Gaji PPPK dan Insentif Nakes Kini Dibebankan ke Pemda

BANJARBARU – Pembayaran gaji serta insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kalimantan Selatan kini dibebankan kepada pemerintah daerah. Hal ini pun telah dituangkan dalam surat edaran yang dikeluarkan Kemenkeu RI.

“Dibandingkan pada 2020 lalu, tahun ini terjadi koreksi yang cukup besar. Dimana, bagi hasil pajak untuk Kalsel alokasinya ditetapkan sebesar 855 miliar rupiah. Sementara, tahun ini kami hanya menerima dana transfer pusat sebanyak 646 miliar rupiah,” ungkap Kasubbid Dana Transfer Pusat Bakeuda Kalsel, Alfiansyah, Selasa (6/7) lalu.

Menurut Alfian, pengurangan alokasi dana transfer (perimbangan) ini tidak lepas dari konsentrasi pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pandemi COVID-19 di Indonesia. Terlebih, anggaran yang diperlukan juga tidak sedikit.

“Fokus utamanya saat ini adalah penanganan,” tegasnya.

Ia menyebutkan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir diketahui pencairan dana transfer atau perimbangan ini cendrung menurun.

“Karena berkurangnya pemasukan negara menjadi alasan utama. Termasuk, sektor pertambangan batu bara dan lain-lain. Selama 3 tahun terakhir, trennya menurun,” papar Alfian.

Terkait hal itu, dia memperkirakan apabila kondisi pandemi belum juga menunjukkan langkah membaik. Secara otomatis, pengurangan dipastikan kembali terjadi.

“Kemungkinan dana perimbangan pada 2022 mendatang akan kembali menurun,” ucapnya.

Tahun ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus membayarkan gaji PPPK beserta dengan insentif nakes melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sudah tertuang dalam surat edaran Kemenkeu RI. Meski demikian, langkah dari pemerintah pusat ini harus kita dukung dan semoga pandemi COVID-19 bisa cepat hilang,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)