BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut berkolaborasi dalam penyelarasan data kependudukan bagi pemilih pemula. Akselerasi ini pun merupakan hasil kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Dukcapil) Kalsel, Zulkifli, mengungkapkan, sebagai tindaklanjut dalam memberikan kelancaran untuk keperluan verifikasi data bagi pemilih pemula. Maka, Dinas Dukcapil Kalsel turut andil agar melakukan proses penyertaan hak menjelang pelaksanaan “Pesta Demokrasi” tahun 2024 supaya bisa berjalan lancar.
“Koordinasi ini dalam rangka untuk mengupdating terhadap data-data yang sudah kami miliki,” katanya kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.
Selain itu, Zulkifli mengungkapkan, program yang membersamai dengan KPU Kalsel itu ingin mengetahui lebih jauh data pendudukan yang masuk kategori aktif dan tidak aktif sebagai langkah mengentaskan data fiktif pemilih dalam PEMILU 2024.
“Ada yang biasanya orang sudah meninggal, terus juga ada naik dari umur 16 ke 17 ini akan terus kita data. Terlebih, ini menjadi perhatian kita,” ungkapnya.
Dalam hal ini, tutur Zulkifli, pihaknya turut rutin berkoordinasi dengan KPU Kalsel untuk pencocokkan data kependudukan yang akan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan dalam pemilihan legislatif hingga kepala daerah baik ditingkat Gubernur atau pun bupati/wali kota.
“Jangan sampai orangnya banyak tetapi tidak terdata. Ada pula orang yang sudah meninggal namun tercatat dan itu tidak kami inginkan,” pungkasnya. (RHS/NRH/RH)
BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan kegiatan Training of Trainer (ToT) Pembentukan Pandu Digital Sektor Pendidikan Provinsi Kalsel yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalsel, pada Senin (29/5).
Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Diskominfo Provinsi Kalsel bersama Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Provinsi Kalsel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam literasi digital dengan menjadi pendamping pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim menyampaikan, pihaknya berharap dengan terbentuknya RTIK Provinsi Kalsel dapat meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui pendampingan-pendampingan pemanfaatan TIK.
*Hal ini kenapa menjadi strategis, karena yang dihadirkan adalah para guru untuk pemanfaatan TIK. Karena sebenarnya ada beberapa sektor, namun akan difokuskan dahulu terhadap kepada para guru”, ungkapnya.
Muslim mengharapkan melalui para guru tersebut, mereka yang akan mengenalkan kepada para peserta didik serta masyarakat, sehingga akan semakin banyak yang akan terlibat dalam pandu digital.
“Kita menargetkan dapat sebanyak-banyaknya menggandeng para guru sebagai pandu digital”, jelasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pendidikan Kominfo RI, Bambang Tri Santoso menyampaikan, Pembentukan Pandu Digital Sektor Pendidikan dimulai sejak tahun 2019 yang lalu. Hingga di tahun 2023 ini, sudah sekitar 20.000 lebih para guru yang menjadi sebagai pandu digital yang tersebut di seluruh Nusantara.
“Nah tahun ini akan digalakkan lagi untuk meningkatkan pandu digital,” tutup Bambang. (MRF/NRH/RH)
MAKASSAR – Perkumpulan masyarakat Kalimantan Selatan atau Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) yang ada di Sulawesi Selatan (Sulsel), melaksanakan Halal Bihalal bersama Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor atau Paman Birin di Gedung Ball Room Seroja Wisma Kalla, Jalan Dr. Ratulangi No. 8 Makassar, pada Minggu (28/5).
Gubernur Sulsel (tengah) turut hadir pada halal bi halal KBB di Sulsel
Tarian Padduppa, yang merupakan tarian menyambut tamu khas Sulawesi Selatan, menyambut kedatangan orang nomor satu di Kalimantan Selatan yang didampingi istri Hj. Raudatul Jannah.
Kegiatan Halal Bihalal tersebut mengusung tema “Dengan Halal Bi Halal kita tingkatkan silaturahmi dan amalkan adat istiadat dan budi luhur budaya Banjar Bauntung dan Batuah” ini, turut dihadiri Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, Staf Khusus (Stafsus) Gubernur H. Achmad Maulana dan Taufik Arbain, serta KH. Ahmad Supian Al Banjari yang juga mengisi tausiyah dalam kegiatan tersebut.
Pada acara tersebut, juga tampak hadir Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, S.T, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dr. H. Aslam Patonangi, S.H., M.Si., Ketua Baznas Kota Makassar, H.M. Ashar Tamanggong, S.Ag, dan tokoh-tokoh Banjar yang ada di Sulawesi Selatan.
Gubernur Kalsel berfoto bersama KBB di Sulsel
Sebagai Ketua Dewan Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar se-dunia, Paman Birin berpesan dalam sambutannya, bahwa kegiatan halal bi halal tersebut menjadi momentum untuk saling melepas rindu dan mempererat tali silaturahmi bagi warga Banjar yang ada di Sulawesi Selatan.
“Alhamdulillah, ulun merasa senang dan bahagia berada di tengah-tengah bubuhan Banjar yang ada di Sulsel ini. Momentum ini memiliki makna dan manfaat yang besar dalam menyambung silaturahmi, mempererat rasa kebersamaan, persatuan dan senasib seperjuangan di tanah perantauan,” ucap Paman Birin dalam sambutannya.
Selanjutnya, Paman Birin berharap keberadaan KBB ini, dapat menjadi ruang kreasi dan ekspresi bagi bubuhan Banjar yang ada di Sulawesi Selatan, agar terus meningkatkan hubungan persaudaraan dan kepedulian antar sesama orang Banjar.
Bubuhan Banjar yang sudah hidup turun temurun di Sulawesi Selatan ini, tampak gembira dan bangga bisa bertatap langsung dengan orang nomor satu di Kalimantan Selatan tersebut.
Apalagi dalam acara halal bihalal tersebut Paman Birin membawa oleh-oleh wadai khas Banjar, yakni bingka dari Gambut, kaos dan kain Sasirangan khas Banjar.
Paman Birin mengatakan, kebiasaan masyarakat Banjar, selain memiliki adat yang tinggi dalam menyambut tamu, juga selalu memiliki kebiasaan yang baik ketika bertamu, salah satunya membawa oleh-oleh.
Untuk itu, Paman Birin yakin, bubuhan Banjar yang ada di Sulawesi Selatan, juga ikut andil dalam pembangunan dan kemajuan Sulawesi Selatan, serta memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa dalam mendukung pembangunan yang ada di Banua.
Lebih-lebih, saat ini Provinsi Kalimantan Selatan tengah bersiap untuk menjadi daerah penyangga sekaligus pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Maka dari itu, Kalimantan Selatan sekarang memiliki tagline baru, yakni Kalsel Babussalam, yang artinya Kalimantan Selatan menjadi pintu keselamatan bagi siapa saja yang datang ke Banua,” ucap Paman.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya mengatakan, bahwa merasa gembira bisa hadir ditengah-tengah masyarakat Banjar. Ia sangat kagum dengan apa yang dilakukan Paman Birin sebagai Ketua Dewan Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar se-dunia yang hadir di berbagai daerah untuk menyambung silaturrahmi dengan bubuhan Banjar.
“Saya kagum dengan semangat beliau, sebab itu tidak mudah mengurus organisasi besar ini. Beliau hadir dengan Bubuhan Banjar demi masyarakat agar ingat kampung halamannya,” sebutnya.
Menurutnya, pemerintah Sulawesi Selatan akan terus menjalin silaturrahim dan komunikasi dengan bubuhan Banjar yang ada di Sulawesi Selatan untuk terus memantapkan program maupun kegiatannya.
“Saya sudah menyiapkan tempat di Lego-Lego untuk Bubuhan Banjar yang mau buka usaha khas Banjar, baik itu makanan atau pun yang lainnya di sana. Silahkan bikin usahanya, asal saya pesan, soto Banjar nya jangan sampai tidak ada” katanya diiringi tawa warga yang hadir dalam kesempatan tersebut.
Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Bubuhan Banjar Sulawesi Selatan H. Muhammad Had, SE, M.BA., mengatakan, bahwa masyarakat sangat antusias hadir dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, tidak sedikit yang datang jauh-jauh untuk ikut halal bi halal, salah satunya datang dari Kabupaten Luwu Timur yang bisa memakan waktu perjalanan hingga 12 jam menuju tempat acara.
“Mungkin kalau bubuhan Banjar hadir semua di tempat ini, bisa jadi tempat ini tidak muat. Ini yang hadir sekarang lebih dari seribu orang. Makanya kita usahakan di pertemuan KBB selanjutnya jauh lebih banyak” tambahnya. (Biroadpim-RIW/NRH/RH)
BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Yani Helmi atau yang akrab disapa Paman Yani menghadiri acara perpisahan siswa-siswai Sekolah Dasar Negeri (SDN) Surgi Mufti, yang berlokasi di halaman sekolah tersebut, Sabtu (27/5).
Dalam kemeriahan acara perpisahan itu, Paman Yani bersyukur karena siswa-siswi SDN Surgi Mufti lulus semua. Apalagi satu diantara para siswa tersebut adalah anaknya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel itu juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Sekolah dan guru-guru di SDN Surgi Mufti 1 yang sudah mendidik dan membimbing dengan baik dan penuh keikhlasan para siswa selama enam tahun dari kelas 1 – 6.
“Ini berkat jasa besar guru-guru yang tidak akan pernah kita lupakan karena merekalah mendidik generasi penerus bangsa dan calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang,” katanya.
Paman Yani juga berharap kepada para orang tua siswa yang telah lulus agar memfasilitasi anak-anak mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena ini merupakan bagian dari ikhtiar dalam menciptakan generasi muda pemimpin bangsa.
“Untuk para siswa yang lulus agar tetap semangat dalam menuntut ilmu demi masa depan mereka,” pesannya.
Hal senada juga disampaikan Kepala Sekolah SDN Surgi Mufti 1, Abdul Hadi. Ia berharap siswa yang lulus ini bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan menjadi lebih baik lagi dimasa depan serta ilmu yang didapat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Untuk siswa yang akan meninggalkan sekolah ini, jangan malas, teruskan belajar, lebih rajin dan lebih baik lagi dimasa mendatang,” harapnya.
Untuk diketahui, perpisahan siswa kelas 6 SDN Surgi Mufti 1 tersebut diawali dengan pembacaan Maulid Habsyi dan Khataman Al-Qur’an. Selain itu, juga diisi dengan penampilan para siswa, diantaranya tari kreasi Nusantara, pencak silat, pantomim dan kabaret. (NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menjadi salah satu kepala daerah yang menerima Piagam Penghargaan Anugerah Adinata Syariah tahun 2023.
Gubernur Kalsel (paling kanan) bersama penerima Anugerah Adinata Syariah berfoto bersama Menkeu (kerudung putih)
Pada acara yang diselenggarakan di Tower Bank Syariah Indonesia (BSI) Jakarta, Jum’at (26/5), Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini menerima langsung piagam penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Adapun penghargaan yang diterima Paman Birin adalah dari Kategori Kelembagaan Daerah yang difokuskan pada Pengembangan Ekonomi Syariah di Tingkat Daerah atau Provinsi
Acara penganugerahan ini dihadiri langsung Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Selain dihadiri para Gubernur/Wakil Gubernur atau yang mewakili menerima penghargaan, untuk Pemprov Kalsel tampak hadir juga Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Raudatul Jannah. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Biro Pemberitaan DPR RI, Kamis (25/5).
Kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan salah satu tugas Setwan Kalsel untuk memfasilitasi kegiatan wakil rakyat, diantaranya penyebarluasan informasi kegiatan di lingkungan DPRD Kalsel.
“Jadi kegiatan DPRD Kalsel perlu diinformasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat,” kata Sekwan Kalsel, Muhammad Jaini kepada wartawan, didampingi jajarannya.
Suasana Kaji Tiru Sekretariat DPRD Kalsel ke DPR RI
Dalam kegiatan yang melibatkan sejumlah anggota persroom wartawan Dewan, Setwan juga menjajaki keberadaan TV Parlemen dalam menyebarluaskan informasi kegiatan di lingkungan DPR RI.
“Keberadaan TV Parlemen dapat mengakomodir penyebarluasan informasi kegiatan DPR RI,” jelasnya.
Namun untuk membentuk televisi di lingkungan DPRD Kalsel, Jaini mengakui masih mempertimbangkan masalah itu, apakah dimungkinkan atau tidak.
“Karena ini menyangkut anggaran, sumber daya manusia dan peralatan pendukung lainnya,” tuturnya.
Jaini menambahkan, Setwan Kalsel rutin melakukan kaji banding untuk memperbaiki kinerja dalam menunjang kegiatan kedewanan, termasuk kehumasan.
“Kedepan, bagaimana kegiatan dewan dapat terinformasikan dengan baik, terutama kerja dewan, seperti di DPR RI,” tambahnya.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin menilai keberadaan media sangat penting dalam menyebarluasan kerja wakil rakyat di DPRD Kalsel.
“Media yang tergabung dalam persroom DPRD Kalsel perlu dirangkul agar kegiatan wakil rakyat dapat disampaikan secara luas,” katanya.
Apalagi anggota pressroom bukan nomenklatur dewan, namun semua kegiatan kedewanan dapat diinformasikan kepada masyarakat, salah satunya melalui anggota persroom.
Sedangkan Kepala Biro Pemberitaan Setjen DPR RI, Indra Fahlevi menerangkan bahwa terdapat tiga bagian dalam biro yang dipimpinnya yakni Bagian Televisi dan Radio Parlemen, Bagian Media Cetak dan Media Sosial, serta Bagian Penerbitan.
“Ketiga bagian itu meliputi berbagai medium pemberitaan dan publikasi mulai dari televisi, radio, media cetak, website hingga media sosial,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Indra, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI juga bekerja sama serta berkoordinasi atas aspek pemberitaan dengan media lainnya.
“Salah satunya menjalin kerja sama dengan pihak pressroom di DPR RI yang tergabung dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP, ” terangnya.
Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI pun memfasilitasi kartu identitas Pers untuk lingkungan komplek parlemen.
“Kegiatan kita pun cukup padat, bisa diperhatikan dengan rapat-rapat yang kami tayangkan secara live. Selain itu kami juga meliput kegiatan kedewanan lainnya, itu kami cover semua,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel mendapat kepercayaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) untuk melaksanakan ujian sertifikasi kompetensi pustakawan.
Suasana sertifikasi kompetensi pustakawan Di Dispersip Kalsel
Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie mengatakan, Provinsi Kalsel terpilih menjadi salah satu dari 10 provinsi di Indonesia yang ujian sertifikasi kompetensi perpustakaannya dibiayai oleh Perpusnas RI.
“Peserta yang ikut uji sertifikasi pustakawan ini berjumlah 65 orang, yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Kalsel,” katanya, Kamis (25/5).
Nurliani menuturkan, uji sertifikasi kompetensi pustakawan ini sangat penting untuk mengukur kemampuan dan keahlian dari pustakawan yang ada di Provinsi Kalsel sehingga bisa mendapatkan sertifikasi pustakawan, yang merupakan bentuk pengakuan keahlian perpustakaannya.
Dengan adanya pustakawan yang mempunyai sertifikasi, lanjut Nurliani, maka pengelolaan perpustakaan diharapkan lebih maksimal lagi sehingga perpustakaan semakin banyak dikunjungi oleh masyarakat.
“Perpustakaan yang semakin banyak dikunjungi oleh masyarakat merupakan salah satu indikasi minat baca semakin meningkat, dan itu yang diharapkan terjadi di perpustakaan-perpustakaan yang ada di kabupaten/kota se-Kalsel,” jelasnya.
Adapun pejabat dan staf dari Perpusnas RI yang hadir pada kegiatan tersebut yakni Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpusnas RI, Opong Sumiati, dan panitia pelaksana sertifikasi kompetensi pustakawan, Hendra Setiawan.
“Sertifikasi ini juga melibatkan Tim Asesor Perpusnas RI sebanyak 12 orang dan satu orang asesor dari Kalsel,” pungkasnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Gerakan pendampingan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, ke perusahaan untuk pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berbuah manis terhadap capaian realisasi investasi Kalsel.
Jika dipresentasekan, capaian investasi Kalsel pada triwulan 1 tahun 2023 sudah 33,45 persen dari target RPJMD sebesar Rp12,55 triliun. Jauh diatas target koletif pertriwulan 25 persen.
Kepala DPMPTSP Kalsel, Endri mengungkapkan, pendampingan yang mereka berikan berupa pemahaman bagi pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM melalui sistem yang sudah tersedia.
“Sekarang tingkat kepatuhannya tinggi, LKPM yang disampaikan juga riil. Sebelumnya ada pelaku usaha yang tidak menyampaikan sama sekali,” ujarnya, Kamis (25/5).
Endri menyampaikan, realisasi investasi Januari-Maret sebesar Rp4,19 triliun. Terdiri penanam modal dalam negeri (PMDN) Rp3,42 triliun dan penanam modal asing (PMA) Rp771,9 miliar.
Investasi PMDN terbesar berada di Kabupaten Tanahbumbu pada sektor pertambangan. Sementara investasi dari PMA paling besar di Kotabaru pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya.
“Pada triwulan 1 ini negara paling besar berinvestasi di Kalsel berasal dari Hongkong, RRT,” bebernya.
Dengan capaian yang cukup fantastis pada triwulan 1, Endri optomis target yang diberkan kepada pihaknya termasuk targer nasional sebesar Rp16,21 triliun bisa tercapai.
“Kita sudah merancang beberapa program agar target bisa tercapai. Promosi dengan berbagai cara juga terus kami gencarkan untuk menggaet calon investor,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)
BANJAR – Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel melakukan perancangan percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui kesinergian pengawasan kolaboratif atas kinerja program P3DN.
Suasana rangkaian peringatan HUT ke-40 Kantor Perwakilan BPKP Kalsel, di Tahura Sultan Adam, Jumat (26/5)
Diketahui, Presiden RI Joko Widodo, berharap 95 persen dari belanja modal daerah dipakai untuk produk dalam negeri.
Menurut Kepala Kantor Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M Harahap, kesiapan Kalsel masih belum cukup. Bahkan, dari target 5 juta produk usaha mikro kecil tayang di katalog elektronik (e-katalog) dengan transaksi Rp500 triliun, capaian Kalsel masih 4,6 juta produk tayang dengan total transaksi Rp46 triliun.
Kepala Kantor Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M Harahap (mic), saat memberikan sambutan dalam rangkaian peringatan HUT ke-40 Kantor Perwakilan BPKP Kalsel, di Tahura Sultan Adam, Jumat (26/5)
Di sisi lain diakuinya, banyak produk di e-katalog secara industri masih dari luar negeri.
“Nah dengan kita dorong seperti ini, mudah-mudahan industri dalam negeri termasuk UKM bisa berkembang,” ujarnya, saat menggelar rangkaian HUT ke-40 Kantor Perwakilan BPKP Kalsel, di Tahura Sultan Adam, Kabupaten Banjar, Jumat (26/5).
Dengan target hanya 40 persen tahun lalu, menurut Rudy, baik provinsi maupun kabupaten kota sudah cukup berat untuk mengejar.
Ditambah tahun 2022 lalu, penilaian dilakukan dari segi penerapan. Akibatnya pemberian penghargaan hanya diberikan kepada Kementrian PUPR dan DKI Jakarta.
“Nah sekarang kita mendorong harusnya yang dibangun itu adalah usaha. Yang diukur adalah kinerja P3DN di Pemda, Kementrian/Lembaga, Korporasi BUMD adalah usahanya,” tuturnya.
Sebab itu, menurut Rudy, harus ada ukuran-ukuran kinerja. Misalnya program pengembangan inkubasi lokal serta pendanaan terhadap daerah oleh Pemda.
“Jadi definisi seperti itu sebenarnya banyak dilakukan di Kalsel, tetapi tidak diukur waktu itu. Sehingga tidak terpilih menjadi salah satu yang juara,” bebernya.
Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar menyebut, Pemrpov Kalsel saat ini terus berusaha mencari pengusaha-pengusaha baru untuk meningkatkan produk dalam negeri.
Kemudian mengatur pembiayaannya, serta membuat produk yang dihasilkan tidak hanya diakui secara nasional tetapi juga internasional.
“Akhirnya kita berharap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ucapnya.
Roy menambahkan, pihaknya juga akan terus berkolaborasi bersama dengan BPKP dalam rangka pengawasan dan penampingan guna peningkatan P3DN. Termasuk bersama Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk meningkatkan SDM.
“Kemudian peningkatan kinerja dan sebagainya nanti akan kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar untuk pemenuhan target,” harapnya.
Pihak ULM pun mengaku sangat siap untuk berkolaborasi dengan Pemprov Kalsel dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi industri yang ada.
“Sebisa mungkin dapat meningkatkan daya saing termasuk untuk go internasional, dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian Kalsel,” ucap Rektor ULM, Prof. Ahmad. (SYA/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Seluruh perusahaan di Bumi Bersujud bakal kembali dikumpulkan. Hal ini dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pajak Air Permukaan (PAP).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan, setelah sebelumnya sempat melakukan pertemuan bersama jajaran perusahaan dan dibantu Bupati Tanbu Zairullah Azhar. Kini pihaknya mulai kembali melakukan lagi kegiatan serupa dalam upaya peningkatan PAP.
“Kami ingin kembali mengulang kesuksesan pada tahun 2022 lalu dengan mengumpulkan seluruh pengusaha dan perusahaan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu,” ujarnya kepada awak media, usai melakukan pertemuan dengan Sekdakab Tanah Bumbu, Ambo Sakka, Jumat (26/5) petang.
Alasan akan digelarnya kembali, beber legislatif yang akrab disapa Paman Yani itu, menyebutkan, bahwa penerimaan disektor Pajak Air Permukaan (PAP) cukup menggembirakan 2021 ke 2022 lalu.
“Alhamdulillah, di tahun itu PAP naik sebesar 95 persen dan ini hal yang sangat menggembirakan bagi kami,” ungkap dari Dapil VI Kalsel ini.
Dalam pertemuannya bersama Sekdakab Tanah Bumbu Ambo Sakka, ia berharap, kegiatan itu dapat kembali terselenggara. Bahkan, perusahaan industri dan perkebunan di daerah ini cukup banyak.
“Maka dari itu, kami mengajak seluruh perusahaan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan di Kalsel. Semoga dengan pertemuan ini menjadi kolaborasi yang baik,” jelasnya.
Menanggapi itu, Sekdakab Tanah Bumbu, Ambo Sakka, menuturkan, sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Paman Yani dalam rangka mengupayakan pendapatan PAP. Apalagi, Pemkab Tanbu juga ikut menerima hasil dari penerimaan pajak ini.
“Kami sangat mengapresiasi sekali tentu pajak yang dibayarkan itu untuk kemaslahan masyarakat. Tak lupa, kami juga sangat berterima kasih sekali kepada Paman Yani yang turut ikut berpartisipasi membangun kerjasama untuk upaya optimalisasi PAP khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu,” tuturnya.
Terlebih, dia mengungkapkan, Pemkab Tanbu siap mendukung penyelenggaraan ini sebagai bentuk apresiasi dalam merealisasikan target penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) tahun 2023.
“Dalam waktu singkat akan kami undang dan tentu akan diberi pengertian juga kepada perusahaan saat dilakukannya nanti pertemuan,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)
