Pemprov Kalsel dan Tiga Kab/Kota Lainnya Dianugerahi BKN Award

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dianugerahi BKN Award Kategori penuntasan penerapan manajemen kinerja dan Kategori ASN kinerja terbaik. Penganugerahan BKN Award ini diberikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana kepada Gubernur Kalsel sahbirin Noor, di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, pada Selasa (27/9). Selain menganugerahkan BKN Award kepada Pemerintah Provinsi Kalsel, Bima Haria Wibisana juga menyerahkan anugerah BKN Award kepada 3 Kabupaten/Kota, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), serta Kabupaten Tabalong.

Usai penyerahan anugerah, Plt Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana menyampaikan, pihaknya mengapresiasi Kepegawaian di Provinsi Kalsel dan 3 Kabupaten – Kota yang menjalankan Kepegawaian dengan baik dalam bentuk BKN Award. Anugerah ini diharapkan dapat memicu terjadinya peningkatan Kepegawaian, serta mendorong Kabupaten – Kota lain untuk dapat bersaing. terdapat sejumlah Kategori BKN Award yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalsel dan Kabupaten – Kota di banua ini, yakni perencanaan kebutuhan dan mutasi, Penilaian Kinerja, akuntabilitas pelaksanaan managemen ASN, serta literalitas SKB.

“Kabupaten/kota di Kalsel yang belum mendapatkan anugerah BKN Award diharapkan, dapat terus meningkatkan sistem pengelolaan kepegawaiannya,” ucap Bima.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengaku bersyukur dan bangga atas apresiasi dari BKN RI terhadap pembangunan sistem kepegawaian di Pemprov Kalsel. Penghargaan ini diharapkan dapat memacu semangat dan komitmen bersama untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, khususnya di bidang kepegawaian.

“Sejumlah upaya dilakukan Pemprov Kalsel untuk menjaga kesinambungan dan integrasi serta peningkatan pengelolaan kepegawaian, mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pembinaan, penilaian kinerja, hingga sistem informasi kinerja PNS,” ungkap Sahbirin Noor.

Sahbirin Noor melanjutkan, terdapat beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi bagi Provinsi Kalsel ke depannya untuk lebih meningkatkan lagi Indeks Kepegawaian di Provinsi ini, salah satunya dengan menggelorakan era digitalisasi, dimana masyarakat hanya perlu menggunakan smartphone mereka untuk mengakses pelayanan Kepegawaian.

“Digitalisasi perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman, apalagi ditahun 2022 era teknologi semakin meningkat,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)