23 Mei 2024

LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bergerak Untuk Banua

Puluhan Tahun, Pulau Sembilan Kotabaru Tak Nikmati Internet

3 min read

Yani Helmi saat berdiskusi dengan warga Pulau Sembilan Kotabaru terkait tak adanya layanan akses internet

KOTABARU – Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, hingga kini belum memiliki Base Transceiver Station (BTS) sebagai sarana telekomunikasi. Dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan ternyata daerah tersebut merupakan kategori blank spot.

Yani Helmi dan warga memamerkan produk UMKM asli Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru

Salah seorang warga Pulau Sembilan Gisman memaparkan selama ini fasilitas jaringan untuk mengakses agar bisa berkomunkasi belum juga bisa dinikmati oleh pihaknya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi bersama anggota menghadiri acara pembukaan Festival Budayaan Saijaan (FBS) 2022 di Kotabaru

“Kami akui memang Pulau Sembilan bisa dikatakan jauh dari sentral karena jaraknya juga cukup terpencil dan berharap bisa menikmati layanan internet agar informasi secara digital mampu terpenuhi dengan baik,” paparnya usai mendapat kunjungan dari Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi di stand produk UMKM Setdakab Kotabaru, Rabu (1/6) malam.

Dengan adanya fasilitas telekomunikasi ini, dirinya berharap selain akan membantu sektor pendidikan jaringan ini tenru juga mampu memperlancar kegiatan memasarkan usaha mereka.

“Jujur saja, di daerah kami itu sulit mengakses internet apalagi SMA yang ada di Kecamatan Pulau Sembilan sampai saat ini masih susah mendapatkan sinyal contohnya ujian sekolah memaksa penggunaan jaringan otomatis mereka harus ke desa seberang,” jelas Gisman.

Dia menginginkan pulau yang cukup jauh dari sentral perkotaan itu dapat setara seperti kecamatan lainnya di Kotabaru.

“Pulau Sembilan Kotabaru ini jangan juga dianggap terlalu jauh atau terpencil kami berusaha ingin menjadi kecamatan yang maju,” harapnya.

Menanggapi itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi meminta Pemkab Kotabaru bisa menghibahkan sebidang tanah untuk bisa ditanamkannya satu batang BTS agar akses jaringan internet dapat dinikmati oleh warga Pulau Sembilan secara maksimal.

“Tahun 2018 silam saya pernah mendorong Pemkab Kotabaru untuk memberikan tanah untuk dipasang BTS supaya daerah tersebut tidak ketinggalan teknologi dan informasi penting,” ucapnya.

Terlebih, menurutnya, jaringan internet di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru hanya bisa diakses di satu wilayah saja yakni terdapat di pulau marabatuan.

“Ini menjadi perhatian kami di DPRD dan DPR RI yang jelas terus diperjuangkan oleh kami sebagaimana Pemkab Kotabaru bisa merealisasikannya supaya blank spot seperti Pulau Sembilan bisa terakses baik,” kata politisi dari Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalsel itu.

Seiring digalakannya Smart Kampung, dia menegaskan agar setidaknya pemkab setempat bisa segera memfasilitasi keinginan dari warga yang diakui sudah puluhan tahun belum bisa menikmati jaringan internet.

“Sekarang penggunaan teknologi tak hanya sebagai akses pendidikan saja melainkan cakupannya sudah luas contohnya saja peningkatan sektor pemulihan perekonomian dalam menjualkan produk UMKM melalui akses internet dan harus didukung pemerintah apakah itu kabupaten, provinsi bahkan pusat karena dananya dari APBN,” urainya.

Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Ariadi Noor mengungkapkan ada lima kabupaten/kota di Kalsel yang dianggarkan pemerintah pusat untuk penyediaan BTS ini melalui koordinasi Diskominfo dan Kemen Kominfo RI.

“Tahun 2023 sudah kami usulkan ke APBN yang tidak masuk dalam daftar tetapi ada komitmen dari dua provider ternama yang rencananya dibangun di beberapa daerah terpencil dan menjadi skala prioritas mereka karena pengguna smartphone di Kalsel tercatat cukup tinggi,” bebernya.

Dengan adanya BTS, lanjut Ariadi, tak hanya memudahkan akses dalam mempromosikan sektor pariwisata melainkan dapat menumbuhkan masa lama mengenyang pendidikan.

“Tentu hal positif yang didapatkan oleh mereka adalah mengenal lebih jauh tentang teknologi dan ini menjadi perhatian pemerintah,” imbuhnya.

Kendati apabila tak masuk daftar dari Kemen Kominfo RI akan diusulkan melalui alokasi anggaran APBD Pemprov Kalsel.

“Kalau tidak dianggarkan di APBN, maka, akan kita diusahakan melalui APBD,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Abdi Persada | Newsphere by AF themes.