Bulan: September 2022

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil yang dirangkai dengan penyerahan SK pengangkatan PNS dan kartu pegawai kepada 485 orang PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Kamis (29/9).

Pengucapan sumpah/janji ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar. Dalam sambutannya Roy menyampaikan, dengan mengucapkan sumpah/janji maka setiap PNS akan melekat berbagai kewajiban, antara lain setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Negara Pemerintahan. Mentaaati segala tugas kedinasan. Menjunjung tinggi kehormatan Negara Pemerintahan dan PNS. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, untuk kepentingan Bangsa dan Negara.

“Pengambilan sumpah/janji ini sebagai bentuk bukti kesetiaan dan ketaatan sepenuhnya seorang PNS kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam melakukan kewajibannya. Sumpah janji PNS yang diucapkan jangan sampai dilupakan, ” ungkap Roy.

Ia menambahkan, Sumpah dan janji yang telah diikrarkan merupakan bentuk tanggungjawab seorang PNS terhadap bangsa dan negara, untuk memelihara dan menyelamatkan UUD 1945 dan Pancasila, serta tanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat.

“Jagalah marwah dan martabat PNS dari noda apapun, jangan terlibat narkoba, jangan terlibat pungli ataupun korupsi karena ini akan merusak birokrasi dan menghambat pelayanan publik. Bekerjalah dengan baik, tunjukkan loyalitas dan pengabdian, serta kedepankan keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan melayani masyarakat,” tutup Roy.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Ruspana Sopian menambahkan, PNS yang diambil sumpah/janji hari ini merupakan TMT CPNS tahun angkatan 2020 dengan TMT PNS 1 MEI 2022 sebanyak 95 orang dan TMT PNS 1 Agustus 2022 sebanyak 353 orang dengan total keseluruhan 485 orang PNS.

“Sebanyak 485 orang PNS yang diambil sumpah/janjinya ini diharapkan dapat membantu mensukseskan program pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel,” ucap Ruspana

Ruspana melanjutkan, saat ini Pemerintah Provinsi Kalsel masih kekurangan pegawai, untuk itu diharapkan para PNS yang diambil sumpah/janjinya ini bisa menanggulangi kekurangan ASN, dan membantu kelancaran kegiatan Pemerintah Provinsi Kalsel. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKBBN) Pusat bersama dengan Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi, Hetty Andhika Perkasa, melakukan kunjungan ke Kalimantan Selatan (Kalsel).

Saat berada di Landasan Udara Syamsudin Noor, kota Banjarbaru, pada Kamis (29/9), Ketua BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo mengatakan, kunjungannya kali ini merupakan bagian dari Road Show Percepatan Penurunan Stunting oleh Ketum Dharma Pertiwi bersama BKKBN Pusat ke seluruh Indonesia, sekaligus memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2022 di Indonesia yang dipusatkan di kota Banjarbaru dan Banjarmasin, Kalsel.

“Sejak kemarin Ibu Ketum bekerjasama dengan BKKBN sudah melakukan kunjungan ke beberapa provinsi, Kalsel menjadi provinsi ke 7 dan kebetulan Kalsel juga angka prevelensi stuntingnya cukup tinggi yakni diatas 30 persen,” ucap Hasto.

Relevansi stunting sendiri menurut Hasto, sangat erat kaitannya dengan frekuensi jarak antara kehamilan pasca persalinan. Sehingga lanjut Hasto, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pasangan muda yang berusia 20-35 tahun, agar mencegah anak terlahir stunting.

“Jarak antara persalinan ini kalau lebih dari tiga tahun Insyaallah tidak akan terjadi stunting,” jelas Hasto.

Untuk memastikan jarak kehamilan ini, Hasto menyarankan agar masyarakat dapat menggunakan alat Kontrasepsi Mantap (Kontap), yakni kontrasepsi yang ditujukan untuk mencegah kehamilan dalam jangka panjang.

Dalam penerapannya terutama kepada pria, Kontap seringkali mendapatkan mitos negatif dari masyarakat. Sehingga diakui Hasto, sangat sulit mencari peserta KB (akseptor) pria.

“Jangan takut terhadap omongan-omongan yang tidak betul. Karena banyak sekali orang yang menyebut setelah (laki-laki) di steril jadi tidak perkasa, Ibu Ketum dan suami juga sudah membuktikannya dan keluarganya masih tetap bahagia sampai sekarang,” terangnya.

Selain melalui Kontap, Hasto juga menyarankan agar masyarakat dapat menggunakan alat kontrasepsi lainnya. Dengan syarat, alat kontrasepsi tersebut digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan harus sesuai kebutuhan.

“Kita ingin menggerakkan seluruh lapisan masyarakat. Jadi kalau mereka habis melahirkan, maka KB pasca persalinan kita gerakkan,” tuturnya. (SYA/RDM/RH)

YOGYAKARTA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaliantan Selatan (Kalsel) melaksanakan studi komparasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka mendalami tentang pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan, Rabu (28/09).

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo mengatakan DIY ini memiliki potensi pada sektor kelautan dan perikanan yang sangat tinggi sehingga diharapkan hasil studi komparasi ini dapat menjadi salah satu rujukan untuk Provinsi Kalsel.

“Semoga apa yang didapatkan di DIY dapat menjadi bekal bagi kita untuk mengembangkan potensi kelautan di Kalsel. Apalagi di sini tadi kita tahu bahwa sudah memiliki budidaya untuk udang, ikan mas dan nila. Itu tentu juga akan kita lakukan di Kalsel,” katanya.

Lebih lanjut, Imam mengungkapkan bahwa Provinsi Kalsel sendiri memiliki banyak potensi, hanya saja belum tergarap. Meskipun juga diakuinya ada perbedaan kondisi geografis antara DIY dan Kalsel.

“Kalau di DIY ini tergolong pada pantai-pantai yang dalam, kalau Kalsel pantai-pantainya dangkal, sehingga di sini nanti harus ada terobosan-terobosan dari Dinas Kelautan untuk berusaha memanfaatkan pantainya ini semaksimal mungin,” harapnya.

Ditambahkan Imam, DIY memiliki retribusi pelayanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng, di antaranya berupa jasa tambat, jasa labuh, jasa pass masuk, penggunaan tempat terbuka, penggunaan tempat tertutup, air bersih dan penggunaan cold storage.

“Selain itu, ada juga retribusi penjualan produksi usaha daerah di Balai pengembangan teknologi perikanan budidaya Cangkringan, berupa unik kerja budidaya air tawa, unit kerja budidaya air payau, dan budi daya air laut,” jelasnya.

Jika di Kalsel dapat memaksimalkan potensi yang ada, Imam yakin hal tersebut akan menunjang pendapatan asli daerah.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, R Hery Sulistio Hermawan yang menerima rombongan Komisi II DPRD Kalsel, mengucapkan terima kasih atas kunjungan wakil rakyat provinsi tersebut. Ia berharap pertemuan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan potensi di daerah masing-masing.

“Suatu kebanggaan dari kami mendapat kunjungan dari Dewan Komisi II. Paling tidak, pertama membangun silaturahmi di antara kita, kemudian juga pengembangan potensi wilayah jadi kita bisa saling mendiskusikan potensi di wilayah kita masing-masing,” pungkasnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pada Peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke 496 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap kota berjuluk Seribu Sungai, dapat berkembang sesuai tema yang diangkat, yakni, Baiman, Bauntung, serta Batuah.

Harapan ini disampaikan dalam sambutan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang dibacakan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, pada Peringatan Hari Jadi di Siring Balaikota, Rabu (28/9).

“Atas nama pribadi, warga, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat hari jadi Kota Banjarmasin ke 496,” ucapnya.

Gubernur mengatakan, Kota Banjarmasin merupakan Kota yang penuh sejarah, sehingga perkembangan pembangunan di Kota Banjarmasin diperlukan, untuk kesejahteraan masyarakat di kota ini.

“Kami berharap, Kota Banjarmasin akan terus berkembang menuju kota yang ramah serta nyaman bagi penduduk setempat, seperti tema yang diangkat, Baiman, Bauntung, serta Batuah,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Banjarmasin meminta dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam pembangunan di Kota Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, atas bimbingan selama ini, dalam hal pembangunan di Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Sehingga, lanjut Ibnu, pembangunan di Kota Banjarmasin terus bersenergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Saat ini Kota Banjarmasin terus melakukan pembangunan, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Setelah lebih dari 50 tahun, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke 29.

Menjelang pelaksanaan MTQ Nasional ke 29 yang akan berlangsung mulai 10-19 Oktober 2022 di 3 Kabupaten Kota di Kalsel ini, berbagai kesiapan teknis sudah dilakukan oleh Pemprov Kalsel, terutama menyangkut arus listrik selama kegiatan berlangsung.

Dalam apel siaga Keandalan Listrik Menyambut MTQ Nasional ke 29, di halaman kantor induk utama PT PLN Kalselteng, kota Banjarbaru, pada Rabu (28/9), Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Subhan Nor Yaumil, mengecek langsung petalatan yang disiapkan PT PLN Kalselteng untuk membantu kesuksesan penyelenggaraan tersebut.

“Tadi di informasikan teknologi yang digunakan sudah sangat canggih. Sekarang dengan teknologi yang semakin maju mereka memperbaiki arus listrik itu tidak harus mematikan arusnya dulu. Jadi tidak mengganggu aktifitas pasokan listrik,” ucapnya.

Melihat kesiapan dari pihak PLN tersebut, Subhan menilai kendala arus listrik selama pelaksanaan MTQ Nasional nanti sangat minim terjadi.

“Mereka sudah melakukan antisipasi. Dan kalau melihat apa yang disampaikan oleh PLN tadi kayanya minim trouble dan mudah-mudahan kita berdoa tidak ada trouble dan zero accident,” harapnya.

Sementara itu, General Manager PT PLN Kalselteng, Abdul Rohim, mengaku sudah menyiapkan pasokan listrik yang dirasa cukup andal. Sebab, disamping pasokan dari sistem yang berlapis, Ia mengaku pihaknya juga sudah menyiapkan Uninterruptible Power Supply (UPS) bertenaga 1000 KVA.

“UPS ini tanpa kedip sama sekali, dan dalam waktu sampai sekian menit nanti baru genset kami operasikan,” terangnya.

Selain menggunakan teknologi canggih, Rohim menyebut, pihaknya juga sudah menyiapkan tim yang akan mengantisipasi jika ada tegangan atau pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti dalam hal tegangan.

“Kami punya 5 tim dengan 50 personel. Terus juga ada tim pelayanan teknik kami sekitar ada 150 orang yang siap untuk mengamankan pasokan listrik selama pelaksanaan MTQ ke 29,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Panitia Bersama dari unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, TNI/Polri, Korpri, dan Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin serta masyarakat umum menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah di ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Rabu (28/9).

Acara dimulai dengan pembacaan syair Sholawat Al-Banjari oleh Tim Gabungan Korpri, TNI AD, AU dan AL, Kepolisian dan Masyarakat itu menghadirkan Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jorong, Guru KH Mukri Yunus selaku penceramah.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Sulkan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang diharapkan sinergi ini terus terjalin ke depannya.

Lebih lanjut, Gubernur juga berharap peringatan Maulid ini hendaknya menjadi momentum meningkatkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan ketakwaan kepada Allah SWT.

“Mari terus kita tingkatkan kecintaan kepada Rasulullah dan para pewarisnya,” ajaknya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, KH Darul Quthni menyebutkan, peringatan maulid gabungan beberapa unsur TNI (AU, AL dan AD), ASN/Korpri, dan masyarakat ini merupakan pertama kali dilaksanakan.

Sementara, Guru KH Mukri Yunus dalam tausiyahnya, menjelaskan tentang keutamaan memperingati maulid nabi ini dengan mengutif beberapa pernyataan Umar Ibnu Khattab, dan Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Namun Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jorong itu juga mengingatkan agar tidak ada permusuhan di kalangan umat muslim bila terjadi perbedaan pendapat tentang hukum melaksanakan peringatan maulid ini yakni sebagian menyebut tindakan bidah, karena tidak pernah diperintahkan atau dilakukan Rasulullah.

“Mari kita menjaga kebersamaan dan saling menyayangi satu sama lain, serta tidak membesar-besarkan perbedaan,” ajaknya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan menggelar lomba pembuatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dalam menyambut Analog Switch Off (ASO) tahun 2022 pertengahan September lalu.

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal dibawah naungan Pemerintah Provinsi Kalsel, Abdi Persada FM turut serta dalam lomba tersebut.

Berdasarkan keputusan dewan juri, 15 September lalu telah ditetapkan Radio Abdi Persada sebagai juara 1 dalam lomba ini.

Menindaklanjuti itu, Ketua KPID Kalsel Azhari Fadli bersama Wakil Ketua Fadli Rizki, melakukan kunjungan dan silaturrahmi, sekaligus menyerahkan langsung penghargaan kepada Direktur Abdi Persada FM, Ibnu Min Haji, Rabu (28/9).

“Kami ucapkan selamat kepada Radio Abdi Persada FM yang sudah meraih juara 1 lomba membuat ILM menyambut ASO 2022. Kami berharap Abdi Persada akan terus menyiarkan iklan tersebut,” ucap Ketua KPID Kalsel Azhari Fadli.

Ini penting menurutnya, karena peralihan atau migrasi tv analog ke digital dalam waktu dekat akan dilakukan.

“Tepatnya 2 November 2022,” jelasnya.

Azhari juga berharap, seluruh radio baik LPPL maupun swasta yang ada di Kalimantan Selatan, dapat turut mensukseskan program ASO ini.

Sementara itu, Direktur Abdi Persada FM, Ibnu Min Haji mengaku senang dapat turut serta mensosialisasikan program ASO untuk percepatan transformasi digital.

“Semoga keikutsertaan kami ini dapat membantu dalam menyebarluaskan informasi tentang peralihan tv analog ke tv digital ini kepada masyarakat,” pungkasnya. (RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dianugerahi BKN Award Kategori penuntasan penerapan manajemen kinerja dan Kategori ASN kinerja terbaik. Penganugerahan BKN Award ini diberikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana kepada Gubernur Kalsel sahbirin Noor, di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, pada Selasa (27/9). Selain menganugerahkan BKN Award kepada Pemerintah Provinsi Kalsel, Bima Haria Wibisana juga menyerahkan anugerah BKN Award kepada 3 Kabupaten/Kota, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), serta Kabupaten Tabalong.

Usai penyerahan anugerah, Plt Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana menyampaikan, pihaknya mengapresiasi Kepegawaian di Provinsi Kalsel dan 3 Kabupaten – Kota yang menjalankan Kepegawaian dengan baik dalam bentuk BKN Award. Anugerah ini diharapkan dapat memicu terjadinya peningkatan Kepegawaian, serta mendorong Kabupaten – Kota lain untuk dapat bersaing. terdapat sejumlah Kategori BKN Award yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalsel dan Kabupaten – Kota di banua ini, yakni perencanaan kebutuhan dan mutasi, Penilaian Kinerja, akuntabilitas pelaksanaan managemen ASN, serta literalitas SKB.

“Kabupaten/kota di Kalsel yang belum mendapatkan anugerah BKN Award diharapkan, dapat terus meningkatkan sistem pengelolaan kepegawaiannya,” ucap Bima.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengaku bersyukur dan bangga atas apresiasi dari BKN RI terhadap pembangunan sistem kepegawaian di Pemprov Kalsel. Penghargaan ini diharapkan dapat memacu semangat dan komitmen bersama untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, khususnya di bidang kepegawaian.

“Sejumlah upaya dilakukan Pemprov Kalsel untuk menjaga kesinambungan dan integrasi serta peningkatan pengelolaan kepegawaian, mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pembinaan, penilaian kinerja, hingga sistem informasi kinerja PNS,” ungkap Sahbirin Noor.

Sahbirin Noor melanjutkan, terdapat beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi bagi Provinsi Kalsel ke depannya untuk lebih meningkatkan lagi Indeks Kepegawaian di Provinsi ini, salah satunya dengan menggelorakan era digitalisasi, dimana masyarakat hanya perlu menggunakan smartphone mereka untuk mengakses pelayanan Kepegawaian.

“Digitalisasi perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman, apalagi ditahun 2022 era teknologi semakin meningkat,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)