Disdag Kalsel Siapkan Pemilihan Keanggotaan BPSK

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, mempersiapkan Pemilihan Keanggotaan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, pada Selasa (27/9) mengatakan, saat ini kepengurusan BPSK akan berakhir pada Maret 2023 mendatang. Karena keberadaannya sangat penting dalam memberi perlindungan konsumen, Gubernur Kalimantan Selatan kembali memerintahkan untuk segera melakukan persiapan pemilihan Keanggotaan BPSK periode tahun 2023 – 2028.

“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin, salah satu lembaga yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalsel sejak 2017 lalu,” katanya panjang lebar.

Birhasani menjelaskan, diera ekonomi yang mengglobal ini peredaran barang dan jasa sudah mendunia, tidak ada batasan antara satu negara ke negara lain, bahkan peredaran hingga ke pedesaan. Konsumen semakin mudah menemukan suatu barang ataupun jasa, begitupula pelaku usaha dengan mudahnya menawarkan dan menjual suatu barang. Namun, dampak dari perkembangan zaman ini, membuat konsumen semakin cerdas, sehingga tidak bisa dihindarkan terjadi berbagai masalah dan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

“Adanya lembaga BPSK ini sebagai upaya menjembatani penyelesaian permasalahan yang dapat membantu konsumen dengan pelaku usaha,” jelasnya.

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, selama ini keberadaan BPSK sangat banyak manfaat positifnya di Kalimantan Selatan, yaitu membantu penyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pengusaha.

“BPSK juga berfungsi sebagai bagian pelayanan publik,” tutup Birhasani.

Untuk diketahui, tim keanggotaan BPSK itu terdiri dari unsur Perguruan Tinggi, Masyarakat Pemerhati Masalah Konsumen dan Pelaku Usaha. (NHF/RDM/RH)