DPRD Kalsel Harapkan Penyebarluasan Informasi Melalui TV Robot

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan implementasi penyebarluasan informasi publik melalui TV Robot. Harapan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana kepada wartawan, usai mendampingi Komisi I DPRD Kalsel berkunjung ke PT Antara Digital Media di Jakarta, belum lama tadi.

Suasana Kunjungan DPRD Kalsel ke PT Antara Digital Media

Menurutnya, kunjungan kerja tersebut dalam rangka melaksanakan diseminasi informasi nasional dan daerah dalam rangka penyebarluasan informasi publik khususnya terkait kegiatan kedewanan.

“Kami berkunjung ke PT Antara Digital Media guna melihat langsung bagaimana pengelolaan dan penyebarluasan informasi melalui media digital,” kata Srikandi Dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut, Mariana mengungkapkan ada satu hal yang menarik perhatiannya yaitu adanya TV Robot sebagai salah satu media penyebarluasan informasi ANTARA yang ditempatkan di beberapa titik di berbagai daerah di Indonesia.

“Mudah-mudahan media TV Robot ini nantinya juga dapat di implementasikam di Kalimantan Selatan, terutama untuk media publikasi, khususnya untuk mempublikasikan kegiatan dan kinerja DPRD,” harapnya.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias mengungkapkan keinginannya untuk memperdalam pengetahuan terkait jurnalistik yang menjadi dasar pemberitaan ANTARA.

“Kita berharap ke depan terbangun kerjasama antara DPRD Provinsi Kalsel dengan pihak ANTARA, baik dalam pengelolaan pemberitaan maupun teknik dalam penyebarluasan informasi kedewanan lainnya,” ucapnya.

Untuk diketahui, belum lama tadi, tepatnya Rabu (2/2), rombongan DPRD Kalsel bertandang ke Jakarta dan diterima langsung oleh Managing Director PT. Antara Digital Media, Darmadi. Dalam kegiatan tersebut, Mariana beserta pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Kalsel dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifa’i menyempatkan diri menikmati setiap sudut kantor bernuansa Milenial tersebut. (NRH/RDM/RH)

Disdikbud Kalsel Bantah Isu Serapan DAK Hanya 70 Persen

BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Prov Kalsel membantah isu serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) pihaknya yang hanya sebesar 70 persen tahun 2021 lalu.

Kepala Disdikbud Prov Kalsel M Yusuf Effendi mengatakan, dirinya dapat memahami jika yang dimaksud serapan DAK khusus pendidikan hanya 70 persen adalah gabungan dari DAK yang dikelola dan direalisasikan oleh Disdik Kabupaten Kota dan Provinsi di Kalimantan Selatan.

“Itupun perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Disdik Kabupaten Kota” ungkapnya, Jumat (4/2).

Dijabarkannya, realisasi keuangan DAK Bidang Pendidikan di Prov Kalsel tahun 2021 terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya bidang SMA 85,66 persen , bidang SMK keu 88,44 persen, dan bidang Pendidikan Khsus (Diksus) sebesar 89,73 persen. Sedangkan realisasi fisik dari ketiga bidang tersebut seluruhnya sudah 100 persen.

“Kalau kita hitung, secara kumulatif realisasi DAK Disdikbud Kalsel dari segi keuangan mencapai 87,94 persen,” bebernya.

Bahkan secara nasional, lanjut Yusuf, diantara bidang dalam merealisasikan DAK Tahun Anggaran 2021, Provinsi Kalsel berhasil menempati posisi 10 besar dari seluruh Provinsi di Indonesia.

Terkait realisasi keuangan yang tidak mencapai 100 persen seperti realisasi fisik, dijelaskan Yusuf, pada dasarnya disebabkan karena adanya sisa dana dari proses lelang paket pekerjaan DAK.

“Jumlah tersebut akibat hasil penurunan nilai nominal penawaran pihak rekanan atau kontraktor,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

Gatriwara Kalsel Ikuti Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW oleh TP PKK Kalsel

BANJARMASIN – Pengurus Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti peringatan Isra Mi’raj Nabi Besar Muhamad SAW yang diselenggarakan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Kalimantan Selatan.

Peringatan Isra Mi’raj tersebut mengangkat tema ‘Spirit Isra Mi’raj Sebagai Motivasi Untuk Bangkit Dari Pandemi COVID-19’ bertempat di gedung Mahligai Pancasila, Jum’at (4/2).

Ketua Bidang Pendidikan Gatriwara Kalsel, Bardatun Hormansyah menyatakan bersyukur pihaknya bisa berhadir dalam peringatan Isra Mi’raj yang pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar. Ia mengharapkan semua peserta dapat mengambil hikmah dari acara ini.

Ketua Bidang Pendidikan Gatriwara Kalsel, Bardatun Hormansyah didampingi Pengurus Gatriwara lainnya

“Sebagaimana yang disampaikan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tadi, bahwa peran seorang ibu sebagai pendidik dan contoh bagi anak-anaknya. Sehingga ia harus memberikan contoh bagaimana meneladani Rasulullah agar anak-anaknya dapat mengikutinya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Raudhatul Jannah dalam sambutannya, mengatakan bahwa Isra Mi’raj merupakan peristiwa penting yang luar biasa dimana Rasulullah SAW menerima perintah kewajiban sholat lima waktu dari Allah SWT.

Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Hj Raudhatul Jannah

Kewajiban sholat ini tentu bukan hanya ditafsirkan sebagai kewajiban yang sifatnya individual semata, lanjutnya, tetapi melalui perintah sholat ini pula manusia dapat merasakan transformasi spiritual untuk mencegah kemungkaran di muka bumi berinteraksi sosial serta mengajarkan ketaatan pada perintah Allah SWT.

“Sebagai seorang ibu, pesan tentang pendidikan sholat ini harus selalu dipahamkan dan diingatkan kepada seluruh anggota keluarga di rumah karena kaum perempuan merupakan madrasah pertama bagi anak. Sehingga anak-anak tidak hanya melaksanakan perintah sholat saja tetapi juga memahami makna mendalam dari perintah sholat yang diwajibkan,” jelasnya.

Untuk diketahui, Peringatan Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW 1443 Hijriah ini menampilkan Ustadz Supian Al Banjari sebagai penceramah. Turut hadir dalam acara ini perwakilan organisasi-organisasi perempuan di Kalsel. (NRH/RDM/RH)

Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil Diekspos ke Jakarta

BANJARMASIN – Dinas PUPR Kota Banjarmasin menggelar ekspos pengembangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil dan sekitarnya, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Jumat (4/2).

Ekspos dipimpin langsung Plt Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Rini Subantari, dihadapan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina serta Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor.

Plt Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Rini Subantari

“Eskpos yang kami laksanakan saat ini, untuk persiapan ekspos pengembangan kawasan ekonomi Mantuil dan sekitarnya oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dihadapan Pemerintah Pusat, pada Kamis 10 Februari 2022 di Jakarta mendatang,” ungkap Rini.

Menurut Rini, RDTR ini nantinya berbasis online sehingga apabila sudah disahkan. Maka, bagi pengusaha yang akan berinvestasi di kawasan ekonomi Mantuil tersebut dapat melihat RDTR tersebut.

“Saat ini Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin sudah siap untuk memberikan memaparan terhadap, kawasan ekonomi Mantuil tersebut,” ucapnya.

Untuk, lanjut Rini, dikawasan Mantuil yang bisa dikembangkan, seperti kawasan perindustrian, jaringan kereta api yang masuk ke dalam RTRW, serta kawasan Pelabuhan.

“Tiga sektor tersebut yang saat ini menjadi fokus dari Pemerintah Kota Banjarmasin,” katanya.

Rini mengatakan, nantinya setelah ekspos pengembangan kawasan ekonomi Mantuil dan sekitarnya oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dihadapan Pemerintah Pusat, maka akan ada bantuan dari Pemerintah Pusat.

“Bantuan yang akan diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap pengembangan kawasan ekonomi Mantuil dan sekitarnya sebesar Rp 1 M. (SRI/RDM/RH)

Dewan Kesenian Banjarmasin Usulkan Nama Tokoh Untuk Menara Pandang

BANJARMASIN – Dewan Kesenian Kota Banjarmasin, mengusulkan nama tokoh seniman untuk dipakai sebagai nama menara pandang, yang dikenal sebagai objek wisata, yang berlokasi di Jalan Piare Tendean, siring sungai Martapura.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin Hajriansyah, baru baru tadi mengatakan, selama ini warga hanya mengenal istilah tempat wisata ini hanya dengan sebutan menara pandang, dengan demikian pihaknya mengusulkan nama menara pandang ini diambil dari tokoh seniman Lamut yaitu Gusti Jamhar Akbar, yang pernah mendapat penghargaan Maestro Nasional, diera kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Gusti Jamhar Akbar ini wafat pada 28 Februari 2021 pada usia 79 tahun, maka dengan usulan nama itu, sebagai apresiasi bagi tokoh seni di kota ini,” ucapnya.

Hajriansyah mengatakan, adanya ide usulan nama Gusti Jamhar Akbar ini, untuk memberikan penghargaan atas jasanya yang sangat besar bagi kesenian dan kebudayaan daerah hingga akhir hayat.

Gedung menara pandang ini menurutnya, seperti memberikan pemandangan kondisi Kota Banjarmasin, maka sama halnya dengan seni Lamut, memberi pedoman tentang kesenian Banjar.

“Kami nilai Gusti Jamhar Akbar sang Maestro, patut diabadikan namanya untuk gedung milik Pemerintah kota ini, sebagai penghargaan,” katanya

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Noorlatifah menilai, usulan nama tokoh di gedung menara pandang, sangatlah diapresiasi. Terkait nama tokoh seni diabadikan pada gedung maupun jalan di kota ini, secara pribadi setuju, dengan syarat benar-benar dilakukan pengkajian.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Noorlatifah

“Tokoh seniman atau budayawan untuk nama, tentu sangat bagus, agar generasi muda dapat mengetahuinya,” ucap Lala (sapaan akrabnya).

Untuk diketahui, belum lama tadi, Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat dengan Dewan Kesenian Banjarmasin, diantaranya usulan pembangunan gedung sekretariat Dewan Kesenian, kemudian rencana kegiatan aruh sastra tahun 2023 serta nama tokoh untuk menara pandang ini. (NHF/RDM/RH)

Permudah Bayar PKB, Samsat Banjarmasin I Kembali Buka Layanan Malam Hari

BANJARMASIN – Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Banjarmasin I kembali membuka layanan pajak yang beroperasi pada malam hari.

Hal ini untuk mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi masyarakat yang bekerja di siang hari sehingga tidak mengganggu aktivitas mereka.

“Layanan Samsat malam ini sempat ditutup selama dua tahun karena pandemi COVID-19. Tapi sekarang sudah dibuka kembali untuk membantu memudahkan masyarakat membayar pajak setelah jam kerja di sore maupun malam hari,” kata Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 1, Anni Hanisyah kepada wartawan, Kamis (3/2).

Kepala UPPD Samsat Banjarmasin I, Anni Hanisyah

Anni menjelaskan layanan Samsat malam hari tersebut di Kedai Samsat Bergerak yang berlokasi di Kantor UPPD Samsat Banjarmasin 1 di Jalan Ahmad Yani Kilometer 6 yang buka mulai Senin sampai dengan Sabtu pada jam 16.00-21.00 WITA kecuali Kamis dan Minggu tutup.

“Jadi antusias masyarakat sangat tinggi. Hari pertama layanan dibuka pada Rabu malam 2 Februari, pendapatan pajak kendaraan mencapai Rp11 juta,” jelasnya.

Kedai Samsat Bergerak ini melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta pengesahan STNK satu tahunan dengan persyaratan yang sangat mudah yaitu hanya membawa KTP dan STNK asli.

“Semua kita layani termasuk melalui online. Jadi mereka datang cuma membawa notes pajak dan STNK untuk pengesahan. Insya Allah 5 menit selesai,” ucapnya.

Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, Kedai Samsat Bergerak ini juga ditargetkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kalsel. (NRH/RDM/RH)

Pemkab Banjar Mampu Realisasikan Kas Daerah Hingga 217 M

BANJAR – Sepanjang 2021, Pemerintah Kabupaten Banjar mampu merealisasikan pendapatan sebesar Rp217 miliar. Bahkan, nominal ini melampaui target yang ditetap bersama DPRD Banjar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar, Dzulyadaini, mengungkapkan, meski COVID-19 cukup memukul perekonomian masyarakat. Namun, tak disangka hasil penerimaan restribusi daerah di 2021 meningkat tajam.

“Untuk capaian realisasi tahun lalu, Alhamdulillah, dari angka yang ditargetkan Rp212 miliar ternyata mengalami peningkatan,” ujarnya kepada Abdi Persada FM di ruang kerjanya, Kamis (3/2) siang.

Dia merincikan, dari hasil realisasi capaian yang diterima Pemkab Banjar dengan besaran hingga Rp217 miliar itu diantaranya didapatkan melalui penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB), perhotelan, parkir, restoran dan lain-lain. Tetapi, Bea Perolehan Hasil atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ternyata juga cukup besar mempengaruhi.

“Kebetulan, kami berkorelasi dengan penetapan perda RT/RW Kabupaten Banjar, pendapatan dari BPHTB saja mencapai Rp30,5 miliar dari target Rp25 miliar pada tahun lalu. Akan tetapi, pada 2022 dinaikan menjadi Rp34,9 miliar. Sedangkan, untuk PBB di 2021 sesuai dengan arahan serta kebijakan dari Bupati Banjar itu ada tiga zona penyesuaian Martapura dan Kertak Hanyar, otomatis seiring dengan keberadaan itu juga mengalami kenaikan,” ungkapnya.

Terlebih, ia mengungkapkan, Rp212 miliar diakui menjadi target yang dirancang bersama dengan DPRD Kabupaten Banjar sebagai penerimaan kas daerah tahun 2021. Namun, karena imbas ekonomi sudah mulai membaik maka pendapatan pun mengalami peningkatan secara positif.

“Ini juga merupakan imbas dari hasil aktivitas perekonomian masyarakat juga yang bergerak bisa berjalan lancar dan baik otomatis penerimaan pajak juga turut berdampak positif atau mendapatkan nilai yang lebih juga,”

Dibeberkan Dzulyadaini, setelah melewati hasil rapat internal bersama dengan DPRD Banjar. Maka, retribusi daerah di tahun 2022 dinaikkan menjadi Rp221 miliar.

“Sesuai dengan perencanaan dan telah disepakati oleh anggota legislatif di DPRD pada APBD Tahun 2022,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Terima 29 SK Hutan Sosial dari Presiden RI

BANJARBARU – Bertempat di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalsel menerima surat keputusan (SK) Perhutanan Sosial dari Presiden RI Joko Widodo, penerimaan SK ini digelar secara Virtual yang diikuti seluruh Provinsi di Indonesia, pada Kamis (3/2).

Asisten Administrasi Umum Setda provinsi Kalsel Adi Santoso

Dalam Sambutannya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan, setelah menerima SK, baik Pemerintah Provinsi Kalsel maupun provinsi lain harus segera memanfaatkannya sebaik mungkin. 50 persen lahan diharapkan dapat ditanami tanaman musiman seperti jagung, kedelai, kacang tanah dan lain lain dan 50 persen lainnya diharapkan ditanami dengan pohon berkayu.

“Atau dikembangkan seperti usaha ternak untuk meningkatkan perekonomian, dan jangan sampi digadaikan ke Bank dikarenakan SK perhutanan Sosial akan laku bila digadaikan,” kata Presiden RI Joko widodo dalam sambutannya.

Sementara itu, Mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Asisten Administrasi Umum Setda provinsi Kalsel Adi Santoso menyampaikan, pihaknya atas nama masyarakat dan pemerintah provinsi Kalsel mengucapkan terima kasih kepada Presiden, yang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan kehutanan.

“Pemerintah Provinsi Kalsel akan menyiapkan bibit produktif gratis untuk dibagikan kepada masyarakat penerima SK Perhutanan Sosial, sehingga masyarakat Kalsel dapat menanam bibit tersebut untuk kelestarian hutan dan lingkungan di banua ini, sehingga pertumbuhan perekonomian dapat berkembang dengan adanya pemberian bibit gratis ini,” ungkap Adi.

Adi melanjutkan, Program perhutanan sosial merupakan program strategis Nasional, program ini mulai dilaksanakan di Provinsi Kalsel sejak tahun 2017 lalu. Dan hingga tahun 2022 ini sudah sebanyak 77,641 ribu hektar lahan dibagikan Pemerintah Pusat dari Program Perhutanan Sosial untuk kelestarian lingkungan, dan melibatkan sebanyak 443 kepala keluarga didalam kawasan hutan lingkup Provinsi Kalsel. (MRF/RDM/RH)

Pulau Curiak di Batola Akan Semakin Dikembangkan

BANJARMASIN – Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan baru-baru tadi menyampaikan, pihaknya pada pekan lalu melakukan kunjungan ke Pulau Curiak, yang berlokasi di Kabupaten Barito Kuala. Pulau itu, sebagai salah satu objek wisata, sekaligus tempat konservasi hewan Bekantan, yang dikenal sebagai ikon Kalimantan.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin

“Kami perkenalkan Pulau Curiak, dan akan mengembangkan lagi, karena masih wisata alam,” katanya

Syarifuddin menjelaskan, para hewan Bekantan itu sudah jinak, sehingga tidak perlu khawatir membawa tamu, baik yang berkunjung warga lokal, luar daerah hingga mancanegara. Bagi para pengunjung yang hobi berswafoto, terdapat beberapa spot foto yang bagus dan menarik.

“Bekantan di sana tidak takut, saat bertemu dengan orang asing,” jelasnya.

Syarifuddin menambahkan, untuk akses ke Pulau Curiak, sudah cukup baik, dengan jarak tempuh sekitar 1 jam. Biasanya pada bulan Maret, air sungai Barito tidak pasang terlalu tinggi, memudahkan kapal untuk melewati jembatan.

“Jika air pasang cukup jauh untuk memutar, semoga di bulan Maret nanti, air tidak terlalu pasang,” pungkasnya. (NHF/RDM/RH)

Disdikbud Kalsel Sebutkan Syarat Untuk Dapat Melaksanakan PTM Penuh

BANJARBARU – Melihat banyaknya permintaan kepala sekolah untuk melaksanakan PTM kapasitas 100 persen. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Prov Kalsel tidak serta merta memperbolehkan pelaksanaan PTM penuh.

Kepala Disdikbud Prov Kalsel M Yusuf Effendi mengatakan, hal tersebut dilakukan karena khawatir akan masuknya varian Omicron COVID-19 ke Kalsel terlebih kedunia pendidikan.

Kendatipun beradasarkan SKB 4 menteri, sekolah yang capaian vaksinnya sudah di atas 80 persen maka diperbolehkan untuk PTM kapasitas 100 persen.

Namun Yusuf menegaskan, untuk melaksanakan PTM penuh, setiap satuan pendidikan di Kalsel wajib memastikan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) maupun siswa sudah divaksin 100 persen.

“Kalau keduanya sudah dipenuhi, silakan menggelar PTM 100 persen,” ucapnya baru baru tadi.

Sebaliknya, jika capaian vaksinmasih di bawah 100 persen, lanjut Yusuf, maka sekolah diminta untuk tetap bertahan dengan PTM terbatas kapasitas 50 persen.

“Kita ingin PTM 100 persen ini sebagai reward (hadiah) bagi setiap satuan pendidikan yang telah berhasil mendorong pelaksanaan vaksinasi,” jelasnya.

Yusuf juga memastikan tak ada warga SMA, SMK, dan SLB yang terpapar COVID-19.

Berdasarkan laporan yang diterimanya dari koordinator pengawas dan pengawas pembina se Kalsel, hingga kini tak ada siswa hingga guru dan ketenaga kependidikan yang terpapar.

“Alhamdulillah tidak ada yang terpapar, artinya PTM terbatas di Kalsel masih tetap berlanjut,” tutupnya.(SYA/RDM/RH)

Exit mobile version