Bulan: Agustus 2021

BANJARBARU – Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel menargetkan realisasi pendapatan dalam program relaksasi tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp50 miliar.

Kabid Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel, Rustamaji mengatakan, meski pendapatan saat ini diakui masih rendah dari tahun sebelumnya, bahkan, sepekan berjalan jumlah realisasi pun baru tercapai sekitar Rp4,2 miliar.

“Data ini terhitung dari tanggal 9 sampai 14 Agustus 2021 lalu,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (26/8) siang.

Ia menyebutkan rendahnya pendapatan selama satu minggu lalu dipengaruhi akibat kontribusi pandemi COVID-19 cukup memberikan dampak serius bagi masyarakat di Kalimantan Selatan.

“intinya adalah kondisi keuangan mereka juga terdampak. Maka, wajib pajak sementara terpaksa harus menunda dulu pembayaran ini guna memenuhi keperluan vital selama kondisi itu berlangsung,” ungkapnya.

Namun, ia meyakini kondisi tersebut tidak akan berangsur lama. Dimana, dirinya memprediksikan lonjakan wajib pajak untuk melakukan transaksi pembayaran pajak di 14 UPPD Kalsel bakal terjadi dimasa akhir-akhir program relaksasi tersebut.

“Kira-kira seminggu masa berakhirnya relaksasi itu wajib pajak akan membludak dan hal ini sudah sering terjadi,” ucapnya.

Supaya target Rp50 miliar dapat tercapai selama dua bulan itu, lanjut Rustamaji, rencananya Bakeuda Kalsel segera melakukan berbagai evaluasi dengan mencari jalur alternatif baru.

“Bagaimana nanti penerapan sosialisasi agar efektif dan kami berharap finansial masyarakat Kalsel dapat kembali pulih sekaligus bisa memanfaatkan program relaksasi ini agar mampu tercapai secara baik dan maksimal,” paparnya.

Kendati begitu, ia mengungkapkan antusias pada pekan berjalan ini diketahui sudah mulai menarik minat dari wajib pajak untuk melakukan transaksi pembayaran seiring dengan kondisi keuangan mereka yang dirasa mulai membaik.

“Kemarin kami melakukan monitoring disejumlah UPPD Samsat baik Banjarbaru, Martapura, Banjarmasin I dan II respon masyarakat sudah terlihat mengingat program ini telah berjalan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Rencana besar pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula di Cempaka Banjarbaru oleh Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus dilakukan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, saat ini pihaknya sedang memproses mengubah pola tata ruang di area TPA Regional agar bisa mengembangkan kawasan tersebut.

“Saat ini, di sana cuma TPA, sedang kami usulkan menjadi kawasan industri,” katanya.

Hanifah berujar, di TPA yang melingkupi tiga Kabupaten, yakni Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala dan dua kota, yakni Banjarmasin serta Banjarbaru ini, akan disulap menjadi kawasan industri dengan beberapa jenis usaha.

“Saat ini sudah ada pengolahan oli bekas menjadi bahan bakar alternatif setara solar industri. Kemudian nanti akan dibangun insinerator, sekarang masih proses Amdal,” ungkapnya.

Disampaikannya, untuk pengolahan oli bekas pihaknya akan menawarkannya ke swasta agar bisa dibangun lebih optimal.

“Karena kapasitas di sini masih tidak cukup memberikan Break Even Point. Mendapatkan untung sulit karena kapasitasnya kecil,” ucapnya.

Selain sudah memiliki fasilitas pemanfaatan oli bekas menjadi sumber energi alternatif dan akan dibangun insinerator, Hanifah menuturkan, pihaknya juga sedang mencari dana hibah dari luar untuk mengembangkan pabrik plastik di TPA Regional.

“Jadi selain pelayanan, juga ada potensi usaha di TPA Regional,” tuturnya.

Hanifah juga menuturkan, saat ini pihaknya sedang mengupayakan percepatan proses perubahan status TPA. Dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Upaya ini diambil agar kinerja pelayanan pengolahan sampah dapat dapat ditingkatkan.

“Kalau masih UPT, susah. Karena keputusan kebijakan anggaran dipengaruhi siklus tahun anggaran,” ungkapnya.

Alasan lain ungkap Hanifah, apabila TPA Regional sudah menjadi BLUD maka nantinya bisa menentukan tarif sendiri.

“Kalau UPT pasti harus berdasarkan Perda, sedangkan BLUD bisa Pergub,” ungkapnya. (ASC/RDM/RH)