LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJAR – Sepanjang ruas jalan tembus Mataraman-Sungai Ulin bakal dipasangi Penerangan Jalan Umum (PJU) di tahun 2024. Ini menyusul keinginan warga Desa Sungai Arfat, Karang Intan, Kabupaten Banjar, yang khawatir apabila tindak kejahatan terjadi. Ditambah lagi rawannya kecelakaan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalsel, Muhammad Fitri Hernadi, mengungkapkan, pihaknya tengah menyusun alokasi anggaran agar jumlah pengadaan yang dibutuhkan sesuai.

“Untuk PJU Mataraman-Sungai Ulin kemungkinan kalau tidak ada halangan bisa pelaksanaannya pada akhir 2023 atau di awal 2024 karena masih ada kawasan yang jadi prioritas,” ujarnya kepada wartawan, belum lama tadi.

Ia menjelaskan, nantinya saat melakukan eksekusi di lapangan pemasangan PJU akan disesuaikan dengan hitungan 1 tiang berjarak 100 meter.

“Itu di luar dari jembatan ya. Meski total panjang jalannya 15,41 Kilometer namun kewenangannya itu masuk Dinas PUPR Kalsel,” bebernya.

Meski tak hapal berapa total anggaran yang dialokasikan, namun, pengadaan fasilitas PJU di sepanjang akses bebas hambatan (bypass) ini akan terealisasi paling lambat 2024.

“Sebenarnya sudah kami siapkan. Setidaknya selain PJU, rambu-rambu penunjuk jalan pun dipastikan juga siap beroperasi semua,” tutur Kadishub Provinsi Kalsel Muhammad Fitri Hernadi.

Sementara itu, Kades Sungai Arfat, Normarliansyah, mengungakapkan, dengan adanya perencanaan Dishub Provinsi Kalsel diharapkan pengadaan fasilitas PJU bisa terealisasi. Mengingat, warga sekitar ternyata sudah lama menikmati jalan ini tanpa bantuan fasilitas penerangan jalan.

“Penerangan lampu di sini sangat penting. Kalau setiap malam sangat gelap, kalau bisa segera dipasang,” harapnya.

Diketahui sebelumnya, usai meresmikan jalan tembus Mataraman-Sungai Ulin. Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, juga sudah menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel untuk segera menganggarkan fasilitas PJU. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Sepanjang 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) telah berhasil menertibkan 46 aktivitas penebangan dan tambang ilegal yang berada di kawasan hutan lindung. Temuan di kawasan hutan lindung tersebut merupakan hasil kegiatan operasi pembinaan tenaga pengamanan hutan yang dilakukan oleh Dishut Provinsi Kalsel, Tahura Sultan Adam dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Kalsel.

Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dishut Provinsi Kalsel Haris Setiawan, belum lama tadi. Disampaikan Haris di tahun 2022 aktivitas penebangan ilegal dan tambang ilegal tanpa izin menurun dikarenakan maraknya cuaca hujan sehingga pengoperasian aktivitas ilegal sulit dilakukan. Tidak seperti di tahun 2021 lalu, yang telah ditemukan sebanyak 60 aktivitas penebangan ilegal dan tambang ilegal di kawasan hutan.

“Dan tahun ini aktivitas ilegal tanpa izin sudah berkurang, karena pengawasan terus dilakukan di setiap Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),” ungkap Haris.

Haris melanjutkan pihaknya (Dishut Kalsel) bersama Polisi Kehutanan (Polhut) akan terus rutin melakukan pengawasan ketat dan patroli, serta mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar dapat menjaga kawasan hutan dan bisa ikut peduli dalam menjaga kelestarian kawasan hutan lindung sekaligus mencegah kegiatan ilegal.

“Kami memang memberikan teguran apabila ada aktivitas penebangan ilegal dan tambang ilegal,” tutup Haris. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Balai Latihan Kerja provinsi Kalimantan Selatan (BLK Kalsel) melaksanakan Lima tahapan pelatihan di tahun 2023 ini. Dua tahapan bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan tiga tahap akan bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kepala BLK Kalsel, Muhammad Yusfiansyah, mengatakan dalam rangka memberikan keterampilan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui pihaknya di tahun 2023 kembali membuka pelatihan berbasis kompetensi dengan 14 kejuruan. Dan membuka 37 paket pelatihan, yang mana 22 paket dari dana APBD dan 15 Paket dari dana APBN.

“Pada bulan Januari ini pendaftaran pelatihan sudah dibuka,” ungkap Yusfiansyah pada Kamis (5/1) sore tadi.

Yusfiansyah menambahkan pendaftaran pelatihan bisa dilakukan secara daring maupun luring atau langsung datang ke kantor BLK yang terletak di Sungai Ulin Kota Banjarbaru, dan akan dibuka hingga 1 bulan kedepan.

“Untuk kejuruan yang dibuka pada tahun ini yakni Administrasi Perkantoran, Teknik Akuntansi Junior, Computer Operator Assistant Desaom Grafis, Menjahit, Tata Kecantikan kulit & Rambut, Las SMAW 3G, Pemeliharaan Listrik Bangunan sederhana, Teknisi Instalasi tenaga, Teknik Perawatan AC Residential, Teknisi Embedded System (Elektronika), Operator Mesin Bubut, Service sepeda motor injeksi, Pemeliharaan berkala kendaraan ringan injeksi,” lanjut Yusfiansyah.

BLK Kalsel dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berdedikasi mencetak tenaga kerja yang siap terjun ke dalam dunia kerja. semua jurusan pelatihan akan diberikan pembelajaran dari dasar. Sehingga untuk calon peserta pelatihan tidak perlu khawatir dalam mengikuti pembelajaran jurusan kelas pelatihan. Selain itu, bagi calon peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan tanda bukti kelulusan dari BLK yang berguna untuk meyakinkan perusahaan yang akan dilamarnya dan diberikan secara gratis.

“Komitmen tersebut merupakan dedikasi pemerintah Provinsi kalsel kepada Masyarakat Banua, untuk dapat menciptakan para alumni BLK yang memiliki pengalaman, keterampilan, serta pengetahuan kerja untuk mengembangkan diri dalam dunia industri, maupun usaha wiraswasta secara mandiri,” lanjutnya.

Ditambahkan Yusfiansyah, Bagi Masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan di BLK Kalsel bisa mendaftarkan diri mereka melalui website bit.ly/BLKProvKalsel2023 atau bisa datang langsung ke kantor BLK yang di Sungai Ulin Kota Banjarbaru. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat) Banjarbaru berhasil meraup pendapatan sebesar Rp198 Miliar pada 2022. Angka ini merupakan nilai penerimaan terbesar di Kota Idaman setelah di tahun sebelumnya hanya bisa merealisasikan Rp163 miliar.

Kepala UPPD Samsat Banjarbaru, Pengayom Bayu Ajie, melalui Kasi Pelayanan PKB dan BBNKB, Andri Iskandar, mengaku bahwa penerimaan tersebut mengalami pergerakan yang sangat positif apalagi setelah wabah melandainya COVID-19.

“Ada selisih keuntungan yang cukup siginfikan dibandingkan 2021 lalu yaitu sebesar Rp35 miliar atau dipersentasekan menjadi 109 persen,” ungkapnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (5/1).

Ditambah lagi, adanya keringanan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor juga menjadikan nilai lebih dalam merealisasikan pendapatan kas daerah khususnya Banjarbaru yang kini resmi menjadi Ibu Kota Provinsi.

“Ini juga cukup berdampak karena masyarakat luar sudah mulai banyak yang berpindah ke Banjarbaru untuk melakukan balik nama (BBN-KB). Kalau secara persentasenya keseluruhannya berada diangka 106 persen atau Rp85 miliar lebih padahal targetnya hanya sekitar Rp80 miliar,” beber Andri.

Dijelaskannya lagi, saat ini animo masyarakat terhadap pembayaran juga mulai mengalami kenaikan secara signifikan. Tentu, ini juga menjadikan Banjarbaru sebagai lahan yang berpotensi besar terhadap pendapatan daerah melalui sektor penerimaan kendaraan bermotor.

“Kalau dilihat tahun 2022, PKB juga berhasil melampui target yakni sebesar Rp107 miliar lebih. Sedangkan targetnya hanya Rp100 miliar,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BATOLA – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin mengingatkan, saat ini bangsa Indonesia sedang dihadapkan dengan ancaman resesi ekonomi dan krisis pangan, pada tahun 2023 ini.

Paman Birin menyebut, gejala-gejalanya sudah mulai dirasakan menjelang akhir tahun 2022, antara lain kenaikan beberapa komoditas produk pangan yang cukup tinggi, seperti kenaikan harga beras Siam dan sejenisnya, yang berasal dari daerah.

Karenanya, Ia meminta semua daerah di Kalsel, termasuk Kabupaten Barito Kuala yang merupakan salah satu lumbung pangan andalan, agar siap siaga dalam mengatasi persoalan ini.

“Kita harus mengoptimalkan segala potensi di daerah kita untuk menggerakkan perekonomian dan memelihara kecukupan pangan. Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah lumbung pangan Kalsel, hendaknya
bisa memanfaatkan momentum ini untuk menggerakkan masyarakat agar lebih produktif lagi dalam mengelola sektor pangan,” ujar Paman Birin, saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Batola ke-63 pada Kamis (5/1).

Selanjutnya Paman Birin mengatakan, dalam perjalanannya, suka dan duka, pahit dan manis, peluang dan tantangan, tentu saja mewarnai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Barito Kuala.

Namun dinamika apapun yang terjadi ujar Paman Birin, jajaran pemerintahan dan seluruh komponen masyarakatnya, hendaknya selalu kompak dan bergandengan tangan untuk menghadapinya.

“Saya berharap, pemerintah daerah di Kabupaten Barito Kuala, bisa secara nyata hadir di tengah masyarakat petani dalam bentuk program-program, inovasi-inovasi pertanian, serta cara apapun yang mampu mendorong swasembada pangan. Ayo kita gelorakan semangat membangun, demi mewujudkan Barito Kuala BISA (Berdaya saing, Inspiratif, Sportif dan Amanah). Mari kita
bulatkan tekad untuk terus Bergerak maju dalam membangun daerah berkelanjutan,” tutupnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Batola, Mujiyat menyebutkan, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Barito Kuala semakin merasakan nikmatnya hasil-hasil pembangunan yang merupakan buah dari kerja keras masyarakat bersama pemerintah.

Hal ini membuktikan bahwa harmonisasi hubungan baik pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan telah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dukungan dari segenap masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penyemangat dan motivasi dalam melaksanakan amanah.

“Saya akan terus berupaya untuk mewujudkan serta senantiasa memfasilitasi keinginan masyarakat agar masyarakat semakin makmur dan sejahtera,” ujarnya.

Peringatan hari jadi ditutup dengan tausiah oleh KH Wildan Salman yang mengajak semua pihak, agar tidak lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Realisasi pendapatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Regional Banjarbakula tahun 2022 mencapai Rp2,36 miliar.

Kepala TPAS Regional Banjarbakula, Sarwani, mengatakan hampir seluruh pendapatan berasal dari tarif pembuangan sampah yang diterapkan sejak awal tahun 2022 lalu terhadap 5 kabupaten/kota yang tergabung dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Banjarbakula, yakni Kota Banjarbaru dan Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut serta Barito Kuala.

“Khusus Kota Banjarbaru kita pasang tarif 40 ribu Rupiah, sedangkan yang lainnya kita kenakan tarif 65 ribu Rupiah pertonnya,” ungkapnya, Kamis (5/1).

Dijelaskannya, dari 5 wilayah tersebut, Kota Banjarbaru menjadi penyumbang pendapatan terbesar dengan total kiriman sampah mencapai 24 ribu ton atau senilai Rp 972 juta.

“Yang paling rendah yakni Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah kiriman 719 ton, sekitar 46 juta Rupiah,” bebernya.

Kurangnya kiriman sampah dari beberapa wilayah, diakuinya, disebabkan oleh beberapa faktor. Terutama di bidang operasional, seperti jumlah armada pengangkut yang belum mencukupi hingga kenaikan BBM yang tidak terduga.

“Mungkin karena Pemda setempat belum mengaggarkan di tahun 2022 lalu, kiriman sampah ke tempat kami meningkatnya sejak 3 bulan menjelang tutup tahun kemarin,” ujarnya.

Minimnya pengiriman tentu akan berdampak pada menurunnya pendapatan TPAS Regional Banjarbakula.

Menyiasati hal itu, Sarwani menyebut, pihaknya akan memberikan kelonggaran kepada 5 kabupaten/kota KSP Banjarbakula, dengan mempersilakan pembayaran iuran paling lambat bulan Maret 2023.

“Jadi dari Januari ini, kita persilakan mereka untuk mengirimkan sampahnya dulu, nanti baru diakumulasikan dan pembayarannya paling lambat kita minta bulan Maret,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, TPAS Regional Banjarbakula juga akan meningkatkan sarana dan prasarana agar target PAD Tahun 2023 dapat tercapai.

“Kita juga akan menambah jam operasional mulai dari jam 7 pagi hingga 5 sore, agar tidak hanya pendapatan yang meningkat, tetapi sampah di tempat kita ini juga benar-benar terkelola dengan baik,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan terus gencar sosialisasi aplikasi pengaduan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (LAPOR! Paman) di tahun 2023 ini. Berbagai pendekatan terhadap masyarakat telah dilakukan Kominfo Kalsel untuk mensosialisasikan aplikasi LAPOR! Paman di tahun 2022 yang lalu, yakni salah satu nya kegiatan dengan menyusur sungai untuk mengedukasi penduduk pinggiran sungai tentang penggunaan aplikasi, serta menggandeng aktivis masyarakat banua.

Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhammad Muslim pada Rabu (4/1) sore menyampaikan, 2023 ini sosialisasi akan dilaksanakan pada sektor yang belum dilaksanakan pada tahun 2022 lalu, seperti pada kelompok – kelompok Difabel (berkebutuhan khusus).

“Kita lebih banyak mensosialisasikan agar peranan Masyarakat di Banua Kalsel semakin meningkat untuk memberikan aspirasi, opini, dan tentu memberikan saran-saran terbaik,” ungkap Muslim.

Menurut Muslim, dengan adanya masukan dan saran dari masyarakat terhadap pembangunan – pembangunan Pemerintah Provinsi Kalsel, maka Masyarakat berperan penting dan terlibat dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Masyarakat juga dapat memberikan kritik dan saran, terkait perbaikan – perbaikan terhadap pembangunan yang dilakukan,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)