Bulan: November 2022

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel mendorong upaya peningkatan perekonomian desa. Ini merupakan bentuk menekan pertumbuhan inflasi. Agar tak bertambah, salah satu langkah kongkritnya adalah penggunaan alokasi dana desa yang diharuskan tepat sasaran.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Farid Fakhmansyah menyampaikan, sesuai dengan visi misi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, bahwa penekanan inflasi menjadi skala prioritas. Apalagi, desa menjadi ujung tombak perkembangan jangka panjang untuk pembangunan dari perekonomian.

“Penurunan angka inflasi saat ini menjadi titik fokus utama Paman Birin, tak hanya ditingkat perkotaan saja melainkan desa juga mendapat perhatian. Maka dari itu, Turun ke Desa (Turdes) dilaksanakan dan menjadi alasan kuat untuk mengetahui sejauh mana potensi kemajuan desa untuk berkembang,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (10/11) siang.

Menangani inflasi, lanjut Farid, setiap pemerintahan desa (pemdes) diperbolehkan menggunakan alokasi melalui dana desa untuk mengentaskan permasalahan ini. Bahkan, sebagai bentuk antisipasi hal tersebut telah tertuang resmi dalam peraturan.

“Dalam peraturan, ada yang namanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa dan di alokasikan sebesar 40 persen,” bebernya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan di desa, ia menuturkan, apabila ada pengerjaan fisik setidaknya dapat memberdayakan masyarakat sekitar yang saat ini belum memiliki pekerjaan tetap.

“Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan melalui dana yang dialokasi untuk program padat karya dan ini merupakan dorongan dari Gubernur Kalsel saat melakukan Turdes kemarin,” ucapnya.

Terlebih melalui dukungan kepala daerah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) juga dianggap sebagai langkah menjadi batu loncatan agar perekonomian masyarakat di desa mampu terpenuhi.

“Libatkan mereka apalagi yang kurang mampu, baik itu usaha pariwisata atau pun itu agar bisa memberikan dampak positif bagi penghasilan mereka,” ujarnya

Setelah seluruhnya berhasil dikembangkan, dipastikan Farid, desa yang sebelumnya terisolir alias tertinggal akan siap menjadi berkembang dan maju.

“Ini jadi fokus utama Gubernur dalam mengejar ketertinggalan status. Paman Birin mendorong hal itu agar perkembangannya dapat mencapai kemajuan serta kemandirian,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pada 2022 ini, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Selatan mulai memberikan pelatihan peningkatan produk jadi sasirangan kepada pengrajin di Provinsi ini.

Ketua Harian Dekranas Provinsi Kalimantan Selatan Mahyuni mengatakan, sejak awal tahun lalu berdasarkan arahan Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan, untuk pemberian pelatihan kepada para pengrajin tidak lagi hanya berdasarkan bahan semata.

“Tahun ini kami mulai memberikan pelatihan peningkatan produk sasirangan kepada pengrajin,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

Mengingat, lanjut Mahyuni, untuk potongan kain sasirangan dijual masih dengan harga tidak terlalu tinggi. Sedangkan, untuk bahan jadi seperti pakaian serta lainnya bisa dijual dengan harga tinggi.

“Selain itu pada industri produk jadi sasirangan ini, banyak pihak yang seperti penjahit serta lainnya,” ucap Mahyuni.

Oleh karena itulah pengrajin sasirangan dilatih, untuk dapat meningkatkan produk sasirangan mereka tersebut.

“Pakaian jadi Sasirangan atau fashion desainer saat ini disukai pasar,” ujarnya lebih lanjut.

Mahyuni mengatakan, saat pandemi berlangsung, arahan Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan, kepada pengrajin untuk dapat meningkat produk sasirangan. Berupa, pakaian jadi serta lainnya.

“Ternyata pakaian jadi produk sasirangan disukai pasar lokal dan internasional,” tutur Mahyuni.

Dengan alasan, lanjutnya, pakaian jadi sasirangan dinilai lebih menarik dibanding, jika hanya bahan kain saja.

“Untuk pemenuhan permintaan pasar tersebut, maka pengrajin sasirangan, diminta untuk membuat produk jadi sasirangan tersebut,” ucap Mahyuni. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan melakukan operasi pasar untuk menekan tingginya Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencapai 115,87 pada Oktober 2022.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) ada 3 daerah yang menjadi penyumbang tertinggi IHK Kalsel dalam periode tersebut yakni Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong dan Kota Banjarmasin.

Menurut Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Inflasi, di Aberani Sulaiman Setda Kalsel, Kamis (10/11), ada 3 komiditi bahan pokok yang menurut Roy perlu diberikan perhatian khusus yaitu beras, daging sapi dan daging ayam ras.

Sehingga langkah cepat untuk menekan tinggi harga, lanjut Roy, yakni dengan melakukan operasi pasar dan pasar murah.

“Akan kita agendakan paling lambat dalam pekan depan (yaitu) operasi pasar. Begitu juga pasar murah yang akan terus kita lakukan hingga akhir tahun ini,” ujar Roy.

Sebagai langkah panjang Roy membeberkan, pihaknya juga tengah mendata komoditi apa saja yang dapat ditingkatkan produksinya.

“Kita tingkatkan produksinya, kita perbaiki distribusinya, penyalurannya, kemudian kita benahi permasalahan terkait peningkatan produksi di daerah yang menjadi lokasi penanaman,” papar Roy.

Pemprov Kalsel sendiri diakui Roy sudah menambah divisi baru di Perusahaan Daerah (Pusda) Bangun Banua, untuk produksi pangan. Sayangnya divisi tersebut masih dalam tahap reorganisasi hingga pencarian Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menjalankan program divisi tersebut.

“Divisi ini kita harapkan nantinya sama seperti Bulog kalau dari Pusat. Bedanya ini nanti khusus menangani kebutuhan pangan di daerah,” ungkapnya.

Sebagai upaya pemaksimalan, selain dengan koordinasi antar SKPD, Roy menyebut siap memaksimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Untuk alokasinya kurang lebih 80 Miliar Rupiah, kita sudah gunakan sebanyak 50 persen dan akan kita maksimalkan lagi karena masih ada waktu hingga Desember mendatang,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – BPKP Kalsel tegaskan siap mengawal upaya pencegahan korupsi di Kalimantan Selatan, bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu sebabnya, para Inspektur di Kalimantan Selatan harus lebih gigih mengawasi pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK.

“Inspektur di pemerintah daerah harus lebih meneguhkan tekadnya mengawal proses intervensi MCP dari KPK,” ungkap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, saat membuka verifikasi penilaian MCP dengan seluruh Inspektur dan tim verifikasi KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Kamis (10/11).

Pada acara verifikasi tersebut, Rudy juga mengungkapkan, tren capaian MCP di Kalimantan Selatan tahun 2018-2021 secara umum berada di atas capaian rata-rata nasional. Namun, pada capaian tahun 2022 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, beberapa area intervensi MCP belum memberikan sinyal yang positif.

Area intervensi tersebut adalah Manajemen ASN, Pengelolaan BMD, dan Tata Kelola Keuangan Desa. Area-area ini masih di bawah rata-rata nasional.

Rudy juga mengingatkan, belum ada pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang berhasil mencapai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Level 3. Kemudian, hanya 1 pemerintah daerah yang mulai menerapkan Fraud Control Plan (FCP), yakni Pemerintah Kota Banjarmasin.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Manajemen ASN, dan Tata Kelola Keuangan Desa belum berjalan dengan baik.
Sebagai contoh, terdapat potensi penerimaan daerah yang belum digali dan tunggakan penggunaan aset yang belum ditagih dibeberapa pemerintah daerah.  Hal ini menunjukkan kelemahan tata kelola (governansi) pemerintah daerah yang serius, yang berpotensi fraud dan diajukan ke meja pengadilan tindak pidana korupsi.

“Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kalimantan Selatan harus menjadi kerja bersama”, katanya.

Upaya ini tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi semua unsur di pemerintah daerah, terutama para Inspektur.

“Karenanya, para Inspektur harus mempertajam kegiatan pengawasan dengan mengimplementasikan audit berbasis risiko (risk-based audit),” pinta Rudy.

Ia juga meminta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP Terintegrasi, aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), dan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) di pemerintah daerah.

“SPIP saat ini juga sudah diintegrasikan dengan penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), MRI, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK),” tambah Rudy.

Hal ini akan mampu memberikan nilai tambah dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah.
Sementara itu, Siswaskeudes akan membantu pengawasan keuangan desa sehingga perencanaan dan pengelolaan keuangan lebih akuntabel, sebagaimana ditekankan dalam salah satu unsur penilaian MCP dari KPK.

Rudy juga mengingatkan, para Inspektur di Provinsi Kalimantan Selatan agar lebih meningkatkan pengawasan dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di pemerintah daerah.

“Hal ini akan meminimalkan peluang terjadinya tindak pidana korupsi di Kalimantan Selatan dan akan menjadi soft landing bagi kepala daerah yang akan mengakhiri masa tugasnya di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan ke 77 Tahun 2022 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kalsel, Banjarbaru, Kamis (10/11) pagi. Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bertindak sebagai inspektur upacara.

Turut dihadiri Ketua DPRD Kalsel, Danrem 101 Antasari, Kapolda Kalsel, Danlanud, Danlanal, pimpinan instansi lembaga vertikal, para veteran serta tamu undangan lainnya.

Membacakan amanat Menteri Sosial RI, Sahbirin mengajak masyarakat kembali menghidupkan perjuangan pahlawan bangsa di dalam benak. Terutama pahlawan yang gugur dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan.

Peringatan hari pahlawan diharapkannya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghargai satu sama lain.

“Bersama kita kenang dan hormati perjuangan para pahlawan. Bersama kita bangun ingatan kolektif bangsa agar dapat implementasikan semangat dan nilai-nilai luhur pahlawan. Bersama kita perkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan amanat pahlawan bangsa,” kata Sahbirin.

Kemerdekaan dengan menjadi pahlawan menurutnya dapat dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, dengan menjadikan semangat dan nilai–nilai kepahlawanan sebagai inspirasi dalam setiap langkah hidup dan kehidupan bersama.

Lebih jauh, lanjut Sahbirin, kesiapsiagaan menghadapi bencana alam termasuk pandemi COVID-19 serta kelangkaan sumber daya, menjadi suatu hal yang masih diperjuangkan secara bersama dengan kesungguhan.

Sahbirin juga mengajak seluruh masyarakat untuk berantas kebodohan, perangi kemiskinan dan upaya pecah–belah bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

“Kita lawan paham radikal, kita tumbuh kembangkan semangat gotong royong untuk menyongsong masa depan yang cerah. Pahlawan akan menjadi teladan bagi kita mengarungi masa–masa penuh tantangan. Teladan bagi kita menata masa depan dan menjadi pemenang,” imbuhnya.

Upacara juga dirangkai dengan nyanyian dari tim paduan suara Pondok Pesantren Darussalam Martapura dan ditutup dengan drama kolosal yang dipersembahkan oleh Prodi Pertunjukan Seni Pertunjukkan ULM.(SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Depo Arsip Banjarbaru dibawah naungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menerima kunjungan puluhan siswa yang ingin melihat langsung proses pembentukan hingga pemusnahan arsip, Rabu (9/11). Kunjungan kali ini berasal dari siswa SMK Negeri 1 Pelaihari.

Rombongan yang dipimpin Wakasek Bidang Kehumasan, Ahmad Robbi serta Wali Kelas dan sejumlah Guru ini disambut hangat oleh Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie yang diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Arsip, Riza Fahlevi, serta ASN di Depo Arsip Banjarbaru.

“Kedatangan mereka (rombongan) adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemilihan, pembentukan, hingga pemusnahan arsip yang ada di Depo Arsip,” papar Riza.

Depo Arsip sendiri memang menyediakan wadah untuk pelajar maupun mahasiswa yang ingin mengenal lebih jauh tentang tata kelola kearsipan yang sesuai standar dan kaedah yang tertera dalam Undang-Undang.

Menurut Riza, semua hal tentang kearsipan sangat penting bagi pelajar dan mahasiswa, terutama yang mengenyam pendidikan di jurusan perkantoran. Depo Arsip diakuinya siap untuk mengedukasi siapapun yang datang berkunjung.

“Kita sangat terbuka, kita siap melayani siapapun yang datanf berkunjung ke tempat kita, baik lewat surat terlebih dahulu atau datang langsung. Asalkan kita tidak ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan,” ungkapnya.

Sementara Wakasek Bidang Kehumasan SMK Negeri 1 Pelaihari, Ahmad Robbi mengaku bangga atas pelayanan yang diberikan oleh Depo Arsip dibawah naungan Dispersip Kalsel ini.

Ia berharap, kunjungan rombongannya kali ini dapat meningkatkan tali silaturahmi antar sekolahnya dengan Depo Arsip Banjarbaru.

“Semoga nanti siswa kami bisa mengikuti program magang disini. Sebaliknya, dari Depo Arsip juga kami harap bisa jadi guru tamu kedepannya,” harapnya.

Untuk diketahui, SMK Negeri 1 Pelaihari mengikutsertakan 72 siswa kelas 11 dan 12 jurusan Manajemen Perkantoran pada kunjungan kali ini.

Puluhan siswa tersebut terlihat semangat ketika diajak mengelilingi lokasi penyimpanan arsip yang tertata rapi sembari dijelaskan tata cara pengelolaannya.

“Rencananya kita juga akan ajak siswa kelas 10 pada kunjungan kita di tahun depan,” tutup Robbi.(SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar kegiatan diskusi kajian dana transfer ke daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kegiatan ini dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Subhan Noor Yaumil sebagai Moderator, Direktur Monitoring KPK RI Agung Yudha Wibowo, Bupati Kabupaten Tapin Arifin Arpan, Wakil Bupati Kabupaten Banjar Said Idrus Al-Habsyie, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Tala) Safarin, Serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut (Tala). Acara diskusi bersama KPK RI yang membahas terkait optimalisasi pajak sektor pertambangan, tata kelola batubara dan program dana transfer ke Daerah tersebut dilaksanakan di ruang rapat Pangeran Muhammad (PM) Noor Setdaprov Kalsel pada Rabu (9/11).

Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Subhan Noor Yaumil menyampaikan, diskusi bersama KPK RI tersebut diharapkan, dapat menghasilkan solusi yang konsultif, sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan berjalan tepat waktu serta sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik. Melalui diskusi bersama KPK RI ini pula, kajian dana Daerah dapat dioptimalkan agar dapat melakukan pencegahan penyalahgunaan anggaran.

“Melalui diskusi ini nanti, kajian dana transfer Daerah dapat dioptimalkan efektifitas dan akuntabilitas penggunaannya,” ungkap Subhan.

Subhan melanjutkan, dengan adanya Diskusi bersama KPK RI, diharapkan dapat melakukan pencegahan penyalahgunaan anggaran dari tingkat pusat, daerah, hingga tingkat desa. Melalui diskusi bersama KPK RI ini juga, dirinya mengajak seluruh Pemerintah Kabupaten-Kota untuk terus bersinergi dan berkolaborasi untuk bersama-sama mengelola program pembangunan.

“Mari kita jadikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai Instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Subhan.

Sementara itu, Direktur Monitoring KPK RI Agung Yudha Wibowo menyampaikan, diskusi ini merupakan momen yang baik untuk bersilaturahmi menjalankan amanah tugas-tugas negara. Direktorat Monitoring KPK RI ingin berdiskusi bersama 3 Kabupaten-Kota terkait beberapa tugas dari pusat, yakni membahas terkait optimalisasi pajak sektor pertambangan, tata kelola batubara dan program dana transfer ke daerah.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kalsel yang telah menyiapkan tempat, sarana dan prasarana diskusi ini, ” ungkapnya.

Ia menambahkan, dengan adanya diskusi ini, maka kita bisa bersama-sama menemukan solusi, merumuskan jawaban persoalan-persoalan yang ada di Daerah Provinsi Kalsel, untuk bisa diteruskan ke Pemerintah Pusat.

“Kehadiran kami di sini, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas monitoring, yakni memetakan potensi-potensi korupsi yang ada di Program-Program Pemerintah Pusat, ” tutupnya. (MRF/RDM/RH)