LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Mengawali kegiatan di tahun 2023, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi (PLDPI), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel menggelar, Bimbingan Teknis tentang Optimalisasi Penanganan Hambatan Motorik Serta Peranan Pendidik dalam Menangani Masa Pubertas Anak Disabilitas Tahun 2023.

Kepada Abdi Persada FM, disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, melalui Kepala UPTD PLDPI Disdikbud Kalsel, Sri Mawarni, pada Senin (22/5) sore, tujuan Bimbingan Teknis ini, diantaranya memberikan pemahaman kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, tentang Anak Berkebutuhan Khusus, membangun Supporting System pada Orang Tua dengan Anak Berkebutuhan Khusus, memahami Deteksi Dini Gangguan Motorik, selanjutnya memahami Skrining dan Pemeriksaan Dasar pada Anak Berkebutuhan Khusus.

“Dengan adanya Bimtek ini, dapat tercipta manajemen pendidikan khusus yang baik, sistem dan metode pembelajaran untuk mudah dipahami,” ucapnya

Disampaikan Mawar, Bimbingan Teknis ini, menghadirkan narasumber yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Muhammadun, Kepala UPTD PLDPI Disdikbud Kalsel, Sri Mawarni, Kepala Seksi Intervensi Terpadu UPTD PLDPI Disdikbud Kalsel, Slamet Riadi, Ahli Fisioterapi Klinik Yayasan Pembinaan Anak Cacat Surakarta Jawa Tengah, Ahli Dokter Tumbuh Kembang Klinik Happy Kids Banjarmasin, Ahli Dokter Spesialis Saraf dan Ahli Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ULM Banjarmasin. Terkait peserta ada sebanyak 41 orang, yaitu 26 orang dari UPTD PLDPI Disdikbud Kalsel, terdiri 3 orang perwakilan tenaga ahli bidang Fisioterapi, Terapi Wicara dan Ahli Gizi, serta 23 orang dari seksi Intervensi Terpadu.

“Bagi peserta 15 orang perwakilan tenaga pendidik di sekolah, yaitu dari Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Kota Banjarbaru dan Banjarmasin, yang berhubungan langsung dengan anak yang mendapatkan layanan Intervensi Terpadu,” jelasnya

Sementara itu, salah satu Narasumber dari
Ahli Fisioterapi Klinik Yayasan Pembinaan Anak Cacat Surakarta Jawa Tengah, Nugraheni Agustyaningsih menyampaikan, untuk kegiatan Bimbingan Teknis ini, ada beberapa materi yaitu tentang Skrining dan Pemeriksaan Dasar pada Anak Berkebutuhan Khusus, kemudian klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus dan Optimalisasi Program Terapi pada Anak Berkebutuhan Khusus.

“Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan diimplementasikan, untuk meningkatkan kinerja ditempat kerjanya masing-masing,” tutupnya

Untuk diketahui, Bimbingan Teknis ini, dibuka secara resmi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, diwakili Kepala UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi (PLDPI) Disdikbud Kalsel, Sri Mawarni. Kegiatan digelar selama tiga hari, pada tanggal 22-24 Mei 2023, bertempat di salah satu hotel Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima pendaftaran Bakal Calon Bawaslu Kabupaten/Kota Periode Masa Jabatan Tahun 2023-2028.

Sekretaris Bawaslu Kalsel, T Dahsya Kusuma Bangsa mengatakan tim seleksi Bakal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Kalsel itu terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu Provinsi Kalsel Wilayah I (Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Tanah Laut, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru) yang diketuai Muhammad Fauzi.

Untuk Provinsi Kalsel Wilayah II (Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan Kota Banjarmasin) yang diketuai Variana Pura Damayanti.

“Dan Provinsi Kalsel Wilayah III meliputi Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong diketuai Abrani Sulaiman,” katanya dalam konferensi pers di salah satu hotel di Banjarmasin, Senin (22/5) siang.

Sementara itu, Ketua Tim Seleksi Kalsel Wilayah I, Muhammad Fauzi menjelaskan pelaksanaan tahapan seleksi saat ini telah memasuki tahapan sosialisasi dan pengumuman pendaftaran yaitu 22 sampai 27 Mei 2023.

Selanjutnya tahapan pendaftaran dan penerimaan berkas selama tujuh hari kerja yaitu 29 Mei sampai 7 Juni 2023. Kemudian tahapan perbaikan berkas persyaratan selama tiga hari kalender yaitu 8 sampai 10 Juni 2023. Serta pengumuman masa perpanjangan dan perpanjangan masa pendaftaran dari 12 sampai 15 Juni 2023.

“Perpanjangan pendaftaran selama tiga hari ini meliputi hal-hal yang kurang dari apa-apa yang sesuai ketentuan. Misalnya kuota perempuan kurang dari 30 persen maka akan dibuka kembali pendaftaran untuk memenuhi kuota yang ada,” terangnya.

Setelah itu, lanjut Fauzi, baru nanti akan dilakukan verifikasi untuk menentukan pendaftar yang layak diterima sebagai pelamar bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian dilakukan tahapan-tahapan selanjutnya seperti tes dan sebagainya.

Untuk persyaratan selengkapnya diumumkan secara resmi di laman pengumuman pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada situs atau website resmi dan media sosial Bawaslu Kalsel.

Fauzi mengimbau kepada semua komponen masyarakat yang memenuhi syarat untuk bisa mendaftar sebagai bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Kalsel. Mengingat hal ini merupakan satu kehormatan menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk bersama-sama menjamin terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil.

“Karena Pemilu yang jujur dan adil lah yang bisa membawa kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia,” tambahnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Mobil Samsat Keliling (Samkel) milik UPPD Banjarmasin II yang belum sempat dibayarkan kini telah dilunasi. Hal itu pun dibuktikan dengan dikeluarkannya notis pembayaran pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil, melalui Kabid Pengelolaan Pajak Daerah, Riandy Hidayat, langsung menanggapi kejadian tersebut dan merespon atas ketidaktahuan dari aset yang sempat menunggak itu.

“Setelah kami telusuri itu bukan plat dari Banjarbaru melainkan dari Banjarmasin II. Menunggaknya itu 1 tahun 3 bulan. Sudah kami tindaklanjuti dan dari Kepala UPPD Banjarmasin II juga mengabarkan pajaknya sudah dilunasi,” ungkap kepada Abdi Persada FM, di ruang kerjanya, baru-baru tadi.

Ia turut menghimbau agar seluruh UPPD dapat memerhatikan hal ini. Mengingat, membayar pajak tidak hanya diwajibkan kepada masyarakat saja melainkan juga ada dari pemda sendiri.

“Nah, ini perlu diingat untuk seluruh unit pendapatan agar turut memerhatikan asetnya tak hanya Samkel, motor antar jemput juga. Dicek, agar tidak terjadi keterlambatan atas pembayaran pajak. Kita ketahui, meskipun aset milik pemda, Samkel tetap ikut berkontribusi terhadap pajak daerah,” tutur mantan Kepala UPPD Samsat Rantau ini.

Atas perhatian serta partisipasi dari masyarakat yang juga sekaligus sebagai wajib pajak, tentu dirinya sangat berterima kasih dalam keikutsertaanya untuk turut ikut mengingatkan bahwa pajak juga menjadi bagian dari tanggungjawab bersama.

“Kami turut mengapresiasi atas kerjasama dari masyarakat yang telah mengingatkan ketaatannya membayar pajak untuk daerah. Sekali lagi dari kami ucapkan terima kasih banyak,” ucapnya.

Sebagai tindaklanjut, dibeberkannya, pihak Bapenda akan melakukan proses balik nama yang terlebih dahulu harus dilakukan penyelesaian dengan Pemerintah (Pemkot) Kota Banjarmasin.

“Rencananya memang mau dilakukan balik nama. Saat ini sedang diurus di BPKPAD Kota Banjarmasin. Kami juga masih menunggu kepastian. Supaya nanti kami lebih protek lagi terhadap aset ini mending dilakukan proses peralihan,” bebernya.

Diketahui saat ini, aset yang merupakan hibah dari pemda setempat pemberkasannya masih dalam tahap peralihan. Sehingga, perlu waktu panjang untuk perpindahan nopol madya ke provinsi.

“Dari hasil informasi yang kami dapatkan, saat ini masih berproses. Karena kelengkapan pemberkasannya masih ada pada Pemkot Banjarmasin. Setelah, dinyatakan lengkap baru bisa dilakukan balik nama,” paparnya.

Kendati begitu, dirinya memastikan tanggungan aset Samkel dikelola sepenuhnya oleh Bapenda Kalsel melalui UPPD Samsat Banjarmasin II.

“Jelas, seluruhnya tetap menjadi tanggungjawab kami dari Pemprov Kalsel,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Terhitung mulai hari ini, Senin (22/5) layanan kantor cabang utama Bank Kalsel pindah ke lantai dua kantor pusat Bank Kalsel. Kondisi ini dikarenakan adanya renovasi kantor cabang utama, hingga tiga atau empat bulan mendatang.

Kepala Cabang Utama Bank Kalsel, Firmansyah menjelaskan, selama renovasi berlangsung, layanan dipindahkan ke lantai 2.

‘Jadi nasabah yang ingin melakukan layanan perbaikan atau keperluan terkait layanan Bank Kalsel bisa langsung naik ke lantai dua,” ucapnya.

Firmansyah menambahkan, renovasi dilakukan untuk peningkatan pelayanan Bank Kalsel kepada nasabahnya. Selain itu Firmansyah juga memastikan, meski pindah ke lantai dua, namun semua layanan perbankan akan tetap dilayani dengan sepenuh hati.

“Hanya pindah tempat sementara saja dan semua layanan perbankan tetap bisa kami layani seperti biasa”, tutupnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel melaksanakan apel Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-115 di halaman Kantor Diskominfo Provinsi Kalsel pada senin (22/5). Apel yang dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel Muhammad Muslim ini, diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan tenaga kontrak lingkup Diskominfo Provinsi Kalsel.

Usai pelaksanaan Apel, Muhammad Muslim menyampaikan, agar momentum peringatan Harkitnas ini dapat menjadi motivasi dan semangat menumbuhkan kepercayaan diri dalam menjalankan program pengawalan digitalisasi menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Manfaat momentum Harkitnas untuk memantapkan infrastruktur, terutama pengoptimalan jaringan intranet untuk menyambungkan (jaringan) lintas SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Kedepannya juga lintas kabupaten-kota,” ucap Muslim.

Dilanjutkan Muslim, pembangunan infrastruktur ini harus dimantapkan dalam rangka menjamin kelancaran lalu lintas pengiriman data yang berkaitan dengan aplikasi dan sistem informasi lainnya. Termasuk diantaranya agar sistem jaringan kita, khususnya di kabupaten-kota terutama di Daerah yang masih blank spot bisa segera tertuntaskan.

“Untuk itu kami harapkan, sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten-kota terjalin dengan baik,” tutup Muslim. (MRF/RDM/RH)

YOGYAKARTA – Urang Banjar yang tergabung dalam Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) dan Mahasiswa Kalimantan Selatan di Yogyakarta, melangsungkan halal bihalal dengan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin disalah satu hotel berbintang pada Sabtu (20/5) malam.

Kesenian Banjar Sinoman Hadrah menyambut kedatangan Paman Birin yang menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat KKB se- Dunia ini, bersama Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, ulama Kalsel KH Ahmad Supian Al-Banjari sebagai pengisi tausiah, dan qariah juara antar bangsa asal Kalsel, Hj Ramadhan Najwa, yang melantunkan ayat suci Al-Qur’an di awal acara.

Bubuhan Banjar yang baru maupun sudah turun temurun berdiam di Yogyakarta ini, nampak gembira dan bangga bisa bertemu langsung dengan Paman Birin, gubernur dua periode.

Apalagi, Paman Birin datang tidak datang tangan kosong. Melainkan membawakan oleh-oleh wadai khas Banjar, bingka dengan beragam rasa dan kue Lam Bakar dari Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, disuguhkan untuk disantap bersama.

Dengan diiringi alunan musik panting, suasana keakraban ini pun membuat warga perantauan di Yogyakarta terasa pulang kampung ke Banua.

Tidak kalah menambah nuansa daerah dalam pertemuan, Paman Birin mengenalkan beberapa baju kaos dengan tulisan “Kalsel Babussalam” dan kain sasirangan untuk diperkenalkan kepada bubuhan Banjar di Yogyakarta itu.

“Silaturahmi ini tentunya akan banyak hal yang dapat dipetik dan membawa manfaat”, ujar Paman Birin.

Kemudian, berbagai masukan informasi dari bubuhan Banjar yang ada di Yogyakarta sangat diharapkan demi terwujudnya kesuksesan berbagai pembangunan di Banua.

Paman Birin yakin, bubuhan Banjar yang menetap di Yogyakarta dan telah berkiprah dalam pelaksanaan pembangunan di DI Yogyakarta, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa.

“Terlebih sekarang dan ke depan Provinsi Kalsel bersiap-siap untuk menjadi daerah penyangga dan daerah pendukung IKN Nusantara di Kalimantan Timur”, sebutnya.

Menjaga hubungan baik dan terus bekerja sama antar daerah yaitu antara pemerintah Provinsi Kalsel dengan Yogyakarta, adalah salah satu simbol hubungan erat antara Yogyakarta dengan masyarakat Banjar.

Salah satu contoh hubungan baik ini, terbangunnya Masjid Quwatul Islam di tengah kota Yogyakarta.

“Sinergitas ini saya diharapkan terus terjalin erat dan dapat saling memberi manfaat”, tambahnya.

Berdirinya Masjid Quatul Islam juga tidak lepas dari peran Pemprov Yogyakarta yang menghibahkan tanah tempat masjid dibangun.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya sangat mengucapkan terima kasih dan merasa bangga terhadap pemerintah provinsi Yogyakarta,” ucap Paman Birin.

Lebih lanjut dikatakan, saat ini Bubuhan Banjar tidak saja tersebar di kawasan Nusantara, namun di sejumlah negara seperti Arab Saudi, Mesir, Malaysia dan negara lainnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Panitia Halal Bihalal Warga Kalsel, Alfian Noor Sofyan dalam laporannya menyebutkan, halal bihalal ini dihadiri bubuhan Banjar dan mahasiswa Kalsel dari perwakilan asrama milik provinsi Kalsel dan kabupaten kota.

“Saat ini ada 17 asrama milik pemerintah provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Kota”, sebut Alfian.

Adapun kegiatan anggota KBB di Yogyakarta ujarnya, masih rutin dilakukan arisan, dan kegiatan keagamaan, tersebut masuk peringatan haul KH Ahmad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul setiap tahunnya.

“Kami sangat kangen dengan sampeyan (Paman Birin, red), mudahan-mudahan pian tetap bisa hadir,” ujarnya.

Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X diwakili Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi, Cahyo Hidayat mengajak semua pihak untuk menjadikan momentun ini untuk mempererat hubungan silaturahmi antar warga.

Acara dirangkai dengan pelantikan Pengurus Wilayah KBB Yogyakarta, dan penyerahan bantuan hibah keagamaan secara simbolis kepada Pengurus Masjid Quwwatul Islam senilai Rp100 juta.

Terkait perkumpulan bubuhan Banjar ini, KKB sebelumnya dinamai “Karukunan Kulawarga Banjar Yogya” atau KAKABAYO, yang dulunya didirikan Husaini Majedi pada tahun 1960-an.
Untuk mahasiswa Kalsel, khususnya Banjar di Yogyakarta, mereka membuat paguyuban mahasiswa yang dinamakan Persatuan Mahasiswa Kalimatan Selatan (PMKS), didirikan sejak 1999.

Mahasiswa asal kabupaten/kota di Kalsel juga membuat paguyubannya di sana seperti “Keluarga Mahasiswa Barito Kuala”, “Keluarga Mahasiswa Hulu Sungai Utara” atau KM HSU, “Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Tapin atau KPMT, “Keluarga Mahasiswa Hulu Sungai Tengah” atau KM HST, ‘Keluarga Mahasiswa Kabupaten Banjar Yogyakarta” atau KMKBY, “Ikatan Mahasiswa Tanah Bumbu” atau IKMA Tanbu, “Keluarga Mahasiswa Balangan” atau KM Balangan, “Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Banjarmasin” atau IKPM Banjarmasin, “Keluarga Mahasiswa Hulu Sungai Selatan” atau KM HSS, “Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Tabalong” atau HPMT, HMSKK Sa-Ijaan dari Kotabaru, dan “Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Banjarbaru” atau IPMABA.

Sementara, mahasiswa Kalsel di UGM juga membuat suatu paguyuban yang dinamakan “GAMA Kalsel”. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Selatan melaksanakan studi tiru ke Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Jumat (19/5).

Didampingi Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Heriansyah dan Kabid Kewaspadaan Nasional, Agus Prabowo dan Kesbangpol Banjarmasin, Tapin dan Hulu Sungai Tengah tersebut, studi tiru diterima Pj. Bupati Jepara, Edy Supriyanta dan Kaban Kesbangpol Jepara, Lukito Sudi Asmara yang juga Ketua FKPT Jepara dan Sekban FKPT Jepara, Teguh Budiawan.

Dalam sambutannya, Edy Supriyanta menjelaskan soal pembentukan FKPT Jepara yang baru dilantik Februari lalu oleh Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Boy Rafly Amar.
Kaban Kesbangpol Kalsel, Heriansyah mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Pj Bupati Jepara dalam kegiatan studi tiru tersebut.

Sementara itu, Ketua FKPT Kalsel, Aliansyah Mahadi menjelaskan tujuan studi tiru ke Jepara ini, ingin belajar bagaimana pembentukan FKPT Jepara yang salah satu dari dua FKPT yang dibentuk BNPT di kabupaten.
Selain itu, ingin membangun silaturahmi dan sharing informasi serta belajar mengapa Kabupaten Jepara bisa membentuk FKPT.

“Kami ingin mengadopsi FKPT Jeparan bisa diterapkan di Kabupaten/kota di Kalsel,” ujarnya.

Mengenai pembentukan FKPT Jepara, Pj Bupati menyerahkan kepada Kaban Kesbangpol Jepara, Lukito Sudi Asmara.

Diceritakan Lukito pembentukan FKPT Jepara berdasarkan Keputusan Kepala BNPT RI Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pengurus FKPT kabupaten Jepara masa bakti 2023 – 2025.

Tentu ujar Lukito ada tahapannya sebelum ada keputusan Kepala BNPT RI yakni kunjungan dan koordinasi ke BNPT RI setelah mendapatkan restu dari bupati dan dukungan dari tokoh masyarakat dan ormas. Kemudian dilanjutkan penyampaian proposal dan direspon BNPT  yang langsung melakukan kunjungan kerja ke Jepara dengan membentuk tim formatur pembentukan pengurus FKPT Kabupaten Jepara.

Namun terpenting pertimbangan dari BNPT  pembentukan FKPT Jepara yakni adanya fasilitas vital  yakni PLTU dan banyaknya pekerja asing di Jepara.
Termasuk Jepara tempat pembaiatan (pengangkatan) anggota pelaku terorisme. “Jepara aman, tapi kasus bom Bali dan aksi teror di daerah lain, selalu terkait dengan pembaiatan anggota terorisme di daerah ini,” paparnya. (PWI.Kalsel-RDM/RH)