Hingga November, Penerimaan PAP di Kabupaten Banjar Capai 1,5 M

BANJAR – Pendapatan Pajak Air Permukaan (PAP) di Kabupaten Banjar hingga bulan November ini, mencapai Rp1,5 Milyar. Pencapaian ini masih terbilang sedikit dikarenakan target yang diberikan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel untuk Target PAP sebesar Rp2,5 Milyar.

Pada Jum’at (10/12), Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli kepada Abdi Persada FM menyampaikan, total keseluruhan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) di UPPD Samsat Martapura hingga November 2021 ini sudah mencapai sekitar Rp1,5 Milyar atau sebesar 59,6 persen. Sedikitnya persentase pendapatan PAP di Kabuten Banjar ini, dikarenakan adanya perubahan target murni dari Rp1,3 milyar menjadi Rp2,5 milyar.

“Apabila tidak ada perubahan target yang ditetapkan Badan Keuangan daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel, maka persentase capaian PAP UPPD Samsat Martapura, sudah mencapai 100 persen lebih,” ungkap Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, untuk meningkatkan pencapaian pendapatan PAP di Kabupaten ini, pihaknya  terus melaksanakan program jemput bola, yang artinya petugas UPPD Samsat Martapura akan mendatangi perusahaan-Perusahaan dan rumah makan diwilayah ini, untuk mengimbau agar mereka dapat membayar PAP.

“Program jemput bola sudah kami laksanakan sejak diberlakukannya pembayaran PAP di daerah ini, adapun perusahaan-perusahaan yang diwajibkan membayar PAP, yakni perusahaan yang memanfaatkan air permukaan untuk usaha mereka,” lanjut Zulkifli.

Ditambahkan Zulkifli, diwilayah Kabupaten Banjar terdapat perusahaan-perusahaan besar yang menjadi penyumbang Pajak Air Permukaan (PAP) untuk Provinsi Kalsel, yakni PT PLN  dari PLTA waduk Riam Kanan, PDAM Intan Banjar, Perusahaan tambang batubara, serta rumah makan dan lesehan seperti yang ada di Bincau, dan dari usaha pertanian – perkebunan. (MRF/RDM/RH)

Percepat Vaksinasi COVID-19 Pada Anak, Jajaran Polda Kalsel Terima Penghargaan Komnas Perlindungan Anak

BANJARMASIN – Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) melalui Ketua Umum nya Arist Merdeka Sirait, memberikan penghargaan kepada Jajaran Polda Kalsel, Kamis (9/12) di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri Polda Kalsel.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel Lisnawati Rikwanto, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono dan Kapolres Kotabaru AKBP Gafur Aditya Siregar.

Pemberian penghargaan kepada Kapolda Kalsel dan jajaran tersebut, atas dedikasi percepatan vaksinasi kepada generasi anak bangsa dan penanganan kasus terhadap anak.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto mengapresiasi penghargaan yang diberikan Komnas PA. Ia menyatakan, anak-anak selaku generasi penerus bangsa harus selalu dilindungi baik dari penyebaran penyakit seperti Virus COVID-19 maupun dari pelaku kejahatan.

Terlebih, lanjut Kapolda, polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat harus hadir di tengah masyarakat untuk melindungi anak, perempuan dan kaum rentan dari potensi pelaku kejahatan.

“Kenapa harus dilindungi karena banyak yang tidak mampu melindungi diri sendiri dan negara harus hadir,” ujarnya. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

Geliat UMKM Mulai Membaik, Pemda Tanbu Bakal Fokuskan Bisnis Ini

TANAH BUMBU – Perkembangan di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) di Kalsel geliatnya kian membaik. Tak heran, jika pemerintah daerah (pemda) memilih bisnis ini sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Sebagai bentuk kepedulian, Komisi II DPRD Provinsi Kalsel melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (10/12).

M. Yani Helmi (pakai peci) saat Memaparkan geliat bisnis positif dari UMKM

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan, agar sektor UMKM dapat berjalan secara optimal dan berkembang kedepannya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih memproses Peraturan Daerah (Perda) terkait usaha ini.

“Pemprov melalui dukungan Gubernur Kalsel sangat mendukung adanya progtam ini. Sementara ini kami lagi memproses Perda tentang ekonomi kreatif. Kedatangan ini, kami ingin mengawikan sesuatu program yang setidaknya dapat bermanfaat bagi masyarakat di Dapil VI,” jelasnya.

Terlebih, Yani Helmi yang merupakan Dapil VI Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu membidangi ekonomi dan keuangan di Komisi II DPRD Kalsel itu juga sempat melakukan diskusi dengan sejumlah bank untuk membantu kelangsungan bisnis yang dijalankan oleh pelaku UMKM di Kalimantan Selatan.

“Apalagi tadi kami sempat mendengar terkait pengemasan yang dibuat sebaik mungkin. Bahkan, perizinan produknya juga sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan BPOM tentu akan layak di konsumsi dan ini harus didukung penuh,” katanya.

Selain mampu bertahan dan menyiasati pemulihan perekonomian pasca wabah COVID-19. Bisnis ini diakui Yani Helmi, juga dapat membuka peluang dan menciptakan lapangan perkerjaan yang baru.

“Apabila dari pusat, provinsi hingga kabupaten benar-benar mendukung dan terjalin kerjasama yang baik tentu ini akan maksimal pula untuk perkembangan UMKM yang di masing-masing daerah terutama di Tanah Bumbu dan Kotabaru,” harap anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalimantan Selatan yang akrab disapa Paman Yani itu.

Senada disampaikan anggota Komisi II DPRD Kalsel, Burhanudin. Menurut dia, peran UMKM di Kalsel pasca pandemi justru diakuinya sangat potensial terhadap pemulihan perekonomian. Bahkan, di Tanah Bumbu usaha tersebut diketahui sudah mulai menggeliat secara positif.

“Namun, kalau kita liat secara perkembangan perjalanan UMKM sangat maju karena memang harapan dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat baik melalui dorongan dari pemerintah, baik pusat, provinsi bisa menekankan perhatiannya kepada warga yang memiliki usaha bergerak dibidang ini,” paparnya.

Secara persentase, mantan Ketua DPRD Tanbu ini menyebutkan, melalui hasil diskusi bersama instansi terkait bahwa UMKM di Tanah Bumbu sudah mulai menunjukkan pergerakan ke arah yang jauh lebih baik.

“Harapan kami adalah pergerakan UMKM sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pemulihan pendapatan masyarakat yang dalam hal ini dukungan dari pemerintah daerah juga diperlukan,” ungkapnya.

Tak hanya melihat kondisi kantor, Komisi II DPRD Provinsi Kalsel yang keduanya sama-sama duduk di Fraksi Partai Golkar ini juga melakukan diskusi dengan Avian Noor selaku Kepala Disnakertrans, Koperasi dan UM Tanbu diruang kerjanya.

“Kami juga meminta dukungan serta doa dari Komisi II DPRD Kalsel terkait langkah serta program yang kami jalankan, salah satunya nanti cara pengemasan yang sesuai standart bagi pelaku UMKM di Tanbu,” tuntas Kepala Disnakertrans, Koperasi dan UM Tanbu, Avian Noor. (RHS/RDM/RH)

Samsat Banjarbaru Berhasil Kumpulkan Pendapatan Relaksasi Hingga Rp4 M

BANJARBARU – Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Banjarbaru berhasil mengumpulkan realisasi penerimaan sebanyak Rp4,9 miliar lebih dalam pemberlakuan kebijakan relaksasi 50 persen.

Kepala UPPD Samsat Banjarbaru, Tommy Hariadi, mengatakan, tercapainya pendapatan ini juga dipengaruhi adanya program kebijakan relaksasi yang diinisiasi oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

“Program ini masih berjalan hingga 21 Desember 2021 mendatang. Yang mana, geliat perekonomian sudah mulai tumbuh, bahkan animo masyarakat dalam memanfaatkan relaksasi ini sudah terlihat,” ujarnya, Kamis (9/12) siang.

Ia merincikan, sebanyak 2.500 unit lebih kendaraan berjenis roda dua, tiga dan empat di Banjarbaru telah terdaftar sebagai wajib pajak yang terhitung dari Oktober – November lalu.

“Dari Oktober, kendaraan roda dua dan tiga mencapai 560 unit lebih sedangkan roda empat 180 unit. Kalau kita lihat November 2021 kemarin mengalami pergerakan positif sebanyak 1.900 unit lebih, sisanya masih roda empat dengan realisasi sekitar 660 unit lebih,” paparnya.

Agar bisa menutupi pendapatan yang menjadi target Pemprov Kalsel sebanyak Rp100 miliar. Minimal, UPPD Banjarbaru harus mampu mengumpulkan penerimaan minimal sekitar Rp2 – Rp3 miliar.

“Setidaknya sampai 31 Desember mendatang, pendapatan di Samsat Banjarbaru bisa mencapai Rp8 miliar agar mampu menutupi capaian untuk akhir tahun 2021,” ucapnya.

Ia menghimbau, agar masyarakat dapat memanfaatkan program kebijakan relaksasi yang tinggal menyisakan beberapa hari lagi.

“Kami mengharapkan agar wajib pajak khususnya berdomisili di Banjarbaru untuk mempergunakan waktu program ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Kaderisasi dan Konsolidasi Partai, PDIP Kalsel Gelar Pendidikan Kader Madya

BANJARMASIN – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Pendidikan Kader Madya di salah satu hotel berbintang, Kamis (9/12) siang. Kegiatan ini sebagai bagian pelaksanaan tanggung jawab kaderisasi partai di tingkat provinsi dan memperkuat konsolidasi partai dalam menghadapi Pemilu tahun 2024 mendatang.

“PDIP fokus melakukan konsolidasi partai sekaligus menyelenggarakan pendidikan kader mulai tingkat Pratama, Madya dan Utama. Struktur partai sudah terbentuk, orangnya sudah ditempatkan. Yang perlu sekarang adalah kita didik secara terus menerus,” kata Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP, Djarot Saiful Hidayat kepada wartawan.

Menurutnya, hal ini dilakukan untuk mencetak dan mempersiapkan kader-kader partai, yang salah satunya dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Dengan kaderisasi yang dilakukan secara terus menerus dan turun ke masyarakat untuk memberikan manfaat kepada masyarakat Kalsel, diharapkan PDI Perjuangan dapat merebut kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang.

“Selama ini kita selalu di nomor dua, Inshaallah pemilu 2024 waktunya PDIP di Kalsel merebut kemenangan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel, Mardani H Maming menyampaikan pendidikan kader pratama telah diselesaikan pada Oktober lalu dan dilanjutkan kaderisasi di tingkat madya pada, Kamis (9/12).

Harapannya dengan pengkaderan ini nantinya para kader PDIP Kalsel bisa turun langsung ke masyarakat menjadi ujung tombak penerus petugas partai sesuai arahan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Puteri.

Mardani menyambut baik target yang diberikan DPP PDIP kepada Kalsel untuk bisa menjadi partai pemenang dalam Pemilu 2024.

“Pemilu 2024 kita harus jadi pemenang baik di Kursi Ketua DPRD Kalsel maupun jabatan Gubernur dan Wakilnya,” terangnya.

Mardani juga berharap pada tahun 2024 mendatang, persiapan kader yang bakal dicalonkan baik di lembaga legislatif maupun eksekutif sudah bisa rampung. (NRH/RDM/RH)

Tanggulangi Banjir, DPRD Banjarmasin Gelar RDP

BANJARMASIN – Kalangan legislatif menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait penanggulangan banjir, Kamis (9/12). Mengingat selama hampir 4 hari ini, air pasang rob dan hujan dengan intensitas lama, membuat beberapa wilayah dan ruas jalan kota mengalami genangan.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Isnaini, pada mengatakan, dari hasil rapat dengar pendapat, kondisi wilayah terendam ini terjadinya secara bersamaan air pasang rob dan hujan intensitasnya lama terlebih adanya sebagian bangunan yang berada di pinggir sungai, kalau dipaksa dilakukan pengerukan berdampak rumah akan roboh.

Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini, saat diwawancarai awak media

“Kami akan jadwalkan kembali RDP, dengan beberapa Dinas terkait, agar bisa maksimal dalam penanggulangan banjir,” ucapnya

Isnaini mengimbau seluruh masyarakat di kota ini, dapat terus meningkatkan waspada yang tinggi untuk berjaga, terlebih bagi yang bermukim dipinggiran sungai, karena
prakiraan BMKG, air pasang rob akan naik, kalau disertai hujan dengan intensitas lama.

“Kita berdoa, semoga tidak lagi terjadi musibah banjir, dan seluruh warga harus selalu waspada serta siaga,” harapnya.

Sementara itu, Kabid Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Hizbul Wathony menjelaskan, kondisi sekarang air pasang rob dibarengi hujan yang intensitas lama, membuat banyak genangan, saat ini berdampak di tiga Kecamatan yaitu sebagian wilayah Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Selatan. Pihaknya berupaya terus menerus melakukan normalisasi sungai, agar kejadian banjir di pertengahan bulan Januari 2021 lalu, tidak lagi terulang.

Kabid Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Hizbul Wathony, saat memberikan komentarnya

“Ini fenomena air pasang laut karena La-Nina, terlihat di salah satu wilayah Banjarmasin Barat, berdekatan muara laut. Padahal banjir pada pertengahan Januari 2021 lalu, tidak terkena dampak,” tutupnya

Untuk diketahui, Komisi III DPRD kota Banjarmasin menggelar rapat dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) terkait penanggulangan banjir dan penataan infrastruktur, di ruang mini Dewan Banjarmasin, dihadiri Kepala Bidang yaitu Kabid Jembatan, Kabid Sungai, Kabid Jalan dan Kabid Drainase. (NHF/RDM/RH)

Era Digital, Penyuluh Pertanian Diharapkan Melek Teknologi

BANJARMASIN – Di era digitalisasi seperti sekarang ini, para penyuluh pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diharapkan mengetahui perkembangan teknologi informasi atau melek teknologi. Mengingat mereka sebagai garda terdepan dan motor penggerak yang diharapkan bisa meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan demi kesejahteraan masyarakat tani di Banua.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel, Syamsir Alam kepada wartawan, usai membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Provinsi Kalsel yang diadakan di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis (9/12).

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel, Syamsir Alam

“Saya mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor membuka sekaligus memberikan materi dalam Rakorwil ini. Ini adalah wujud kegiatan dari Perhiptani Kalsel yang semuanya adalah penyuluh yang berasal dari 13 kabupaten/kota. Mereka mempunyai program masing-masing yang dalam kegiatan ini disatukan,” katanya.

Syamsir meminta agar program-program penyuluh pertanian ini berkaitan dengan update keadaan dan situasi sekarang. Sedangkan nantinya Pemprov Kalsel yang akan memback-up program-program tersebut agar kegiatan penyuluh pertanian bisa terarah dan disesuaikan dengan digitalisasi.

“Karena banyak penyuluh pertanian yang belum memahami dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi. HPnya saja masih banyak yang jadul. Bagaimana mereka bisa meningkatkan produksi kalau mereka ketinggalan jaman. Karena sekarang perlu pupuk atau benih yang berkualitas bisa melalui HP atau media teknologi yang lebih cepat. Jadi hal itu yang harus ditekankan dalam Rakorwil ini,” jelasnya.

Oleh karena itu, Syamsir berharap kegiatan ini dapat menyatukan, menumbuhkan semangat dan motivasi para penyuluh sehingga kinerja mereka bisa lebih maksimal di masa-masa mendatang. Syamsir juga menyatakan pihaknya akan memfasilitasi apa saja yang menjadi kendala bagi para penyuluh dan mengkomunikasikannya ke Kementerian Pertanian agar mendapatkan solusi terbaik.

Sementara itu, Ketua DPD Perhiptani Kalsel, Sumedi menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyegarkan ingatan para penyuluh pertanian terutama berkaitan dengan ilmu-ilmu dan teknologi pertanian terkini. Pasalnya, lanjutnya, materi itu yang nantinya akan menjadi pegangan dan disampaikan penyuluh pertanian kepada para petani.

Ketua DPW Perhiptani Kalsel, Sumedi

“Selain itu, dalam kegiatan ini, kami ingin membentuk kebersamaan para penyuluh pertanian sehingga semangat mereka bisa tumbuh kembali dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Menghadapi era digitalisasi, Sumedi mengungkapkan bahwa pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas para penyuluh melalui kegiatan pelatihan terkait teknologi informasi.

“Kami mengadakan pelatihan-pelatihan bagi penyuluh tentang IT. Mereka juga secara mandiri melengkapi kinerjanya dengan memiliki smartphone,” jelasnya.

Kegiatan yang diikuti sekitar 150 orang penyuluh pertanian yang berasal dari 13 kabupaten dan kota di Kalsel, juga menghadirkan beberapa nara sumber antara lain Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalsel Suparno dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel. Dalam kegiatan itu, Ketua DPW Perhiptani Kalsel, Sumedi mengukuhkan pengurus DPD Perhiptani Kota Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Tabalong. (NRH/RDM/RH)

Hakordia 2021, Pemprov Kalsel Perkuat Pencegahan Korupsi

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menghadiri Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang dilaksanakan oleh KPK RI secara virtual, untuk Kalsel, Pemprov mengikutinya dari Command Center Setdaprov Kalsel, Kamis (9/12).

Puncak peringatan tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, serta sejumlah Kepala SKPD di lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, menekankan pentingnya inovasi untuk meningkatkan dan menyempurnakan metode pemberantasan Korupsi di Indonesia.

“Metode pencegahan korupsi harus lebih baik lagi, harus dibangun melalui upaya fundamental dan komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat,” ucapnya.

Penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum dan KPK selama periode Januari hingga November 2021 mencapai ribuan kasus dengan harta sitaan negara mencapai triliunan Rupiah.

Meski begitu Jokowi meminta kepada aparat penegak hukum dan KPK agar tidak cepat berpuas diri dan bekerja lebih keras lagi.

“Penilaian masyarakat masih belum baik. Untuk itu, upaya penanganan kasus korupsi harus terus ditingkatkan,” pesannya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan pihaknya terus berupaya memperkuat pencegahan korupsi di lingkup Pemprov Kalsel.

“Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kita harus memperbaiki sistem, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kuat,” ucapnya.

Sahbirin mengaskan SKPD di lingkup pemerintahan perlu menjadi pribadi yang tidak hanya mementingkan kekuasaan dan harta. Namun harus menumbuhkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat

“Saya harap kedepannya provinsi Kalimantan Selatan dapat bersih dari kasus korupsi baik di wilayah pemerintah maupun di masyarakat,” pungkasnya. (TR21-01/RDM/RH)

Akhirnya Ikhsan Budiman Dilantik Sebagai Sekda Kota Banjarmasin

BANJARMASIN – Sempat mengalami penundaan pelantikan sebagai Sekda Kota Banjarmasin, akhirnya Walikota Banjarmasin Ibnu Sina resmi melantik Ikhsan Budiman sebagai Sekda Kota Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, Kamis (9/12).

Dalam sambutan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, usai melakukan Pelantikan Sekda Kota Banjarmasin tersebut mengatakan, dengan resminya dilantik Ikhlan Budiman, maka kini Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki Sekda Definitif, setelah kosong hampir 1 tahun lamanya, ditinggal Sekda Hamli Kursani yang telah pensiun.

“Sepeninggal sekda sebelumnya menunggu sekda definitif dilantik, sudah ada tiga pejabat dilingkup Pemko Banjarmasin menjadi Plt serta Plh Sekda Kota Banjarmasin,” ungkap Ibnu.

Oleh karena itu Ibnu Sina meminta kepada sekda yang baru dilantik ini, agar dapat mengikuti kinerja di Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Kami meminta kepada sekda yang baru dilantik ini, agar dapat mengikuti kinerja yang ada di Pemko Banjarmasin,” ujar Ibnu.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga meminta, kepada seluruh pejabat dan ASN dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin agar dapat berkoordinasi dengan Sekda Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman.

“Kami meminta seluruh pejabat dan ASN dilingkup Pemko Banjarmasin untuk berkoordinasi dengan Sekda Ikhsan Budiman,” kata Ibnu.

Sementara itu, Sekda Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman yang baru dilantik mengatakan, bahwa menjabat sebagai Sekda merupakan jabatan yang berat.

Sekda Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman

“Kami siap mendukung dan menuntaskan visi misi Baiman,” ucapnya.

Menurut Ikhsan, meski cukup berat tapi ia siap menjalankan tugas, penanganan COVID-19 serta bencana banjir.

“Kami siap menjalankan berbagai tugas yang sudah menjadi tanggung jawab sebagai Sekda Kota Banjarmasin,” ujar Ikhsan. (SRI/RDM/RH)

Irjen Pol (Purn) Arkian Lubis Nahkodai Pengprov Lemkari Kalsel

BANJARMASIN – Setelah sempat mengalami penundaan pelantikan akibat Pandemi COVID-19 berlangsung, akhirnya Pelantikan Pengurus Provinsi (Pengprov) Lemkari Kalimantan Selatan Periode 2020-2021 dilaksanakan. Dengan Ketua Baru yakni, Irjen Pol (Purn) Arkian Lubis.

Pelantikan Pengprov Lemkari Kalsel

Pengurus Pengprov Lemkari Kalimantan Selatan ini, resmi dilantik oleh Ketua Dewan Guru PB Lemkari Shuseki Shihan Harried Taning, di salah satu hotel dikawasan Jalan A Yani Kilometer 7, Kabupaten Banjar, Kamis (9/12).

Dalam sambutannya Ketua Pengprov Lemkari Kalimantan Selatan Irjen Pol (Purn) Arkian Lubis mengatakan, ia bersama pengurus yang baru dilantik ini, siap untuk membesarkan Lemkari di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami bersama seluruh pengurus yang baru dilantik siap membesarkan Lemkari,” ucapnya.

Arkian mengatakan, pihaknya juga menargetkan akan menghasilkan atlet atlet karate berbakat dan prestasi, yang dapat membanggakan Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya.

Dalam kesempatan tersebut, Arkian juga berjanji akan mengikutkan para atlet karate Lemkari, pada ajang kejuaraan daerah maupun nasional di Tanah Air ini.

“Pada kepengurusan Pengprov Lemkari yang baru ini kami memiliki program program yang akan dijalankan,” ujarnya.

Salah satu, lanjut Arkian, untuk menciptakan atlet atlet karate handal dari Lemkari, seperti, mengikutisertakan para atlet atlet karate Lemkari pada kejuaraan karate di daerah maupun nasional.

“Selain meningkatkan prestasi atlet, kami juga akan meningkatkan kualitas mutu pelatih karate Lemkari di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Arkian. (SRI/RDM/RH)

Exit mobile version