TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program relaksasi pajak yang diinisiasi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, mulai 1 Juli hingga 9 Desember nanti.
“Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Tanah Bumbu dan seluruh masyarakat Kalsel,” kata Wakil Rakyat akrab disapa Paman Yani, usai melaksanakan Sosialisasi Perda (Sosper) Pajak dan Retribusi Daerah, di Desa Hidayah Makmur, Tanah Bumbu, Minggu (21/7).
Suasana Sosper Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, di Desa Hidayah Makmur, Tanah Bumbu, Minggu (21/7)
Paman Yani menyayangkan, masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya program penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II itu.
Padahal menurut Paman Yani, kebijakan selama 3 bulan ini sangat membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran.
“Pemprov Kalsel bahkan telah memberi kemudahan bagi pekerja yang tidak memiliki waktu luang untuk membayar PKB, melalui antar jemput berkas pembayaran wajib pajak,” ungkap Paman Yani.
Di sisi lain, Paman Yani juga mendorong UPPD Samsat Batulicin mensosialisasikan program pembebasan denda pajak ini melalui Samsat Keliling (Samkel).
Tujuannya agar informasi menggemberikan itu bisa menjangkau masyarakat yang berada di wilayah pelosok.
“Masyarakat yang memang tertunda bayar wajib pajak beberapa tahun, pasti akan berpikir dua kali untuk membayar denda pajaknya. Nah karena ada program ini harusnya jadi tergerak untuk segera membayarkan pajaknya,” pungkas Paman Yani. (SYA/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Program relaksasi pajak yang dicetuskan oleh Pemprov Kalsel sejak 1 juli – 9 Desember 2024, mendapat antusias tinggi dari masyarakat.
Di Kabupaten Tanah Bumbu misalnya. Animo masyarakat dalam memanfaatkan program bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II sangat tinggi hingga membuat capaian harian Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Samsat Batulicin meningkat drastis.
Kepala UPPD Samsat Batulicin, Indra Abdillah (kiri), saat menyampaikan capaian harian UPPD Samsat Batulicin kepada Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel (kanan)
Hasil tersebut jelas mendapat apresasi dari Wakil Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi. Menurutnya, program yang digalakan Pemprov Kalsel melalui Bapenda ini sangat luar biasa, karena mengurangi beban masyarakat dalam membayar Wajib Pajak (WP).
“Ini bukan hanya meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam membayar WP, tetapi juga memudahkan masyarakat yang mengalami penunggakan pajak,” jelas Muhammad Yani Helmi, saat melaksanakan evaluasi program Relaksasi Pajak, di UPPD Samsat Batulicin, Kamis (18/7).
Untuk kesekian kalinya, Wakil rakyat akrab disapa Paman Yani itu juga kembali mengingatkan dan mengajak masyarakat agar memanfaatkan program pembebasan denda pajak ini.
Sebab Paman Yani menjelaskan, WP yang dibayarkan juga akan kembali ke masyarakat melalui berbagai pembangunan, seperti infrastruktur dan pengembangan daerah.
“Pajak itu dari rakyat untuk rakyat. Mari manfaatkan momentum penghapusan denda pajak ini dengan sebaik-baiknya,” pungkas Paman Yani.
Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Batulicin, Indra Abdillah, mengungkapkan sejak program penghapusan denda pajak dimulai pada 1 Juli 2024 lalu, pendapatan harian UPPD Samsat Batulicin rata-rata mencapai 700 juta rupiah.
Indra mengakui, tingginya animo masyarakat dalam memanfaatkan program ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya pendapatan harian UPPD Samsat Batulicin.
Ditambah sosialisasi yang dilakukan Paman Yani ke masyarakat Tanah Bumbu melalui kegiatan Sosialisasi Perda (Sosper) Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, membuat program relaksasi pajak benar-benar tersampaikan hingga ke pelosok desa.
“Kami sangat berterimakasih atas kegiatan yang seringkali dilaksanakan Paman Yani dengan melibatkan UPPD Samsat Batulicin juga. Dengan kegiatan seperti itu kami mengaku sangat terbantu untuk mensosialisasikan program relaksasi pajak ini,” ucap Indra. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Forum Pemangku Kepentingan (FPK) Program Sekolah Penggerak (PSP) Provinsi Kalimantan Selatan angkatan 2 dan 3, digelar di salah satu hotel berbintang kota Banjarbaru, Selasa (23/7).
Saat membuka kegiatan, Gubernur Kalsel melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dyan Nur, menyampaikan apresiasinya kepada Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Kalsel, karena telah memfasilitasi adanya pertemuan FPK.
“Di forum ini kita berupaya meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan PSP,” katanya.
Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dyan Nur, melakukan penandatanganan komitmen peningkatan mutu pendidikan
Agus mengatakan, Pemprov Kalsel selalu siap mendukung pelaksanaan PSP sejak awal berjalan di tahun 2021 hingga seterusnya.
Keberadaan sekolah penggerak, menurutnya, menjadi daya ungkit untuk pendidikan di Banua, dimana kompetisi kepala sekolah, tenaga pendidik dan peserta didik diharapkan meningkat dalam target waktu tertentu.
“Apresiasi saya sampaikan kepada sekolah yang tergabung dalam program dari Kemendikbudristek ini, terutama kepada para sekolah yang kualifikasinya berhasil mmbawa sekolah lolos seleksi,” lanjutnya.
Foto bersama dalam kegiatan FPK PSP Kalsel, di Banjarbaru, Selasa (23/7).
Kepala BPMP Kalsel, Yuli Haryanto, berharap forum ini mendapat banyak masukan dari Sekolah Penggerak. Ia juga berharap Sekolah Penggerak bisa mewujudkan visi pendidikan melalui terciptanya profil pelajar Pancasila.
“Seharusnya PSP ini jauh lebih baik dibanding sekolah-sekolah lain karena ada kontraknya, ada perjanjian kinerjanya, bahkan kami punya MoU dengan Gubernur, Bupati/Walikota, terutama Kemendikbudristek,” ungkapnya.
Sekolah penggerak, lanjutnya, memiliki beban untuk menjadi menjadi percontohan. Salah satu tolak ukurnya adalah menggunakan rapot pendidikan.
“Harapannya jangan sampai rapot pendidikan ada yang turun,” pintanya.
Diketahui, sekolah penggerak di Kalsel angkatan pertama terdiri dari 49 sekolah, angkatan kedua 136 sekolah dan ketiga 82 sekolah. Jumlah tersebut meliputi jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA serta SLB yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalsel.
Dalam FPK tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama peningkatan mutu pendidikan, yang dilakukan oleh Pemprov Kalsel, BPMP Kalsel, Balai Guru Penggerak, serta Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalsel. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin menerima kunjungan pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalsel di rumah dinasnya Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Selasa (22/7) pagi.
Suasana pertemuan Gubernur dan Kakanwil Kemenkumham Kalsel
Kedatangan jajaran Kemenkumham untuk melakukan audiensi terkait peringatan Hari Pengayoman ke-79 tahun 2024 ini, dipimpin langsung Kepala Kanwil KemenkumHAM Provinsi Kalsel, Taufiqurrakhman.
Turut mendampingi, Kepala Divisi Administrasi, DR Candra Friandi Achmad, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ramlan Harun, Kepala Bagian Program dan Humas, Hendy Emil, dan Kepala Bidang Hukum, Agus Sartono. Selain itu, tampak hadir dalam audensi itu Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.
Paman Birin pun menyambut hangat silaturahmi jajaran Kemenkumham Provinsi Kalsel sebagai bentuk sinergitas Pemerintah Provinsi Kalsel dengan instansi vertikal di Banua.
“Alhamdulilah, pagi ini kita mendapat kunjungan dari jajaran Kanwil Kemenkumham Kalsel. Semoga silaturahmi ini semakin memperat sinergitas Pemprov Kalsel dan Kemenkumham yang selama ini telah terjalin dengan baik,” kata Paman Birin
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Taufiqurrakhman menyebutkan, kedatangan jajarannya untuk menyampaikan permintaan agar Paman Birin bersedia menyerahkan remisi atau pengurangan masa menjalani pidana kepada para warga binaan lembaga permasyarakatan tahun ini, pada 17 Agustus 2024 di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin.
Setelah itu, Gubernur Paman Birin juga diminta menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Pengayoman 2024 di halaman Kantor Gubernur di Banjarbaru pada 19 Agustus 2024 mendatang.
Di momen 79 tahun KemenkumHAM, Taufiqurrakhman berharap, para insan pengayoman dapat turut andil dalam memberikan pencerahan atau pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Kalsel, terkait perundang-undangan, bantuan hukum, hingga hak cipta atau paten, dan lainnya.
Pada peringatan Hari Pengayoman kali ini Kemenkumhan akan mengusung tema “Kementerian Hukum dan HAM Mengabdi Untuk Negeri Menuju Indonesia Emas 2045”.
Rangkaian Hari Pengayoman ke-79 tahun 2024 dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM, Prof Yasonna H. Laoly di aula Kanwil Kemenkumham Jakarta, Senin (15/7) lalu. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel menggelar Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 073 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kearsipan yang bertempat di salah satu hotel berbintang, Senin (22/7).
Kegiatan yang diikuti sekitar 225 orang arsiparis, pengelola arsip dan Kasubag Unpeg di seluruh SKPD dan UPTD lingkup Pemprov Kalsel ini menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Sosialisasi Pergub Tentang Pengelolaan Kearsipan
Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie diwakili Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan, Muamar, usai membuka acara mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman para pengelola arsip di SKPD tentang Jadwal Retensi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
“Pergub ini baru diterbitkan pada tahun 2023, makanya tahun 2024 ini, kita segera melaksanakan sosialisasi agar seluruh SKPD mengetahui bahwa kita mempunyai Pergub terkait pengelolaan kearsipan,” jelasnya.
Muamar berharap melalui kegiatan ini bisa mewujudkan tata kelola arsip yang baik guna mendukung tranparansi dan akuntabilitas seluruh sektor pemerintahan lingkup Pemprov Kalsel.
“Dengan adanya Pergub ini kita optimis dapat mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan tata kelola arsip yang baik dan mendukung transparansi dan akuntabilitas seluruh sektor pemerintahan kita,” jelasnya.
Sementara itu, Tim Pembina Kearsipan I ANRI, Prihatni Wuryatmini menjelaskan bahwa pengetahuan tentang jadwal retensi arsip (JRA) dan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis ini sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien.
“Pergub yang mengatur jadwal rentensi arsip ini bertujuan untuk menciptakan memori kolektif Pemprov Kalsel, sedangkan terkait sistem kalisfikasi keamanan akses arsip dinamis ini untuk mencegah terjadinya sengketa informasi antara badan publik dan publik,” katanya
Prihatni menambahkan semua arsip yang tercipta sangatlah penting, khususnya arsip dinamis yang tercipta dari OPD/SKPD karena ini untuk menjamin akuntabilitas kinerja SKPD tersebut.
“Dari arsip ini terjamin OPD/SKPD tersebut pelaksanaan kegiatannya akuntabel atau tidak. Arsip dinamis ini juga punya batas waktu pakai sesuai dengan jadwal retensi yang tertera pada Pergub tersebut. Jika batas waktu pakainya telah habis arsip tersebut harus dimusnahkan sesuai dengan kententuan yang ada agar tidak terjadi penumpukan arsip,” ungkapnya.
Batas waktu pakai arsip dinamis ini, lanjutnya, juga bervariasi ada yang dua tahun harus dimusnahkan dan maksimal 10 tahun harus dimusnahkan.
“Untuk yang 10 tahun ini contohnya adalah arsip keuangan, jika tidak ada pertentangan dengan peraturan terkait atau kasus hukum arsip keuangan tersebut bisa dimusnahkan, jadi arsip keuangan ini tidak selamanya disimpan di OPD,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)
DENPASAR – Presiden Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Sa’dunia, Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin mengukuhkan Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Provinsi Bali periode 2024-2028 di salah satu hotel berbintang di kawasan Sanur, Bali, Sabtu (20/7).
Pengurus KBB Bali yang dikukuhkan oleh Paman Birin, yakni Hamdani Masran selaku ketua beserta 40 orang pengurus lainnya. Prosesi pengukuhan KBB Bali ini turut disaksikan oleh Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Raudhatul Jannah yang akrab disapa Acil Odah dan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK beserta pejabat Pemerintah Provinsi Kalsel dan undangan lainnya.
Suasana Pelantikan dan Pengukuhan PW KBB Bali
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK memberikan apresiasi atas terbentuknya KBB sebagai wadah berkumpul para perantau asal Kalsel. Ia mengungkapkan sebelumnya juga turut menghadiri pelantikan KBB di Palu, Sulawesi Tengah pada bulan Juni 2024 lalu dihadiri oleh Presiden KBB Sa’dunia, Sahbirin Noor.
Ia menegaskan mendukung pembentukan KBB di berbagai wilayah di Indonesia bahkan juga di mancanegara, yakni di Arab Saudi dan Kuwait.
“Oleh karena itu, pentingnya selalu menjaga silaturahmi, khususnya antara urang Banjar yang sama-sama berada di perantauan, selain KBB menjadi wadah berkumpul juga ajang pelestarian budaya dan tradisi Banjar,” jelasnya.
Sementara, Ketua Umum KBB Provinsi Bali, Hamdani Masrah mengungkapkan di Provinsi Bali ini ada sekitar 600 orang Banjar dari 150 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di berbagai wilayah dengan beragam latar belakang mulai dari wirausahawan, mahasiswa hingga pegawai, baik swasta maupun negeri, namun ditengarai masih banyak lagi karena ada yang belum tercatat.
“Keberadaan KBB tidak hanya jadi ajang silaturahmi dan temu kangen urang Banjar yang berada di perantauan, tapi juga bentuk silaturahmi yang harus terus dijalin,” katanya.
Hamdani menambahkan sebelum terbentuk KBB ini urang Banjar yang ada di Bali berhimpun dalam organisasi Kerukunan Keluarga Kalimantan, kemudian memutuskan membentuk KBB yang sekretariatnya di Jalan Bukit Sari II, Padangsambian Kaja, Denpasar.
“Kami melanjutkan dari ide teman-teman, kemudian silaturahmi menemui Paman Birin di Banjarmasin untuk memberitahukan rencana pembentukan KBB Bali, ternyata rencana itu disambut baik oleh Paman Birin hingga terealisasi pelantikan serta pengukuhan kepengurusan KBB Bali pada bulan Juli 2024 ini,” terangnya. (ADV-NRH/RDM/RH)
DENPASAR – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kaji tiru ke Sekretariat DPRD Provinsi Bali di Denpasar Provinsi Bali, pada Jum’at, (19/7).
Rombongan Setwan Kalsel dipimpin Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini diterima oleh Sekwan Bali, I Gede Indra Dewa Putra beserta jajarannya.
Dalam kesempatan itu, turut hadir juga sejumlah wartawan yang tergabung dalam Persroom DPRD Kalsel dan sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan DPRD Bali (Forwab).
Suasana Pertemuan Sekwan Kalsel dan Sekwan Bali
Sekwan Kalsel, Muhammad Jaini mengaku dirinya sengaja memboyong tim Press Room DPRD Provinsi Kalsel ke DPRD Provinsi Bali, dalam rangka untuk menambah informasi dan pengayaan pengalaman guna menunjang kinerja dalam menjalankan tugasnya untuk membuat pemberitaan wakil rakyat di “Rumah Banjar”.
“Kami sangat berterima kasih sekali atas penerimaan yang baik dari pihak sekretariat dewan di Bali ini. Dalam hal ini saya mengpresiasi jalannya diskusi dalam rangka sharing tadi, sama-sama mengutarakan pendapat dan sama-sama memberikan solusi yang terbaik khususnya bagi aktivitas kejurnalisan kita,” jelasnya.
Dari forum sharing yang dilaksanakan tersebut, Jaini mengungkapkan dirinya mendapatkan banyak informasi yang konstruktif dalam rangka memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalsel sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka, khususnya dalam hal kontribusi penyebarluasan informasi kegiatan kedewanan yang informatif dan berimbang.
Sementara itu, Sekwan Provinsi Bali, I Gede Indra Dewa Putra menyambut positif kedatangan seluruh peserta studi banding. Menurutnya, hal ini merupakan wujud kolaborasi yang baik antar dua provinsi besar ini.
“Saya berikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Sekwan Kalsel bersama rombongan Press Room. Tentu juga kami memperoleh banyak manfaat ya. Kami sendiri punya grup diskusi dengan wartawan yang bekerja sama yaitu Forum Wartawan DPRD Bali (Forward). Mudah-mudahan bulan depan kita juga ada kunjungan balasan ke Kalsel,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke 74 tahun, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalsel menggelar Bakti Sosial.
Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel Teguh Hadianto, dalam sambutannya saat pembukaan di SMAN 2 Banjarmasin, pada Senin (22/7) mengatakan, kegiatan bakti sosial ini khususnya bagi kalangan peserta didik, untuk lebih memperkenalkan berbagai pelayanan yang dimiliki oleh milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Promosi ini semakin gencar dilakukan agar generasi muda semakin rutin memeriksakan gigi dan mulutnya.
“Edukasi sejak dini sangat penting tidak hanya dimedia sosial juga bakti sosial,” katanya
Ia menyampaikan, kegiatan ini bertujuan bagi pelajar siswa/siswi yang berminat melanjutkan sekolah baik ke TNI/Polri/Kedinasan, maka sangat penting mempersiapkan dari sekarang kesehatan gigi dan mulutnya. Sehingga, bukan hanya diberikan penyuluhan, tetapi juga tindakan seperti penambalan gigi.
“Pemeriksaan secara berkala akan mengurangi masalah gigi,” jelasnya
Foto bersama : Kabid Pelayanan dan Jajaran RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel
Lebih lanjut Teguh menambahkan, gelaran Bakti Sosial ini dalam rangka memeriahkan Harjad Pemprov ke 74 tahun, HUT Kemerdekaan RI ke 79 tahun dan HUT RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel ke 11 tahun. Adapun rangkaian khusus peserta didik dimulai SMA CMI Kota Banjarbaru pada Jumat 19 Juli, dilanjutkan Senin 22 Juli ke SMAN 2 Banjarmasin, Selasa 23 Juli ke SMAN 1 Banjarmasin, kemudian Rabu 24 Juli ke SMA Banua Boording School Banjarbaru, dan Kamis 25 Juli ke SMAN 7 Banjarmasin.
Salah satu peserta didik dari SMA Plus CMI, diperiksa dokter gigi
“Kegiatan akan dilanjutkan terbuka untuk umum, yakni ke Siring Menara Pandang 28 Juli, kemudian Car Free Day Sabilal Muhtadin 4 Agustus, serta di halaman RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel tanggal 10 Agustus, dalam bentuk Penyuluhan dan Sikat Gigi Massal serta Pembersihan Karang Gigi di Gedung Pelayanan,” tutupnya. (RSGM.KALSEL-NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Taman Budaya dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, perdana menggelar Lomba Mural.
Kepada sejumlah wartawan, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, disela lomba pada Senin (22/7) mengatakan, guna memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke 74 tahun, pihaknya menggelar Lomba Mural kategori umum sebagai salah satu rangkaiannya. Di mana, akan dilanjutkan berbagai Lomba lain seperti Lomba Promosi dan Vlog Seni Budaya, serta Festival Pawai Budaya dengan mengangkat tema Ragam Pesona Budaya Banjar.
Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, saat diwancara awak media
“Lomba Mural ini baru pertama kali digelar, dengan harapan kesenian ini dapat semakin dikenal oleh masyarakat secara luas,” ucapnya
Disampaikan Suharyanti, Lomba Mural ini, telah diikuti 13 tim dengan jumlah peserta dua dan tiga orang, tersebar dari Kabupaten/ kota. Dengan mengangkat keberagaman seni dan budaya menyesuaikan dengan visi dan misi Taman budaya yaitu pelestarian dan pengembangan seni dan budaya. Di mana, para peserta sudah diberikan tema yang berbeda seperti tentang pagelaran, permainan hingga kesenian tradisional.
“Kegiatan ini juga sekaligus memperindah lingkungan Taman Budaya, karena banyak lukisan – lukisan hasil dari para seniman di Banua,” ungkap Yanti
Sementara itu, salah satu Juri Lomba Mural Rokhyat menambahkan, ada empat indikator penilaian selama perlombaan berlangsung diantaranya pesan yang disampaikan harus sesuai tema, tercipta keindahan, dan hasil orisinil. Mengingat durasi waktu selama lima jam, maka harus memberi kreativitas dan inovasi dari karya sendiri.
Juri Lomba Mural Rokhyat, saat memberikan komentarnya
“Semoga generasi muda dapat mencintai seni Mural di Kalsel,” tutupnya
Lomba Mural ini menghadirkan Dewan Juri yang berkompeten yakni M. Yusran, Rokhyat dan Suwarjiya, kegiatan dipusatkan di lingkungan Taman Budaya Kalsel Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin.
Untuk diketahui, Lomba Mural kategori umum dibuka secara resmi, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, didampingi Kasi Promosi dan Dokumentasi Nitta Aulia, dan Jajaran Taman Budaya Kalsel, bertempat di Gedung Balairung Sari Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Kalimantan Selatan, digelar di salah satu hotel berbintang kota Banjarbaru, Senin (22/7).
Peringatan ditandai dengan peluncuran Clock Population, atau alat yang digunakan untuk menginformasikan data kependudukan secara real time.
Deputi Advokasi Penggerak Informasi (Adpin) BKKBN RI, Sukaryo Teguh Santoso, mengatakan isu penurunan stunting masih menjadi fokus pemerintah pada peringatan Harganas tahun ini, yang mana secara nasional prevalensinya masih di angka 21,5 persen.
“Makanya kita harus kerja keras menurunkan (prevelensi stunting),” katanya.
Teguh Santoso juga mengingatkan Pemprov Kalsel untuk terus menekan stunting. Mengingat masih ada peningkatan 0,1 persen prevalensi stunting di Kalsel.
Menurutnya, selain terus melakukan dan meningkatkan upaya pencegahan melalui bapak asuh stunting, pendampingan kepada orang beresiko stunting seperti calon pengantin, ibu hamil dan anak usia bawah dua tahun (baduta) juga perlu diperhatikan.
“Penajaman sasaran penting. Siapa yang diintervensi adalah yang beresiko stunting. Pemberian gizi yang bagus jadi solusi peningkatan pertumbuhan anak,” jelasnya.
Sementara itu, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan, Pemprov Kalsel sejauh ini sudah melaksanakan berbagai program untuk pemenuhan gizi masyarakat seperti Germas Cinta Banua.
Program ini berupaya meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap dan perilaku anak usia sekolah terhadap budaya hidup sehat, sehingga diharapkan dapat tumbuh sebagai pemuda-pemudi usia produktif yang kuat, sehat, dan berdaya saing.
Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar saat menyampaikan sambutan dalam puncak peringatan Harganas ke-31
“Menjawab tantangan yang ada di sektor stunting, Pemprov terus menggalakkan intervensi pencegahan stunting yang dimulai sejak prenatal, masa kehamilan, dan masa 1.000 hari pertama kehidupan. Upaya pencegahan tersebut kami lakukan dengan melibatkan mitra strategis dan kolaborasi lintas sektor,” kata Roy.
Momentum Harganas tahun ini, menurut Roy, perlu dimanfaatkan sebagai daya ungkit dalam pencapaian program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting di indonesia.
Roy juga mengajak jajaran Pemprov maupun Pemkab/Pemko se-Kalsel, untuk mensinergikan langkah dengan BKKBN, dalam rangka menuntaskan permasalahan stunting dan mewujudkan keluarga berkualitas menuju indonesia emas.
“Puncak peringatan Harganas juga menjadi sarana untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, tentang pentingnya pembentukan keluarga yang berkualitas dan dampaknya di masa mendatang,” tutup Roy.
Foto bersama saat puncak peringatan Harganas ke-31 Kalsel, di Banjarbaru
Puncak peringatan Harganas ke-31 Kalsel, dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada Kepala Daerah, Lembaga, Organisasi dan perorangan, yang telah menunjukkan keseriusan dalam mendukung program dari BKKBN.
Pemprov Kalsel sendiri, mendapat penghargaan terbaik 3 Apresiasi KB Pascapersalinan (ASIK KBPP-Bidan) Tingkat Nasional Kategori Profil KBPP. (SYA/RDM/RH)
