Hari: 10 Juni 2021

BANJARMASIN – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar sosialisasi kemitraan, di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Kamis (10/6).

Sosialisasi kemitraan ini diikuti 40 peserta UMKM se Kalsel, dengan menghadirkan 2 narasumber, yaitu Kabid Usaha dan Pemasaran Produk, Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel Refiansyah, dan Kepala Bagian MKM dan Konsumtif Bank Kalsel Teguh Indra Bayu.

Menurut Kepala DPMPTSP Provinsi Kalsel Nafarin, kepada Abdi Persada FM, kegiatan ini digelar untuk  memudahkan dalam berusaha pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kalsel, menyesuaikan Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Penanaman Modal terbuka untuk semua Bidang Usaha, kecuali yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

“Kami ingin sosialisasi kemitraan ini, dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat, serta ke depan akan mampu meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di Kalsel,” ucapnya.

Nafarin menjelaskan, sosialisasi kemitraan ini bertujuan agar para pelaku usaha dapat memahami cara bermitra dengan baik dan benar. Pihak pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akan terus membangun koordinasi dan sinergitas mewujudkan pembangunan perekonomian.

“Kita akan terus bangun komunikasi untuk saling mendukung dalam memajukan ekonomi,” katanya.

Sementara itu, salah satu pelaku usaha Lisa Bahtansar menilai, kegiatan sosialisasi kemitraan sangat tepat dan berharap akan terus dilaksanakan, agar memperkuat daya saing dalam kemajuan usaha di Kalimantan Selatan. Selain itu akan membuat para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk semakin mengembangkan setiap usaha produknya, hingga menguasai pangsa pasar luar daerah dan mancanegara.

“Program sosialisasi ini merupakan indikator untuk meningkatkan kesejahteraan warga, terutama bagi pelaku usaha,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Sejak dibukanya untuk umum, pada April – Mei 2021 kemarin. Kawasan wisata Kebun Raya Banua (KRB) mengalami lonjakan jumlah pengunjung. Hal ini diungkapkan Kepala Kebun Raya Banua Agung Sriyono.

“Dari April hingga Mei kemarin, tingkat pengunjung ke Kebun Raya Banua memang ada kenaikan artinya sudah lumayan,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, usai memantau kawasan wisata Kebun Raya Banua, di Banjarbaru, Kamis (10/6).

Kendati masih dalam suasana pandemi COVID-19 dirinya mengungkapkan belum berani mempublikasi secara lebih jauh kepada para pengunjung baik melalui media sosial dan sebagainya.

“Karena masih dalam kondisi atau keadaan yang cukup mengkhawatirkan apalagi suasana lebaran takutnya ada klaster-klaster baru makanya kami batasi dulu,” ungkapnya.

Meskipun demikian, tanggapan atau animo masyarakat terkait kunjungan ke wisata Kebun Raya Banua masih dianggap cukup tinggi.

“Pada prinsipnya sudah kelihatan bagus,” ucapnya.

Kedepan, lanjut Agung, Kebun Raya Banua (KRB) bakal mempersiapkan diri untuk menerima pengunjung lebih banyak lagi. Mengingat, pemerintah akan berencana membuka sekolah tatap muka atau PTM.

“Pengunjung Kebun Raya Banua rata-rata itu banyak dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Apabila PTM telah berjalan lagi, maka aktivitas disini otomatis juga mulai rami lagi,” paparnya.

Menyikapi prediksi lonjakan pengunjung, ia bersama dengan timnya akan memperketat dan mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan (prokes). Dengan harapan, penularan, penyebaran hingga klaster baru COVID-19 dapat dihindari.

“Ada batas-batas yang harus diterapkan, seperti prokes, membatasi pengunjung yang sekiranya menimbulkan penularan. Dimana, kawasan Kebun Raya Banua sudah dibuka untuk umum, tetapi, kami menghimbau agar setiap pengunjung harus mentaati peraturan yang berlaku. Bahkan, tidak lupa mensosialisasikan terkait penyebaran COVID-19,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalimantan Selatan bersiap menggandeng Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan untuk mengisi webinar peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2021.

Dalam rilisnya yang diterima Abdi Persada FM, Kamis (10/6), Kepala Dispersip Kalimantan Selatan, Nurliani mengatakan webinar tersebut merupakan bentuk kontribusi kepada bangsa. Mengingat masalah narkotika adalah masalah bangsa, menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mencegah penyalahgunaannya.

“Webinar ini kami laksanakan sebagai bentuk kepedulian kami, dengan harapan bisa memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas, terutama mengenai bahaya narkoba,” katanya.

Nurliani menilai, penggunaan obat terlarang mengalami peningkatan ditengah pandemi COVID-19 ini. Hal itu tentunya tidak luput dari kurangnya informasi dan stres berkepanjangan akibat ekonomi yang lesu ditengah pandemi.

“Dari informasi yang saya tahu, pengguna narkoba rata-rata masih berusia muda dan produktif. Selain itu juga timbul spekulasi kondisi ini karena banyaknya orang stres akibat kegiatan bisnis yang tidak aktif. Oleh karenanya, semua elemen harus terlibat memberantas penyakit yang bisa merusak masa depan anak-anak bangsa” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BNNP Kalimantan Selatan Brigjen Pol Jackson Lapalonga menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kerja sama yang ditawarkan Dispersip Kalsel untuk mengisi webinar pada peringatan HANI 2021 nanti.

Terlebih, menurut Jackson, penyalahgunaan narkotika menjadi permasalahan serius, terutama yang melibatkan generasi milenial. Dia pun menilai permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian khusus sedini mungkin agar SDM yang unggul dan tangguh bisa terwujud.

“Saya memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas dan jajaran Dispersip Kalsel, saya awalnya kaget dan bangga bahwa permasalahan narkoba ini juga menjadi konsep dari pada kegiatan dinas yang dipimpin Ibu Nunung,” kata Jackson.

Sedangkan, Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel, Kombes Pol Tri Wahyudi mengatakan, orang tua perlu mendampingi perkembangan anak untuk menyatakan sikap anti penyalahgunaan barang-barang haram tersebut.

“Untuk pembinaan ketahanan keluarga, orang tua dilatih untuk merubah perilaku anak menjadi lebih baik,” pungkasnya. (HUMASDISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

HULU SUNGAI UTARA – Penjabat Ketua PKK Provinsi Kalimantan Selatan Safriati Safrizal ZA, mengunjungi Lokasi Khusus (Locus) stunting di Desa Jingah Bujur, Kecamatan Haur Gading, Amuntai, pada Kamis (10/6).

Safriati Safriza ZA mengatakan, strategi dalam penanganan stunting diantaranya, melalui makanan yang bergizi, kampanye cegah stunting serta pencegahan pernikahan usia anak. Begitu juga pentingnya memperhatikan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil, bayi dan balita, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan.

Menurutnya, masalah kekurangan gizi adalah masalah sangat kompleks di masyarakat, sehingga membutuhkan peran lintas sektor termasuk TP-PKK.

Safriati juga mengatakan, aspek promotif berupa sosialisasi bagi ibu hamil dan keluarga untuk meningkatkan pemahaman mencegah stunting.

Sosialiasi mengenai hal ini dilakukan dengan melibatkan PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, RT dan RW serta kader PKK sendiri.

“Sinergi dan kolaborasi tidak bisa ditinggalkan,” katanya.

Pj Ketua PKK Kalsel juga mengapresiasi peran Pemkab HSU dalam menangani stunting.

Sebelumya Ketua PKK Kabupaten HSU Anisah Rasyidah mengatakan, pada tahun 2013 daerahnya termasuk 100 daerah yang menjadi fokus penanganan stunting secara nasional.

“Tahun 2013 angka stunting mencapai 56 persen menjadi cambuk bagi kami untuk berbenah menanganinya,” katanya.

Dikatakannya, untuk menindaklanjuti itu, maka dibuat Peraturan Bupati untuk mengatur cara kesehatan ibu dan anak bisa terlayani ditingkat layanan dasar, perilaku PHBS, serta membentuk tim penanganan stunting.

Disampaikannya, segala upaya yang dilakukan angka stunting Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun demi tahun terus menurun, hingga 2020 sekitar 20,51 persen. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

HULU SUNGAI UTARA – Penjabat Ketua PKK Provinsi Kalimantan Selatan Safriati Safrizal ZA, bagikan 1.000 masker di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Masker dibagikan sebanyak 200 di Pasar Subuh Kerajinan dan diserahkan ke Pemkab HSU sejumlah 800.

Penjabat Ketua PKK Provinsi Kalimantan Selatan Safriati Safrizal ZA mengatakan, sebanyak 1.000 masker tersebut dibagikan untuk memutus penularan COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

“Seribu masker dibagikan untuk memutus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Utara,” kata Safriati disela kunjungan ke Pasar Subuh Kerajinan, Amuntai, pada Kamis (10/6).

Sambil membagikan masker, Safriati mengajak para pedagang pasar untuk mengikuti anjuran pemerintah, yakni menerapkan protokol kesehatan disetiap aktivitas guna mencegah penyebaran COVID-19.

“Ayo bapak-bapak dan ibu-ibu pakai maskernya ya, ini di pasar soalnya,” kata Safriati.

Masker dibagikan secara gratis kepada para pedagang, petugas kebersihan dan tidak luput juga kepada tukang ojek dan warga yang melintas di pasar tersebut.

Disela membagikan masker, Safriati juga  menyempatkan membeli tas kerajinan berbahan enceng gondok dan purun. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (KemenPan-RB), diharapkan dapat memfungsionalkan Pejabat administrasi unsur pengawas.

Hal ini disampaikan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan, kepada abdi persada fm belum lama tadi. Sulkan menyampaikan, dengan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui KemenPan-RB, terkait penyederhanaan birokrasi melalui penyesuaian jabatan administrasi menjadi fungsional, pihaknya mengharapkan bahwa nantinya yang difungsionalkan adalah pejabat administrasi unsur pengawas supaya rentang kendali organisasi masih bagus.

“Dengan adanya penyederhanaan birokrasi maka kendali organisasi dapat dioptimalkan,” ucap Sulkan.

Sulkan menambahkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan bertugas mengisi SDM setelah dilakukan penyederhanaan birokrasi. Setelah dilakukannya penyederhanaan birokrasi melalui Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang nanti nya akan dilakukan secara serentak maupun bertahap, pihaknya akan segera mengisi sumber daya manusia (SDM) yang terdapat kekosongan.

“Penyederhanaan Birokrasi merupakan tugas dan wewenang dari Biro Organisasi, sehingga kami belum mengetahui dengan cara apa penyederhanaan ini akan dilakukan, baik secara bertahap maupun tidak,” tutup Sulkan. (MRF/RDM/RH)