BKKBN Pusat Imbau Masyarakat Gunakan Alat Kontrasepsi Untuk Pastikan Jarak Kelahiran Anak

BANJARBARU – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKBBN) Pusat bersama dengan Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi, Hetty Andhika Perkasa, melakukan kunjungan ke Kalimantan Selatan (Kalsel).

Saat berada di Landasan Udara Syamsudin Noor, kota Banjarbaru, pada Kamis (29/9), Ketua BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo mengatakan, kunjungannya kali ini merupakan bagian dari Road Show Percepatan Penurunan Stunting oleh Ketum Dharma Pertiwi bersama BKKBN Pusat ke seluruh Indonesia, sekaligus memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2022 di Indonesia yang dipusatkan di kota Banjarbaru dan Banjarmasin, Kalsel.

“Sejak kemarin Ibu Ketum bekerjasama dengan BKKBN sudah melakukan kunjungan ke beberapa provinsi, Kalsel menjadi provinsi ke 7 dan kebetulan Kalsel juga angka prevelensi stuntingnya cukup tinggi yakni diatas 30 persen,” ucap Hasto.

Relevansi stunting sendiri menurut Hasto, sangat erat kaitannya dengan frekuensi jarak antara kehamilan pasca persalinan. Sehingga lanjut Hasto, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pasangan muda yang berusia 20-35 tahun, agar mencegah anak terlahir stunting.

“Jarak antara persalinan ini kalau lebih dari tiga tahun Insyaallah tidak akan terjadi stunting,” jelas Hasto.

Untuk memastikan jarak kehamilan ini, Hasto menyarankan agar masyarakat dapat menggunakan alat Kontrasepsi Mantap (Kontap), yakni kontrasepsi yang ditujukan untuk mencegah kehamilan dalam jangka panjang.

Dalam penerapannya terutama kepada pria, Kontap seringkali mendapatkan mitos negatif dari masyarakat. Sehingga diakui Hasto, sangat sulit mencari peserta KB (akseptor) pria.

“Jangan takut terhadap omongan-omongan yang tidak betul. Karena banyak sekali orang yang menyebut setelah (laki-laki) di steril jadi tidak perkasa, Ibu Ketum dan suami juga sudah membuktikannya dan keluarganya masih tetap bahagia sampai sekarang,” terangnya.

Selain melalui Kontap, Hasto juga menyarankan agar masyarakat dapat menggunakan alat kontrasepsi lainnya. Dengan syarat, alat kontrasepsi tersebut digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan harus sesuai kebutuhan.

“Kita ingin menggerakkan seluruh lapisan masyarakat. Jadi kalau mereka habis melahirkan, maka KB pasca persalinan kita gerakkan,” tuturnya. (SYA/RDM/RH)