LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Provinsi Kalsel Jalankan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Banjar – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI saat ini tengah mendorong gerakan literasi, dengan terus menggencarkan kegiatan transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sejak 2018 lalu, untuk memperbaiki kesejahteraan warga. Pada tahun 2022 ini, Perpustakaan Nasional memperluas program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di 96 Perpustakaan Desa, yang berada di 136 kabupaten/kota, di 34 Provinsi, termasuk di Kalimantan Selatan. Salah satu tindak lanjut kegiatan tersebut, di Provinsi Kalsel dilakukan pembekalan Peer Learning Meeting (PLM) yang mempertemukan pihakntetkait, di salah satu hotel di Kabupaten Banjar.

Konsultan Program Transformasi Inklusi Sosial, Perpusnas RI, Syaechu Aziz mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional 2020-2024, dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia yang unggul, melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia Maju.

“Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan agar dalam memberikan layanan perpustakaan mampu memahami kebutuhan masyarakat,” katanya disela acara pembukaan, Selasa (5/7).

Selain itu, juga agar dapat memberikan inovasi layanan dengan melibatkan keterlibatan masyarakat dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

“Para peserta disini akan diminta untuk berdiskusi dalam mencari solusi dari kendala yang dialaminya dalam menjalankan tugas di lapangan. Karena ini merupakan forum belajar bersama bagi para peserta yang sebelumnya sudah mengikuti bimtek,” jelasnya.

Adapun peserta PLM di periode 2022 ini, tiga perpustakaan desa dari HSU yang menjadi peserta, yakni perpustakaan desa Tambak Sayu Panji, Tigarun dan Pematang Benteng.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan Nurliani Dardie, mengaku bahwa pihaknya terus berupaya menjalankan amanah perpustakaan inklusi sosial di Kalsel.

“Tujuannya agar masyarakat Kalsel bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru serta meningkatkan kesejahteraan,” paparnya, saat membuka kegiatan.

Menurutnya, kegiatan hari ini merupakan wujud nyata keterlibatan Dispersip Kalsel, dalam rangka mendukung RPJMN tahun 2020/2024, yang mengusung SDM Unggul dan Indonesia Maju.

“Ini juga sesuai dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel tahun 2021/2026, yakni Kalsel Maju, Makmur, Sejahtera dan berkelanjutan sebagai gerbang IKN,” pungkasnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/APR)

Infrastruktur Masih Jadi Keluhan Terbanyak Warga Banjarmasin

BANJARMASIN – Sebanyak 142 aduan masyarakat masuk ke Layanan Aspirasi Online Rakyat (Lapor) Baiman Kota Banjarmasin, selama semester pertama Tahun 2022. Hal ini disampaikan Pranata Humas, Sub Koordinator Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Diskominfotik Kota Banjarmasin Novri Gitayanti.

“Pada semester pertama di Tahun 2022 ini, kami telah menerima 142 aduan,” ungkap Novri, kepada Abdi Persada FM, Selasa (5/7).

Menurut Novri, 6 SKPD terbanyak di laporkan oleh warga Kota Banjarmasin, yakni, Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjarmasin, Perumda Pengolahan Air Limbah, serta PT Air Air Minum Bandarmasih.

“Untuk Dinas PUPR Kota Banjarmasin terbanyak diadukan, terkait masalah jalan rusak, drainase, serta lainnya,” tutur Novri lebih lanjut.

Kemudian, lanjutnya, disusul oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terkait masalah lalulintas, penerangan jalan umum, serta lainnya. Sedangkan, untuk Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terkait dengan keterlambatan pembayaran honor guru kontrak.

Begitu juga, Perum Pengolahan Air Limbah diadukan mengenai, adanya gangguan limbah ditempat pelanggan.

“Sedangkan PT Air Minum Bandarmasih diadukan masih mengenai, gangguan distribusi air bersih kepada pelanggan,” ujarnya.

Menurut Novri, semua aduan yang masuk ke tempat mereka tersebut, langsung ditindaklanjuti ke SKPD masing masing.

“Penyelesaian aduan dilakukan dalam waktu 3 sampai 5 hari kerja, dan semua aduan yang masuk telah terselesaikan oleh masing masing SKPD yang mendapat aduan,” pungkas Novri. (SRI/RDM/APR)

Terancam Tidak Tersalurkan, BPKP Ingatkan Soal Penyerapan DAK Fisik Kalsel

Banjarbaru – Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 pada 14 Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Selatan sangat rendah, yaitu rata-rata hanya 9,50 persen sampai 1 Juli 2022.

Bahkan sebanyak 3 Pemerintah Daerah masih nihil realisasinya. Yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, dalam surat atensi yang disampaikan langsung ke Gubernur dan para Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan awal pekan ini.

Beberapa DAK Fisik yang belum direalisasikan penyalurannya adalah DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sub bidang SMA, SMK, SLB, SKB, kemudian Bidang Kesehatan dan KB, Sub bidang penurunan stunting, pengendalian penyakit,
penugasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sub bidang Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewan.

“BPKP telah menyampaikan atensi kepada seluruh Kepala Daerah di wilayah Kalimantan Selatan untuk mempercepat realisasi penyaluran DAK Fisik,” ungkap Rudy Mahani Harahap.

Ditambahkannya, seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan harus segera mengambil langkah percepatan penyerapan Dana DAK Fisik.

“Segera sampaikan dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar, dan pantau dengan ketat realisasi fisik dan keuangan,” tegasnya.

Rudy yang baru mengikuti pelatihan tingkat internasional Certified Risk Governance Professional (CRGP) mempertegas, bahwa dana DAK Fisik tidak akan disalurkan kepada Kepala Daerah yang tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan atau melampaui batas waktu.

Jika tidak disalurkan, maka pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BPKP akan terus memastikan Pemerintah Daerah proaktif melakukan pemantauan dan penyerapan atas dana DAK Fisik.

“Ini satu langkah strategis untuk memacu perekonomian di wilayah Kalimantan Selatan,” tutup Rudy. (HumasBPKPKalsel-RIW/APR)

Paman Birin Dukung Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Banua

Banjarmasin – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor membuka secara resmi Sosialisasi Kekayaan Intelektual disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Senin (4/7).

Tema yang diangkat dalam kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual adalah “Bergerak Melindungi Kekayaan Intelektual Untuk Merawat Identitas dan Unggulan Masyarakat serta Ketangguhan Ekonomi Wilayah,”.

Hadir dalam pembukaan itu diantaranya Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI Iwan Kurniawan, dan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Lilik Sujandi.

Dikatakan Paman Birin, (sapaan akrab Gubernur Kalsel) dengan diselenggarakannya sosialisasi kekayaan intelektual ini, akan memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan, dalam upaya memudahkan mendapatkan informasi serta pendampingan terkait pelindungan hak kekayaan intelektual.

Kegiatan ini dapat pula sebut Paman Birin, untuk menguatkan komitmen dalam memberikan perlindungan kepada pemilik hak kekayaan intelektual.

Suasana saat sosialisasi kekayaan intelektual di Banjarmasin

“Perlindungan kekayaan intelektual mengukur sejauh mana suatu daerah menghormati, mengakui, dan memproteksi hak kepemilikan intelektual dari inovasi yang dilakukan warga masyarakat,” sebut Paman Birin.

Lebih lanjut Paman Birin mengatakan, pentingnya pemahaman mengenai perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual, baik yang bersifat personal maupun komunal, diharapkan akan memacu peningkatan inovasi di provinsi Kalimantan Selatan.

Diharapkan Paman Birin, dengan hadirnya klinik kekayaan intelektual, akan lebih mendekatkan dan memudahkan pemilik kekayaan intelektual, khususnya dari pelaku usaha untuk mencatatkan kekayaan intelektual yang dimiliki.

Kalimantan Selatan begitu banyak memiliki ekspresi budaya, keanekaragaman sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, serta berbagai indikasi geografis, seperti sasirangan, makanan khas, tari-tarian, yang wajib diberikan perlindungan.

“Sebagai bagian cerminan identitas daerah, kita tentu tidak ingin khasanah budaya kita diklaim sebagai budaya dari daerah lain, atau bahkan milik negara lain,” harapnya.

Dalam kegiatan ini, Paman Birin menerima sertifikat Surat Pencatatan Ciptaan hak cipta lagu Mars Bergerak yang diciptakan Gubernur Kalsel itu.

Pada kegiatan itu juga, Paman Birin meluncurkan Mobile Intellectual Property Clinic 2022 yang diselenggarakan Kanwil Kumham Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/SYA)

Jalin Kerjasama dengan Ombudsman, Pemprov Kalsel Ingin Tingkatkan Pelayanan Publik

BANJARBARU – Sebanyak 21 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, sebagai bentuk komitmen dalam percepatan peningkatan pelayanan publik.

Penandatanganan PKS ini disaksikan langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor didampingi Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar usai pelaksanaan apel gabungan di Kantor Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (4/7).

Dalam sambutannya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan, pihaknya mengharapkan Perjanjian Kerja Sama ini dapat mendorong lahirnya pelayanan publik yang berkualitas, serta dapat menjadi momentum bagi SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar lebih memantapkan pelayanannya secara maksimal.

“Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalsel harus perhatikan dan memberikan pelayanan yang prima, jangan sampai pelayanan publik yang diberikan mengecewakan masyarakat, apalagi sektor yang berkaitan dengan perizinan, pendidikan, dan sektor lainnya yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat,” ucap Paman Birin (sapaan akrabnya).

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman menyampaikan, Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang sudah ditandatangani langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, sehingga koordinasi dan kerjasama bersama Provinsi Kalsel akan terlaksana.

“Bagi kami, ini adalah amanah dari UU no 37 bahwa salah satu tugas Ombudsman itu adalah membangun koordinasi dan kerjasama baik dari Instansi Pemerintah ditingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten-Kota,” ungkap Hadi.

Hadi menambahkan, pihaknya melihat tupoksi di masing-masing SKPD lingkup Provinsi Kalsel yang menyangkut Percepatan, penyelesaian, dan penangan laporan Masyarakat, sehingga penting untuk membangun koordinasi dengan penyelenggara pelayanan publik.

“Bisa jadi Pemerintah Provinsi yang dilaporkan masyarakat, oleh karena itu dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini kita dapat mempercepat rencana pembangunan,” tutupnya. (MRF/RDM/APR)

BPKP Kalsel, Dukung Penuh Transformasi 11 BLUD Puskesmas Di HSS

Banjarbaru – Tindak lanjut rencana penetapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, didorong penuh oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini direalisasikan melalui Workshop Pendampingan Pembentukan BLUD disalah satu hotel berbintang di Banjarbaru, selama 2 pekan.

Workshop dibuka Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikry dan arahan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M Harahap, pada Senin (4/7).

“Sebanyak 11 Puskesmas akan mengikuti workshop yang diselenggarakan mulai tanggal 4 sampai dengan 14 Juli 2022 terbagi dalam 2 batch,” terang Rudy.

Batch pertama mengangkat materi Penyusunan Rencana Strategis dan Tata Kelola BLUD, dilanjutkan batch kedua di pekan depan dengan materi Penyusunan Standar Pelayanan Minimum dan Laporan Keuangan BLUD.

“Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang akan menerapkan BLUD harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Dalam hal ini, Puskesmas telah memenuhi syarat substantif sebagai BLUD karena menyediakan barang/jasa layanan kesehatan,” ungkap Rudy.

Menurutnya, Puskesmas mampu lebih perform dalam memberikan pelayanan kesehatan publik apabila dikelola dengan menerapkan BLUD. Ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pada penerapan BLUD, Puskesmas dapat menggunakan pendapatan dari layanan pasien secara langsung, tanpa harus disetor ke kas daerah terlebih dahulu.

“Selain itu, BLUD juga mendapatkan fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa serta mempunyai peluang untuk mengangkat pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional non PNS,” imbuh Rudy yang telah menyelesaikan pelatihan Certified Risk Governance Professional (CRGP) itu.

Setelah menjadi BLUD, ditekankan kembali oleh Rudy, bahwa point pentingnya, tidak hanya berfokus pada pengelolaan keuangan, namun bagaimana BLUD dapat berinovasi dalam pemberian layanan, mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap yang dimiliki, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan.

“Perubahan Puskesmas menjadi BLUD harus diiringi pengendalian yang ketat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawabannya,” tambahnya.

Sampai dengan saat ini, sudah 2 Rumah Sakit Umum Daerah dan 2 Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi BLUD. Ditargetkan, seluruh Puskesmas di Hulu Sungai Selatan beralih menjadi BLUD di tahun 2022.

“BPKP mengapresiasi Bupati Hulu Sungai Selatan yang memberikan kepercayaan kepada BPKP Kalimantan Selatan untuk mengawal pembentukan dan implementasi BLUD,” tutupnya. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/APR)

Gelar Sosper Kepemudaan, Haryanto Ajak Pemuda Lebih Produktif

Banjarmasin – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hariyanto melaksanakan sosialisasi Perda Kalsel Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kepemudaan di salah satu rumah makan di kawasan Handil Bakti Kabupaten Batola, Minggu (3/7).

Kegiatan yang menghadirkan narasumber yaitu Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Aliansyah dan Aktivis Buruh/Pemuda, Suntin Yono diikuti oleh puluhan warga Kelayan Selatan.

“Hari ini kita mengundang sebagian masyarakat dari Kelayan Selatan. Bukan hanya pemuda, tetapi orang tua juga kita undang karena keberadaan mereka penting agar para ortu mengetahui adanya Perda tentang Kepemudaan dan menjaga anak-anak mereka sehingga menjadi pemuda yang sesuai dengan harapan kita,” katanya kepada wartawan.

Haryanto berharap melalui sosialisasi ini, para peserta dapat mengetahui dan memahami isi Perda tersebut sehingga mendorong mereka untuk mengarahkan para pemuda di sekitarnya kepada aktivitas-aktivitas yang positif.

“Kalau di Kelayan kan masih ada imej, mungkin sebagian disana, ada yang masih narkoba dan lain sebagainya. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini bisa semakin tercerahkan sehingga ke depannya masalah-masalah tersebut semakin berkurang dan perkembangannya luar biasa,” jelasnya.

Sementara, Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Aliansyah mengatakan Pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kota sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan agar para pemuda tidak terjerumus kepada hal-hal negatif. Dalam pelaksanaan kegiatan itu, menurutnya, pemerintah menggandeng anggota DPRD maupun tokoh masyarakat.

*Suasana Sosper Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan*

“Termasuk menggelar pertandingan sepakbola, bulutangkis yang dilakukan para pemuda. Itu bagian dari kita mengubah imej, bahwa di Banjarmasin Selatan yang dulunya orang segan kesana, sekarang kan lebih baik,” katanya.

Sedangkan, warga Kelayan Selatan, Munawar menyambut baik kegiatan sosper ini. Ia mengaku kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan akan disebarluaskan ke warga sekitarnya.

“Alhamdulillah kami diundang kesini untuk menambah wawasan dan motivasi. Kami akan sampaikan kepada masyarakat sekitarnya,” terangnya. (NRH/RDM/APR)

HAMPIR SELURUH KOTA BANJARMASIN TERGENANG AIR

BANJARMASIN – Akibat curah hujan yang cukup tinggi melanda Kota Banjarmasin, sejak dinihari pada Senin (4/7), dan membuat hampir seluruh Kota Banjarmasin terendam air.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin Fahrurraji mengatakan, hujan yang terjadi sejak dini hari, pada saat ini menyebabkan hampir seluruh wilayah di Kota Banjarmasin terendam air.

“Berdasarkan pantauan kami air tergenang hampir melanda seluruh wilayah di Kota Banjarmasin,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Oleh karena itu, lanjut Fahrurraji, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi Kota Banjarmasin.

*Kepala BPBD kota Banjarmasin Fahrurraji*

“BPBD Kota Banjarmasin saat ini telah siap siaga untuk menghadapi kondisi curah hujan cukup tinggi yang terjadi saat ini,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fahrurraji juga mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi dari BMKG jika puncak air rob pada jam 12 siang Senin 4 Juli 2022, oleh karena itu pihaknya melakukan kesiapan, untuk menghadapi hal tersebut.

Namun, lanjut Fahrurraji, pihaknya berharap curah hujan semakin menurun pada saat rob terjadi di Kota Banjarmasin.

“Petugas BPBD Kota Banjarmasin saat ini telah siaga dalam menghadapi, air tergenang dan air pasang rob di Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Sementara itu, untuk mengatasi air pasang rob Damkar Kota melakukan penyedotan air tergenang di ruas jalan protokol.

*Penyedotan air di kawasan Perkantoran Pemko Banjarmasin*

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Banjarmasin Budi Setiawan mengatakan, pihaknya diminta oleh BPBD Kota Banjarmasin untuk memberikan bantuan, berupa penyedotan air tergenang di beberapa ruang jalan yang ada di kota Banjarmasin.

“Penyedotan dilakukan karena saat ini juga terjadi pasang air rob di Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Penyedotan dilakukan di kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Kantor DPRD Kota Banjarmasin, Kantor Pemko Banjarmasin, serta lainnya. (SRI/RDM/APR)

Dukung Perkembangan Ekonomi Syariah, Paman Birin Apresiasi FESyar Banua

Banjarmasin – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar “Festival Ekonomi Syariah Banua 2022” sebagai bagian dari Semarak Road to Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) 2022.

Kegiatan dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Kalsel ini, berlangsung di pusat perbelanjaan terbesar di Banjarmasin, selama dua hari pada akhir pekan lalu.

Pembukaan Festival Ekonomi Syariah Banua 2022 atau Road to FESyar KTI 2022, pada Sabtu (2/7), dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dalam sambutan tertulis yang disampaikan Gusti Yanuar Noor Rifai, mengapresiasi penyelanggaraan FESyar KTI 2022 yang digelar BI perwakilan Kalsel, yang diharapkan makin memperkuat ekonomi syariah di Banua.

“Pertumbuhan ekonomi di Kalsel yang bergerak positif 3,49 persen (yoy) seharusnya bisa dijaga, salah satunya melalui pengembangan ekonomi syariah”, ujar Gusti Yanuar saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel.

Suasana saat FESyar Banua di Banjarmasin

Dalam bidang ekonomi, Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini menyebut, Pemprov Kalsel melalui visi Kalsel Maju, menekankan pengembangan daya saing ekonomi daerah yang berbasis ekonomi lokal.

Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk pengembangan ekonomi syariah di Kalsel.

“Saya ingin FESyar KTI ini tidak hanya agenda tahunan saja, tetapi dapat dimanfaatkan membangun relasi antarpengusaha ekonomi syariah,” ujar Paman Birin.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalsel, Imam Subarkah menyebutkan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah jadi bagian penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Bank Indonesia bekerja sama dengan stakeholder terkait senantiasa melaksanakan edukasi dan sosialisasi sebagai bagian dari strategi utama dalam upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu kegiatan yang dilakukan melalui kampanye masal, seminar, workshop, talkshow, hingga FESyar KTI,” urai Imam dalam sambutannya.

FESyar pertama kali dilaksanakan pada 2017. Selama 2017-2018, FESyar dilaksanakan di tiga lokasi yang mewakili wilayah Jawa, Sumatera, dan Kawasan Timur Indonesia.

FESyar Regional Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2019 dilaksanakan di Banjarmasin bertemakan “Bergerak Bersama Ekonomi Syariah”. Total transaksi yang dihasilkan pada FESyar Banjarmasin saat itu mencapai Rp2,56 triliun. (BIROADPIM-RIW/RDM/SYA)

Bank Kalsel Raih Penghargaan Pada Ajang Infobank Award 2022

Jakarta – Bank Kalsel sebagai entisitas bisnis daerah yang berkomitmen
memberikan layanan terbaik kepada nasabah, kembali meraih apresiasi membanggakan.

Bank dengan tagline “Setia Melayani, Melaju Bersama” ini, dianugerahi penghargaan pada ajang
“19th Indo Banking Service Excellent Award 2022” atas pelayanan terbaik yang diberikan kepada nasabah di tahun 2021/2022, pada event yang digelar Majalah Infobank dan Marketing Research Indonesia (MRI) di Jakarta, akhir pekan tadi.

Gelar 19th Infobank Banking Service Excellent Award 2022, sebagai bentuk apresiasi kepada
perbankan yang berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabahnya. Adapun
Penghargaan yang diterima Bank Kalsel antara lain : 1st Best Convient Branch Experience Regional Development Bank, 2nd Best Customer Service (CS), 2nd Best Satpam dan 2nd Best Mobile Banking.

Penghargaan secara langsung diterima Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya yang menyampaikan rasa syukur dan bangga serta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya
kepada Infobank atas apresiasi yang diberikan, serta kepada seluruh Insan Bank Kalsel yang
telah konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh Insan Bank Kalsel sebagai bentuk
komitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik sekaligus pengingat agar kami dapat terus menjaga serta memperkuat kualitas layanan kepada nasabah, tentunya raihan ini tidak terlepas juga atas peran serta dan dukungan dari seluruh pemegang saham maupun nasabah setia kami,” jelas Hanawijaya. (ADV-RIW/RDM/SYA)