TANAH BUMBU – Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, meminta agar Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalsel segera menindaklanjuti kerusakan parah di ruas jalan lintas provinsi yang berada di wilayah Sungai Danau-Satui hingga kondisinya kini tak bisa lagi dilalui kendaraan.
Bupati Tanbu Zairulla Azhar saat memberikan penjelasan soal rusak dan longsornya jalan di Kecamatan Satui
Kerusakan ini terlihat di sepanjang jalan Sungai Danau-Satui yang kondisinya kini juga telah tersapu longsor. Akibatnya, banyak kendaraan roda dan empat mengambil jalan alternatif lain.
“Kontraktornya jangan mengambil keuntungan saja. Masa ditanami tanah merah ya ada yang amblas lah, harusnya kan batu biar ketahanannya kuat,” ujarnya kepada sejumlah awak media, baru-baru tadi.
Sebagai ketegasan, ia dan Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu telah melayangkan surat kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalsel agar dapat segera menuntaskan persoalan ini.
“Supaya permasalahan tersebut bisa segera mendapat solusi. Jangan seperti ini, hancur nanti jalan kita di Tanah Bumbu,” bebernya.
Selain itu, kerusakan juga terjadi di sepanjang jalan di Kecamatan Angsana menuju Pagatan. Bahkan, sejumlah pengendara harus terhambat akibat jembatannya ambruk. Hal itu menyebabkan kondisi lalu lintas juga menjadi macet dan sebagian terpaksa harus mengambil jalan pintas.
“Masalah ini segera diselesaikan, kalau tidak yang semula perbaikannya hanya puluhan juta bisa jadi ratusan juta atau miliaran,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJAR – Balai Monitor (BALMON) Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Kementerian Kominfo RI menggelar sosialisasi Tertib Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Alat dan Perangkat Telekomunikasi di salah satu hotel, Kabupaten Banjar, Kamis (29/9).
Foto bersama saat kegiatan sosialisasi Tertib Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di salah satu hotel,Kabupaten Banjar
Sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang aman.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim mendukung penuh kegiatan sosialisasi ini. Sebab menurutnya, penertiban dan pengawasan spektrum frekuensi radio ini perlu dilakukan agar penggunaannya lebih tertib dan aman, khususnya spektrum frekuensi radio yang digunakan dalam sektor penerbangan.
“Kita harus arif dan bijaksana dalam menggunakan frekuensi radio ini, sehingga spektrum frekuensi radio yang saat ini dimanfaatkan bisa digunakan sebaik mungkin, dengan begitu spektrum frekuensi radio ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh sektor lain khususnya sektor penerbangan,” ucap Muslim.
Dukungan penertiban spektrum frekuensi radio, lanjut Muslim, juga bisa dilakukan masyarakat dengan pengalihan siaran analog ke siaran digital atau Analog Switch Off (ASO).
“Dengan berjalannya transisi ASO ini, maka spektrum frekuensi radio bisa dimanfaatkan lebih optimal lagi untuk kepentingan yang lain, baik itu untuk monitoring bencana, penerbangan, dan lain sebagainya,” lanjut Muslim.
Senada dengan Kepala Diskominfo Kalsel, Kepala BALMON Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, Mujiyo berharap, melalui kegiatan sosialisasi ini pihaknya bersama komunitas radio amatir di Kalsel ingin mengedukasi masyarakat pengguna frekuensi radio agar dapat memahami ketentuan dan peraturan penggunaan spektrum frekuensi radio, alat dan perangkat telekomunikasi.
“Dengan kondisi tertib dalam penggunaan frekuensi radio, tentunya akan dapat meminimalisir gangguan frekuensi radio, khususnya pada sektor navigasi penerbangan,” kata Mujiyo.
Berdasarkan UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Mujiyo menerangkan, masyarakat yang ketahuan melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio akan diberikan sanksi berupa sanksi administratif.
“Jika ada oknum masyarakat yang terindikasi sebagai sumber gangguan frekuensi radio, mereka akan kita terapkan sanksi administratif berupa surat teguran, hingga penghentian operasional sementara, dan mewajibkan mereka melakukan perbaikan atau setting ulang perangkat mereka agar kinerjanya sesuai dengan teknis yang ditentukan,” tuturnya.
Selain sanksi administratif, disebutkannya, pihaknya juga akan melakukan penyitaan perangkat siaran, hingga penghapusan atau penghancuran barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran sertifikasi perangkat dan alat telekomunikasi.
“Kita sudah melaksanakan kegiatan penghapusan atau penghancuran barang bukti perangkat telekomunikasi untuk tahap pertama. Untuk itu saya minta masyarakat dapat mematuhi dan memahami segala ketentuan dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat telekomunikasi demi terwujudnya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang akan meminimalisir terjadinya interferensi,” imbaunya. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Ketua Umum Dharma Pertiwi, beserta rombongan didampingi Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Pusat dan Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, menggelar Road Show Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Selatan.
Suasana Road Show di Gedung Sulyan Suriansyah
Dalam sambutannya, Ketua Umum Dharma Pertiwi Hetty Andika Perkasa, di Gedung Sultan Suriansyah, pada Kamis (29/9) menyapa Baduta (Bayi Dibawah Dua Tahun) dan ibu hamil, dilanjutkan peninjauan demo masak menu gizi seimbang bagi ibu hamil dan Baduta mitra Gula Vit serta pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bernutrisi tinggi kepada 5 orang perwakilan ibu hamil dan 5 orang perwakilan Baduta.
Kemudian digelar penyerahan Bantuan Sosial kepada perwakilan masyarakat dan posyandu Banjarmasin, serta penyerahan toolkids Stunting kepada Persit Kartika Candra Kirana Koorcab Rem 101 PD VI/Mulawarman.
“Kegiatan ini, kolaborasi TNI, BKKBN Serta Mitra Kerja Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Untuk Mewujudkan SDM Unggul Indonesia,” ucapnya
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan Ramlan, mengatakan, pihaknya mengapresiasi Road Show Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Selatan, ia berharap kegiatan ini dapat semakin menurunkan angka stunting di Kalimantan Selatan.
“Ada sebanyak 250 bantuan paket sembako dibagikan untuk keluarga stunting,” jelasnya
Lebih lanjut Ramlan menambahkan, untuk program BKKBN yang bernama DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), merupakan suatu program unggulan sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting, khususnya di Kalsel.
“DASHAT ini merupakan upaya dalam memanfaatkan potensi pangan lokal yang sehat lezat dan bergizi,” tutupnya
Dalam rangkaian kegiatan sebelumnya, pada Rabu (28/9) malam, digelar Silaturahmi dan Jamuan Makan bersama Ketua Umum Dharma Pratiwi disambut Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, didampingi Kepala BKKBN Pusat, Kepala BKKBN Prov Kalsel, Ibu Ketua Pia Ardhya Garini Daerah 2, Danrindam VI/Mlw, Dandenzipur 8/GM, PJU Korem, SKPD Prov Kalsel, Dandim 1006/BJR dan Karo Biro Umum Setda prov Kalsel.
Rangkaian kegiatan, Ketua Umum Dharma Pertiwi beserta rombongan juga meninjau stand kerajinan daerah terdiri dari Persit Kartika Candra Kirana Koorcab Rem 101 PD VI/Mulawarman, Jalasenastri Cabang 4 Korcab XIII DJA II, Pia Adhya Garini Cabang 11/D.II Lanud Sjamsudin Noor, BKKBN dan Bhayangkari, dilanjutkan penyerahan paket Sembako secara simbolis kepada 4 Personel perwakilan yaitu Babinsa (Bintara Pembina Desa), Babinpotmar (Bintara Pembina Potensi Maritim), Babinpotdirga (Bintara Pembina Potensi Dirgantara) dan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang akan berangkat menuju wilayah binaan masing masing.
Foto bersama Ketua Umum Dharma Pertiwi, BKKBN Pusat dan BKKBN Kalsel
Turut hadir Pangdam VI/Mlw Mayor Jenderal TNI Tri Budi Utomo, S.E, Danrem 101/Ant Brigjend TNI Rudi Puruwito, Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Vincentius Hadi Putra M. Han, Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Herbiyantoko, M.Tr. Hanla, Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Siti Wasilah dan Ketua Gatriwara Kalsel Faridah Supian HK, serta unsur Forkopimda Kalsel dan Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil yang dirangkai dengan penyerahan SK pengangkatan PNS dan kartu pegawai kepada 485 orang PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Kamis (29/9).
Pengucapan sumpah/janji ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar. Dalam sambutannya Roy menyampaikan, dengan mengucapkan sumpah/janji maka setiap PNS akan melekat berbagai kewajiban, antara lain setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Negara Pemerintahan. Mentaaati segala tugas kedinasan. Menjunjung tinggi kehormatan Negara Pemerintahan dan PNS. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, untuk kepentingan Bangsa dan Negara.
“Pengambilan sumpah/janji ini sebagai bentuk bukti kesetiaan dan ketaatan sepenuhnya seorang PNS kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam melakukan kewajibannya. Sumpah janji PNS yang diucapkan jangan sampai dilupakan, ” ungkap Roy.
Ia menambahkan, Sumpah dan janji yang telah diikrarkan merupakan bentuk tanggungjawab seorang PNS terhadap bangsa dan negara, untuk memelihara dan menyelamatkan UUD 1945 dan Pancasila, serta tanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat.
“Jagalah marwah dan martabat PNS dari noda apapun, jangan terlibat narkoba, jangan terlibat pungli ataupun korupsi karena ini akan merusak birokrasi dan menghambat pelayanan publik. Bekerjalah dengan baik, tunjukkan loyalitas dan pengabdian, serta kedepankan keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan melayani masyarakat,” tutup Roy.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Ruspana Sopian menambahkan, PNS yang diambil sumpah/janji hari ini merupakan TMT CPNS tahun angkatan 2020 dengan TMT PNS 1 MEI 2022 sebanyak 95 orang dan TMT PNS 1 Agustus 2022 sebanyak 353 orang dengan total keseluruhan 485 orang PNS.
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Ruspana Sopian
“Sebanyak 485 orang PNS yang diambil sumpah/janjinya ini diharapkan dapat membantu mensukseskan program pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel,” ucap Ruspana
Ruspana melanjutkan, saat ini Pemerintah Provinsi Kalsel masih kekurangan pegawai, untuk itu diharapkan para PNS yang diambil sumpah/janjinya ini bisa menanggulangi kekurangan ASN, dan membantu kelancaran kegiatan Pemerintah Provinsi Kalsel. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKBBN) Pusat bersama dengan Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi, Hetty Andhika Perkasa, melakukan kunjungan ke Kalimantan Selatan (Kalsel).
Ketum Dharma Pertiwi, Hetty Andhika Perkasa (bendera), saat membuka Road Show Percepatanan Penurunan Stunting di Landasan Udara Syamsudin Noor
Saat berada di Landasan Udara Syamsudin Noor, kota Banjarbaru, pada Kamis (29/9), Ketua BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo mengatakan, kunjungannya kali ini merupakan bagian dari Road Show Percepatan Penurunan Stunting oleh Ketum Dharma Pertiwi bersama BKKBN Pusat ke seluruh Indonesia, sekaligus memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2022 di Indonesia yang dipusatkan di kota Banjarbaru dan Banjarmasin, Kalsel.
“Sejak kemarin Ibu Ketum bekerjasama dengan BKKBN sudah melakukan kunjungan ke beberapa provinsi, Kalsel menjadi provinsi ke 7 dan kebetulan Kalsel juga angka prevelensi stuntingnya cukup tinggi yakni diatas 30 persen,” ucap Hasto.
Relevansi stunting sendiri menurut Hasto, sangat erat kaitannya dengan frekuensi jarak antara kehamilan pasca persalinan. Sehingga lanjut Hasto, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pasangan muda yang berusia 20-35 tahun, agar mencegah anak terlahir stunting.
“Jarak antara persalinan ini kalau lebih dari tiga tahun Insyaallah tidak akan terjadi stunting,” jelas Hasto.
Untuk memastikan jarak kehamilan ini, Hasto menyarankan agar masyarakat dapat menggunakan alat Kontrasepsi Mantap (Kontap), yakni kontrasepsi yang ditujukan untuk mencegah kehamilan dalam jangka panjang.
Dalam penerapannya terutama kepada pria, Kontap seringkali mendapatkan mitos negatif dari masyarakat. Sehingga diakui Hasto, sangat sulit mencari peserta KB (akseptor) pria.
“Jangan takut terhadap omongan-omongan yang tidak betul. Karena banyak sekali orang yang menyebut setelah (laki-laki) di steril jadi tidak perkasa, Ibu Ketum dan suami juga sudah membuktikannya dan keluarganya masih tetap bahagia sampai sekarang,” terangnya.
Selain melalui Kontap, Hasto juga menyarankan agar masyarakat dapat menggunakan alat kontrasepsi lainnya. Dengan syarat, alat kontrasepsi tersebut digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan harus sesuai kebutuhan.
“Kita ingin menggerakkan seluruh lapisan masyarakat. Jadi kalau mereka habis melahirkan, maka KB pasca persalinan kita gerakkan,” tuturnya. (SYA/RDM/RH)
YOGYAKARTA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaliantan Selatan (Kalsel) melaksanakan studi komparasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka mendalami tentang pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan, Rabu (28/09).
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo mengatakan DIY ini memiliki potensi pada sektor kelautan dan perikanan yang sangat tinggi sehingga diharapkan hasil studi komparasi ini dapat menjadi salah satu rujukan untuk Provinsi Kalsel.
Suasana kunjungan Komisi II DPRD Kalsel ke Daerah Istimewa Yogyakarta
“Semoga apa yang didapatkan di DIY dapat menjadi bekal bagi kita untuk mengembangkan potensi kelautan di Kalsel. Apalagi di sini tadi kita tahu bahwa sudah memiliki budidaya untuk udang, ikan mas dan nila. Itu tentu juga akan kita lakukan di Kalsel,” katanya.
Lebih lanjut, Imam mengungkapkan bahwa Provinsi Kalsel sendiri memiliki banyak potensi, hanya saja belum tergarap. Meskipun juga diakuinya ada perbedaan kondisi geografis antara DIY dan Kalsel.
“Kalau di DIY ini tergolong pada pantai-pantai yang dalam, kalau Kalsel pantai-pantainya dangkal, sehingga di sini nanti harus ada terobosan-terobosan dari Dinas Kelautan untuk berusaha memanfaatkan pantainya ini semaksimal mungin,” harapnya.
Ditambahkan Imam, DIY memiliki retribusi pelayanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng, di antaranya berupa jasa tambat, jasa labuh, jasa pass masuk, penggunaan tempat terbuka, penggunaan tempat tertutup, air bersih dan penggunaan cold storage.
“Selain itu, ada juga retribusi penjualan produksi usaha daerah di Balai pengembangan teknologi perikanan budidaya Cangkringan, berupa unik kerja budidaya air tawa, unit kerja budidaya air payau, dan budi daya air laut,” jelasnya.
Jika di Kalsel dapat memaksimalkan potensi yang ada, Imam yakin hal tersebut akan menunjang pendapatan asli daerah.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, R Hery Sulistio Hermawan yang menerima rombongan Komisi II DPRD Kalsel, mengucapkan terima kasih atas kunjungan wakil rakyat provinsi tersebut. Ia berharap pertemuan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan potensi di daerah masing-masing.
“Suatu kebanggaan dari kami mendapat kunjungan dari Dewan Komisi II. Paling tidak, pertama membangun silaturahmi di antara kita, kemudian juga pengembangan potensi wilayah jadi kita bisa saling mendiskusikan potensi di wilayah kita masing-masing,” pungkasnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan perekonomian usaha mikro kecil menengah (UMKM), Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar Banjarmasin Expo 2022, di kawasan Siring Menara Pandang, sejak 28 September – 1 Oktober 2022.
Stand PT Air Minum Bandarmasih di Banjarmasin Expo 2022
Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor mengatakan, tujuan digelarnya Pekan Raya atau Banjarmasin Expo ini, untuk meningkatkan perekonomian pelaku UMKM yang ada di Kota Banjarmasin.
“Pada Pekan Raya ini banyak produk produk yang berkualitas di jual oleh pengrajin. Baik produk kuliner, kerajinan sasirangan, serta lainnya,” ungkapnya.
Sementara itu, PT Air Minum Bandarmasih turutserta meramaikan Banjarmasin Expo 2022 ini.
Direktur PT Air Minum Bandarmasih Yudha Ahmadi mengatakan, dalam rangka memeriahkan HUT Kota Banjarmasin yang ke 496, PT Air Minum Bandarmasih turutserta dalam Pekan Raya atau Banjarmasin Expo 2022.
Direktur PT Air Minum Bandarmasih Yudha Ahmadi
“Pada Banjarmasin Expo tersebut PT Air Minum Bandarmasih membuka dua stand yang bisa dikunjungi oleh warga Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Pada stand tersebut, lanjut Yudha, ada layanan balik nama gratis, sosialisasi kenaikan tarif, serta lainnya.
“Bagi warga yang mengunjungi stand PT Air Minum Bandarmasih akan mendapatkan souvernir,” ucap Yudha. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pembahasan Panitia Pansus Rancangan Peraturan Daerah, tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), telah finalisasi.
Ketua Pansus Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) DPRD Kota Banjarmasin, Hilyah Aulia, kepada wartawan pada Selasa (27/9) sore mengatakan, dalam pembahasan pasal per pasal telah banyak disepakati bersama anggota, menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung. Dalam aturan ini sebagai perubahan Perda sebelumnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Ketua Pansus Raperda Retribusi PBG DPRD Kota Banjarmasin, Hilyah Aulia
“Raperda PBG menggantikan aturan IMB,” katanya.
Disampaikan Hilyah, Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini memang sedikit lebih rumit kalau dibanding dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam IMB, pemilik bangunan terlebih dulu harus mendapat izin sebelum atau saat mendirikan bangunan, sedangkan PBG lebih bersifat sebagai aturan perizinan yang mengatur tentang spesifikasi bentuk bangunan, untuk perhitungannya terbagi dari sistem permeter persegi dan perunit.
“Semoga payung hukum ini dapat memberi peningkatan kualitas dan kuantitas setiap bangunan, baik rumah dan gedung, untuk memberi tempat berlindung yang layak aman dan nyaman,” harap politisi PKB DPRD Banjarmasin.
Lebih lanjut Hilyah menambahkan, Perda sebelumnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), setiap pendirian bangunan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), namun sekarang setelah menjadi Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ditangani Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin.
“Raperda ini diupayakan menambah PAD,” ungkapnya
Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Agus Suyatno menyampaikan, dalam rapat pansus untuk pasal lanjutan juga dibahas revisi tarif menyesuiakan perda sebelumnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan dipastikan tidak memberatkan para investor.
Kabid Pengawasan Pembangunan, Dinas PUPR Banjarmasin, Agus Suyatno
“Ada 23 item bentuk bangunan besaran nilai bangunan yang ditentukan diantaranya seperti pagar, lapangan olahraga dan upacara serta menara BTS,” tutup Agus.
Untuk diketahui, Panitia khusus Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), digelar di ruang Komisi III Dewan Banjarmasin. Dipimpin Ketua Pansus Hilyah Aulia bersama anggota Bambang Yanto Permono dan Hendra, dihadiri Kabag Hukum Jefri Fransyah, Kabid Pengawasan Pembangunan Dinas PUPR Agus Suyatno, perwakilan DPMPTSP dan Bakeuda Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pada Peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke 496 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap kota berjuluk Seribu Sungai, dapat berkembang sesuai tema yang diangkat, yakni, Baiman, Bauntung, serta Batuah.
Sekdaprov Kalsel menerima nasi astakona dari Walikota Banjarmasin
Harapan ini disampaikan dalam sambutan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang dibacakan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, pada Peringatan Hari Jadi di Siring Balaikota, Rabu (28/9).
“Atas nama pribadi, warga, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat hari jadi Kota Banjarmasin ke 496,” ucapnya.
Gubernur mengatakan, Kota Banjarmasin merupakan Kota yang penuh sejarah, sehingga perkembangan pembangunan di Kota Banjarmasin diperlukan, untuk kesejahteraan masyarakat di kota ini.
“Kami berharap, Kota Banjarmasin akan terus berkembang menuju kota yang ramah serta nyaman bagi penduduk setempat, seperti tema yang diangkat, Baiman, Bauntung, serta Batuah,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Banjarmasin meminta dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam pembangunan di Kota Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, atas bimbingan selama ini, dalam hal pembangunan di Kota Banjarmasin,” ucapnya.
Sehingga, lanjut Ibnu, pembangunan di Kota Banjarmasin terus bersenergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Hari Jadi Kota Banjarmasin
“Saat ini Kota Banjarmasin terus melakukan pembangunan, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Setelah lebih dari 50 tahun, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke 29.
Menjelang pelaksanaan MTQ Nasional ke 29 yang akan berlangsung mulai 10-19 Oktober 2022 di 3 Kabupaten Kota di Kalsel ini, berbagai kesiapan teknis sudah dilakukan oleh Pemprov Kalsel, terutama menyangkut arus listrik selama kegiatan berlangsung.
Dalam apel siaga Keandalan Listrik Menyambut MTQ Nasional ke 29, di halaman kantor induk utama PT PLN Kalselteng, kota Banjarbaru, pada Rabu (28/9), Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Subhan Nor Yaumil, mengecek langsung petalatan yang disiapkan PT PLN Kalselteng untuk membantu kesuksesan penyelenggaraan tersebut.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Subhan Nor Yaumil, saat menghadiri apel siaga Keandalan Listrik Menyambut MTQ Nasional ke 29
“Tadi di informasikan teknologi yang digunakan sudah sangat canggih. Sekarang dengan teknologi yang semakin maju mereka memperbaiki arus listrik itu tidak harus mematikan arusnya dulu. Jadi tidak mengganggu aktifitas pasokan listrik,” ucapnya.
Melihat kesiapan dari pihak PLN tersebut, Subhan menilai kendala arus listrik selama pelaksanaan MTQ Nasional nanti sangat minim terjadi.
“Mereka sudah melakukan antisipasi. Dan kalau melihat apa yang disampaikan oleh PLN tadi kayanya minim trouble dan mudah-mudahan kita berdoa tidak ada trouble dan zero accident,” harapnya.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Subhan Nor Yaumil (tengah), saat foto bersama dengan tim PT PLN Kalselteng
Sementara itu, General Manager PT PLN Kalselteng, Abdul Rohim, mengaku sudah menyiapkan pasokan listrik yang dirasa cukup andal. Sebab, disamping pasokan dari sistem yang berlapis, Ia mengaku pihaknya juga sudah menyiapkan Uninterruptible Power Supply (UPS) bertenaga 1000 KVA.
“UPS ini tanpa kedip sama sekali, dan dalam waktu sampai sekian menit nanti baru genset kami operasikan,” terangnya.
Selain menggunakan teknologi canggih, Rohim menyebut, pihaknya juga sudah menyiapkan tim yang akan mengantisipasi jika ada tegangan atau pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti dalam hal tegangan.
“Kami punya 5 tim dengan 50 personel. Terus juga ada tim pelayanan teknik kami sekitar ada 150 orang yang siap untuk mengamankan pasokan listrik selama pelaksanaan MTQ ke 29,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)
