BANJARMASIN – Festival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) KORMI Kalimantan Selatan resmi ditutup Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel Fajar Desira mewakili Gubernur Sahbirin Noor, di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM, Selasa (29/3).
Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Fajar mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalsel tentu memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan FORDA KORMI di Provinsi Kalsel.
“Pelaksanaan FORDA KORMI Provinsi Kalsel dinilai sukses, tentunya kesuksesan ini akan dilanjut pada FORNAS di Palembang mendatang,” ucap Gubernur.
FORDA KORMI Kalsel di Tahun 2022 ini, diikuti sebanyak 44 indorga yang ada di Provinsi Kalsel. Diikuti oleh 2.000 orang.
Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setdaprov Kalsel Fajar Desira
“Tentunya dengan banyak peserta ini, maka KORMI Kalsel dapat memasyarakatkan olahraga ini, maka Provinsi Kalsel mendukung program Pemerintah Pusat, untuk Indonesia Bugar mendatang,” ucap Gubernur.
Sedangkan, lanjutnya, keberadaan KORMI di Provinsi ini tentunya mendukung pemerintah dalam memasyarakatkan olahraga ditengah tengah masyarakat di Provinsi Kalsel ini.
Diharapkan, lanjutnya, olahraga tradisional dan rekreasi ini dapat memasyarakatkan olahraga di Provinsi ini.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga meminta kepada juara dapat terus mempertahankan prestasinya, pada ajang FORNAS di Palembang mendatang.
Pada FORDA Kalsel Tahun 2022 keluar sebagai juara umum Kota Banjarmasin, peringkat kedua Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta peringkat ketiga Kota Banjarbaru. (SRI/RDM/APR)
Banjar – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor hadir dalam peringatan puncak Hari Jadi SMAN 1 Karang Intan Kabupaten Banjar, Selasa (29/3).
Kedatangan Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini, langsung disambut meriah para siswa, guru dan tamu undangan yang hadir.
Selain dihadiri Paman Birin, tampak hadir juga Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Kalsel Sulkan, Plt. Kadisdik Kalsel Muhammadun dan juga Kepala SMAN 1 Karang Intan Ayu Herlina Rustam.
Paman Birin dihadapan 430 siswa-siswi yang hadir, menitipkan pesan agar menjadi anak-anak yang berkualitas.
“Anak-anakku tercinta, semoga menjadi anak yang berkualitas. Ingat, harus patuh dan taat kepada orangtua dan guru serta selalu siap menghadapi perubahan informasi dan teknologi, khususnya dalam menghadapi 4.0 di era globalisasi,” pesan Paman Birin.
Selepas menyampaian pesan-pesan, Paman Birin pun berkesempatan melakukan potong tumpeng. Potongan tumpeng pun secara langsung diberikan kepada Plt. Kadisdik Muhammadun.
Menariknya, pada kesempatan itu, secara spontan Paman Birin memberikan pertanyaan kuis kepada siswa-siswi yang hadir. Tentu saja,bagi siswa-siswi yang berhasil menjawab pertanyaan diberikan hadiah langsung.
Sementara itu, Kepsek SMAN 1 Karang Intan Ayu Herlina mengakui senang dan bangga atas kehadiran Paman Birin.
“Kami pihak sekolah dan siswa merasa senang dan lengkap atas kehadiran Pak Gubernur. Ini kejutan dan hadiah bagi kami,” ungkap Ayu Herlina.
Tak itu saja, saking gembiranya siswa-siswi hingga guru berebut untuk berfoto bersama Paman Birin.
Seluruh siswa SMAN 1 Karang Intan juga telah divaksin kedua serta untuk tenaga guru dan pegawai sekolah sudah divaksin booster
Rangkaian Harjad SMAN 1 Karang Intan digelar aneka kegiatan. Mulai santunan anak yatim, sunatan massal hingga pembagian Al Quran.
Bertajuk Galaksi atau Gelorakan Aksi Solidaritas dan Kreativitas untuk Meraih Prestasi, rangkaian harjad ini juga digelar aneka lomba kebersihan dan olahraga. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)
BANJAR – Sebagai bentuk optimalisasi penerimaan kas daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar akan kembali memasang alat rekam pajak atau tapping box di beberapa restoran baru.
“Saat ini kami sudah memasang 71 tapping box yang tersebar di beberapa restoran wilayah di Kabupaten Banjar,” ungkap Kepala BPKAD Banjar, Achmad Dzulyadaini, Senin (29/3).
Terlebih, ia menuturkan, pada tahun 2021 lalu BPKAD Kabupaten Banjar juga berhasil memasang 25 alat rekam pajak berbasis elektronik lainnya di beberapa restoran yang hingga saat ini tercatat masih beroperasi.
Restoran yang berada di salah satu hotel berbintang di Kabupaten Banjar. (Ist)
“Sebelumnya ada 46 pada 2020 kemarin. Berlanjut tahun lalu, kami kembali memasang sekitar 25 tapping box untuk menghitung transaksi di restoran, sehingga total keseluruhan sementara sekitar 71 alat rekam elektronik,” beber Dzul.
Namun, dia menjelaskan, apabila 25 tapping box kembali terpasang di beberapa restoran baru di Kabupaten Banjar. Maka, totalnya mencapai sekitar sembilan puluh lebih alat rekam berbasis elektronik.
“Untuk secara keseluruhan apabila dikalkulasikan mencapai 91 tapping box,” jelasnya.
Dari hasil penerimaan melalui tapping box secara elektronik, Dzul memaparkan, mampu naik hampir 30 persen dengan realisasi pendapatan sebesar Rp2,2 miliar lebih.
“Dikisaran 28 persen dan hampir mencapai 30 dan ini terhitung pada 25 Maret 2022 lalu,” pungkasnya. (RHS/RDM/APR)
Banjarmasin – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, menghadiri Forum Group Discussions (FGD) sekaligus puncak kegiatan HUT ke-18 PT Ambapers, pada Selasa (29/3), disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin.
FGD ini mengangkat tema kerjasama antara penyelenggara pelabuhan dengan badan usaha pelabuhan dalam bentuk konsesi.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar disebutkan, bahwa kerjasama dan koordinasi PT Ambapers sebagai badan usaha kepelabuhanan dengan pengelola pelabuhan dapat ditingkatkan melalui izin konsesi.
“Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2021, konsesi dapat diberikan untuk melakukan kegiatan penyediaan atau pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk dalam pemeliharaan prasarana transportasi laut yaitu pemeliharaan alur pelayaran,” kata Roy.
Izin konsesi, disampaikan Roy, dapat bermanfaat untuk pengguna ambang alur Sungai Barito, yaitu semakin terjaminnya kelancaran lalu lintas pelayaran.
Selain itu, melalui izin konsesi, PT Ambapers yang telah mengelola alur ambang Sungai Barito sejak tahun 2004, dapat berkontribusi terhadap pendapatan bagi negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sekaligus mendukung perkembangan perekonomian di Kalsel.
Menurutnya, pelabuhan di Banjarmasin, memiliki corak karakteristik dimana pelabuhan lautnya berada di alur sungai. Sehingga alur sungai menjadi bagian dari prasarana transportasi laut yang vital sebagai akses masuk dan keluar, ke dan dari pelabuhan Banjarmasin di Kalsel.
Sementara itu, Direktur Utama PT Ambapers, H Zulfadli Gazali mengatakan, FGD dilaksanakan sebagai puncak rangkaian kegiatan HUT PT Ambapers ke-18, untuk menyamakan persepsi antara seluruh stakeholder tentang pentingnya izin konsesi bagi badan usaha pelabuhan.
Dikatakannya, PT Ambapers dapat dijadikan Role Model bagi pengusahaan pengelolaan alur pelayaran bagi badan usaha pelabuhan lainya.
“Seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2021, pengelolaan alur pelayanan oleh badan usaha pelabuhan harus memiliki izin konsesi dari pemerintah. Maka sejak itu lah PT Ambapers melakukan penyesuaian dengan mengajukan konsesi pelabuhan ke Kementerian Perhubungan,” ujar Zulfadli.
Optimalnya kinerja PT Ambapers sebagai badan usaha pelabuhan, terangnya, bertujuan untuk dapat memberikan kontribusi positif menyumbangkan PNBP kepada negara dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)
BANJARMASIN – Sejak pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu, dana kelurahan tidak lagi dianggarkan, dengan mulai melandainya kasus, maka bisa dianggarkan kembali.
Menurut Anggota DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan Banjarmasin Barat, Muhammad Yamin, kepada wartawan Selasa (29/3), selama ini dana Kelurahan, digunakan untuk kegiatan masyarakat, diantaranya gotong royong, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan perbaikan infrastruktur berskala kecil. Namun dua tahun ini, tidak ada lagi dianggarkan.
Anggota DPRD Kota Banjarmasin Dapil Barat, Muhammad Yamin
“Hasil penelaahan dan aspirasi masyarakat DPRD Kota Banjarmasin Dapil Barat, dengan konstituen Kelurahan Kuin Selatan, warga menyampaikan aspirasi dana kelurahan dapat dianggarkan, dipergunakan misal menutup lubang jalan lingkungan atau penambahan gerobak sampah,” ucapnya.
Disampaikan Yamin, yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, setelah masa reses ini akan secepatnya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota, agar dapat segera dialokasikan dana Kelurahan tersebut.
“Kami akan koordinasi, supaya dianggarkan kembali dana kelurahan,” katanya
Anggota DPRD Kota Banjarmasin Dapil Barat, Mathari
Hal senada juga diungkapkan anggota DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan Banjarmasin Barat, Mathari, pihaknya mengupayakan dana Kelurahan dianggarkan yang nantinya akan dibahas melalui APBD perubahan tahun ini. Mengingat dapat digunakan untuk warga dalam mempercepat pembangunan di Kelurahan baik fisik, ekonomi dan SDM.
“Dalam peraturan pemerintah dana kelurahan bisa dipergunakan, dengan catatan laporan pertanggungjawabannya jelas,” tutup Mathari.
Untuk diketahui, penelaahan dan aspirasi masyarakat DPRD Kota Banjarmasin, Dapil Banjarmasin Barat, dilaksanakan Muhammad Yamin, Mathari, Darma Sri Handayani, Arufah Arif, Deddy Sophian, Rinda Herliani, Gusti Yuli Rahman, Mira Farialni, Saut Natan Samosir dan Hariya Sisar, dihadiri Lurah Kuin Selatan, Sekretaris Camat Banjarmasin Barat Haryanta, perwakilan Dinas PUPR, dan Dinas Sosial, bertempat di aula kantor Kecamatan Banjarmasin Barat. (NHF/RDM/APR)
Jakarta – Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menerima penghargaan sebagai wilayah yang memiliki Indeks Pembangunan Literasi (IPL) tertinggi se Indonesia Tahun 2021 yang diberikan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia.
Penghargaan diberikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, diterima Gubernur Sahbirin Noor, yang diwakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel Hj. Nurliani Dardi, di salah satu hotel berbintang di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (29/3).
Disampaikan dalam kegiatan yang dihadiri Kepala Daerah dari 34 provinsi di Indonesia, Kalsel menorehkan nilai 58,13, yang disusul Maluku (35,75) dan Gorontalo (22,53).
“Alhamduliilah kita dapat mempertahankan IPL masyarakat tertinggi tahun 2021, yang kita terima di tahun 2022 ini. Tahun 2020 juga dengan indeks 48,70,” ungkap Bunda Nunung (sapaan akrab Kadispersip Kalsel) melalui siaran persnya, usai kegiatan.
Menurutnya, capaian ini merupakan pemantik semangat untuk terus berkarya dalam memajukan literasi.
“Ini semua berkat dukungan semua pihak, terutama gubernur dan jajaran legislatif, dan yang paling penting semua pegawai dan Tim Dispersip,” tambah Bunda Nunung.
Selain itu, menurutnya, selama ini pihaknya terus bekerja keras melakukan apa yang bisa dan seharusnya, untuk melayani sesuai tupoksi dengan penuh semangat, melakukan berbagai kegiatan dan terobosan.
“Iya kaget jua sebenarnya, pasalnya tahun 2021 kemarin pada bulan Agustus dan September berturut-turut kami sudah juga menerima penghargaan,” paparnya.
Keberhasilan tersebut mendapat banyak tanggapan positif dari berbagai kalangan dan penggiat literasi.
“Keren sekali, selamat dan turut berbangga saya,” ungkap Ketua Ikatan Penerbit Indonesia DKI Jakarta, Hikmah Kurnia melalui WhatsApp.
Hal senada disampaikan Pustakawan Kabupaten Luwu lham, yang menilai Kalsel memang layak mendapatkannya.
“Memang peran bunda luar biasa dan layak menjadi tokoh masyarakat pengembang budaya baca,” pungkasnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/APR)
BANJARMASIN – Jelang pelaksanaan Ramadhan harga kebutuhan pokok sembako, mengalami kenaikan. Salah satunya harga daging sapi.
Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, Pemko Banjarmasin bersama forkopimda melakukan pemantauan ketersediaan bahan pokok sembako.
“Kami telah melakukan pemantauan tersediaan dan harga bahan pokok sembako di pasar tradisional dan modern,” ujar Ibnu.
Menurut Ibnu, setelah melakukan pemantauan pihaknya, mendapatkan laporan dari pedagang, ada kenaikan harga pada beberapa bahan pokok tersebut.
“Kenaikan pada bahan pokok tersebut secara berangsur, berkisar 10 persen kemudian naik kembali 1 persen sehingga total kenaikan menjadi 11 persen,” ungkapnya.
Kenaikan pada bahan pokok tersebut, pada komoditas telor, daging ayam, serta daging sapi juga mengalami kenaikan.
Pedagang daging sapi di Pasar Tradisional
Sementara itu, salah satu Pedagang daging sapi di Pasar Teluk Dalam Kota Banjarmasin Emma mengatakan, untuk harga daging sapi di Kota Banjarmasin, mulai Rabu 30 Maret 2022.
“Kenaikan harga daging sapi tersebut berkisar 5 ribu rupiah per kilonya. Dari harga 135 ribu per kilo menjadi 140 ribu perkilonya,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan pedagang lainnya Umi.
“Kenaikkan harga daging sapi ini tentunya diharapkan, tidak mengurangi pembeli,” ujarnya.
Menurut Umi, biasanya kenaikan harga menyebabkan pembeli berkurang.
Dikatakan kedua pedagang tersebut, kenaikan harga daging sapi tersebut, biasa terjadi menjelang Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/APR)
BANJARBARU – Pemprov Kalsel melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Murenbangtan) tingkat Provinsi Kalsel tahun anggaran 2023 di salah satu hotel berbintang Banjarbaru, pada Senin (28/3) sore.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, berharap seluruh peserta yang menghadiri kegiatan ini dapat aktif dalam berpartisipasi dan bermusyawarah.
Selama tahun 2021 dimana COVID-19 masih melanda Kalsel, sub sektor perkebunan dan peternakan diakuinya memiliki ketahanan dan ketangguhan yang kuat.
Hal ini terlihat dari tiga hal. Pertama, capaian produksi karet, sawit, dan daging dengan kriteria memuaskan yaitu diatas 90 persen. Kedua, dari indikator nilai tukar pekebun sebesar 124,03 persen dan peternak sebesar 101,35 persen, membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan pekebun dan peternak juga membaik. Ketiga, kinerja ekspor perkebunan Kalsel pada tahun 2021 meningkat sebanyak 63,37 persen dibanding tahun 2020.
“Nilai ekspor perkebunan kita pada tahun 2020 sebesar Rp3.806.031.434.755, naik menjadi Rp10.546.582.213.707 pada tahun 2021,” ungkapnya.
Dirinya juga meyakini, Kalsel dapat keluar dari masa pandemi dengan baik, bahkan menjadi banua pemenang khususnya dari sub sektor perkebunan dan peternakan.
“Melalui program prioritas yang telah diciptakan Pemprov Kalsel diantaranya Siska Ku Intip dan pengembangan korporasi petani bebasis kawasan karet (intervensi ternak kambing didalamnya) dapat mempercepat tercapainya swasembada daging, ketahanan pangan dan penyangga IKN,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengaku siap mendukung upaya Pemprov melalui fungsi anggaran, pengawasan dan pembentukan Perda.
“DPRD Kalsel siap untuk membantu, baik terkait alokasi anggaran atau penyiapan produk hukum berupa Perda,” ungkapnya.
Menurut Supian, perlu beberapa strategi untuk meningkatkan hasil produksi ternak, contohnya di Kabupaten HSU yang sangat potensial terhadap pengembangan peternakan unggulan itik alabio murni. Seperti membangun peternakan inovatif dan kondusif berkelanjutan, membangun klaster peternakan, serta revitalisasi kelembagaan pelestarian peternakan itik alabio.
“Potensi-potensi produk pertanian maupun peternakan di Kabupaten Kota se Kalsel harus dipetakan. Sehingga kita bisa fokus untik mengembangkannya,” pesannya.
Di tempat yang sama, Kadisbunnak Kalsel, Suparmi mengatakan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor memberikan dukungan penuh dalam pembangunan sektor perkebunan dan peternakan yang menjadi andalan.
“Dalam Musrenbangtan ini diharapkan dapat dirumuskan prioritas pembangunan perkebunan dan peternakan bersama kabupaten kota sehingga dapat berkolaborasi dan selaras,” katanya.
Untuk sektor kelapa sawit dan ternak sapi potong, Disbunnak Kalsel telah melaksanakan program Siskaku intip (sistem integrasi kelapa sawit sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma).
“Termasuk peremajaan sawit rakyat dalam rangka peningkatan produksi TBS dsn CPO Kalsel,” ujarnya.
Kemudian contohnya lainnya pengembangan plasma nutfah itik alabio, pengembangan UPPB (unit pengolahan dan pemasaran bokar) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani karet. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalimantan Selatan melakukan aksi unjuk rasa di ruas jalan Lambung Mangkurat atau depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Senin (28/3). Mereka menuntut agar pemerintah mengatasi mahalnya harga minyak goreng dan mulai langkanya minyak goreng curah yang terjadi saat ini.
Suasana diskusi antara Anggota DPRD Kalsel dengan Mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa
Dihadapan dua orang perwakilan dari “Rumah Banjar”, mahasiswa meminta Wakil Rakyat menyampaikan keinginan mereka agar pemerintah mengevaluasi kebijakan harga jual minyak goreng yang menyesuaikan dengan harga pasar. Pasalnya, kebijakan yang berdampak pada melejitnya harga minyak goreng mencapai dua kali lipat perliternya saat ini dinilai sangat menyengsarakan rakyat. Apalagi mendekati bulan Ramadhan, kebutuhan masyarakat semakin meningkat.
Suasana aksi unjuk rasa mahasiswa terkait permasalahan minyak goreng
“Tanpa adanya minyak goreng, pedagang gorengan tidak bisa berjualan. Kalau minyak goreng mahal, kita goreng ikan pakai apa?” kata salah satu orator.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa juga menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan harga jual minyak goreng, hingga menuntut Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai tidak becus menangani masalah tersebut.
Sementara itu, Anggota DPRD Kalsel dari Komisi II, Muhammad Yani Helmi memastikan akan menyampaikan keinginan massa sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab dewan.
“Jadi aspirasi yang disampaikan tadi, kami dapat menerimanya tapi dengan catatan sesuai dengan kewenangannya. Apabila diluar kewenangan Dewan, maka kami hanya bisa merekomendasikannya ke pihak terkait,” jelasnya.
Wakil rakyat yang kerap disapa Paman Yani ini juga mengungkapkan dalam waktu dekat, DPRD Kalsel akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan minyak goreng ini.
Selain Paman Yani, aksi yang berlangsung sejak jam 11.00 WITA itu juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas yang turut didampingi pimpinan SKPD terkait, yakni Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Birhasani dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman.
Penyampaian aspirasi sempat berlangsung alot karena massa mendesak kehadiran Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, yang sedang melaksanakan tugas lain dan meminta dilaksanakan rapat bersama dengan seluruh lembaga eksekutif dan legislatif di 13 kabupaten/kota di Kalsel untuk menyelesaikan masalah tersebut. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Sempat tertunda dan dilakukan pemotongan anggaran di tahun 2021, pembangunan markas baru Polda Kalsel di Jalan Bina Praja Timur, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, kini kembali dilanjutkan.
Peresmian peletakan batu pertama di lokasi pembangunan Mapolda Kalsel yang baru, di Banjarbaru.
Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikhwanto, menyampaikan, setelah adanya anggaran, pembangunan pun kembali dilaksanakan pihaknya.
“Yang seharusnya kita wujudkan pada 2021 kemarin karena ada refocusing jadi ditunda. Ini pun kejar-kejaran dan kita jagain betul anggarannya supaya tidak meleset lagi akhirnya alokasi pembangunan, Alhamdulillah bisa didapatkan,” ujarnya dalam penyampaian kegiatan pelaksanaan sebelum peletakan batu pertama untuk markas baru Polda Kalsel, di Banjarbaru, Senin (28/3).
Pembangunan yang menelan ratusan miliar rupiah itu, lanjut Rikhwanto, merupakan hasil alokasi dari bantuan hibah dari sejumlah perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan.
“Kami memutuskan meminta bantuan kepada rekan-rekan pengusaha, salah satunya yang didapatkan adalah pagar, gapura, masjid dan SPKT,” ucapnya.
Sedangkan untuk alokasi pembangunan markas baru Polda Kalsel yang berada di kawasan kompleks perkantoran Pemprov Kalsel, di Kota Banjarbaru, telah dianggarkan sebesar Rp124 miliar.
“Alokasi ini berasal dari Kepolisian Republik Indonesia. Untuk bangunan utamanya nanti ada ruangan Kapolda, Wakapolda, pejabat utama dan beberapa staf tertentu. Mungkin kalau menunggu anggaran berikutnya lagi 5 tahun baru terpenuhi,” paparnya.
Sementara untuk total alokasi keseluruhan yang dibantu oleh seluruh pengusaha di Kalsel, ia menyebutkan, senilai hampir Rp45 miliar.
“Belum nanti yang masuk lagi, masih ada proposal yang belum mendapat jawaban atau masih dikalkulasikan tapi sudah menjanjikan akan membantu, kita tunggu saja,” harapnya.
Selain mendapat kucuran dana dari perusahaan, Pemprov Kalsel juga telah menghibahkan tanah untuk pembangunan markas baru Polda sekitar 10,6 Hektar (Ha).
“Untuk Polda sekitar 10 Hektar itu kalau perkembangan zaman 10 – 15 tahun bahkan 20 tahun masih aman atau leluasa sebagai markas komando kepolisian. Tentu, saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur dan pemda yang telah memberikan tanahnya dalam kompleks yang indah ini,” imbuh Kapolda Kalsel, Rikhwanto.
Setelah peletakan batu pertama, ia menargetkan, markas baru Polda Kalsel yang berlokasi tak jauh dari kawasan perkantoran Pemprov Kalsel itu paling lambat Desember 2022 dipastikan pembangunannya selesai.
“Insha Allah, satu tahun anggaran bisa selesai itu pun paling lama, tetapi, kualitas bangunan tetap terjamin,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, Gubenur Kalsel, Sahbirin Noor, mengungkapkan, peletakan batu pertama untuk pembangunan markas baru Polda Kalsel ini merupakan peristiwa yang sangat bersejarah.
“Sejak berdirinya Polda Kalsel telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam hal pelayanan dan keamanan masyarakat. Salah satu wujud keberhasilannya adalah pembangunan gedung baru,” jelasnya.
Foto bersama dengan Forkopimda se Kalsel di lokasi pembangunan Markas baru Polda Kalsel, di Banjarbaru.
Sebelumnya, peletakan batu pertama di Markas Polda Kalsel di Banjarbaru diresmikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikhwanto dan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK serta disaksikan oleh sejumlah pejabat Forkopimda Banjarbaru dan Banjarmasin. (RHS/RDM/RH)
