Januari 2022 – Laman 8 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Sambut HPN 2022, KLH dan PWI Pusat Gelar Workhsop Rehabilitasi Mangrove

JAKARTA – Ekosistem mangrove memiliki fungsi sangat penting karena berperan sebagai sabuk hijau bagi area pesisir, dan sebagai ekosistem dengan simpanan karbon terbesar. Tak hanya itu, melalui skema perdagangan karbon, Indonesia sebenarnya bisa mendapatkan pendapatan hingga 350 triliun rupiah dari transaksi jual beli sertifikat emisi karbon ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, hutan mangrove memiliki sejumlah fungsi penting. Salah satunya mampu mencegah abrasi laut.

“Dari sisi fisik, mangrove berakar banyak dan batangnya kukuh mampu mencegah bahaya tsunami, ombak, dan abrasi laut,” kata Siti Nurbaya dalam sambutannya sekaligus membuka Workshop Percepatan Rehabilitasi Mangrove salah satu hotel berbintang di Jakarta, pada Kamis (20/1).

Dia juga menjelaskan mangrove memiliki fungsi ekologi, yaitu menjadi filter polusi air dan udara karena sifatnya yang bisa tumbuh pada kondisi tanah berlumpur dan mampu menyerap polusi dari udara.

“Mangrove sebagai habitat tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya,” ujar politikus Partai Nasdem itu.

Siti mengatakan, mangrove memiliki fungsi ekonomi karena menghasilkan buah atau biji yang bisa dijadikan makanan atau minuman. Kulit batang dan daun mangrove juga bisa menjadi bahan baku pewarna batik. Manfaat lainnya ialah hutan mangrove bisa dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi spot lokasi wisata alam.

Menteri Siti mengungkapkan, data Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 menunjukkan, sebaran luas ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3,36 juta hektar.

Dimana 2.6 juta hektare diantaranya berada di dalam kawasan dan 702 ribu hektar lainnya di luar Kawasan

Sementara itu Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari menegaskan, bangsa Indonesia punya tanggung jawab dan peran sangat penting mengawal perubahan iklim dunia menjadi lebih baik.

“Untuk kita tinggali dan wariskan ke anak cucu kita. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia dengan luas area sekitar 125 juta hektar yang didalamnya terdapat area hutan mangrove dan gambut,” jelas Atal.

Untuk itu kata Atal, fakta tersebut di atas menjadi salah satu alasan Panita Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2022, menggelar workshop tersebut untuk merumuskan komitmen bersama merehabilitasi mangrove.

“Untuk itu dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022, akan kita gaungkan Gerakan Nasional Penyelamatan Mangrove yang salah satu kegiatannya adalah mengadakan workshop ini. Kami, insan pers Indonesia berharap, melalui kegiatan workshop ini, bisa dirumuskan komitmen dukungan percepatan rehabilitasi mangrove yang akan ditandatangani oleh Gubernur dari 9 (sembilan) Provinsi prioritas rehabilitasi mangrove pada puncak perayaan Hari Pers Nasional,” lanjut Atal menjelaskan, dukungan PWI terhadap rehabilitasi mangrove.

Workshop ini juga menghadirkan pembicara antara lain, Hartono, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Dirjen PDAS Dyah Murtiningsih, Direktur Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Ilman, Denny Nugroho dari Universitas Diponegoro dan Nurjaman Mochtar dari PWI Pusat.

Dalam Workshop ini juga dilakukan Penyusunan Draft Kesepakatan bersama 9 Gubernur dalam Mendukung Percepatan Rehabilitasi Mangrove, Provinsi Sumatra Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat. (HPN2022-RIW/RDM/RH)

Pemprov Tekankan Adopsi Digital Untuk Menjaga Kestabilan Inflasi

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel, guna menindaklanjuti sasaran inflasi tahun 2022-2024, di Idham Chalid Setda Prov Kalsel, Kamis (20/1).

Dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov Kalsel, Syaiful Azhari, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyampaikan, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi sampai saat ini masih menjadi fokus utama dalam sentra kebijakan dalam pengendalian inflasi nasional.

“Seiring dengan dengan arahan Presiden RI dalam Rakornas pengendalian inflasi tahun 2021, kita tentu harus mendorong peran UMKM Pangan melalui komputerisasi dan digitalisasi, untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga pangan,” ucapnya.

Dengan mendorong adopsi digital, menurutnya dapat mengakselarasi perbaikan struktural untuk menjaga stabilitas inflasi Kalsel.

“Kita bisa lakukan beberapa strategi seperti digital farming, food estate, korporasi petani, model bisnis kerjasama antar daerah, dan digitalisasi UMKM,” jelasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Prov Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengatakan, dalam kegiatan ini pihaknya juga melakukan penilaian terhadap komoditas unggulan setiap daerah di provinsi ini.

“Kita lihat apa saja yang menjadi prioritas dan unggulan di setiap daerah, karena juga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Roy mengakui pihaknya akan menyusun strategi agar stabilitas ekonomi Kalsel dapat terjaga dengan baik.

“Kita akan libatkan seluruh stakeholder terkait, kemudian kita akan fokus menangani daerah yang memiliki potensi terjadi inflasi,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, TPID Kalsel dapat menyusun peta jalan (roadmap) pengendali inflasi yang disinergikan dengan dokumen perencanaan daerah untuk tingkat inflasi Kalsel yang stabil. (SYA/RDM/RH)

Disdik Banjarmasin Targetkan Capaian Vaksinasi Anak 70 Persen

BANJARMASIN – Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 anak di seluruh sekolah dasar di Kota Banjarmasin mulai dilaksanakan, salah satunya di SD Negeri Pangambangan 5 Banjarmasin, Kamis (20/1).

Kepala Sekolah Pangambangan 5 Banjarmasin Rahmadi mengatakan, untuk pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 6 – 11 tahun ini, untuk ditempat mereka saat ini mendapatkan jatah 50 dosis vaksin sinovac.

Kepala SDN Pangambangan 5 Banjarmasin Rahmadi

“Ditempat kami mendapatkan jatah vaksin saat ini sebanyak 50 dosis,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut Rahmadi, anak anak yang diberikan suntik vaksin hanya 50 orang saja.

Rahmadi mengharapkan, di sekolah mereka mendapatkan kembali jatah suntik vaksin anak selanjutnya.

“Kami tentu berharap vaksinasi ini akan kembali dilaksanakan di sekolah ini,” ucapnya.

Mengingat, lanjut Rahmadi, Jumlah siswa di SD Negeri Pangambangan 5 sebanyak kurang lebih 340 anak.

“Namun, ada juga anak anak ditempat mereka yang sudah mendapatkan suntik vaksin secara mandiri, seperti di puskesmas serta lainnya,” ujar Rahmadi.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menargetkan capaian angka vaksinasi anak usia 6 – 11 tahun sebesar 70 persen.

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto.

“Untuk kegiatan vaksinasi anak anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Banjarmasin, sudah mulai dilaksanakan pada Rabu 19 Januari 2022,” ucapnya.

Dan, lanjut Totok, untuk saat ini ada 5 sekolah dasar melaksanakan suntik vaksinasi. Salah satunya di SD Negeri Pangambangan 5 Kota Banjarmasin.

“Kami menargetkan untuk capaian angka vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Banjarmasin mencapai 70 persen,” ujar Totok. (SRI/RDM/RH)

Disdag Kalsel Monitoring Minyak Goreng di Ritel Modern

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan monitoring ke beberapa ritel modern, diantaranya Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, saat monitoring di ritel modern

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, kepada Abdi Persada FM, Rabu petang (19/1) menjelaskan, monitoring dilakukan untuk mengetahui di ritel modern yang telah mendapat kebijakan pemerintah pusat, terkait diberikan subsidi harga khususnya minyak goreng, hasil di lapangan hampir semuanya sudah melaksanakan, yaitu perliternya Rp14.000 berlaku semua merk.

“Disaat monitoring, kita langsung laporkan kepada Menteri Perdagangan melalui zoom, bahwa di Kalsel sudah memberlakukan,” katanya

Birhasani meminta, Kementerian Perdagangan dapat segera mendorong para produsen untuk secepatnya menyalurkan hingga ke pasar-pasar tradisional, melalui distributor dan suplayernya, agar harga minyak goreng menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.

“Menteri menjawab, untuk pasar tradisional diberi waktu satu minggu, yaitu 14.000 rupiah perliter,” jelasnya

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, saat ini tidak semua kabupaten, kecamatan dan desa di Kalimantan Selatan memiliki ritel modern, maka pemprov Kalsel bekerjasama dengan kabupaten/kota, didukung produsen minyak lokal tetap melaksanakan Operasi Pasar tahap 2.

“Kita gelar OP mulai Kamis 20 Januari, se Kalsel dengan menggelontorkan lebih dari 20.000 liter minyak goreng seharga Rp14.000 perliter,” tutup Birhasani. (NHF/RDM/RH)

Kejar Target Vaksinasi Anak, Kapolda Kalsel Sambangi Polresta Banjarmasin

BANJARMASIN – Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwnato didampingi beberapa Pejabat Utama Polda Kalsel, meninjau langsung pelaksanaan Vaksinasi Serentak yang digelar di Polresta Banjarmasin, Rabu (19/1).

Vaksinasi Serentak seluruh Indonesia ini dipimpin oleh Kapolri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui sarana video conference.

Dijelaskan Kapolda Kalsel, vaksinasi yang digelar hari ini merupakan lanjutkan dari kegiatan sebelumnya yang dimotori oleh Polri bekerjasama dengan TNI dan Pemerintah Daerah.

Suasana Vaksinasi Serentak di Polresta Banjarmasin

Untuk vaksinasi kepada anak berusia 6 – 11 tahun, Polda Kalsel menargetkan sebanyak 440.853 orang. Sejak dimulainya kegiatan ini hingga saat ini vaksinasi telah tercapai sebanyak 11,53 persen, sehingga masih banyak lagi yang perlu divaksinasi.

Berbagai rencana aksi pun telah dimiliki Polda Kalsel dan Polres Jajaran untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi kepada anak usia 6 – 11 tahun, sebagai upaya tercapainya target 100 persen yang ditetapkan oleh Pemerintah sampai Maret 2022.

“Kami berharap, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bekerjasama untuk pengadaan vaksin yang baik dan lancar, agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi,” terang Kapolda Kalsel.

Menurut Kapolda Kalsel, vaksinasi dengan sasaran anak-anak ini sangat diharapkan dan di tunggu-tunggu oleh para orang tua terutama mereka yang anak-anaknya telah mengadakan sekolah tatap muka. Untuk itu, kesempatan inilah yang dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mempercepat vaksinasi.

Kapolda dalam keterangannya juga menyampaikan, bahwa pelaksanaan vaksinasi kepada anak usia 6 – 11 tahun di Kalimantan Selatan sampai saat ini masih tidak ada kendala.

Di daerah hukum Polresta Banjarmasin hari ini, sebanyak 1.000 anak divaksin begitu juga dengan Polres-Polres Jajaran Polda Kalsel lainnya. Untuk itu pada hari ini ditargetkan sebanyak 10.000 anak tervaksin di Kalimantan Selatan.

Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi, Kapolda Kalsel juga berkesempatan membagikan bingkisan kepada anak-anak yang sudah divaksin. Dalam kegiatan ini turut hadir Karo Ops Polda Kalsel, Kabid Dokkes Polda Kalsel, Kabid TIK Polda Kalsel, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Asisten 1 Pemko Banjarmasin, Kapolresta Banjarmasin, Kasdim 1007 Banjarmasin, serta Pejabat Utama Polresta Banjarmasin. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin : Perda Revisi Penanggulangan Kebakaran Dimasukkan Nomenklatur Baru

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat, bertempat di ruang Rapat Paripurna, pasca insiden tabrakan mobil Barisan Pemadam Kebakaran (BPK), saat menuju lokasi kebakaran belum lama tadi.

Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali, Rabu (19/1) menjelaskan, dari hasil rapat dengar pendapat ini, sangat tepat karena panitia khusus masih melakukan pembahasan revisi Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dengan demikian ada beberapa nomenklatur baru yang nanti sebaiknya dimasukkan dalam Perda.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali, saat memberikan komentarnya pada awak media

“Kita sarankan pembagian zonasi yang diatur oleh batas sungai, armada BPK wajib KIR, dan memaksimalkan fungsi Damkar Banjarmasin sebagai koordinator lapangan ketika terjadi musibah kebakaran,” pintanya

Matnor mengatakan, dalam pembahasan revisi Perda tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran, tentunya banyak pihak yang dilibatkan seperti Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin, Satpol PP, Dinas Damkar, Ormas Barisan Pemadam Kebakaran, serta Dinas Perhubungan.

“Revisi Perda ini mengatur BPK saat terjadi musibah kebakaran, agar layak bertugas dilapangan,” jelasnya

Menanggapi hal itu, Kasatlantas Polresta Banjarmasin, Kompol Gustaf Adolft Mamuaya, meminta kedepannya semua pengguna jalan termasuk Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang sedang bertugas, tetap mematuhi aturan, sesuai Undang-Undang yang berlaku. Dengan cara semua pengguna jalan memperhatikan batas kecepatan, agar tidak terjadi kecelakaan berlalu lintas.

Kasatlantas Polresta Banjarmasin, Komisaris Polisi Gustaf Adolft Mamuaya

“Kita minta pengemudi armada BPK, wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan mengimbau warga memberi jalan, ketika BPK melintas menuju lokasi kebakaran,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Banjar Harus Siapkan Dana 5 M Lebih Untuk Bangun Lagi Dua Jembatan Rusak Akibat Banjir

BANJAR – Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar, Muhammad Riza Dauly, menyebut, alokasi pembangunan ulang jembatan yang berada di Kecamatan Sungai Pinang dan Astambul ditaksir menelan anggaran Rp5 – Rp6 miliar.

Plt Kadis PUPRP Kabupaten Banjar, M. Riza Dauly

“Kedepannya, berdasarkan instruksi dari Bupati Banjar tentunya kami akan mengupayakan secara maksimal agar jembatan itu bisa kembali di bangun,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, Selasa (17/1) kemarin.

Mantan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banjar itu juga mengungkapkan, sesuai perencanaan teknis di Dinas PUPR bahwa kondisi jembatan yang rusak tersebut strukturnya akan diganti menjadi jembatan gantung.

“Dengan bentang kurang lebih 70 meter dan bahkan kemungkinan akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit estimasi prakiraan kami sekitar Rp5 – Rp6 miliar,” bebernya.

Riza yang juga menjabat Kepala Bappeda Litbang Banjar ini menjelaskan, penyelesaian lahan tentu harus jadi perhatian serius setiap stakeholder berwenang sebagai bentuk kesiapan pembangunan.

“Kesiapan lahan harus dipastikan betul oleh pemerintahan desa hingga tingkat kecamatan agar tidak bermasalah,” ungkapnya.

Jumlah jembatan yang diketahui mengalami kerusakan, sedikitnya ada dua buah. Lokasi Pertama, di Sungai Pinang dan kedua di Kecamatan Astambul, di Desa Pingaran.

“Dua jembatan ini memang sudah terhantam oleh banjir khususnya sampah yang datang dari hulu. Bahkan, sudah kami bongkar karena penilaiannya apabila kenaikan air kembali terjadi dapat membahayakan keselamatan warga yang menyeberang,” papar Riza.

Meski pun dianggarkan melalui APBD Pemkab Banjar, dirinya mengakui, masih belum cukup untuk merealisasikan pembangunan tersebut karena masih memerlukan sumber biaya tambahan lainnya.

“Berdasarkan instruksi dari Bupati juga, tentu harus segera dicarikan sumber biaya tambahan lainnya, baik dari APBD Pemprov Kalsel atau Kementerian PUPR RI melalui Balai Jalan Nasional, kami juga mencoba optimalkan serta kemarin sudah membuat proposal. Selain itu, Pemkab Banjar juga sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Kalsel mengingat ini merupakan bencana sementara masyarakat sangat membutuhkan infrastruktur ini,” paparnya.

Dikatakannya lagi, adanya musibah tak terduga tersebut tentu pihaknya berupaya keras agar jembatan yang rencanakan kembali di bangun sesuai program Bupati Banjar.

“Dalam program strategis beliau adalah memperbaiki jembatan yang sudah tidak layak lagi digunakan ke depannya seperti itu,” pungkas Riza. (RHS/RDM/RH)

Hingga 16 Januari, Tempat Tidur Pasien COVID-19 di RSUD Ansari Saleh Hanya Terisi 4 Persen

BANJARMASIN – Kasus COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren melandai hingga saat ini. Landainya penyebaran COVID-19 di Kalsel juga tampak dari menurunnya tren tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR).

Direktur RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, Izaak Zoelkarnain Akbar mengatakan sejak Desember 2021 lalu, pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Ansari Saleh sudah jauh menurun jumlahnya. Meskipun ada beberapa pasien suspect yang dirawat, namun hasilnya terkonfirmasi negatif setelah dilakukan tes PCR.

“Kita mengucapkan syukur karena sebetulnya sejak Desember tahun lalu, trennya sudah jauh menurun. Jadi yang Desember rata-rata hanya satu pasien. Kadang-kadang nol. Termasuk di Januari 2022, juga tidak ada pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Memang ada beberapa pasien suspect, namun setelah dilakukan tes PCR, hasilnya negatif,” jelasnya kepada wartawan, Senin (17/1).

Izaak menambahkan, pihaknya menyediakan sekitar 200an tempat tidur di kamar isolasi pasien COVID-19, tetapi untuk sementara ini hanya 25 tempat tidur yang digunakan dan ruangan lainnya ditutup. Namun peralatan dan petugasnya tetap disiagakan jika diperlukan sewaktu-waktu.

“Untuk kamar yang digunakan ada di ruang Kumala lantai 1 dimana perawat dan peralatannya sudah lengkap. Sedangkan ruangan lain yang dilockdown tetap ada peralatan lengkap tetapi perawatnya dialihkan ke ruangan non COVID-19. Namun jika sewaktu-waktu diperlukan, mereka bisa digeser ke ruangan COVID-19,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi SDM dan Mutu Medik RSUD dr. H. Moch Ansari Saleh, Maimunah mengungkapkan hingga per 16 Januari 2022, dari 25 tempat tidur yang disediakan hanya terisi satu pasien suspect.

“Pasien suspect tersebut sudah dilakukan tes swab dan yang hasilnya negatif,” katanya.

Untuk diketahui, dari Maret 2020 hingga 16 Januari 2022, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh sebanyak 4.461 orang yang terdiri dari pasien suspect dan probable sebanyak 2031 orang dan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 2430 orang. Adapun pasien COVID-19 meninggal sekitar 789 orang. (NRH/RDM/RH)

Pangkas Antrian Pasien, RSUD Ansari Saleh Sediakan Dua Mesin APM

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moch. Ansari Saleh menyediakan dua buah mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) pada tahun 2022 ini.

Humas RSUD dr H. Moch. Ansari Saleh, Apriani Hidayat mengatakan penyediaan dua mesin APM ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan untuk memudahkan pasien mendaftar ke Poliklinik secara langsung tanpa harus ikut mengantri ke bagian pendaftaran.

“Jadi untuk mesin ini bisa digunakan dengan memasukkan nomor rekam medik dan nomor KTP. Di aplikasi ini nanti ada petunjuknya mau ke poliklinik mana. Kemudian nanti keluar struknya dan lakukan pembayaran di kasir. Pasien masuk poli dikenakan biaya senilai Rp50 ribu untuk rujukan, dan tanpa rujukan Rp60 ribu. Setelah itu pasien bisa mendatangi poliklinik yang dituju,” jelasnya.

Hidayat menambahkan untuk sementara ini pasien yang bisa mendaftar secara mandiri adalah pasien umum yang telah pernah berobat dan memiliki nomor rekam medik. Sedangkan untuk pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) akan dikoordinasikan terlebih dahulu, karena APM ini baru saja difungsikan.

“Dengan adanya mesin APM, proses pendaftaran pasien akan lebih efisien, dan mengurangi potensi terjadinya kerumunan,” harapnya.

Dua mesin APM ditempatkan di gedung rawat jalan sehingga sangat mudah terlihat oleh pengunjung. (NRH/RDM/RH)

RDP Rencana Revitalisasi Pasar Batuah, Belum Ada Titik Temu

BANJARMASIN – Kalangan legislatif menggelar rapat dengar pendapat (RDP), bertempat di ruang mini DPRD Kota Banjarmasin, terkait rencana revitalisasi Pasar Batuah ditahun 2022 ini.

Salah satu perwakilan Aliansi Kerukunan Warga Batuah Syahriannor, kepada wartawan pada Rabu (19/01) mengatakan, rencana Pemerintah Kota dalam melakukan revitalisasi Pasar Batuah, dinilai tidak berpihak kepada warga, yaitu ada sekitar 700 jiwa, yang berjualan hanya 20 persen, sisanya 80 persen hunian warga. Biasanya digelar pembebasan lahan yang berdiri ratusan rumah warga.

“Kami resah, kalau Pasar itu direvitalisasi, otomatis akan direlokasi, sedangkan tidak mendapat ganti rugi, kemana lagi warga bermukim,” ucapnya

Disampaikan Syahriannor, selama ini warga menempati lahan Pasar Batuah dengan cara membeli tanah, harganya sekitar Rp 400 ribu dengan tuan tanah, dan sudah menempati puluhan tahun.

“Kita warga RT 11 dan 12 menolak keras Pasar Batuah direvitalisasi,” katanya

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar mengatakan, revitalisasi Pasar Batuah perlu dilakukan sebagai salah satu program Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Perdagangan untuk menata menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Dana pembangunan bersumber dari APBN sebesar Rp 3miliar lebih dan APBD Banjarmasin Rp 1 miliar lebih.

Kepala Disperindag Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar

“Pasar Batuah menjadi salah satu contoh Pasar di Banjarmasin, yang bersih dan sehat, dengan lahan seluas 7.320 meter persegi,” jelasnya

Lebih lanjut Tezar (sapaan akrabnya) menambahkan, untuk tuntutan ganti rugi yang diminta warga, sesuai aturan tidak bisa diberikan, karena rumah warga yang berdiri itu diatas lahan milik Pemerintah kota Banjarmasin.

“Hasil RDP ini akan dikoordinasikan kembali,” tutupnya

Untuk diketahui, pasar Batuah ini berdiri cukup lama, sehingga bangunannya terlihat sangat tua, berlokasi di kawasan Veteran Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur. (NHF/RDM/RH)