LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Gubernur Kalsel Ingatkan Pentingnya Bela Negara

BANJARBARU – Wilayah di Indonesia sebagian besar berbatasan langsung dengan banyak negara. Kondisi ini tentu memerlukan pertahanan negara yang kuat, baik secara militer, sosial, budaya hingga politik.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, saat membuka kegiatan pelatihan bela negara dan pendidikan dasar komando Resimen Mahasiswa (Menwa), di Rindam VI/Mlw, di Banjarbaru, Kamis (1/12).

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor saat secara simbolis memasangkan atribut pelatihan kepada salah satu peserta

Menurut Sahbirin, bangsa Indonesia memang sudah berdaulat dan lepas dari penjajahan, namun sebagai anak bangsa kita semua harus sadar bahwa tantangan di era modern saat ini justru lebih besar.

Karena itu, lanjut Sahbirin, semua anak bangsa tanpa terkecuali, harus memiliki kesadaran bela negara, demi mempertahankan kedaulatan dan NKRI.

“Jika bangsa kita lengah, bisa jadi bangsa kita dijajah secara ekonomi, dijajah secara sosial dan budaya, dijajah dengan narkoba, dijajah dengan paham radikal dan terorisme, dan bahkan disintegrasi bisa saja terjadi, jika kita sebagai anak bangsa tidak waspada,” ungkapnya.

Bela negara sendiri dinilainya, merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Karenanya, pelatihan bela negara penting bagi seluruh lapisan masyarakat, terlebih bagi resimen mahasiswa.

“Insyaallah, dengan pelatihan bela negara ini, kesadaran kita akan semakin teguh, bahwa bela negara tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Lebih jauh Sahbirin menyebut, bela negara tidak hanya diartikan dengan mengangkat senjata atau berperang, melainkan dapat melalui tindakan bermakna positif dalam kehidupan sehari-hari.

“Seperti ikut mencegah penyebaran berita hoax dan informasi negatif yang berkembang di media sosial,” bebernya.

Gubernur berharap pelatihan bela negara yang diikuti 100 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalsel ini, dapat melahirkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air.

“Semoga kita semua, seluruh warga negara Indonesia, senantiasa mencintai dan membela negara hingga akhir hayat kita,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM di Kalsel Difinalisasi

BANJARMASIN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memasuki tahapan finalisasi.

Ketua Pansus Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM, Noor Fajri

Hal itu dilakukan dalam rapat yang digelar oleh Panitia Khusus Raperda tersebut yang dipimpin Ketua Pansus, Noor Fajri diikuti beberapa anggota Pansus serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifa’i beserta staf ahli, di ruang rapat Komisi II DPRD Kalsel, Rabu (30/11).

Ketua Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Koperasi di Kalsel, Noor Fajri mengatakan ada beberapa penekanan yang dibahas dalam rapat finalisasi ini, antara lain memberi kepastian hukum tentang masalah kriteria koperasi dan pengusaha kecil, pembinaan, pendanaan maupun bantuan hukum sebatas kemampuan Pemprov Kalsel.

“Raperda ini bertujuan agar koperasi dan UMKM di Kalsel bisa lebih terayomi dan memberikan kepastian hukum,” katanya kepada wartawan.

Langkah selanjutnya, menurut Fajri, pada pertengahan Desember nanti, pihaknya akan menggelar uji publik dengan mengundang pihak-pihak terkait, diantaranya Dinas Koperasi dan UMKM baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, biro hukum, beberapa pengelola koperasi dan pelaku UMKM di Kalsel.

“Mudah-mudahan hasil uji publik nanti, banyak masukan yang didapatkan guna pengayaan dan penyempurnaan materi Raperda tersebut,” harapnya.

Kemudian, Pansus akan menyerahkan Raperda tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan fasilitasi dan evaluasi sebelum disahkan menjadi Perda. (NRH/RDM/RH)

Dispersip Kalsel Berikan Hadiah Bagi Pemustaka Aktif

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi terhadap para pemustaka perpustakaan yang aktif berkunjung ke Perpustakaan PalNam dan Perpustakaan Tendean di Banjarmasin.

Hadiah diserahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Perpustakaan, Wildan Akhyar mewakili Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani di ruang perpustakaaan anak, Rabu (30/11).

Suasana Penyerahan Hadiah Oleh Dispersip Kalsel kepada Pemustaka Aktif

Wildan Akhyar mengatakan pembagian hadiah ini merupakan salah satu gebrakan dari Dispersip Kalsel untuk meningkatkan minat baca di Provinsi Kalimantan Selatan. Ia menjelaskan ada tiga kategori pemustaka aktif yang diberikan hadiah yaitu kategori sekolah Paud/TK, kategori Tingkat SD dan kategori Tingkat SMP.

“Untuk hadiah yang diberikan, yakni berupa piagam penghargaan dan uang,” katanya.

Wildan berharap pemustaka Perpustakaan PalNam dan Perpustakaan Tendean akan semakin banyak dan mereka bisa aktif dalam menikmati layanan perpustakaan yang disediakan oleh Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara, Juara I Tingkat SD, Khayla Dafina Yasmin mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan Dispersip Kalsel. Ia berharap hal ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak lainnya untuk rajin membaca dan berkunjung ke perpustakaan.

“Alhamdulillah saya tidak menyangka sebelumnya dapat hadiah. Semoga ini bisa jadi inspirasi bagi anak-anak di Kalsel dan suka membaca di perpustakaan palnam,” harapnya.

Untuk diketahui, pemustaka yang aktif untuk kategori sekolah Paud/TK yaitu Juara I TK Pembina Kertak Hanyar, Juara II PAUD Terpadu Aisyiyah 2, Juara III TK Rahayu, Juara Harapan I RA Bina Anaprasa, Juara Harapan II PAUD Terpadu Aisyiyah Athfal 39 Al-Ummah dan Juara Harapan TK Tahfidz Qur’an Taman Cinta Al-Qur’an.

Untuk pemustaka aktif kategori tingkat SD yaitu Juara I Khayla Dafina Yasmin, Juara II Rafael Enzo Putra Danian dan Juara III Annisa Zahratul Huda. Sedangkan kategori tingkat SMP adalah Juara I Ahmad Yafi, Juara II Muhammad Fatih dan Juara III Andina Rahmi Khairunnisa. (NRH/RDM/RH)

Meski Minim Anggaran, Napak Tilas Perdana di Kabupaten Banjar Berjalan Sukses

BANJAR – Terlepas minimnya anggaran, pelaksanaan Napak Tilas perdana yang dipelopori Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) berjalan sukses.

Pelaksanaan Napak Tilas ke I Kabupaten Banjar terlebih dahulu diisi dengan kegiatan apel bersama

Penyelenggaraan tersebut juga dimeriahkan oleh sejumlah organisasi pemuda seperti Orpala X Pas Borneo, Orpala Kadipa, Pawadahan Nanang Galuh, Mahipa IAI Darussalam, Purna Paskibraka dan pramuka di Kabupaten Banjar.

Suasana perjalanan peserta dalam kegiatan Napak Tilas ke I Kabupaten Banjar

Rute yang tercatat puluhan kilo itu dimulai dari kantor Disbudporapar menuju makam Sultan Adam. Kemudian ke PM Noor hingga Tamam Makam Pahlawan Bumi Mas Karang Intan.

Tak lupa, peserta juga menyempatkan diri untuk berziarah ke makam tim 7 (pendiri Kabupaten Banjar), makam Sultan Sulaiman di Desa Lihung dan berakhir di makam Datu Marlim.

Kepala Bidang Pemuda Disbudporapar Kabupaten Banjar, Noor Syawli Syahri, menyampaikan, kegiatan ini tak hanya sebagai ajang silaturahmi melainkan sebagai bentuk mengenalkan pemuda pada sejarah perjuangan kemerdekaan di bumi Barakat.

“Tentu yang kita laksanakan ini tak hanya sebagai pengingat sejarah perjuangannya saja. Melainkan, perlu kita ketahui ada pejuang kita yang menyiarkan pendidikan melalui Agama Islam,” tuturnya, kepada awak media, Rabu (30/11) sore.

Dirinya menegaskan, bahwa kegiatan ini hanya dilaksanakan satu hari dengan menggunakan alokasi anggaran yang cukup minimalis.

“Berbeda dengan daerah lain yang memakan waktu hingga tiga hari. Tetapi, kegiatan tersebut nantinya akan kita maksimalkan,” paparnya.

Sementara itu, salah seorang peserta Napak Tilas, Fathul Minan, mengaku, sangat bangga dengan adanya pelaksanaan ini. Namun, kata dia, ke depan bisa mengambil lingkup lebih luas lagi soal pengenalan sejarah perjuangan terkait syiar Islam di masa penjajahan. Tak kalah penting, sejarah berdirinya monumen di bumi Barakat.

“Harapannya di tahun selanjutnya bisa lebih diperluas lagi untuk lebih menjajal pengetahuan,” ungkapnya.

Ia yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Orpala X Pas Borneo ini mengucapkan banyak terima kasih atas penyelenggaraan yang dipelopori oleh Disbudporapar Kabupaten Banjar.

“Terima kasih banyak terutama kepada bapak Kabid Pemuda Syawli yang berinisiatif menyelenggarakan kegiatab Napak Tilas ini. Semoga, Disbudporapar Kabupaten Banjar dapat menggelar kegiatan serupa tahun depan,” tutur Minan. (RHS/RDM/RH)

Festival Sepak Bola U12 Tahun 2022 Diharapkan Menjaring Atlet-Atlet Muda

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menggelar Festival sepak bola U12 tahun 2022. Festival sepak bola ini dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola dr. Murdjani Kota Banjarbaru pada Kamis (1/12), yang diikuti sebanyak 16 tim dari 8 Kabupaten-Kota se Kalimantan Selatan. Festival sepak bola dibuka langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dan dihadiri Wakil Walikota Banjarbaru Wartono, Kepala SKPD Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, serta penggiat olahraga dari Kabupaten/Kota.

Para peserta festival sepak bola U12 2022

Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyampaikan mengapresiasi kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan atas terselenggaranya festival ini. Momentum tersebut diharapkan dapat menjadi ajang adu bakat dan prestasi serta dapat menjaga kesehatan jasmani.

“Melalui festival ini kita jadikan sebagai media kesehatan jasmani untuk mendukung tujuan pembangunan nasional yakni kualitas sumber daya manusia (SDM) agar kedepannya memiliki generasi muda berkualitas, dan fisik yang sehat, ” ucap gubernur yang akrab disapa Paman Birin.

Harapannya, pemerintah Kabupaten-Kota diseluruh Provinsi Kalimantan selatan juga diharapkan, dapat melaksanakan festival sepak bola U12 di Kecamatan masing-masing. Karena dengan begitu, menurut Paman Birin ajang festival sepak bola akan memiliki tingkatan masing-masing, mulai dari piala Kecamatan, Piala Bupati dan Walikota, hingga Piala Gubernur Kalimantan selatan.

“Kami berharap festival ini akan dilaksanakan Bupati Walikota se Kalsel, nanti mungkin dari kecamatan-kecamatan baru nanti di Provinsi Kalsel,” ucap Paman Birin.

Ditambahkannta, melalui Festival Sepak bola U12 ini, hendaknya menjadi bagian sistem pembinaan untuk menjaring bibit- bibit atlet berbakat, sehingga dapat dibina dan benar-benar menjadi atelt sepak bola.

“Disiapkan sejak dini, sehingga dapat mengikuti festival sepak di tingkat Nasional nantinya,” tutup Paman Birin. (MRF/RDM/RH)

Blanko Menipis, Pemprov Kalsel Sarankan e KTP Digital Melalui Smartphone

BANJARBARU – Pemprov Kalsel sarankan warganya untuk mengakses Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital melalui smartphone. Hal itu menyusul blanko e KTP yang disebarkan di dinas Dukcapil kabupaten/kota mulai menipis.

Kepala Dinas Dukcapil dan KB Provinsi Kalsel, Zulkipli menyampaikan, saat ini memang ketersediaan blanko di wilayahnya mulai menipis. Bahkan beberapa dukcapil sementara harus meminta ke kabupaten lain yang stoknya masih ada.

“Kami mengupayakan saat ini agar ketersediaannya cukup. Tentu, langkah kongkritnya adalah sementara saling meminjamkan blangko ke dukcapil yang kebetulan stoknya habis. Nah, apabila blanko baru sudah datang maka akan diganti,” ujarnya, kepada Abdi Persada FM, Rabu (30/11) siang.

Terlebih saat ini Pemerintah Provinsi Kalsel masih menunggu kiriman blangko baru dari Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk pemenuhan stok bagi kabupaten/kota agar optimalisasi pelayanan masyarakat dapat berjalan lancar.

“Sampai saat ini, menurut informasi yang didapat dari pemerintah pusat bahwa pihaknya belum mencetak stok blangko baru,” beber Zulkipli.

Apabila terjadi kekosongan blangko, tutur dia, terpaksa dukcapil di kabupaten/kota harus mengeluarkan surat keterangan (suket) pengganti sementara KTP elektronik.

“Kemungkinan yang ada di kabupaten/kota bisa menggunakan suket apabila memang blankonya sudah dinyatakan habis,” jelasnya.

Akan tetapi, ia juga memberikan solusi bagi warga yang ingin mendapatkan e KTP yang secara mudah sudah dapat diakses melalui jaringan internet dalam bentuk aplikasi melalui smartphone.

“Kami mengharapkan agar masyarakat yang sudah bisa mengakses internet dapat memanfaatkan KTP Digital yang diunggah melalui aplikasi dan ini sangat mudah didapatkan,” ungkapnya.

Untuk mendapatkannya, terlebih dahulu harus mendatangi dukcapil sesuai domisili. Setelah itu petugas akan memberikan kode rahasia yang hanya diketahui oleh penggunanya saja.

“Ini berfungsi agar nantinya warga yang melakukan registrasi mudah mengakses. Karena dengan adanya KTP Digital tidak harus khawatir hilang karena bisa di akses ulang. Terlebih datang ke Dukcapil tinggal cetak,” tutup Zulkipli. (RHS/RDM/RH)

Tahun 2023, Prospek Ekonomi Kalimantan Selatan Tetap Terjaga

BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022 pada Rabu (30/11). PTBI diselenggarakan secara rutin setiap akhir tahun, dengan menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan.

Pertemuan tahun ini mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju”. Pertemuan yang digelar di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin ini, dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati/Walikota se Kalsel, pimpinan perbankan, akademisi, serta stakeholders lainnya.

Dalam sambutannya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Bimo Epyanto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kalsel pada Triwulan III 2022 tercatat sebesar 5,59 persen (yoy) dan secara keseluruhan tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kalsel diprakirakan akan berada pada rentang 4,80% – 5,20% (yoy) dengan semua sektor ekonomi memberikan kontribusi positif.

“Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi membawa konsekuensi terhadap inflasi. Inflasi Kalsel pada 2022 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan berada di atas rentang target 3% ± 1% terutama berasal dari supply shock sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat yang masih terjaga,” papar Bimo.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan, menyatukan gerak langkah untuk mengendalikan inflasi, salah satunya melalui program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Berbagai inisiatif yang dilakukan dalam payung GNPIP terbukti memberikan hasil positif terutama dalam mengantisipasi dampak dari penyesuaian harga BBM pada Triwulan III 2022.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan pengembangan UMKM, Bank Indonesia juga secara konsisten terus memperluas dan memperkuat program pengembangan UMKM melalui 3 (tiga) pilar yaitu (i) korporatisasi, (ii) peningkatan kapasitas, dan (iii) pembiayaan guna mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan adaptif.

Korporatisasi dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan perluasan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya untuk meningkatkan skala ekonomi. Sementara itu, peningkatan kapasitas UMKM dilakukan secara end-to-end dan difokuskan pada digitalisasi untuk mendorong peningkatan produksi, pengelolaan keuangan, dan perluasan akses pasar. Bank Indonesia turut mendorong ekspor produk UMKM dengan menerapkan push strategy dan pull strategy.

“Push strategy dilakukan melalui kurasi serta fasilitasi peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada UMKM untuk pemenuhan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk. Sementara itu, pull strategy dilakukan dengan mendorong keikutsertaan UMKM pada berbagai event promosi perdagangan dan pameran serta fasilitasi business matching dengan potential buyers”, tambahnya.

Terkait hal tersebut, sinergi kebijakan yang kuat telah dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemprov Kalsel bersama Kementerian dan Lembaga terkait dalam penyelenggaraan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) Kalimantan Selatan di Banjarmasin dan Program Akselerasi UMKM Berorientasi Ekspor (PAMOR) Borneo 2022 di Jakarta dan Jepang. GBBI diikuti oleh lebih dari 600 UMKM peserta expo dengan nilai transaksi lebih dari Rp600 juta baik secara offline maupun online. Sementara itu, nilai transaksi yang dihasilkan dari kegiatan Pamor Borneo baik di Jakarta dan Jepang mencapai Rp8,14 miliar.

Bimo juga menyampaikan, bahwa Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah terus berupaya mendukung pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di wilayah Kalimantan Selatan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini didukung dengan penerbitan 14 SK Kepala Daerah mengenai TP2DD di tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten se-Kalimantan Selatan.

“Berdasarkan rata-rata keseluruhan, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) di wilayah Kalimantan Selatan pada Semester I 2022 mencapai 76,9 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Semester II 2021 sebesar 71,7 persen. Peningkatan tersebut didorong implementasi kanal pembayaran digital pada transaksi Pemerintah Daerah khususnya penerimaan daerah yang telah memanfaatkan pembayaran QRIS, e-commerce, EDC, serta kanal pembayaran lainnya guna mendukung kemudahan masyarakat dalam bertansaksi dan meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung transparansi transaksi keuangan sehingga pendapatan daerah akan lebih optimal,” ujar Bimo.

Untuk memfasilitasi dan mempermudah transaksi ekonomi, Bank Indonesia mengembangkan berbagai payment channel yang disesuaikan dengan kebutuhan mayarakat. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah pengembangan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). Perkembangan merchant onboarding QRIS di Kalsel sepanjang tahun 2022 meningkat signifikan dan menjadi pencapaian QRIS terbanyak di wilayah Kalimantan.

Sampai dengan awal November 2022, merchant QRIS di Kalsel telah mencapai 254 ribu unit, tumbuh secara tahunan sebesar 46,5 persen (ytd). Pengembangan QRIS tersebut juga berkorelasi dengan kebijakan Bank Indonesia terkait pengembangan UMKM.

“Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pasca Pandemi COVID-19, perlu diwaspadai berbagai tantangan yang perlu diantisipasi pada tahun 2023. Pertama, potensi peningkatan tekanan inflasi yang tidak saja muncul dari kesenjangan antara sisi penawaran dan permintaan domestik, namun juga berasal dari dinamika global antara lain ketegangan geopolik yang terus berlanjut sehingga mengganggu mata rantai pasok perdagangan global; Kedua, kenaikan suku bunga yang agresif dari negara-negara maju akan berdampak terhadap pasar keuangan, terutama emerging markets, akibat gelombang outflow dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia; Ketiga, potensi perlambatan ekonomi global akibat menurunnya permintaan dari negara tujuan ekspor yang mengakibatkan keterbatasan pasokan pada gelombang berikutnya; Keempat, fenomena strong dollar imbas dari kenaikan suku bunga The Fed akan memberi tekanan bagi Rupiah; dan Kelima, menurunnya persepsi investor ditengah ketidakpastian kondisi global”, tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mendukung dan mempromosikan berbagai peluang investasi dan hilirisasi demi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang berkelanjutan. Selain itu, Pemprov Kalsel perlu mendorong pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan, khususnya bahan pangan, dengan memperhatikan karakteristik produktivitas di setiap Kab/Kota di Kalimantan Selatan serta implementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD).

PTBI 2022 merupakan refleksi jalinan kerjasama antara Bank Indonesia dan seluruh stakeholders dalam upaya mewujudkan stabilitas makroekonomi, serta memfasilitasi akselerasi pertumbuhan ekonomi secara sehat dan berkesinambungan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terus berkontribusi nyata melalui kolaborasi, sinergi dan inovasi untuk terus membangun perekonomian Kalimantan Selatan. (HumasBIKalsel-RIW/RDM/RH)

BAPEMPERDA DPRD BANJARMASIN, DUKUNG FINALISASI RAPERDA

BANJARMASIN – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin Darma Sri Handayani, pada Rabu (30/11) mengatakan, saat ini masih ada beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang belum difinalisasi. PIhaknya tetap menjalin komunikasi dengan Ketua Pansus, agar segera menyelesaikan rancangan itu menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Kita upayakan tahun 2023 akan dibahas Raperda usulan baru,” katanya

Disampaikan Darma, hasil komunikasi dengan Ketua Pansus untuk Raperda Pajak Daerah, Pengembangan Ekonomi Kreatif, di bulan Desember ini akan finalisasi. Sedangkan untuk Raperda lain yang sudah selesai diantaranya Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Perumahan Kawasan Pemukiman, Penanggulangan Kemiskinan, Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

“Kami berharap setelah difinalisasi, kemudian menunggu hasil evaluasi, dan nanti akan diusulkan ke pimpinan untuk disahkan melalui rapat paripurna,” ucap politisi Golongan Karya DPRD Banjarmasin.

Lebih lanjut Darma menambahkan, pihaknya mengapresiasi bahwa pada pekan lalu sudah disahkan dua Perda. Yakni Perda Retribusi Penyelenggaraan Tenaga Kerja Asing dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Saat ini yang masih dilakukan pembahasan, adalah Raperda Perlindungan Lanjut Usia, Penanganan Wabah Penyakit Menular dan Penyelenggaraan Reklame.

“Fasilitasi Pesantren, Peningkatan Budaya Literasi, dan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga masih dibahas,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)

Pendataan Tenaga Non-ASN, Bagaimana Kelanjutannya ?

Banjarmasin – Pendataan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN), ternyata tidak otomatis membuat mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias kepada wartawan, usai melakukan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) terkait tindak lanjut pendataan tenaga non ASN, Senin (28/11).

“Pada prinsipnya Kemenpan RB sudah melakukan pendataan tenaga non ASN di daerah-daerah. Artinya bagi mereka yang didata itu bukan berarti otomatis diangkat PPPK. Jadi itu hanya pendataan untuk melihat sejauhmana dan seberapa banyak jumlah tenaga honorer secara nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Rachmah menjelaskan untuk perekrutan pegawai PPPK nantinya akan disesuaikan dengan keahlian dan kriteria yang ada di Kementerian.

Sementara, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengungkapkan, data tenaga non ASN untuk lingkup pemerintah provinsi Kalsel sebanyak 9.560 orang. Sedangkan data tenaga non ASN se Kalsel yang meliputi provinsi, kabupaten dan kota sekitar 38 ribu orang.

Mengenai kebijakan yang menyebutkan tidak ada lagi tenaga non ASN pada November 2023 mendatang, lanjut Galuh, dijelaskan pihak Kemenpan RB bahwa pemerintah pusat mengembalikan ke pemerintah daerah masing-masing untuk membuat kebijakan atau pengaturan selanjutnya.

Menurutnya persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama dimana perlu adanya pembahasan khusus untuk menghasilkan kebijakan yang tidak merugikan siapapun. Sebab pemerintah sangat membutuhkan tenaga honorer yang selama ini sudah bekerja mendukung tugas pemprov Kalsel.

“Mudah-mudahan ada langkah konkrit berikutnya yang menyamankan, tidak juga membebani Pemprov Kalsel tetapi ada sebuah pencerahan khususnya bagi tenaga non ASN di Kalsel,” harapnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syarifuddin dan Karmila. (NRH/RIW/APR)

Komisi II DPRD Kalsel Dorong Peningkatan PAD Melalui Retribusi Perairan

Banjarmasin – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong potensi pendapatan asli daerah (PAD) di Kalsel. Tidak terkecuali, salah satunya dari sektor perairan.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo mengatakan, hal tersebut yang mendasari pihaknya dengan didampingi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel bertandang ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, pada Senin (28/11).

“Kedatangan kita ke sini sebetulnya untuk belajar mengenai retrebusi, jadi kita saling berbagi agar kedepannya semoga pendapatan asli daerah kita dari retribusi kelautan bisa meningkat,” kata Imam kepada wartawan, Rabu (30/11).

Pada kesempatan itu, lanjut Imam, pihaknya juga belajar tentang kepariwisataan yang ada di Bali, terutama terkait upaya mengekplorasi budaya dan masyarakat setempat. Diharapkan dari sharing tersebut, pihaknya mendapatkan masukan untuk dapat meningkatkan sektor kepariwisataan di Banua.

“Kita sedang berusaha meningkatkan Geopark Meratus dan mengekplorasi budaya dan adat masyarakat Dayak yang berada di daerah pegunungan seluas 600 kilometer tersebut,” jelasnya.

Untuk diketahui, kedatangan rombongan dewan yang didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono diterima oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, I Made Sudarsana beserta jajarannya. (NRH/RIW/APR)