Bulan: Januari 2022

BANJARMASIN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melaksanakan kegiatan Deklarasi Janji Kinerja serta Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2022.

Kegiatan yang bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Kalsel itu dihadiri Plt. Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Kapolda Kalsel, Aswas Kejati Kalsel, Kepala Perwakilan Ombusdman Kalsel, Dir Intelkam Polda Kalsel, dan para Kepala Lapas Jajaran Kemenkumham Kalsel, pada Selasa (11/1).

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto dalam arahannya menyampaikan, pencanangan Zona Integritas di lingkungan Kementerian maupun Lembaga dengan capaian predikat WBK dan WBBM, menjadi langkah mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi guna melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Apresiasi pun diberikan Kapolda Kalsel kepada Kanwil Kemenkumham Kalsel dengan memberikan dukungan penuh berbagai program – program yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan capaian predikat WBK dan WBBM.

Pada kesempatan ini juga Kapolda berpesan kedepankan disiplin protokol kesehatan (Prokes) di lingkungan kerja maupun dalam memberikan pelayanan kepade masyarakat.

“Laksanakan seluruh komitmen yang telah dicanangkan dengan bekerja sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan, serta lakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif kepada seluruh jajaran dan anggota sehingga dapat memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai guna pencapaian WBK dan WBBM dilingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel,” ujar Kapolda.

Selain itu dengan dilaksanakannya Deklarasi Janji Kinerja serta Penandatanganan Komitmen Bersama ini, menjadi langkah awal dari proses panjang yang membutuhkan 4K. Yakni Kerja Keras, Komitmen, Keyakinan dan Kegotong Royongan, untuk menjadikan kinerja Kementerian Hukum Dan HAM semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Dan Inovatif) dan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Reformasi Struktural. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Sesuai Rekomendasi Satgas COVID-19 dan persetujuan Gubernur, saat ini seluruh satuan pendidikan SMA, SMK, SLB di Provinsi Kalimantan Selatan telah diperkenankan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas.

Meski demikian masih terdapat beberapa persyaratan penting yang harus diperhatikan. Diantaranya telah mengisi Daftar Periksa melalui Aplikasi Kemendikbudristek, adanya surat persetujuan org tua atau wali siswa tentang PTM, telah menyiapkan dan melengkapi protokol kesehatan, kapasitas ruangan utk peserta didik dalam pembelajaran hanya 50 persen, serta menjamin seluruh Siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sudah divaksin.

“Untuk menjamin ketaatan Sekolah atas ketentuan  tersebut, kami telah menugaskan Koordinator Pengawas bersama Pengawas Pembina untuk memonitor dan membina satuan pendidikan agar taat pada ketentuan yg ada, terutama menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ungkap Kepala Dinas Pendidkan dan Kebudayaan prov Kalsel, M Yusuf Effendi, Selasa (11/1).

Pelaksanaan PTM  tentu tidak mengabaikan adanya varian baru COVID-19 yakni Omicron. Sehingga meskipun dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri diperbolehkan untuk melaksanakaan PTM secara penuh, namun di provinsi ini akan tetap menerapkan PTM dengan kapasitas ruang belajar sebanyak 50 persen.

“Kita tetap akan batasi jumlah siswa di dalam ruangan belajar sebanyak 18 siswa, agar tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi membuat kasus positif COVID-19 di provinsi kembali meningkat seperti di tahun kemarin,” jelasnya.

Bahkan jika nantinya kasus COVID-19 kembali meningkat, Disdikbud Prov Kalsel siap menyesuaikan dg kebijakan Satgas COVID-19 Nasional, terutama terkait ketentuan PTM.

“Kami siap menunda PTM atau menghentikan PTM dan menggantinya dgn Pembelajaran Jarak Jauh ( PJJ) atau secara daring kembali,” tegasnya.

Yusuf menghimbau kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB agar taat dengan ketentuan dan menjamin seluruh peserta didik, GTK, dan warga sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan berkelanjutan. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pasca Pelantikan Pejabat Fungsional pada 31 Desember lalu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, akan menyiapkan sosialisasi terkait pola kerja para pejabat fungsional, hal ini dikarenakan pejabat fungsional yang dulunya merupakan pejabat eselon 4 yang disetarakan menjadi pejabat fungsional harus memahami pola kerja fungsional.

Hal ini disampaikan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel Sulkan, Selasa (11/1). Sulkan menyampaikan, sebanyak 330 pejabat eselon 4 atau pejabat Administrasi telah disetarakan menjadi pejabat fungsional pada 31 Desember yang lalu, penyetaraan ini didasarkan atas kelembagaan yang sudah disetujui penyederhanaannya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Repormasi Birokrasi (KemenPan RB), sehingga BKD Provinsi Kalsel langsung melakukan pelantikan ditanggal 31 Desember 2021 oleh Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar.

“Pelantikan ini tidak mengurangi hak – hak pegawai, karena pada setiap yang disetarakan itu berhak untuk ditugaskan sebagai koordinator, untuk jabatan administrator ke fungsional madya dan ditunjuk atau ditugaskan sebagai sub koordintor untuk jabatan pengawas ke fungsional muda,” ungkap Sulkan.

Sulkan menambahkan, penilaian kinerja jabatan fungsional menggunakan angka kredit, yang nantinya akan dihitung angka kredit awal dari para pejabat yang baru dilantik, berdasarkan masa kerja dan golongan.

“Untuk jabatan atau tugas Sub Koordinator atau Koordinator akan diberi langsung angka kreditnya 25 persen. Dengan demikian maka apabila ditahap awal sudah memiliki angka 75 persen ditambah 25 persen berarti 100 persen dia akan segera naik pangkat,” tutup Sulkan. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Seiring semakin meningkatnya jumlah nasabah yang diikuti dengan meningkatnya kapasitas bisnis syariah, Bank Kalsel meresmikan pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Kayutangi yang beralamat di Jalan Brigjend Hasan Basri Nomor 26C Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin pada Senin (10/1).

Kantor tersebut merupakan relokasi dari gedung sebelumnya di jalan yang sama, namun pada titik yang berbeda. Peresmian dilaksanakan secara khidmat dan sederhana dengan pembacaan doa selamat dan makan bersama kalangan intern Bank Kalsel.

Acara ini dihadiri Komisaris Independen, Syahrituah Siregar; Direktur Utama, Hanawijaya; Direktur Operasional, Ahmad Fatrya Putra; Direktur Kepatuhan, I G.K. Prasetya; Group Head of Business, Fachrudin; Group Head of Supporting, Mitra Damayanti; Kepala Divisi, jajaran KCPS Kayutangi serta tamu undangan dari rekan bisnis dan nasabah prima KCPS Kayutangi.

Seusai peresmian, Hanawijaya menyampaikan maksud relokasi KCPS Kayutangi ini untuk memberikan layanan yang lebih nyaman dengan akses yang lebih baik kepada nasabah.

“Alhamdulillah, mulai hari ini KCPS Kayutangi dengan lokasi yang baru sudah mulai beroperasi untuk melayani transaksi nasabah. Dengan gedung yang baru ini, kami ingin memberikan layanan bertransaksi yang lebih nyaman, akses yang lebih mudah dijangkau dan fasilitas parkir yang lebih memadai bagi nasabah,” ujar Hanawijaya.

Selain itu, Hanawijaya menambahkan dengan semakin meningkatnya layanan dan produk Bank Kalsel Syariah, diharapkan Bank Kalsel Syariah dapat menjadi partner layanan keuangan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Kini, layanan Bank Kalsel Syariah semakin meningkat dengan kehadiran berbagai produk baru yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kalsel. Kita menghadirkan Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR) Syariah untuk para pelaku usaha UMKM, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Sejahtera Syariah untuk masyarakat bepenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah, Pembiayaan Multijasa iB Ar-Rahman, Pembiayaan Kepemilikan Emas, Tabungan Haji iB Ar-Rahman maupun produk syariah lainnya,” pungkas Hanawijaya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Karena rendahnya pemenuhan pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO), terjadi krisis persediaan batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN. Berdasarkan data PT PLN (Persero), realisasi pemenuhan DMO perusahaan batu bara sampai dengan awal bulan Januari 2022 masih kurang dari 76 persen.

Presiden melalui Kementerian ESDM telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi kepatuhan dalam pembatasan ekspor batu bara agar DMO terpenuhi.

“Kami akan melakukan pengawasan kepatuhan atas kebijakan pembatasan ekspor batu bara di Kalimantan Selatan,” kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap.

Hal tersebut disampaikannya, setelah melakukan koordinasi secara virtual dengan berbagai pihak akhir pekan lalu, dan melihat langsung ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin, Senin (10/1).

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi penopang produksi batu bara di Indonesia. Saat ini, berdasarkan Open Street Map, beberapa kapal dan tongkang batu bara menumpuk di dekat perairan Kalimantan Selatan menunggu tindak lanjut larangan ekspor batu bara.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga akan mengusulkan pemantauan pemenuhan DMO secara harian dengan continuous monitoring (CM) system, terutama dalam kondisi DMO yang kritis sekarang ini.

Presiden Jokowi telah memerintahkan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PLN segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional terkait krisis batu bara di PLN. Kementerian ESDM juga telah mengeluarkan kebijakan pelarangan kegiatan ekspor batu bara mulai 1 – 31 Januari 2022 melalui surat Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021, yang diterbitkan pada 31 Desember 2021.

“Kami juga akan mengawasi pemenuhan kewajiban reklamasi lahan oleh perusahaan tambang batu bara sebagai Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) Kalimantan Selatan,” tegas Rudy M. Harahap.

Pengawasan ini terutama ditujukan kepada perusahaan tambang batu bara yang telah dicabut Ijin Usaha Pertambangan (IUP)-nya baru-baru ini. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Menyambut perayaan memperingati berdirinya Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Abdi Persada FM ke 21 tahun, LPPL Radio Abdi Persada FM menggelar syukuran ke 21 tahun yang diselengarakan secara sederhana, bertempat di Studio LPPL Abdi Persada FM Kantor Diskominfo Provinsi Kalsel, Senin (10/1) pagi.

Syukuran ini dihadiri Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalsel Jajang Markoni, Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Kalsel Syarifah Norhani, Direktur LPPL Radio Abdi Persada FM Ibnu Min Haji, jajaran Direksi LPPL Radio Abdi Persada beserta seluruh Karyawan.

Dalam sambutannya Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalsel Jajang Markoni menyampaikan, LPPL Radio Abdi Persada FM merupakan Radio lokal milik Pemerintah Provinsi Kalsel, atas perjalan panjang yang sudah dilalui Radio Abdi Persada maka diharapkan, Radio milik Pemprov Kalsel ini dapat semakin berkembang dan dicintai masyarakat, dalam menyiarkan berbagai kegiatan,visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Kita melihat perjalanan LPPL Radio Abdi Persada sudah dipimpin 3 generasi, dimulai dari Hadi Soesilo, Muhammad Yani Helmi (Paman Yani), dan Ibnu Min Haji. Semua pimpinan Radio Abdi Persada berawal dari penyiar, sehingga para pemimpin dapat mengetahui seluk beluk tentang penyiaran,” ungkap Jajang Markoni.

Jajang menambahkan, di era digitalisasi, LPPL Radio Abdi Persada FM sudah bisa didengar disemua wilayah, baik melalui Live Streaming, Radio, maupun Youtube. Dan para pendengar pun, dapat mengetahui kegiatan Pemerintah Provinsi Kalsel dan layanan siaran melalui Website dan Medsos LPPL Radio Abdi Persada FM.

Sementara itu, Direktur LPPL Radio Abdi Persada FM Ibnu Min Haji menyampaikan, digelarnya syukuran secara sederhana ini dalam rangka memperingati berdirinya Radio Abdi Persada yang sudah memasuki umur 21 tahun.

“Kami saat ini berjalan dengam kekuatan 33 orang, yang ditugaskan di lapangan bagi para Reporter, dan didalam Studio bagi para Penyiar yang dibagi tugas untuk siaran pagi dan malam,” ungkap Ibnu.

Ibnu menambahkan, dengan diselenggarakannya syukuran ulang tahun ke 21 LPPL Radio Abdi Persada FM, pihaknya mengharapkan dapat lebih baik lagi dalam memberikan informasi Pemerintah Provinsi Kalsel kepada masyarakat.

“Harapan kami dan target kami setiap tahunnya selalu ditingkatkan, kualitas yang kami berikan kami upayakan secara maksimal, dan 2022 ini kami mengharapkan yang lebih baik, serta dukungan (Support) yang sangat luar biasa, SDM yang solid, dalam memberikan informasi yang akurat dan terdepan,” tutupnya.

Bukan hanya dihadiri jajaran Diskominfo Provinsi Kalsel dan LPPL Radio Abdi Persada FM, syukuran ulang tahun ke 21 ini juga dihadiri beberapa Insan Persada yang merupakan pendengar setia Radio Abdi Persada. Dalam kesempatan tersebut, mereka juga turut memberikan masukan terkait peningkatan kualitas siaran yang ada di Radio Abdi Persada FM. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel menggelar kegiatan gowes alias bersepeda bersama dengan mengajak Jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan. Sekitar pukul 7 pagi, para pesepeda telah mengambil titik start di halaman Kantor Walikota Banjarmasin untuk menuju garis finis di Kantor Pusat Bank Kalsel.

Para pesepeda terdiri dari beberapa pegawai Bank Kalsel Kantor Pusat dan Cabang Utama, anggota komunitas sepeda di lingkungan Pemko Banjarmasin dan anggota komunitas sepeda OJK, akhir pekan lalu (8/1).

Kegiatan ini juga diikuti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Arifin Noor beserta Ketua TP PKK dan Sekretaris Umum TP PKK Kota Banjarmasin, Siti Wasilah dan Hardiyanti.

Kemudian dari OJK langsung dihadiri Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, Riza Aulia Ibrahim dan Azofa selaku Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan beserta karyawan lainnya.

Selain dari kalangan pegawai, jajaran manajemen Bank Kalsel juga ikut berpartisipasi antara lain Plt. Komisaris Utama Hatmansyah, Komisaris Independen Syahrituah Siregar, Direktur Utama Hanawijaya, Pgs. Kepala Divisi Corporate Secretary Suriadi dan Kepala Cabang Utama Firmansyah.

Dengan mengambil rute dalam Kota Banjarmasin, para peserta kegiatan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan tentunya telah melaksanakan vaksin.

Selain sebagai bentuk olahraga bersama, kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat sinergi antara Bank Kalsel dengan Pemko Banjarmasin dan OJK. Sinergi ini dimaksudkan untuk bersama – sama memberikan kontribusi optimal dalam menggerakan roda perekonomian daerah Kalimantan Selatan. Sinergi antara Bank Pembangunan Daerah (BPD), Pemda dan OJK merupakan kunci pemulihan ekonomi daerah, hal ini selaras dengan sambutan yang disampaikan oleh Hanawijaya disela sesi sarapan bersama sesampainya di garis finis.

“Kegiatan bersepeda pada pagi ini semoga dapat menjaga kesehatan kita bersama agar kita semua senantiasa dapat bekerja secara optimal. Dengan badan yang sehat, kami Bank Kalsel akan selalu siap bekerja bersama Pemko Banjarmasin maupun Pemerintah Daerah lainnya dan OJK untuk memberikan kontribusi positif dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan,” buka Hanawijaya.

Selanjutnya, Ibnu Sina menyampaikan keterkaitan dengan pemulihan ekonomi tentunya harus dibarengi dengan percepatan kesehatan berupa vaksinasi khususnya di Kota Banjarmasin.

“Vaksinasi COVID-19 di Kota Banjarmasin telah mencapai angka 79 persen, artinya kurang 1% lagi untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Oleh karena itu, saat ini kami fokuskan pemberian vaksinasi kepada lansia sembari mempersiapkan vaksinasi untuk masyarakat usia sekolah,” jelas Ibnu Sina.

Salah satu tujuan utama kegiatan gowes ini yakni penyerahan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Kalsel. Dalam kesempatan ini, Hanawijaya menyerahkan secara simbolis bantuan CSR kepada Ibnu Sina berupa 2.000 paket sembako untuk vaksinasi lansia di Kota Banjarmasin sebagai bentuk dukungan Bank Kalsel dalam upaya percepatan vaksinasi.

Ibnu Sina menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan Bank Kalsel melalui CSR ini. Beliau berharap bantuan ini membuat masyarakat Lansia semangat untuk memperoleh vaksin.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Bank Kalsel. Dengan pemberian paket sembako setelah mendapatkan vaksin, semoga dapat menarik minat teman – teman Lansia di Kota Banjarmasin untuk datang beramai – ramai ke tempat vaksinasi,” ungkap Ibnu Sina.

Selain penyerahan CSR, Bank Kalsel juga menyerahkan bantuan kepada Langgar Al Khair dan Langgar Ar Razaq dengan nominal masing – masing sebesar 5 juta rupiah. Bantuan ini diberikan untuk membantu biaya operasional kedua langgar tersebut.

“Bantuan UPZ ini berasal dari pemotongan zakat, infaq maupun sedekah dari gaji karyawan dan karyawati Bank Kalsel maupun nasabah yang menyalurkan zakat melalui UPZ Bank Kalsel. Semoga bantuan ini dapat sedikit membantu kedua langgar dalam memenuhi kebutuhan operasional,” harap Hanawijaya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, mengapresiasi kembali dibukanya arabian food, oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Karindangan Banjarmasin.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Elly Rahmi, kepada Abdi Persada FM, pada Jumat sore (7/1), pihaknya mengapresiasi kembali dibuka Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Karindangan Banjarmasin, yang berlokasi di Jalan Antasan Kecil Barat atau dikenal Kampung Arab, Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah. Hal itu diperuntukkan agar kembali menghidupkan ekonomi para pelaku usaha kuliner dan juga pokdarwis setempat yang terdampak akibat pandemi COVID-19.

“Kami apresiasi arabian food ini, semoga ekonomi pelaku usaha kuliner dan anggota Pokdarwis Karindangan bisa bangkit dan semakin berkembang,” ucapnnya

Elly berharap, kelompok sadar wisata yang lain khusus di kota Banjarmasin, dapat mengikuti langkah yang dilakukan oleh Pokdarwis Karindangan ini, sehingga ekonomi masyarakat di sektor pariwisata kembali maju.

“Kedepan Pokdarwis di Banjarmasin, bisa membuka usaha untuk memulihkan ekonomi, tentu dengan tetap disipin prokes,” pintanya

Sementara itu, salah satu pengunjung Neli Listriani Yamin, sangatlah bangga dibukanya kembali arabian food, oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Karindangan Banjarmasin, apalagi sempat tutup tahun 2020 lalu. Warga bisa datang mencicipi menu khas arab, berupa bubur kareh, sop kambing, dan roti maryam.

“Kita berharap, kelompok sadar wisata lain akan buka di kota seribu sungai, dengam menyajikan menu khas daerah masing-masing,” tutupnya

Untuk diketahui, Pokdarwis Karindangan berlokasi di Jalan Antasan Kecil Barat, Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah, buka setiap satu pekan sekali, yaitu pada hari Jumat jam 16.00 – 18.00 WITA. (NHF/RDM/RH)