LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel memfasilitasi ruang diskusi publik bersama Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) soal perlindungan dan pengelolaan lahan pertanian dengan cara dibakar berdasarkan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional di Kalsel.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalsel, Ariadi Noor, menyampaikan, dibukanya diskusi itu tentu diharapkan secara tak langsung mampu menumbuhkan solusi tepat ditengah permasalahan yang dialami masyarakat adat. Terlebih, soal isu pembakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Ini bagus sekali dilaksanakan, kita selaku dari Pemprov dan Gubernur menyambut baik adanya dialog tersebut. Berkenaan bagaimana solusi terbaik antara petani pengelola lahan yang diprakarsai oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel yang membawa delapan kabupaten,” ujarnya, usai mengikuti diskusi publik perlindungan dan pengelolaan lahan pertanian dengan cara dibakar berdasarkan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, di aula kantor Bappeda Provinsi Kalsel, Kamis (7/9) siang.

Ia berharap, dengan hadirnya sejumlah undangan baik pemerintah daerah (pemda), Polri dan TNI sekiranya dapat benar-benar mendapatkan kesepakatan untuk menanggulangi permasalahan yang ada termasuk mengantisipasi karhutla.

“Kita sedang menghadapi dua situasi cukup rumit ya. Satu sisi kita berhadapan dengan kondisi alam ekstrim yang mana lingkungan dengan kemarau panjang. Disisi lain, ada masyarakat yang ingin bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu kegiatan mereka dengan cara membakar lahan. Nah, ini kami fasilitasi dan berdiskusi agar mendapat solusi terbaik,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Perlindungan, Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Kehutanan Kalsel, Pantja Satata, turut menjunjung tinggi adanya kearifan lokal dari masyarakat adat termasuk kelestarian alamnya. Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2009 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentu mengakomodir hal itu.

“Nah, ini bisa menjadi solusi. Tinggal pelaksanan di lapangan saja lagi, hingga bagaimana pengawasannya apabila tidak maka juga berdampak buruk,” ungkapnya.

Namun demikian, ia mengatakan, apabila dilakukan secara benar dipastikan tak mudah menjalar kemana pun. Apalagi, kondisi geografis pegunungan Meratus adalah mineral. Artinya, mudah padam berbeda halnya dengan dataran rendah seperti lahan gambut.

“Yang penting adalah pengawasannya. Bahkan, sudah ada produk undang-undangnya dari pusat yang mengatur itu,” papar Panjta.

Dilokasi yang sama, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel, Rubi, menyampaikan, dengan adanya diskusi ini setidaknya masyarakat adat yang berkenan hadir dari delapan kabupaten di Kalimantan Selatan mengerti dan teredukasi. Sehingga, tak ada lagi pandangan negatif bagaimana cara membakar lahan yang aman.

“Apa yang menjadi keinginan masyarakat adat dayak tentang peraturan yang jelas dalam hal berladang. Mungkin apakah nanti sifatnya Perda, SK bersama atau Perkada itu lah yang menjadi keinginan masyarakat. Kalau kita ketahui berladang itu sudah turun temurun sejak nenek moyang bahkan sebelum merdeka pun ada kegiatan ini,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Warga Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar mengusulkan program bedah rumah.

Hal itu disampaikan, Ketua RT 5 Desa Manarap Tengah, Sulaiman saat mengikuti sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel Isra Ismail, baru-baru tadi.

Sulaiman mengucapkan terimakasih atas bantuan legislator Kalsel tersebut sehingga program bedah rumah di desanya bisa terealisasi. Namun, lanjutnya, warga kembali mengusulkan program bedah rumah karena masih banyak rumah tidak layak huni di Desa Manarap Tengah.

“Alhamdulillah berkat perjuangan pak Isra, program bedah rumah sebanyak enam buah sudah terealisasi. Harapan ke depannya, mudah-mudahan ada lagi program bedah rumah di desa kami,” jelasnya.

Sementara, Anggota DPRD Kalsel, Isra Ismail menambahkan, selain usulan program bedah rumah, warga desa juga mengharapkan bantuan bibit perikanan dan bantuan di sektor pertanian dalam upaya peningkatan kesejahteraan warga setempat.

“Dalam sosialisasi ini, warga menyampaikan beberapa harapan, diantaranya agar bisa kembali mendapatkan program bedah rumah, karena sebagian warga ada yang bertani, mereka juga mengharapkan bantuan pertanian serta bantuan bibit ikan,” terangnya.

Menanggapi usulan warga tersebut, Isra akan menyampaikan dan memperjuangkannya kepada pihak-pihak terkait, baik tingkat provinsi maupun kabupaten Banjar. (NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Terobosan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin di bidang perkebunan kembali mendapat penghargaan dari pemerintah pusat.

Kali ini, Gubernur Kalimantan Selatan meraih penghargaan Anugerah Perkebunan Indonesia 2023 kategori Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Inovasi Permodelan Kerja Sama Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Lainnya.

Inovasi itu ialah Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (SISKA KUINTIP).

Penghargaan ini terasa begitu spesial karena Gubernur Kalimantan Selatan, Paman Birin, menjadi satu satunya gubernur yang menerima penghargaan. Selain itu, hanya ada 3 Bupati yakni Bupati Mempawah, Bupati Ogan Komering Ilir dan Bupati Wajo.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, dalam Perkebunan Indonesia Expo (BUNEX) 2023 di Tangerang, pada Kamis (7/9) siang.

Menurut Paman Birin, penghargaan ini berkat kerja keras dan sinergi stakeholders terkait dalam memajukan sektor perkebunan.

Paman Birin mengatakan, dirinya menggagas program sistem integrasi kelapa sawit sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma (SISKA KUINTIP) untuk peningkatan produksi dan populasi sapi melalui pemanfaatan lahan sawit inti-plasma, pemanfaatan limbah industri sawit dan pelepah sawit untuk pakan ternak, penguatan pembiayaan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan penguatan rantai pasok ternak dan hasil ternak.

Disampaikan Paman Birin, penghargaan yang diperolehnya menjadi spirit bagi semua, khususnya para pelaku perkebunan untuk bisa terus mengembangkan potensi perkebunannya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Republik Indonesia Sahrul Yasin Limpo mengatakan, Bunex 2023 merupakan momentum untuk mendorong hilirisasi perkebunan.

Menurut SYL, hilirisasi adalah icon baru dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia.

“Hilirisasi adalah kekuatan Indonesia sekaligus icon baru yang harus kita ciptakan bersama. Paling tidak biodiesel dari perkebunan itu bisa membuat biodiesel impor tidak berkutik,” ujar SYL

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel drh Suparmi menambahkan, program SISKA KUINTIP ini sudah menjadi role model untuk pengembangan sapi potong di Indonesia.

“Program SISKA KUINTIP itu, dimaksudkan untuk melakukan percepatan swasembada sapi di daerah ini, terlebih Kalimantan Selatan, merupakan pintu gerbang menuju Ibu Kota Negara baru yang berlokasi di kawasan Penajam Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur,” ujarnya.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Andi Nur Alamsyah mengatakan, bahwa sejauh ini sektor perkebunan berhasil menjadi penyumbang terbesar ekspor pertanian dengan kontribusinya mencapai 93,20 persen atau dengan nilai transaksi sebesar 209,4 triliun.

Sebagai informasi, Bunex kedua tahun ini sedikitnya melibatkan 123 peserta yang terdiri dari 67 UMKM dan 56 perusahaan BUMN, swasta lembaga dan asosiasi. Mereka bergerak pada bidang produsen benih, sarana dan prasarana teknologi serta alat dan mesin perkebunan.

Di samping itu, kegiatan ini juga diisi dengan launching pabrik pupuk organik mandiri yang akan dikembangkan di kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat Indonesia, serta launching penguatan hilirisasi perkebunan pabrik turunan minyak asiri dan pameran teknologi. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor memberikan apresiasi dan dukungan terhadap dua raperda inisiatif DPRD Provinsi Kalsel, yaitu Raperda Tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan Raperda Tentang Inovasi Daerah.

Hal itu disampaikan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Hermansyah pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Karmila, pada Kamis (7/9).

Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini menyambut baik Raperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Menurutnya, pada era pesatnya perkembangan teknologi, konten-konten dengan kearifan lokal semakin tergerus, khususnya pada penyiaran daerah. Ia juga meyakini melalui perda tersebut, akan mampu menghadirkan solusi akan permasalahan tersebut.

“Untuk menangani hal tersebut, kita memerlukan sebuah landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan penyiaran di daerah, agar tetap dapat memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan mewadahi lembaga penyiaran di daerah,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Paman Birin terhadap Raperda tentang Inovasi Daerah. Ia berharap nantinya akan mampu menjadikan Kalsel lebih berkembang dan menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Kalsel merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya, sehingga perlu didukung dengan berbagai inovasi daerah yang dapat mendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, serta menjadi solusi dalam permasalahan pembangunan,” terangnya.

Paman Birin sependapat untuk mensinergikan berbagai inovasi daerah yang akan dirancang tersebut. Maka, diperlukan sebuah landasan hukum yang jelas untuk memayungi berbagai kegiatan yang bersifat inovatif, melalui Raperda Inovasi Daerah.

Dalam Rapat Paripurna ini, juga dilaksanakan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalsel terhadap tiga buah raperda, yakni pertama tentang Pajak dan Retrebusi Daerah, kedua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalsel Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalsel Tahun 2018-2038, serta yang ketiga, tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara umum, fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalsel mendukung ketiga raperda tersebut sepanjang dilandasi untuk kepentingan dan kesejahteraan daerah serta masyarakatnya. Wakil Rakyat “Rumah Banjar” mendukung raperda tersebut untuk di bahas ke tingkat selanjutnya sebagaimana aturan yang berlaku. (NRH/RDM/RH)

BANJAR – Ribuan masyarakat beserta para santri Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidz Al-Quran Darussalam Martapura, dan Ponpes Darussalam Martapura memadati Masjid Al-Karomah Martapura pada Kamis (7/9) pagi. Ribuan Masyarakat beserta para santri tersebut memenuhi masjid guna melaksanakan sholat Istisqa (salat sunah yang dikerjakan untuk memohon diturunkannya hujan), yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), untuk memohon pertolongan kepada Tuhan YME agar diturunkannya rahmat (hujan) di banua Kalsel. 

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan, pihaknya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para alim ulama, tokoh agama, beserta seluruh masyarakat ummat Islam, yang turut serta melaksanakan sholat Istisqa. 

“Dalam beberapa bulan terakhir ini, cuaca yang panas dan menyengat akibat musim kemarau telah dirasakan seluruh masyarakat, sehingga dengan adanya ikhtiar, dapat memberikan apa yang diinginkan seluruh masyarakat,” ucap Roy usai mengikuti Sholat Istisqa di Masjid Al Karomah Martapura, Kamis (7/9). 

Roy menambahkan, akibat dari musim kemarau yang melanda, memicu terjadinya berbagai peristiwa, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalsel bersama jajaran TNI/Polri, dan berbagai unsur masyarakat terus siaga dan bergerak cepat untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh karhutla. 

“Namun kita juga sadar sebagai manusia tentu memiliki keterbatasan, banyaknya lahan yang terbakar membuat kita tidak bisa menjaga semua, tetapi tim yang ada di lapangan akan terus berkerja semaksimal mungkin,” lanjut Roy. 

Dengan segala kerendahan hati, Roy meminta Kepada seluruh lapisan masyarakat, agar memohon kepada Tuhan YME, untuk meminta Banua Kalsel senantiasa dijaga dari segala macam bentuk bahaya. 

Untuk diketahui, sholat Istisqa di Imami langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidz Al-Quran Darussalam Martapura, KH. Wildan Salman, dan Khutbahnya disampaikan oleh KH. Hasanuddin Badruddin. (MRF/RDM/RH)