Fraksi PKS DPRD Kalsel Sepakat RAPBD-P 2021 Diprioritaskan Penanganan Pandemi COVID-19

BANJARMASIN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan sepakat terhadap apa yang disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan akan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 diprioritaskan untuk menunjang percepatan penangangan Pandemi COVID-19 di Banua di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Terutama aspek sosial, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan Maret 2021 bahwa jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan sebesar 208,11 ribu orang dengan tingkat kemiskinan 4,83 persen, angka ini bertambah 20,24 ribu orang miskin dibandingkan Maret 2020.

“Sehingga kami sangat menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memaksimalkan penyaluran Bansos (Bantuan Sosial) bagi warga miskin, terutama yang terdampak Pandemi COVID-19. Tentu percepatan penangangan ini semua dilaksanakan secara efektif, efisien dan optimal, ” jelas Imam Kanafi ketika membacakan pemandangan umum Fraksi PKS DPRD Kalsel dalam rapat paripurna Dewan, Senin (13/9).

Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, lanjut Imam, Fraksi PKS sangat mendukung mengalokasikan anggaran guna mendukung pemulihan ekonomi daerah, sehingga daya beli masyarakat banua juga meningkat.

“Selain itu kami juga mendorong penggunaan APBD lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ucap Ketua Badan Kehormatan DPRD Kalsel itu.

Untuk merealisasikan ini semua, bahwa keterbukaan Pemerintah Daerah (open government) sangat penting untuk menjaga marwah dari prinsip good governance dengan tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. (NRH/RDM/RH)