Hari: 13 April 2022

BANJARMASIN – Demi merawat dan menjaga keutuhan seluruh benda peninggalan bersejarah di Museum Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan, Bidang Kebudayaan melalui Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan konservasi, di halaman Museum Wasaka, yang berlokasi Jalan Kampung Kenanga Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara.

Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Raudati Hildayati, setelah melihat kegiatan konservasi pada Rabu (13/4) kepada wartawan menjelaskan, pelaksanaan konservasi dimulai selama empat hari 11 – 14 April 2022. Ada dua tim khusus merawat benda koleksi, dibantu dari beberapa pegawai Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, untuk menyusun di seluruh lemari tersebut.

“Satu tim terdiri 5 orang, yang bertugas masing-masing berbeda dari merawat benda koleksi seperti pedang, keris, dan tim lain merawat perabotan seperti kursi, senjata, lencana, dan alat elektronik pada zaman dulu,” ucapnya

Disampaikan Raudati, dalam konservasi ini ada sebanyak 260 buah koleksi baik di museum maupun di dalam gudang, dengan menggunakan dana dari APBN. Ia berharap tingkat kunjungan ke Museum Wasaka dapat semakin meningkat, apalagi direncanakan pada bulan Mei mendatang, akan digelar belajar bersama di Museum, dalam rangka memperingati hari Museum Internasional yang jatuh pada tanggal 18 Mei.

“Dengan belajar bersama di Museum, tentu akan meningkatkan pengetahuan para pelajar khususnya, tentang sejarah perjuangan di Kalsel,” tutup Helda (sapaan akrabnya). (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tahun rencana 2023.

Berpusat di gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, pada Rabu (13/4), kegiatan dibuka langsung oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

Dalam sambutannya, Sahbirin menekankan kepada Kepala Daerah dan seluruh Kepala SKPD, agar dapat menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu dan terintegrasi. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama yang berkaitan dengan anggaran dan dampaknya bagi masyarakat.

“Pastikan bahwa prioritas pembangunan berpihak untuk rakyat, baik disektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, inrastruktur, maupun sektor lainnya yang berhubungan dengan hajat hidup rakyat,” tegasnya.

Sahbirin menyebut, ketergantungan terhadap sektor pertambangan, membuat perekonomian Kalsel cukup rentan dengan pengaruh ekonomi global.

Disisi lain, lanjutnya, perekonomian di dunia dan di daerah manapun saat ini, sedang mengalami tantangan yang berat akibat pandemi.

“Tahun depan kita memerlukan kegiatan, yang sifatnya memulihkan kondisi sosial ekonomi, pasca berakhirnya pandemi,” ucapnya.

Selain itu, pengusaha pelaku UKM juga harus mendapat perhatian, agar dapat bangkit dari keterpurukan akibat pandemi yang melanda dunia saat ini.

“Latih dan didiklah SDM kita agar memiliki kemampuan bersaing dengan daerah lain, sehingga Kalsel sebagai gerbang IKN dapat kita siapkan dengan baik,” pesannya.

Di tempat sama, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengaku siap mendukung upaya pemerintah dalam membangkitkan kembali ekonomi pasca pandemi.

“Pemerintah tidak lepas dari keberhasilan DPRD, sebaliknya DPRD juga tidak lepas dari keberhasilan pemerintah,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Tanah Bumu, Zairullah Azhar mengatakan, ada 3 prioritas pembangunan yang diajukannya. Salah satunya pembangunan bendungan Kusan.

Dengan mempersiapkan lahan seluas lebih dari 2.000 hektare, Zairullah memperkirakan, bendungan tersebut dapat menampung jutaan kubik air yang dapat menghasilkan energi listrik sebesar 1.600MW.

“Dengan jumlah tersebut, kita bisa dapat mendistribusikan tenaga listrik ke Ibu Kota Negara yang baru. Sehingga selain meningkatkan pendapatan, kita juga memiliki kontribusi untuk negara,” ungkapnya.

Dua prioritas pembangunan lainnya, disebutkannya, yaitu percepatan pembangunan jembatan penghubung antar Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, serta jalan bebas hambatan Banjarbaru – Tanah Bumbu.
“Kita ini kan hampir berbatasan langsung dengan IKN yang baru, nah kalau jembatan ini sudah terbangun, maka juga akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi,” tutupnya.(SYA/RDM/RH)

BANJAR – Vaksinasi di Kabupaten Banjar untuk dosis ketiga sudah berada di kisaran 7,59 persen. Sementara, dosis kedua yang ditujukan bagi lansia, dewasa hingga anak-anak telah mencapai 61,04 persen.

Mendengar hal itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang sekaligus meninjau kegiatan vaksinasi massal yang diselenggarakan di halaman utama kantor Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Rabu (13/4) siang, mengapresiasi atas pencapaian yang dilakukan Pemkab Banjar.

“Mudah-mudahan terus meningkat dan antusias warga yang mengikuti gelaran vaksinasi bergerak mampu memberikan tambahan angka presentase vaksinasi,” ujarnya.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin itu juga menyebutkan bahwa capaian angka vaksinasi untuk dosis pertama di Provinsi Kalsel sekitar 93 persen. Sedangkan, dosis kedua hampir 70 persen.

“Vaksinasi ini merupakan bentuk perlawanan kita terhadap serangan dari wabah COVID-19 yang melanda wilayah banua tercinta,” ungkapnya.

Keberadaan pelaksanaan vaksinasi yang digelar di setiap kabupaten/kota, ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam upaya memutus mata rantai COVID-19.

“Saya berterima kasih atas kehadiran bapak/ibu yang bersedia mengikuti vaksinasi bergerak,” papar orang nomor satu di Kalsel itu.

Sementara itu, Sekdakab Banjar, Mokhamad Hilman, mengungkap secara keseluruhan hasil atau capaian vaksinasi yang digelar secara bersama-sama dengan instansi lainnya di Kabupaten Banjar.

 “Untuk vaksinasi dosis pertama sekitar  87,8 persen. Sedangkan, dosis kedua sebesar 61,04 persen,” tutur mantan Kadis PUPR Banjar.

Namun hasil sementara untuk capaian vaksinasi dosis ketiga di Kabupaten Banjar, dirinya menyebutkan, baru tercapai 7,59 persen.

“Harapan kami hingga akhir April 2022 untuk vaksinasi kedua bisa tercapai 70 persen. Makanya, target masyarakat di Kabupaten Banjar yang harus mendapatkan imunasasi ini sebanyak 3.000 – 4.000 orang,” pungkas  Sekdakab Banjar.

Dalam kegiatan ini, Paman Birin yang turut didampingi Kalak BPBD Kalsel, Mujiat serta Sekdakab Banjar, Mokhamad Hilman menyerahkan secara simbolis bantuan hibah kepada sejumlah pengurus masjid dan langgar di wilayah itu.

Bahkan, tak lupa pula orang nomor satu di Kalsel ini membagikan bingkisan untuk warga yang telah mengikuti kegiatan vaksinasi massal di halaman kantor Kecamatan Gambut. (RHS/RDM/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – Selain meninjau langsung kegiatan Vaksinasi Bergerak, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor juga menyerahkan dana hibah bantuan masjid, mushala dan pondok pesantren di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Tapin pada Selasa (12/4).

Besarnya dana hibah Pemprov Kalsel untuk 3 kabupaten totalnya sebesar Rp1.255.000.000.

Paman Birin yang didampingi Ketua DPRD Kalsel Supian HK menyerahkan secara simbolis dana hibah keagamaan di 3 kabupaten tersebut.

Di Kabupaten HST misalnya. Didampingi Ketua DPRD Kalsel Supian HK dan Bupati HST Aulia Oktafiandi, dana hibah Pemprov Kalsel diserahkan Paman Birin untuk Mesjid Al-Mukarram, Desa Durian Gantang  sebesar Rp75 juta. Kemudian juga untuk MAN 2 HST senilai Rp75 juta serta dana hibah untuk Langgar Darul Taqwa, Barabai Selatan sebesar Rp50 juta.

Selanjutnya di Kabupaten HSS, tepatnya di Kantor Camat Kandangan, disaksikan Bupati HSS Achmad Fikry, Paman Birin menyerahkan bantuan dana hibah untuk  Ponpes Ibnu Atha’illah Putri, Desa Kapuh sebesar Rp500 juta, Mesjid Munawarattul Hasanah, Desa Gumbil senilai Rp75 juta serta bantuan untuk Masjid Darussaadah, Desa Balimau sebesar Rp75 juta.

Terakhir di Kabupaten Tapin, tepatnya di Masjid Raya Nurul Falah Rantau, Paman Birin yang disaksikan Ketua DPRD Kalsel dan Bupati Tapin M Ariffin Arpan, menyerahkan bantuan dana hibah untuk Masjid Al-Muna, Desa Timbaan sebesar Rp75 Juta, Masjid Dziyatul Husna, Kelurahan Banua Halat Kiri sebesar Rp100 juta serta bantuan untuk Yayasan At-Taqwa Rantau sebesar Rp250 juta.

Selain itu, di 3 kabupaten tersebut, Paman Birin juga menyerahkan paket sembako dan kartu vaksin bagi warga yang ikut vaksinasi.

Disamping itu juga, Paman Birin juga menyerahkan bantuan untuk balita dan ibu hamil sebagai bentuk nyata perhatian dan pencegahan permasalahan stunting.

“Stunting juga perlu perhatian kita secara serius. Kita harap semua terus bergerak untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita, terutama untuk generasi-generasi yang akan menggantikan kita,” kata Paman Birin. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel menyerahkan SK pengangkatan kepada 1.616 CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dan Non Guru tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor secara simbolis di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Kalsel, Rabu (13/4).

Dalam sambutannya, Sahbirin berpesan, agar para CPNS dan PPPK yang telah menerima SK untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami kondisi pemerintahan dan birokrasi secara menyeluruh. Mulai dari tata organisasi pemerintah, aturan kepegawaian dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan tugas  sebagai pelayan masyarakat, penyelenggara pemerintahan dan pelaksana pembangunan.

“Dengan berbekal kompetensi dan pengalaman yang dimiliki, saudara sekalian diharapkan dapat mengemban tugas dan amanah sebagai Aparatur Sipil Negara untuk memberikan yang terbaik bagi banua tercinta Kalimantan Selatan,” harap Paman Birin (sapaan akrabnya).

Disamping menjalankan tugas-tugas jabatan, Paman Birin menuntut seluruh peserta agar mampu menjadi ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

“Saudara sekalian harus menjadi ASN yang mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” pintanya.

Ditempat yang sama, Plt Kepala BKD Kalsel, Syamsir Rahman mengaku, Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi dengan penyerahan SK CPNS dan PPPK paling cepat di Indonesia.

“Saya berharap penyerahan SK ini menjadi modal awal untuk tahap berikutnya nanti,” harapnya.

Syamsir membeberkan, pihaknya telah meminta kepada pemerintah pusat, untuk meningkatkan jatah CPNS di provinsi ini agar dapat menutupi kekurangan guru baik di lingkup Provinsi Kalsel maupun Kabupaten/Kota.

“Kita masih kekurangan 4.000 pegawai, jadi saya berharap formasi yang ada di Kemen PAN-RB, bisa diturunkan ke Kalimantan Selatan,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sudah memasuki tahapan finalisasi.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tersebut, Gusti Abidinsyah kepada wartawan, usai memimpin rapat pembahasan bersama mitra kerjanya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, di ruang Komisi III DPRD Kalsel, Rabu (13/4).

Abidinsyah mengungkapkan bahwa rapat ini merupakan kegiatan lanjutan untuk membahas beberapa hasil koreksi dari Pansus dan yang perlu diperbaharui dan diperbaiki oleh Dinas Lingkungan Hidup, diantaranya terkait kewenangan pemerintah pusat.

“Dari rapat lanjutan ini Alhamdulilah sudah tercapai kesepakatan jadi Raperda Jasa Lingkungan Hidup sudah di finalisasi,” katanya.

Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel itu menambahkan dari hasil kesepakatan itu, Pansus sudah menyerahkan dan menandatangani berita acara penyerahan ke pihak Badan Pembentukan Perda DPRD Kalsel yang akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan fasilitasi.

“Mudah-mudahan nanti setelah ada hasilnya itu akan kita coba koreksi lagi, kemudian kita benahi lagi kalau sudah sempurna, insyaallah kita akan perdakan,” jelasnya.

Gusti Abidinsyah berharap Raperda tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup ini bisa disahkan menjadi Perda pada rapat paripurna DPRD Kalsel pada tahun 2022 ini.

Untuk diketahui, Raperda tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup merupakan inisiatif Komisi III DPRD Kalsel dengan harapan dapat menjadi payung hukum dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup di Kalsel sehingga dapat menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, namun lingkungan hidup tetap terjaga kelestarian atau paling tidak dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi. (NRH/RDM/RH)