Hari: 28 Maret 2022

BANJARMASIN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalimantan Selatan melakukan aksi unjuk rasa di ruas jalan Lambung Mangkurat atau depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Senin (28/3). Mereka menuntut agar pemerintah mengatasi mahalnya harga minyak goreng dan mulai langkanya minyak goreng curah yang terjadi saat ini.

Dihadapan dua orang perwakilan dari “Rumah Banjar”, mahasiswa meminta Wakil Rakyat menyampaikan keinginan mereka agar pemerintah mengevaluasi kebijakan harga jual minyak goreng yang menyesuaikan dengan harga pasar. Pasalnya, kebijakan yang berdampak pada melejitnya harga minyak goreng mencapai dua kali lipat perliternya saat ini dinilai sangat menyengsarakan rakyat. Apalagi mendekati bulan Ramadhan, kebutuhan masyarakat semakin meningkat.

“Tanpa adanya minyak goreng, pedagang gorengan tidak bisa berjualan. Kalau minyak goreng mahal, kita goreng ikan pakai apa?” kata salah satu orator.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa juga menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan harga jual minyak goreng, hingga menuntut Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai tidak becus menangani masalah tersebut.

Sementara itu, Anggota DPRD Kalsel dari Komisi II, Muhammad Yani Helmi memastikan akan menyampaikan keinginan massa sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab dewan.

“Jadi aspirasi yang disampaikan tadi, kami dapat menerimanya tapi dengan catatan sesuai dengan kewenangannya. Apabila diluar kewenangan Dewan, maka kami hanya bisa merekomendasikannya ke pihak terkait,” jelasnya.

Wakil rakyat yang kerap disapa Paman Yani ini juga mengungkapkan dalam waktu dekat, DPRD Kalsel akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan minyak goreng ini.

Selain Paman Yani, aksi yang berlangsung sejak jam 11.00 WITA itu juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas yang turut didampingi pimpinan SKPD terkait, yakni Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Birhasani dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman.

Penyampaian aspirasi sempat berlangsung alot karena massa mendesak kehadiran Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, yang sedang melaksanakan tugas lain dan meminta dilaksanakan rapat bersama dengan seluruh lembaga eksekutif dan legislatif di 13 kabupaten/kota di Kalsel untuk menyelesaikan masalah tersebut. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Sempat tertunda dan dilakukan pemotongan anggaran di tahun 2021, pembangunan markas baru Polda Kalsel di Jalan Bina Praja Timur, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, kini kembali dilanjutkan.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikhwanto, menyampaikan, setelah adanya anggaran, pembangunan pun kembali dilaksanakan pihaknya.

“Yang seharusnya kita wujudkan pada 2021 kemarin karena ada refocusing jadi ditunda. Ini pun kejar-kejaran dan kita jagain betul anggarannya supaya tidak meleset lagi akhirnya alokasi pembangunan, Alhamdulillah bisa didapatkan,” ujarnya dalam penyampaian kegiatan pelaksanaan sebelum peletakan batu pertama untuk markas baru Polda Kalsel, di Banjarbaru, Senin (28/3).

Pembangunan yang menelan ratusan miliar rupiah itu, lanjut Rikhwanto, merupakan hasil alokasi dari bantuan hibah dari sejumlah perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan.

“Kami memutuskan meminta bantuan kepada rekan-rekan pengusaha, salah satunya yang didapatkan adalah pagar, gapura, masjid dan SPKT,” ucapnya.

Sedangkan untuk alokasi pembangunan markas baru Polda Kalsel yang berada di kawasan kompleks perkantoran Pemprov Kalsel, di Kota Banjarbaru, telah dianggarkan sebesar Rp124 miliar.

“Alokasi ini berasal dari Kepolisian Republik Indonesia. Untuk bangunan utamanya nanti ada ruangan Kapolda, Wakapolda, pejabat utama dan beberapa staf tertentu. Mungkin kalau menunggu anggaran berikutnya lagi 5 tahun baru terpenuhi,” paparnya.

Sementara untuk total alokasi keseluruhan yang dibantu oleh seluruh pengusaha di Kalsel, ia menyebutkan, senilai hampir Rp45 miliar.

“Belum nanti yang masuk lagi, masih ada proposal yang belum mendapat jawaban atau masih dikalkulasikan tapi sudah menjanjikan akan membantu, kita tunggu saja,” harapnya.

Selain mendapat kucuran dana dari perusahaan, Pemprov Kalsel juga telah menghibahkan tanah untuk pembangunan markas baru Polda sekitar 10,6 Hektar (Ha).

“Untuk Polda sekitar 10 Hektar itu kalau perkembangan zaman 10 – 15 tahun bahkan 20 tahun masih aman atau leluasa sebagai markas komando kepolisian. Tentu, saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur dan pemda yang telah memberikan tanahnya dalam kompleks yang indah ini,” imbuh Kapolda Kalsel, Rikhwanto.

Setelah peletakan batu pertama, ia menargetkan, markas baru Polda Kalsel yang berlokasi tak jauh dari kawasan perkantoran Pemprov Kalsel itu paling lambat Desember 2022 dipastikan pembangunannya selesai.

“Insha Allah, satu tahun anggaran bisa selesai itu pun paling lama, tetapi, kualitas bangunan tetap terjamin,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Gubenur Kalsel, Sahbirin Noor, mengungkapkan, peletakan batu pertama untuk pembangunan markas baru Polda Kalsel ini merupakan peristiwa yang sangat bersejarah.

“Sejak berdirinya Polda Kalsel telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam hal pelayanan dan keamanan masyarakat. Salah satu wujud keberhasilannya adalah pembangunan gedung baru,” jelasnya.

Sebelumnya, peletakan batu pertama di Markas Polda Kalsel di Banjarbaru diresmikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikhwanto dan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK serta disaksikan oleh sejumlah pejabat Forkopimda Banjarbaru dan Banjarmasin. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Festival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) Esports Kalimantan Selatan 2022 resmi digelar. Pesta olahraga esports se-Kalsel ini melibatkan 170 pegiat yang mewakili kabupaten/kota.

Ketua Umum Indonesia Esports Association (IESPA) Kalsel, M Syarifuddin, optimis FORDA Esports Kalsel 2022 akan meningkatkan geliat olahraga esports di Banua.

Bahkan, Wakil Ketua DPRD Kalsel ini membeberkan, baru-baru tadi wakil Kalsel terpilih membela Timnas Esports Indonesia pda ajang Sea Games 2022 di Vietnam.

“Esports Kalsel terus mencetak prestasi. Tentu ini menjadi motivasi bagi pegiat esports Banua untuk terus memberikan prestasi terbaik,” ucap Bang Dhin (sapaan akrabnya) saat membuka Forda Esports Kalsel 2022 di Mess L, Banjarbaru, Senin (28/3).

Bang Dhin mengungkapkan, ada tiga pertandingan yang dihelat di Mess L Banjarbaru ini. Diantaranya PUBG Mobile, Mobile Legend Bang Bang (MLBB) dan e-Football PES.

Mereka berkompetisi menjadi yang terbaik untuk mewakili Banua di Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) Palembang pada pertengahan tahun mendatang.

“Kami ingin Kalsel dapat mempertahankan juara umum, dan tentu kami juga ingin mendapatkan peringkat yang lebih baik dari Fornas sebelumnya,” ungkapnya.

Di tempat sama, Wali Kota Banjarbaru, M Aditya Mufti Ariffin, melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Pemko Banjarbaru, Mutia Syafariahadi mengapresiasi kegiatan Forda Kalsel ini.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk lebih meningkatkan jumlah pegiat Esports Kalsel yang belakang ini memang cukup populer dikalangan kaum milenial.

“Terutama sekali sejak Esports ini diakui keberadaannya sebagai olahraga berprestasi sejak tahun 2020,” ucapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi harus menginternalisasi dan mengaktualisasi di pemerintah daerah, yaitu tidak hanya menjadi kewajiban (mandatory), tetapi menjadi kebutuhan.

“Keberhasilan penerapan dengan leadership yang kuat, kompetensi yang unggul, dan komitmen tinggi akan menciptakan dynamic governance di lingkungan pemerintah daerah,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, saat membuka Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi se-Kalimantan di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Pelatihan tersebut merupakan implementasi Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang dikenal dengan nama SPIP Terintegrasi.

Pelatihan dilaksanakan mulai 28 Maret – 1 April 2022, yang diikuti 34 peserta dari 17 Pemerintah Kabupaten/Kota dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Dalam pembukaan tersebut, Rudy juga mengungkapkan capaian baseline Manajemen Risiko Indeks (MRI) 17 Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan. Yaitu tertinggi di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, dengan skor 2.979 dan yang terendah di Kabupaten Landak Kalimantan Barat dengan skor 1.706.

“Penilaian maturitas SPIP kini berfokus pada penilaian kualitas sasaran strategis, hasil, dan strategi pencapaian dengan analisis risiko,” kata Rudy.

Selain itu, SPIP juga telah diperbarui pada mekanisme dan parameter yang terintegrasi, yaitu MRI, kapabilitas APIP, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), yang dilekatkan pada penilaian berbagai sub unsur SPIP.

“BPKP Kalimantan Selatan selaku pembina SPIP telah melakukan pengawalan perbaikan SPIP pada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan akan terus berkomitmen untuk menunjang terlaksananya SPIP yang berkualitas,” tutup Rudy. (BPKP.KALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Peringatan Hari Bekantan tahun ini, terasa lebih istimewa, karena adanya Bekantan Awards. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh atau lembaga, yang memiliki dedikasi dan komitmen untuk melestarikan Bekantan. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, saat membuka Seminar Hari Bekantan di aula Rektorat ULM, Banjarmasin, Senin (28/3).

Menurut Ketua Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia, Amalia Rezeki, pemberian penghargaan ini adalah kali kedua, setelah pertama kalinya pada 2018 lalu. Dimana saat itu, Bekantan Awards pertama diberikan kepada Gubernur Kalsel, yang dinilai sangat membantu upaya pelestarian Bekantan melalui aturan yang diterbitkan.

“Tahun ini ada 5 penerima Bekantan Awards, baik tokoh maupun lembaga yang sudah membuktikan dedikasinya pada upaya pelestarian Bekantan. Yakni Noormiliyani, selaku Bupati Barito Kuala. Kemudian Sutarto Hadi, yang menjabat Rektor ULM, Timothy Roberts Kilgour dari University Of New Castle  Australia, Hadi Sukadi Alikodra, peneliti senior Bekantan dan PT Pertamina Integrated Terminal Banjarmasin,” jelasnya kepada wartawan disela-sela acara.

Sementara itu, dalam sambutannya saat membuka Seminar Hari Bekantan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menegaskan komitmen pemerintah provinsi, untuk melestarikan primata asli pulau Kalimantan tersebut.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus berupaya dalam pelestarian lingkungan dan pelestarian Bekantan. Seperti adanya regulasi terkait perlindungan dan pelestarian Bekantan, program revolusi hijau, serta berbagai program lainnya terkait pelestarian lingkungan. Selain itu, pemerintah Provinsi juga mendukung pembangunan dan pengembangan Pulau Curiak sebagai kawasan konservasi dan stasiun riset Bekantan,” katanya.

Paman Birin (sapaan khas Gubernur) menambahkan, Bekantan primata endemik asli Kalimantan, masuk dalam kategori satwa yang terancam punah dan tentunya harus mendapat perhatian serius untuk pelestariannya.

“Kita tidak ingin, anak-cucu kita, generasi penerus kita, tidak tahu atau tidak bisa lagi melihat secara langsung, maskot atau ikon dari Kalimantan Selatan tersebut,” ucapnya.

Seperti diketahui, 28 Maret setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Bekantan. Dimana pada 28 Maret 2015, Bekantan ditetapkan sebagai maskot maskot Provinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian dijadikan pula sebagai Hari Bekantan.

“Semoga dengan peringatan ini, dapat menumbuhkan kepedulian dan meneguhkan komitmen kita, dalam menjaga dan melestarikan Bekantan, satwa endemik asli Kalimantan dan juga maskot dari banua kita, Kalimantan Selatan. Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada Yayasan Sahabat Bekantan indonesia, atas dedikasi dan komitmen, dalam  menjaga dan melestarikan bekantan, di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Realisasi belanja negara hingga Februari 2022 di Kalimantan Selatan mencapai Rp3,075 miliar atau 12,31 persen dari pagu. Angka ini mengalami penurunan sebesar 12,31 persen dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2021, yaitu sebesar Rp3,517 miliar. Hal itu disampaikan Kepala Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah pada media briefing Realisasi APBN Regional Kalimantan, pada Senin (28/3) dikantornya kawasan jalan D.I. Panjaitan Banjarmasin.

Dalam pemaparannya, Sulaimansyah juga menyampaikan, bahwa Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp647,24 miliar atau mencapai 8,01 persen dari pagu. Angka ini juga turun 24,08 persen dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2021, yang mencapai Rp852,58 miliar.

“Secara umum, kondisi ini disebabkan persiapan di satker yang memerlukan waktu lama dan tidak adanya realisasi belanja modal pada awal tahun 2022, terutama untuk kelanjutan kegiatan yang bersifat multi years, sebagaimana yang terjadi pada tahun yang lalu,” ujarnya kepada wartawan.

Terkait hal ini, maka Satker di provinsi Kalimantan Selatan diminta segera melakukan sejumlah langkah, untuk mempercepat realisasi belanja. Yakni, segera melakukan lelang pengadaan barang/jasa, segera melaksanakan kegiatan, mengingat saat ini berbagai pembatasan sudah mulai dilonggarkan, segera koordinasi dengan KPPN apabila ada kendala teknis aplikasi, serta segera melalukan koordinasi dengan K/L pusat, apabila ada kegiatan yang perlu petunjuk teknis.

“Satker terbaik dalam penyerapan belanja barang yaitu satker BPK dan satker MA, serta belanja modal yaitu satker Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian. Kita menargetkan realisasi APBN ini dapat mencapai 15 persen sampai akhir Maret nanti,” tambah Sulaimansyah.

Disisi lain, untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan, hingga akhir Februari 2022 tercatat sebesar Rp2,428 miliar atau 14,37 persen dari pagu. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 8,90 persen, yang disebabkan belum terpenuhinya dokumen persyaratan oleh Pemda dari berbagai jenis TKDD, serta turunnya pagu TKDD dibanding tahun lalu.

Sementara untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Februari 2022, masing-masing telah mencapai Rp731,27 miliar atau 17 persen pagu dan Rp1,621 miliar atau 21,62 persen. Sedangkan enyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai akhir bulan Februari 2022 di wilayah Kalimantan Selatan, baru terealisasi sebesar Rp5,06 miliar atau 0,22 persen pagu, yang berasal dari DAK non Fisik.

“Untuk penyaluran Dana Desa wilayah Kalimantan Selatan, saat ini baru mencapai Rp69,88 miliar atau sebesar 4,99 persen dari pagu. Realisasi ini lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, yang dapat mencairkan dana desa senilai Rp91,44 miliar,” tutupnya.

Total penyerapan belanja APBD lingkup Kalimantan Selatan sampai akhir Februari 2022, adalah sebesar 5,43 persen atau Rp1,33 miliar dari total pagu Rp24.548 miliar. Sedangkan realisasi pendapatan mencapai 10,75 persen dari target sebesar Rp24,725 miliar yaitu sebesar Rp2, 657 milliar. (RIW/RDM/RH)