LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di Bidang Kebudayaan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, sukses menggelar Lomba Drama Petilan Perjuangan selama dua hari tanggal 21 – 22 Juni 2024.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammadun melalui Kepala Bidang Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Raudati Hildayati, dalam pesan whatsAppnya pada Selasa (25/6) mengatakan, Lomba Drama Petilan Perjuangan merupakan rangkaian Pameran Temporer, untuk mempromosikan kepada seluruh lapisan masyarakat, agar dapat lebih mengetahui sejarah memperjuangkan mempertahankan Kemerdekaan di Kalimantan Selatan.

“Lomba drama ini merupakan inovasi baru dalam bentuk pengenalan sejarah,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah, menyampaikan, Lomba Drama Petilan Perjuangan telah diikuti sebanyak 11 group dengan peserta terdiri dari pelajar, mahasiswa maupun umum. Dengan mengangkat tema “Sejarah Revolusi Fisik di Kalimantan Selatan.

“Insya Allah tahun depan akan kita gelar lagi,” jelasnya

Menanggapi hal itu, salah satu Juri Lomba Drama Petilan Perjuangan M Syahriel M Noor menambahkan, dari 11 group yang tampil, yakni Sanggar Seni Demokrat Fisip ULM, Kelompok Studi Seni Sanggar Budaya Kalsel, Teater Balai Kencana SMA 4, Garis Teater, IB Production, Sanggar Seni Tana Harum dari Kabupaten HSU, Bumi Selamat Entertainment Kabupaten Banjar, Teater ISM Banjarmasin TNI PUR Hasan Basry, Teater Kuku Banjarmasin, Teater Langit Jingga dan Teater akar Banjarmasin Tindak Tegak. Dari segi penampilan seluruh peserta telah mampu menyampaikan inti dari cerita yang dimainkan.

“Kategori penilaian berupa penggalian sejarahnya, penyampaian informasi kepada masyarakat, kemampuan casting, dan kostum yang digunakan,” tutupnya

Untuk diketahui, Museum Wasaka dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Lomba Drama Petilan Perjuangan, dengan menghadirkan tiga Juri yang berkompeten dibidangnya yakni M. Syahril M. Noor, Wajidi dan Budi Kurniawan. Juara 1 diraih dari Sanggar Seni Tana Harum Kabupaten HSU, Juara II IB Production dan Juara III KS3B. Kegiatan dipusatkan di halaman Museum Wasaka Kalsel, Jalan Kampung Kenanga Ulu Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2024 dan Pernyataan Komitmen Pilkada Damai, bertempat di Aula PWI Kalsel, di Banjarmasin, Selasa (25/6)

Kepada sejumlah wartawan, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie usai sosialisasi mengatakan, kegiatan ini dalam rangka mensinergikan terkait kesiapan tahapan menjelang Porwanas yang akan digelar pada tanggal 19 – 26 Agustus mendatang, mulai dari venue, penginapan dan transportasi. Ia berharap, dukungan semua pihak dapat berjalan lancar dan sukses.

“Beberapa SKPD terkait di lingkup Pemprov Kalsel, akan terus dijalin koordinasi dan komunikasi,” ucapnya

Disampaikan Helmie, pembukaan Porwanas tanggal 20 Agustus nanti, akan dilakukan pemecahan rekor dunia dengan memamerkan kain sasirangan terpanjang dan dapat diberikan oleh media massa di seluruh Provinsi lainnya. Tema kali ini “Geopark Meratus The Soul Of Borneo.

“Hingga saat ini sudah ada 32 daerah yang menyatakan ikut dalam event olahraga terbesar,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, menambahkan, gelaran Porwanas tahun 2024 ini masuk dalam rangkaian Hari Jadi Provinsi Kalsel ke 74, sehingga dapat dipastikan banyak yang berkunjung di Kalsel, tentu berdampak peningkatan roda perekonomi khusus bidang usaha seperti perhotelan, kuliner, dan wisata.

“Kami akan terus mendukung kesuksesan kegiatan tersebut,” tutupnya

Kegiatan sosialisasi ini juga dirangkai dengan pembacaan sikap, terkait dukungan Pemilu Damai yang disampaikan oleh Konsorsium Pers Banua seperti IJTI, SMSI, JMSI serta PWI Kalsel dengan diikuti Diskominfo Kalsel dan Bawaslu Kalsel.

Untuk diketahui, PWI Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi Porwanas XIV dan Pernyataan Komitmen Pilkada Damai. Sosialisasi disampaikan Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie, didampingi Sekretaris PWI Toto dan Pengurus SIWO PWI Kalsel. Dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Muhamad Muslim, Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel, Budiono, perwakilan Kesbangpol Kalsel dan Bawaslu Kalsel, Pimpinan Redaksi Media Massa di Kalsel. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-78, Polda Kalimantan Selatan menggelar acara berbagi bantuan sosial dan bakti sosial yang berlangsung di Markas Komando Satuan Brigade Mobil (Mako Sat Brimob) Polda Kalsel di Banjarbaru, Selasa, (25/6).

Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dari kepedulian Polri terhadap masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mempererat hubungan antara kepolisian dengan warga.

Dalam sambutannya Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto menyampaikan, bantuan sosial dan bakti sosial dalam rangka Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024 ini digelar untuk membantu masyarakat kurang mampu khususnya ekonomi susah.

“Bantuan yang diberikan Polda Kalsel meliputi 10.000 paket sembako, 161 bantuan bedah rumah yang tersebar di Kota Banjarbaru 1 unit, Kabupaten Banjar 10 unit, Batola 51 unit, Tapin 7 unit, HSS 51 unit, HST 10 unit, Balangan 4 unit, Tanbu 17 unit dan Kotabaru 10 unit,” ungkap Irjen Pol Winarto.

Selain berbagi bantuan sosial dan bakti sosial, Polda Kalsel juga melaksanakan Bakti Religi sebanyak 166 berupa rehab tempat ibadah dan memberikan bantuan kepada tempat ibadah terdiri dari 149 Masjid, 31 Gereja, 8 Pura, 5 Wihara, dan 2 Klenteng. Serta penyediaan air bersih dengan 7 sumur bor diwilayah Kalimantan Selatan diantaranya 1 titik di Kotw Banjarbaru, 2 titik di Kabupaten Banjar, 1 titik di HSS, 1 titik HST, 1 titik di Balangan dan 1 titik di Kotabaru.

“Hari Bhayangkara tahun ini kita peringati dengan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan,” lanjut Irjen Pol Winarto

Acara berlangsung dengan lancar dan penuh kehangatan, menunjukkan sinergi yang baik antara Polri dan masyarakat. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, serta terus meningkatkan citra positif institusi kepolisian di mata publik. Hari Bhayangkara yang diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Juli ini, menjadi momentum bagi Polri untuk terus memperbaiki diri dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Polda Kalsel pun berkomitmen untuk terus hadir dan berperan aktif dalam membantu serta melayani masyarakat, demi terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kalimantan Selatan.

Selain dihadiri jajaran Polda Kalsel, acara berbagi bantuan sosial dan bakti sosial juga dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK, dan Gubernur Kalsel yang diwakili Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Sulkan. (POLDA.KALSEL/MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Job Fair Kalsel Tahun 2024 selama tiga hari yaitu 25-27 Juni 2024 di gedung Sultan Suriansyah di Banjarmasin.

Kegiatan yang mengangkat tema “Bergerak Raih Masa depan Gemilang Untuk Wujudkan Kalsel Maju Sebagai Gerbang IKN” ini dibuka secara resmi ditandai penekanan tombol oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Anwar Sanusi, Kepala Disnakertrans Kalsel, irfan Sayuti, Selasa (25/6).

Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan sebagai langkah konkret dalam mengatasi tantangan ketenagakerjaan ini, Pemprov Kalsel telah mengambil langkah-langkah strategis, dengan menerapkan kebijakan melalui program peningkatan kompetensi dan pemagangan berbasis pengguna. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Kalsel dalam meningkatkan kualitas SDM daerah, sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Pameran bursa kerja atau job fair yang kita selenggarakan ini merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam memfasilitasi penempatan tenaga kerja, baik untuk pasar kerja dalam negeri maupun luar negeri. Acara ini menjadi jembatan. penting yang mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti mengungkapkan perusahaan yang berpartisipasi pada kegiatan Job Fair tahun 2024 ini sebanyak 40 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor yaitu pertambangan, perkebunan, migas, pendidikan sosial dan keagamaan, perbankan, finance, properti, perhotelan dan otomotif dengan jumlah loker sebanyak 1.395.

“Job Fair ini merupakan sarana job maching antara pengguna tenaga kerja dengan masyarakat pencari kerja. Harapannya pencari kerja bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan skillnya. Di lain sisi, perusahaan dapat memperoleh man power atau tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalsel juga memberikan piagam penghargaan kepada perusahaan maupun BUMD yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Hal itu sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.

Selain itu, Gubernur Kalsel dan Sekjen Kemnaker meninjau stand-stand perusahaan-perusahaan maupun stand-stand UMKM binaan Disnakertrans Kalsel yang berpartisipasi dalam kegiatan Job Fair 2024. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Kalsel mengangkat tema pertanian tradisional pada pameran temporer ke-1 tahun 2024.

Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar, mengatakan, tema pertanian sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Kalsel yang sebagian besar beprofesi sebagai petani.

Selain itu, pertanian yang saat ini sudah masuk dalam salah satu pelajaran di sekolah, menurutnya, sangat cocok ditetapkan sebagai tema pameran.

“Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menginginkan museum menjadi salah satu sarana edukasi masyarakat khususnya pelajar, makanya kita ingin menyampaikan semua informasi mengenai sejarah dan budaya pertanian di Kalsel melalui pameran ini,” katanya, Selasa (25/6).

Akbar menjelaskan, pameran temporer bertajuk Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan Alam itu berlangsung selama kurang lebih satu bulan, terhitung mulai 25 Juni 2024.

“Pameran kita buka setiap hari di Ruang Pameran Museum Lambung Mangkurat, di Banjarbaru,” jelas Akbar.

Upaya Museum Lambung Mangkurat Kalsel dalam meningkatkan edukasi masyarakat melalui pameran, mendapat dukungan dan apresiasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel.

Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammadun, melalui Kabid Kebudayaan Raudati Hildayati, menilai, pameran merupakan sarana komunikasi bagi museum kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi yang terkandung dalam sebuah koleksi, baik itu tentang sejarah, teknologi maupun kebudayaan.

Koleksi museum dapat memunculkan pembentukan identitas atau jati diri, penanaman nilai-nilai adi luhung yang dapat menjadi pedoman untuk melihat dan merencanakan masa depan dengan berkaca pada masa lalu.

“Salah satunya melalui pameran yang dilaksanakan Museum Lambung Mangkurat pada hari ini,” tuturnya.

Museum juga memiliki peran strategis mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mendukung program merdeka belajar bagi generasi muda di Indonesia khususnya Kalsel.

“Semoga melalui pameran ini kecintaan masyarakat terhadap museum semakin meningkat,” tutupnya.(SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin, menghadiri pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel dari Mukri kepada Rina Virawati di Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Senin malam (24/6).

Prosesi acara turut dihadiri Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto, Kepala BIN Kalsel Nurullah, Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut (P) Agus Setyawan, Komandan Lanud Sjamsuddin Noor, Kolonel Penerbang Sri Raharjo, Sekretaris Daerah Provinsi Roy Rizali Anwar, Staf Khusus Gubernur Ahmad Maulana, Kepala Kementerian Agama Kalsel, Muhammad Tambrin, pimpinan BUMN/BUMD, Komisaris Bank Kalsel, dan sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov serta para petinggi/staf Kejati Kalsel.

Mukri yang sempat bertugas di Kajati Kalsel selama 2,4 tahun, kini dipercaya untuk jabatan selanjutnya sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Sesjampidum), Kejaksaan Agung RI.
Didampingi istri, Mukri dalam sambutannya menyebut, masa jabatan yang diembannya selama di Kejati Kalsel, tergolong paling lama dibandingkan pejabat-pejabat sebelumnya.

Kurun waktu itu ujarnya, tertanam kesan mendalam bagi Mukri kepada jajaran Forkopimda Kalsel, khususnya sosok Gubernur Paman Birin yang dinilainya sangat peduli terhadap masyarakat dan selalu mengakomodir setiap permintaan atau permohonan semua pihak, tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

“Dengan gayanya, kebaikannya dan kontribusinya, akan jadi catatan sejarah di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Kontribusi Paman Birin yang tidak bisa dipungkiri bagi jajarannya ujar Mukri, bantuan terhadap pembangunan Gedung Kejati yang baru di Kompleks Perkantoran Pemprov di Banjarbaru.
Selain dengan gubernur, kesan harmonis yang tak terlupakan, juga disampaikan kepada Ketua DPRD Kalsel, Kapolda Kalsel, Ketua Pengadilan Tinggi, Danlanal Banjarmasin dan Danlanud Syamsuddin Noor, serta Sekdaprov Kalsel, lainnya.

Terakhir, sembari menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan semua pihak, Mukri meminta maaf jika ada tindakan dan kebijakannya yang tidak berkenan selama ia menjabat sebagai Kajati Kalsel.

Sementara itu, Kajati Kalsel Rina Virawati, mohon dukungan yang sama seperti diberikan kepada Sesjampidum selama bertugas di Kalsel, dan dia berjanji berusaha menjalin sinergi yang baik dengan semua pihak. Dia pun bertekad akan mempercepat pembangunan kantor baru Kejati di Banjarbaru, sehingga bisa difungsikan.

Virawati yang pernah bertugas di Kejati Kalbar itu pun ingin mendapatkan kesan yang indah di Kalsel.

“Kami akan mendukung penuh segala upaya pembangunan di Kalimantan Selatan ini,” janji Virawati menutup perkenalan singkatnya.

Sementara itu, Gubernur Paman Birin pun mengakui kedekatan hubungan dengan Mukri selama bersinergi sebagai sesama unsur pimpinan daerah dan merasakan rasa nyaman dan harmonis dalam menjalankan tugas masing-masing.

Tidak lupa Paman Birin berterima kasih atas pengabdian Mukri kepada Kalimantan Selatan, dan pengabdian ini tentunya tidak bisa dinilai dengan materi.

“Jangan kada ingat lawan Paman Birin,” ucapnya lagi.

Sementara untuk Kajati yang baru, Paman Birin sepakat untuk terus melanjutkan sinergi dan kolaborasi yang baik, sebagai kunci keberhasilan segala upaya yang dilakukan bagi masyarakat Banua.

Acara pisah sambut ditutup dengan pertukaran cenderamata, berfoto dan santap makan malam bersama. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi dan pemantauan tindak lanjut penertiban/penyelamatan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di Ruang Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Senin (23/6).

Rapat yang dibuka Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar dihadiri seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran ASN lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara dalam mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat, digunakan dengan bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Namun, kita juga harus menyadari bahwa dengan kewenangan yang lebih besar ini, muncul pula tantangan yang lebih besar dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini memiliki arti yang sangat penting dalam upaya kita bersama untuk membangun sistem yang lebih baik dan mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi di daerah kita,” ungkapnya.

Dalam konteks otonomi daerah, lanjut Roy, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara menjadi semakin krusial. Setiap daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan diberikan kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang ada. Ini merupakan tanggung jawab besar yang harus diemban dengan penuh integritas dan dedikasi.

“Dalam rapat koordinasi yang akan berlangsung selama dua hari ke depan, kita akan membahas beberapa poin penting, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah. fokus utama kita akan mencakup pengelolaan barang milik daerah (BMD), optimalisasi pendapatan daerah,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, menurut Roy, salah satu kewenangan penting yang dimiliki pemerintah daerah adalah terkait penyediaan BMD yang digunakan tidak hanya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, tetapi juga untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan BMD menjadi salah satu unsur krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif.

Sementara itu, Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III-1 KPK RI, Maruli Tua Manurung mengungkapkan dalam rakor tersebut juga membahas terkait pengelolaan keuangan daerah dari (BMD) dan optimalisasi pendapatan daerah memiliki arti yang sangat penting dalam membangun sistem yang lebih baik dan mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi di daerah.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal Ini memiliki manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

“Maka dari itu, kita semua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat digunakan dengan bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Inspektur Daerah Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen mengatakan, SKPD harus mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari jalan keluar yang tepat agar pengelolaan BMD dapat dibenahi secara menyeluruh.

“Kita ingin sinergi antar SKPD dalam pengelolaan BMD bisa ditingkatkan sebaik mungkin agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan yang dapat menjerumuskan kepada tindak pidana korupsi,” tutupnya. (MRF/NRH/RH)