruhan BBNKB yang kami terima bulan kemarin sebesar Rp55 M atau sekitar 10,19 persen,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, di ruang kerjanya, Selasa (8/2) siang.

Ia menegaskan, penerimaan BBNKB memang diakui berangsur-angsur merangkak naik di Kalsel. Tentu, disebabkan ekonomi masyarakat mulai kembali pulih seiring melandainya penyebaran COVID-19.

“Alhamdulillah, realisasi BBNKB pada 2022 mengalami peningkatan dibandingkan awal Januari 2021 lalu hal itu tak lepas akibat dari dampak pandemi. Namun, tahun ini penerimaan sudah mulai membaik,” ungkapnya.

Senada disampaikan Plt Kepala UPPD Samsat Barabai, Ali Mukhraji. Menurutnya, awal Januari 2021 lalu hanya terealisasi sekitar Rp600 juta. Sedangkan, Januari 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mampu meraup pendapatan di sektor BBNKB sebesar Rp1 miliar lebih.

“Memang kalau dibandingkan dengan awal Januari tahun lalu sangat jauh berbeda dari 2022. Terlebih, perkembangan ekonomi masyarakat khususnya di HST, sudah mulai membaik. Yang mana, secara rinciannya tercatat penerimaan di UPPD Barabai sekitar 1.105.907.500 atau 6,81 persen,” paparnya.

Dalam kegiatan penerimaan di UPPD Samsat Barabai dari tahun 2021 ke 2022 diakui Ali, berbeda bahkan selisih angkanya pun cukup jauh.

“Kurang lebih Rp400 juta dan ada kenaikan secara signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni 2021,” tuturnya.

Dia menuturkan, UPPD Samsat Barabai mendapatkan target BBNKB sebesar Rp16 miliar lebih. Artinya, sisa kekurangan yang akan ditutupi masih dikisaran Rp15 miliar lebih dan berlaku hingga Desember 2022.

“Kami optimis mampu tercapai. Tentu, kami akan terus melakukan usaha-usaha lain agar terealisasi secara optimal,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)