Diskusi Kajian Dana Transfer ke Daerah Bersama KPK RI Diharapkan Dapat Hasilkan Solusi Yang Konsultif

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar kegiatan diskusi kajian dana transfer ke daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kegiatan ini dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Subhan Noor Yaumil sebagai Moderator, Direktur Monitoring KPK RI Agung Yudha Wibowo, Bupati Kabupaten Tapin Arifin Arpan, Wakil Bupati Kabupaten Banjar Said Idrus Al-Habsyie, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Tala) Safarin, Serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut (Tala). Acara diskusi bersama KPK RI yang membahas terkait optimalisasi pajak sektor pertambangan, tata kelola batubara dan program dana transfer ke Daerah tersebut dilaksanakan di ruang rapat Pangeran Muhammad (PM) Noor Setdaprov Kalsel pada Rabu (9/11).

Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Subhan Noor Yaumil menyampaikan, diskusi bersama KPK RI tersebut diharapkan, dapat menghasilkan solusi yang konsultif, sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan berjalan tepat waktu serta sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik. Melalui diskusi bersama KPK RI ini pula, kajian dana Daerah dapat dioptimalkan agar dapat melakukan pencegahan penyalahgunaan anggaran.

“Melalui diskusi ini nanti, kajian dana transfer Daerah dapat dioptimalkan efektifitas dan akuntabilitas penggunaannya,” ungkap Subhan.

Subhan melanjutkan, dengan adanya Diskusi bersama KPK RI, diharapkan dapat melakukan pencegahan penyalahgunaan anggaran dari tingkat pusat, daerah, hingga tingkat desa. Melalui diskusi bersama KPK RI ini juga, dirinya mengajak seluruh Pemerintah Kabupaten-Kota untuk terus bersinergi dan berkolaborasi untuk bersama-sama mengelola program pembangunan.

“Mari kita jadikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai Instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Subhan.

Sementara itu, Direktur Monitoring KPK RI Agung Yudha Wibowo menyampaikan, diskusi ini merupakan momen yang baik untuk bersilaturahmi menjalankan amanah tugas-tugas negara. Direktorat Monitoring KPK RI ingin berdiskusi bersama 3 Kabupaten-Kota terkait beberapa tugas dari pusat, yakni membahas terkait optimalisasi pajak sektor pertambangan, tata kelola batubara dan program dana transfer ke daerah.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kalsel yang telah menyiapkan tempat, sarana dan prasarana diskusi ini, ” ungkapnya.

Ia menambahkan, dengan adanya diskusi ini, maka kita bisa bersama-sama menemukan solusi, merumuskan jawaban persoalan-persoalan yang ada di Daerah Provinsi Kalsel, untuk bisa diteruskan ke Pemerintah Pusat.

“Kehadiran kami di sini, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas monitoring, yakni memetakan potensi-potensi korupsi yang ada di Program-Program Pemerintah Pusat, ” tutupnya. (MRF/RDM/RH)