BANJARMASIN – Pasca Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, jumlah pasien baik yang rawat inap maupun rawat jalan yang dilayani Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin mengalami peningkatan sekitar 30 persen.
Hal itu disampaikan kata Direktur Utama RSUD Ansari Saleh, dr. Among Wibowo kepada wartawan, Jum’at (13/5).
Ia mengungkapkan, untuk pasien rawat jalan dari data yang dihimpun RSUD Ansari Saleh sebelum lebaran rata-rata 400 pasien per hari. Namun setelah lebaran, dari 9 – 12 Mei 2022 terjadi peningkatan sekitar 30 persen.
“Jadi untuk hari pertama pas lebaran, pasien yang berkunjung ke RSUD Ansari Saleh mencapai 665 pasien perhari. Dalam empat hari terakhir sampai hari Kamis, jumlah kunjungan masih tinggi,” jelasnya.
Peningkatan jumlah pasien pasca lebaran adalah hal yang biasa dimana meningkatnya angka kunjungan pasien ini disebabkan imbas cuti bersama dan libur lebaran yang cukup panjang sehingga terjadi penumpukan pasien seperti melakukan kontrol rutin dan lain-lain.
“Rata-rata jumlah kunjungan meningkat, imbas cuti lebaran sekitar 8 hari sehingga pasien melakukan kontrol atau konsultasi ke dokter pada hari-hari pertama pasca lebaran,” tambahnya.
Selain itu, selama lebaran masyarakat kurang menjaga konsumsi makanan dan minuman, banyak bergerak dan kurang istirahat. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, akan menyampaikan sejumlah prioritas infrastruktur yang akan di bangun di provinsi ini, dalam Forum Kerja Sama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK), di Jakarta, pada 19 Mei mendatang.
Dihadapan 5 Kementerian dan seluruh Gubernur regional Kalimantan pada Musrenbang regional Kalimantan tersebut, salah satu prioritas infrastruktur yang akan disampaikan oleh Pemprov Kalsel yaitu mengenai pembangunan jalur transportasi kereta api (KA) dari kota Banjarmasin hingga kabupaten Tabalong, untuk menunjang Ibu Kota Negara (IKN) baru.
“Kita memang mengharapkan, kota Banjarmasin sampai ke IKN itu dapat terhubung dengan rel kereta api,” ucap Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, kepada wartawan baru-baru tadi.
Dengan dibangunnya jalur rel sepanjang kurang lebih 213 Km tersebut, menurut Ari (sapaan akrab), Kalsel yang didaulat sebagai pintu gerbang IKN juga akan memiliki berbagai macam mode transportasi.
“Kita harap ini akan jadi prioritas nasional nanti,” harapnya.
Dalam perencanaannya, Pemprov Kalsel sendiri akan membangun 17 stasiun kereta api di 7 kabupaten/kota di provinsi ini. Diantaranya di kabupaten Banjar, Tabalong, HST, HSS, Tapin, serta di kota Banjarbaru dan Banjarmasin.
Dimana dari stasiun tersebut terdiri dari 1 stasiun penumpang, 12 stasiun penumpang dan barang, dan 4 stasiun operasi.
Selain pembangunan jalur rel kereta api, Ari menyebutkan, pihaknya juga akan meminta persetujuan pembangunan Bandara Internasional di kabupaten Tabalong.
Dimana Pemkab Tabalong sendiri diakuinya, telah menyiapkan lahan seluas 200 hektare, guna mewujudkan pembangunan Bandara tersebut.
“Mudah-mudahan semuanya ini dapat terwujud, walaupun masih panjang perjalanannya,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)
BARITO KUALA – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasanuddin Murad turun ke masyarakat meninjau langsung daerah pemilihannya dalam rangka pelaksanaan reses DPRD Provinsi Kalsel.
Suasana Reses Anggota DPRD Kalsel, Hasanuddin Murad di Desa Karya Makmur
Kegiatan reses tersebut dilaksanakan di sejumlah titik di Kabupaten Barito Kuala dari 11-18 Mei 2022. Salah satunya dilaksanakan di Desa Karya Makmur, Kecamatan Tabukan yang merupakan desa sebelah Utara Batola yang dihadiri oleh masyarakat, Kepala Desa dan Camat Tabukan, Kamis (12/5).
“Daerah ini memang sangat jauh dari ibukota provinsi, bahkan mendekati ujung dari Kabupaten Barito Kuala. Setelah jalan di sini, sudah habis jalan di Barito Kuala. Kami sengaja datang ke sini untuk melihat perkembangan masyarakat” ungkap politisi senior partai Golkar tersebut.
Hasanuddin berharap, dengan adanya kegiatan ini, pihaknya dapat menampung aspirasi masyarakat yang kemudian akan disampaikan kepada kepala daerah Kalsel untuk menjadi petimbangan serta pedoman pengambilan kebijakan, sebagai tindak lanjut harapan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Hasanuddin juga menyoroti wacana pembangunan jembatan di daerah Pantang Baru yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan tengah (Kalteng) yang merupakan MoU dari Bupati Barito Kuala dan Bupati Kapuas.
Ia menanggapi postif wacana pembangunan jembatan ini dan menilai hal tersebut merupakan kabar baik yang harapannya akan membantu aktivitas warga agar akses tidak lagi terbatas.
“Peluang ini diharapkan juga menjadi angin segar untuk meningkatkan ekonomi warga,” jelasnya.
Sementara, Camat Tabukan Abdi Maulana menyambut baik kedatangan Anggota DPRD Kalsel Dapil Batola yang menurutnya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena sosoknya sangat berpengaruh dan pernah menjabat sebagai Bupati Barito Kuala selama dua periode.
“Saya mewakili warga kecamatan Tabukan tentunya berbangga dengan kehadiran beliau, sebagaimana sosok beliau sebagai bupati dua periode tentunya sangat dinantikan di sini. Apalagi tadi sempat ada sesi tanya jawab atau diskusi, jadi aspirasi warga tersampaikan dengan baik. Semoga di lain waktu beliau dapat kembali berhadir di tengah-tengah warga Kecamatan Tabukan,” pungkasnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Banjarmasin, mulai melakukan pembahasan raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Menurut Ketua Panitia Khusus raperda Persetujuan Bangunan Gedung, DPRD kota Banjarmasin, Hilyah Aulia, kepada wartawan baru baru tadi, pembahasan retribusi PBG ini, menggantikan aturan sebelumnya tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Kedepan pengajuan izin ini tidak lagi di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, namun dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang kota Banjarmasin,” ucapnya
Disampaikan Hilyah, kehadiran payung hukum PBG sangat penting dalam rangka sejak dini, mengantisipasi terjadi keretakan atau robohnya bangunan, baik gedung, ruko dan rumah di pemukiman warga.
“Salah satu pasal diatur peran dari Ketua RT bersama Lurah, memberikan pengawasan dilapangan, agar tidak ada yang boleh sembarangan melakukan pembangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, raperda PBG dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang pembangunan gedung, yaitu perizinannya lebih bersifat mengatur tentang spesifikasi bangunan yang harus dibangun.
“Banyak spesifikasi bangunan yang tidak sesuai, sangat tepat raperda retribusi PBG mengatur, untuk nominal masih belum dibahas lagi,” tutup Hilyah. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Ribuan warga kota Banjarmasin dan sekitarnya, sejak pukul 08.30 WITA Kamis (12/5) pagi, memenuhi halaman hingga jalanan depan gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Kehadiran mereka, untuk memenuhi undangan pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, untuk menghadiri Haul Ganal ke-216 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan. Haul ini juga dihadiri sejumlah habib dan ulama Kalsel.
Gubernur Kalsel dan para ulama saat menghadiri haul Datu Kalampayan
Dalam sambutannya sebelum acara dimulai, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan, Ia merasa bahagia dapat berdampingan dengan para habib dan ulama, sambil mengenang sosok ulama yang memiliki peran besar dalam sejarah perkembangan Islam di Kalsel tersebut.
“Kalsel patut bersyukur, karena memiliki 2 ulama besar yang peringatan haulnya selalu mendatangkan ribuan bahkan jutaan jemaah. Yakni Datu Kalampayan yang kita peringati hari ini, dan Guru Sekumpul. Saya berharap, kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut, termasuk haul untuk ulama Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau Guru Sekumpul dan lainnya,” ujar Gubernur yang akrab disapa Paman Birin itu.
Pada kesempatan ini, Paman Birin menyampaikan harapannya, agar pemerintah pusat mengabulkan usulan yang telah disampaikan Pemprov Kalsel, dan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
“Alhamdulillah, selain didukung seluruh lapisan masyarakat, usulan Pahlawan Nasional ini juga mendapat dukungan dari berbagai provinsi di Indonesia, bahkan dari luar negeri,” tutupnya.
Selain dihadiri pejabat di jajaran pemerintah Provinsi Kalsel, haul akbar yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini, juga dihadiri sejumlah ulama kharismatik Banua. Diantaranya, Almukarram KH Muhammad Wildan Salman, Muhammad Hatim Salman, Habin Ali bin Abdullah Alaydrus, KH Muaz Hamid, KH Hasanuddin Badruddin, KH Mukri Yunus dan Guru H Muhammad Syarie.
Prosesi haul diawali dengan lantunan syair-syair shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang dipimpin Guru H Sa’aduddin Salman, dilanjutkan zikir yang diikuti santri Madrasah Darussalam Tanfidz dan Ilmu Al Qur’an di Martapura, kemudian pembacaan ayat Al Qur’an oleh Muhammad Abduh. Pembacaan manakib atau sejarah dan profil Datu Kalampayan disampaikan KH Muhammad Wildan Salman.
Datu Kalampayan yang lahir pada 17 Maret 1710, merupakan ulama besar dunia bidang fiqih bermazhab Syafi’i, berasal dari kota Martapura Kabupaten Banjar, Kalsel.
Salah satu kitab karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang terkenal adalah Sabilal Muhtadin, yang diabadikan sebagai nama masjid termegah di Kota Banjarmasin yakni Masjid Raya Sabilal Muhtadin. (RIW/RDM/RH)
HULU SUNGAI UTARA – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap menghadiri undangan peringatan Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Utara ke-70, pada Kamis (12/5). Dalam sambutannya, Rudy mengajak serta mendorong semua jajaran pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk mempercepat implementasi penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.
Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah memiliki kebijakan terkait P3DN yang diwujudkan dalam bentuk Surat Edaran Plt Bupati. Namun, di satu sisi belum ada pembentukan Tim P3DN dan Tim Pengelola e-Katalog Lokal.
“Ini menunjukkan sudah ada komitmen dari Kepala Daerah untuk mendorong percepatan P3DN, meskipun masih perlu tambahan dan perbaikan di segala lini,” tegas Rudy.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel juga senantiasa mengingatkan agar setiap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dilaksanakan dengan baik dan menaati ketentuan peraturan yang berlaku. Mengingat beberapa waktu lalu pernah terjadi kasus OTT yang melibatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu, penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi menjadi salah satu hal diperlukan untuk melakukan pembenahan.
“Di momen ini, kami BPKP siap untuk membantu Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penerapan SPIP Terintegrasi demi mewujudkan keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” imbuh Rudy.
“Apabila SPIP Terintegrasi telah diimplementasikan dengan baik, akan membawa pengaruh positif terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah yang diukur dengan indikator penilaian yang lain,” jelasnya.
Nilai-nilai yang ada dalam SPIP Terintegrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa framework penilaian birokrasi, yakni MCP KPK, Opini BPK, SAKIP, RB, Survei Penilaian Integritas, dan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Komitmen Bersama Dalam acara tersebut sekaligus menjadi momentum jajaran OPD Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk bersama-sama berkomitmen mendukung P3DN lewat SPIP Terintegrasi.
Sebanyak 27 pimpinan OPD telah menandatangani komitmen bersama untuk menerapkan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko dan Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
“Diharapkan, dengan adanya penandatanganan komitmen bersama ini, penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dapat benar-benar terealisasi dan membawa dampak perubahan ke arah yang lebih baik bagi Kabupaten Hulu Sungai Utara,” ujar Rudy. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Warga di Kota Banjarmasin dihimbau tidak membuang sampah di esk TPS Kuripan, tepatnya di depan Pasar Kuripan.
Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Marzuki mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai macam upaya, agar warga tidak membuang sampah di eks TPS Kuripan tersebut. Seperti, melakukan penjagaan, penyemenan, membuat taman, serta usaha lainnya.
Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin Marzuki
“Namun masih saja warga membuang sampah,” ucap pria yang akrab disapa Jack.
Oleh karena itu, lanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin meminta warga dengan kesadaran sendiri, untuk tidak lagi membuang sampahnya, di eks TPS Kuripan tersebut.
“Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyediakan TPS baru yang berada dikawasan Jalan Veteran atau Eks Pasar Buah Ayani,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jack juga mengatakan, jika Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin membuka ruang kepada warga Kuripan, untuk mencari lahan TPS setempat.
“Untuk permasalahan tempat pembuangan sampah sementara dikawasan Kuripan. Maka, kami membuka ruang musyawarah bersama warga, untuk mencari solusi bersama sama,” tuturnya.
Menurut Jack, warga bisa mencari lahan yang bisa dijadikan TPS dikawasan tersebut. Dan, disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
“Kami berharap dengan adanya lahan baru tersebut, warga tidak lagi membuang sampah di eks TPS Kuripan,” ucap Jack. (SRI/RDM/RH)
