LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Paripurna pada Kamis, (11/9), di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, mewakili Gubernur Muhidin.

Agenda rapat paripurna mencakup penjelasan dari Komisi II DPRD Kalsel terkait Raperda Penyelenggaraan Perdagangan, serta penjelasan dari Komisi IV DPRD Kalsel mengenai Raperda Penyelenggaraan Kesehatan.

Selain itu, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman juga menyampaikan penjelasan pemerintah daerah atas tiga Raperda. Yakni Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov pada Bank Kalsel, serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam penyampaiannya, Komisi II DPRD Kalsel melalui Sekretaris Komisi II, Jahrian menjelaskan, urgensi Raperda Penyelenggaraan Perdagangan. Disebutkan bahwa perdagangan merupakan salah satu sektor penopang utama perekonomian Banua, namun masih menghadapi tantangan struktural.

“Saat ini masih ketergantungan pasokan barang pokok dari luar daerah, lemahnya sistem logistik, hingga kondisi pasar tradisional yang belum sepenuhnya memadai,” ungkapnya

Sementara itu, Komisi IV DPRD Kalsel melalui anggota Komisi IV, Yadi Mahendra, menyampaikan penjelasan mengenai Raperda Penyelenggaraan Kesehatan. Raperda ini dipandang perlu, karena kerangka hukum sebelumnya dinilai tidak lagi sepenuhnya selaras dengan perkembangan regulasi terbaru, khususnya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (ADV-NHF/RIW/RH)

TABALONG – Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan, Muhidin, memimpin Apel Besar Peringatan Hari Pramuka ke-64 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Halaman Pendopo Bersinar Pembataan, Tabalong, Rabu (10/9) pagi.

Apel peringatan ini turut dihadiri Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Kalsel, Fathul Jannah Muhidin, Mabicab Tabalong Noor Rifani, Ketua Kwarcab Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaf, Ketua Kwarcab se-Kalimantan Selatan, unsur Forkopimda Tabalong, serta Mabiran dan Kwaran se-Tabalong.

Puncak peringatan diawali dengan penampilan kesenian yang memeriahkan suasana. Diantaranya atraksi Drumband PDBI Tabalong Gema Nada Smanta, penampilan Kolosal Pramuka Garuda, atraksi Kuntau, serta Tarian Dayak Balapai Api yang menghadirkan nuansa budaya khas daerah.

Mengusung tema “Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Bangsa”, peringatan Hari Pramuka tahun ini menegaskan peran Gerakan Pramuka sebagai kekuatan moral sekaligus agen perubahan.

Melalui semangat kebersamaan dan kerja sama lintas sektor maupun lintas generasi, Gerakan Pramuka diharapkan mampu memperkuat daya tahan masyarakat menghadapi tantangan zaman.

Selain menjadi momentum refleksi perjalanan 64 tahun Pramuka di Indonesia, peringatan ini juga menjadi ajang meneguhkan komitmen gerakan kepramukaan agar tetap adaptif dan relevan dengan perkembangan era modern.

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, acara juga dirangkaikan dengan penganugerahan tanda jasa berupa Lencana Dharma Bakti, Lencana Karya Bhakti, dan Lencana Pramuka Garuda kepada sejumlah anggota Gerakan Pramuka yang berprestasi di Kabupaten Tabalong. (Biroadpim-RIW/RH)

BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, melepas kontingen Provinsi Kalimantan Selatan menuju Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XIX Tahun 2025 di Jawa Tengah, di ULM Banjarmasin, pada Rabu (10/9) sore.

Dalam sambutannya Hasnur menyampaikan, agar seluruh atlet yang akan bertanding, dapat menjaga kesehatannya.

“Karena kesehatan itu penting, maka para atlet diminta untuk memperhatikan, pola makan, tidur yang cukup, serta berolahraga,” ungkapnya.

Para atlet mahasiswa ini, lanjut Hasnur, tentunya menyukai olahraga. Namun, tetap memperhatikan pendidikan.

“Karena pendidikan merupakan modal untuk dapat mengabdi kepada nusa dan bangsa, khususnya kepada Banua tercinta,” ucapnya.

Karena itu, lanjut Hasnur, pada saat mengikuti pertandingan, para atlet diminta untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan.

“Melalui olahraga ini untuk dapat memupuk persatuan dan kesatuan para atlet mahasiswa ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hasnur menekankan, pada saat mengikuti POMNAS ini, tidak hanya mengejar prestasi tetapi juga menjaga persatuan dan kesatuan.

“Medali dapat dikejar pada event lainnya, sedang POMNAS ini sebagai ajang untuk memupuk rasa persaudaraan sesama warga negara Indonesia, yang menjunjung nilai persatuan dan kesatuan bangsa,” tutur Hasnur.

Sementara itu, Ketua Kontingen POMNAS Kalsel Rusmin Nuryadin mengatakan, Kontingen Kalsel tahun ini terdiri dari 160 orang, terdiri dari 93 atlet, 19 pelatih, 6 official cabang olahraga, 13 PIC cabang olahraga, 15 tim medis, serta 13 Pengurus BAPOMI Kalsel, serta 1 media.

“Para atlet tersebut akan berlaga di 14 cabang olahraga yang dipertandingkan. Yaitu, atletik, basket, voli pasir, bulutangkis, catur, karate, panahan, panjang tebing, pencak silat, petanque, taekwondo, tenis lapangan, wushu, serta 1 cabor eksebisi pickleball,” ujar Rusmin.

ULM, lanjutnya , menjadi perguruan tinggi dengan jumlah atlet terbanyak, yakni 33 mahasiswa, disusul UNISKA sebanyak 23 atlet, serta beberapa perguruan tinggi lainnya di Kalsel.

“Pada POMNAS di Jateng ini, kami berharap kontingen Kalsel mampu kembali masuk 10 besar nasional, sedangkan pada POMNAS sebelumnya di Kalsel, mendapatkan peringkat ke 6,” ujar Rusmin. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) dan Kabupaten/Kota Tahun 2025, resmi ditutup dengan capaian membanggakan.

Dalam upacara penutupan yang berlangsung di Aula Kampus I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel, Banjarbaru, Rabu (9/10), diumumkan bahwa seluruh peserta dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor menyebut, hasil tersebut menjadi bukti keseriusan peserta dalam menyerap ilmu kepemimpinan dan menghasilkan inovasi nyata.

“Hasil pendidikan ini bisa dijadikan rapor untuk menilai potensi pejabat eselon III, sekaligus menentukan jenjang karier mereka di masa mendatang,” ujarnya usai memimpin upacara penutupan.

Menurut Ariadi, keberhasilan pelatihan tidak hanya diukur dari sisi administratif, tetapi juga dari nilai manfaat aksi perubahan yang dirancang peserta. Ia menekankan, inovasi yang lahir dari pelatihan harus bersifat implementatif dan memberi dampak nyata bagi pelayanan publik.

“Kami berharap ASN lulusan PKA tidak hanya memahami tugas fungsinya, tetapi juga berpikir substansial. Aksi perubahan harus benar-benar bisa diterapkan, agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi-misi Gubernur 2025–2029,” jelasnya.

Ariadi juga menyebut, keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui sinergi kuat antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.

“Keberhasilan provinsi ditentukan juga oleh kabupaten/kota. Karena itu, pencapaian seluruh peserta dengan predikat memuaskan tanpa ada yang gagal merupakan hal luar biasa,” tuturnya.

Di sisi lain, Ariadi memaparkan, PKA diselenggarakan sebagai sarana strategis untuk membentuk pejabat administrator yang tidak hanya mampu memimpin unit kerja, tetapi juga membangun tim yang solid, mengelola sumber daya dengan efektif, serta memastikan pelayanan publik berjalan konsisten.

Selain keterampilan manajerial, peserta juga dibekali pengalaman praktis melalui aksi perubahan yang menjadi tolok ukur utama pelatihan. Ariadi berpesan agar ilmu yang diperoleh benar-benar diterapkan di lapangan.

“Nilai tertinggi dari suatu aksi perubahan bukan pada konsepnya, tetapi pada manfaat yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan berharap, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dapat berperan aktif sebagai pemasok kebutuhan pangan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui sinergi antara pemerintah, BUMDesa, dan masyarakat, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya sekadar memberikan makanan kepada siswa, tetapi juga menjadi penggerak utama perekonomian desa serta memperkuat ketahanan pangan lokal di Kalimantan Selatan.

Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari menjelaskan, bahwa BUMDesa memiliki potensi besar untuk menjadi penyedia bahan pangan segar seperti beras, sayuran, telur, dan kebutuhan dapur lainnya. Potensi ini sangat strategis karena BUMDesa berada dekat dengan sumber produksi pangan yang ada di desa-desa, sehingga rantai distribusi lebih pendek dan harga yang ditawarkan lebih kompetitif.

Menurut Novi, keterlibatan BUMDesa dalam penyediaan bahan pangan untuk program MBG akan membawa banyak manfaat, baik bagi desa maupun masyarakat luas. Dari sisi ekonomi, peran BUMDesa akan mendorong perputaran uang di tingkat desa sehingga pendapatan asli desa meningkat. Dari sisi sosial, hal ini membantu memastikan pasokan pangan untuk siswa penerima program MBG tetap segar, aman, dan berkualitas, sehingga mendukung kesehatan serta perkembangan anak-anak di usia sekolah.

“Jika BUMDesa bisa menjadi pemasok utama untuk kebutuhan program MBG, maka manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di desa dapat menjual hasil produksinya dengan harga yang wajar, sementara pemerintah memiliki mitra yang jelas untuk menjaga ketersediaan bahan pangan,” ucap Novi, baru – baru ini.

Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan jumlah BUMDesa yang mampu berpartisipasi dalam program ini. Semakin banyak BUMDesa yang terlibat, maka dampak positifnya semakin luas. Tidak hanya meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, memperkuat kemandirian desa, serta mendorong desa untuk terus berinovasi dalam bidang produksi pangan.

“Harapan kami, ke depan semakin banyak BUMDesa yang bisa ikut berpartisipasi. Dengan demikian, perputaran ekonomi desa akan semakin meningkat, dan manfaat program MBG bisa lebih luas dirasakan oleh masyarakat,” tutup Novi. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait penggabungan aplikasi E-Ijamkes dengan E-Performance, serta penambahan fitur pajak dalam sistem E-Performance, di salah satu hotel di Banjarbaru, Rabu (10/9).

Kegiatan dibuka Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Plt. Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Satyawirawan. Bimtek diikuti seluruh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Satyawirawan menyampaikan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong produktivitas dan efisiensi kerja di lingkungan pemerintahan.

“Acara bimbingan teknis ini bertujuan memperkenalkan dan memahamkan peserta mengenai pemanfaatan aplikasi E-Absen dan E-Performance. Kedua aplikasi ini bukan sekadar alat bantu, melainkan langkah konkret dalam memodernisasi sistem manajemen kehadiran dan pembayaran tambahan penghasilan ASN di Pemprov Kalsel,” jelasnya.

Ia menambahkan, penerapan aplikasi E-Absen dapat meningkatkan transparansi, mengurangi potensi kesalahan pencatatan, serta memudahkan pemantauan kehadiran ASN secara real-time.

Sementara itu, E-Performance yang kini terintegrasi dengan empat aplikasi lain akan menjadi instrumen penting dalam proses pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja.

Pelaksanaan Bimtek ini juga sejalan dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 016 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja bagi ASN di lingkup Pemprov Kalsel.

“SPBE merupakan upaya pemerintah untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan bersih. Dengan sistem ini, kita bisa memangkas biaya, menghemat waktu, sekaligus meminimalisasi potensi praktik korupsi dalam pelayanan,” tegasnya.

Satyawirawan juga mengapresiasi dukungan seluruh panitia dan peserta yang hadir. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum membangun sinergi antara pimpinan, pegawai, dan teknologi informasi.

“Semoga implementasi aplikasi ini dapat berjalan maksimal di masing – masing instansi, sehingga tercipta lingkungan kerja yang inovatif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJAR – Unit Produksi Benih (UPB) Sungai Tabuk, yang dikelola Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan daerah.UPB Sungai Tabuk, yang berlokasi di Kabupaten Banjar ini, memiliki luas lahan sekitar 10 hektare dan menjadi salah satu pusat perbanyakan benih padi unggul terbesar di Kalimantan Selatan.

Keberadaan UPB ini berperan strategis dalam memastikan ketersediaan benih unggul dan berkualitas yang sangat dibutuhkan oleh para petani di daerah.

Penanggung Jawab UPB Sungai Tabuk, Khairiyadi menjelaskan, bahwa proses produksi benih dilakukan secara rutin dua kali dalam setahun, baik pada musim tanam kemarau maupun musim hujan. Dengan pola produksi seperti ini, pasokan benih padi unggul dan benih lokal yang adaptif terhadap kondisi lingkungan di Kalsel selalu tersedia dan berkesinambungan. Sehingga kebutuhan petani dapat terpenuhi setiap musim tanam.

“Keberadaan UPB Sungai Tabuk sangat penting karena berfungsi sebagai penjamin mutu benih padi. Dengan benih unggul yang berkualitas, produktivitas lahan pertanian dapat ditingkatkan, sehingga hasil panen menjadi lebih maksimal. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah,” ungkap Khairiyadi pada Selasa (9/9).

Meski demikian, Khairiyadi mengakui bahwa produksi benih padi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan, terutama serangan hama, kerap menjadi kendala yang harus diatasi tim UPB.

Hama seperti walang sangit, hawar daun, dan busuk batang biasanya masih dapat dikendalikan dengan tindakan pengendalian rutin. Namun, ancaman utama justru datang dari hama tikus dan burung pipit yang sulit diberantas secara tuntas, karena populasinya cepat berkembang dan sering menyerang tanaman padi saat mendekati masa panen.

“Ancaman hama tikus dan burung pipit ini tidak hanya kami rasakan, tetapi juga dialami para petani di sekitar lahan. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan kelompok tani dan instansi terkait untuk melakukan upaya pengendalian secara terpadu, agar kerugian bisa ditekan seminimal mungkin,” lanjut Khairiyadi.

Meski menghadapi tantangan tersebut, produktivitas UPB Sungai Tabuk tetap terjaga. Rata-rata hasil yang diperoleh mencapai 5 ton gabah kering panen per hektare. Setelah melalui proses pengeringan, pembersihan, dan pengemasan sesuai standar, benih padi yang siap tanam mencapai sekitar 3 ton per hektare.

Benih-benih ini kemudian disalurkan kepada para petani di berbagai daerah di Kalimantan Selatan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk musim tanam berikutnya.

Lebih jauh, Khairiyadi menegaskan bahwa keberhasilan UPB Sungai Tabuk dalam menjaga kontinuitas pasokan benih merupakan bukti nyata peran penting unit ini dalam mendukung program pemerintah daerah, khususnya di bidang ketahanan pangan. Dengan adanya ketersediaan benih yang bermutu, diharapkan produktivitas pertanian di Kalimantan Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Ia juga mengajak para petani untuk memanfaatkan benih unggul yang dihasilkan UPB agar hasil panen lebih optimal, serta menerapkan pola tanam dan pengendalian hama secara terpadu.

“Kami berharap kolaborasi antara UPB, pemerintah daerah, dan petani terus terjalin, sehingga target swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani bisa tercapai,” pungkasnya.

Dengan kinerja yang konsisten, tambahnya, UPB Sungai Tabuk kini dipandang sebagai salah satu motor penggerak utama dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Peran strategis ini diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi padi di Kalimantan Selatan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Triwulan II, di salah satu hotel berbintang Banjarbaru, Selasa (9/9) malam.

Kegiatan yang diikuti seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel ini, dibuka Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin. Hadir pula Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kementerian PANRB, Budi Prawira.

Dalam sambutannya, Syarifuddin menekankan pentingnya evaluasi ini, sebagai langkah strategis memperkuat reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menargetkan, melalui perbaikan berkelanjutan, Pemprov Kalsel dapat meraih predikat SAKIP AA.

“Hari ini merupakan bagian penting dari upaya kita memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efektif,” ujarnya.

Syarifuddin menegaskan, SAKIP tidak hanya soal penilaian, melainkan harus menjadi sistem yang membentuk budaya kerja berbasis hasil. Setiap program, kata dia, harus terukur manfaatnya bagi masyarakat serta memastikan setiap rupiah dari APBD memberi nilai tambah bagi kesejahteraan warga Banua.

Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengungkapkan, rata – rata nilai SAKIP kabupaten/kota di Kalsel saat ini berada pada predikat BB. Namun, Ia optimis, sejumlah daerah akan naik kelas tahun ini.

“Jika target yang ditetapkan evaluator Kemenpan RB dapat dicapai, maka ada lima daerah yang berpotensi naik ke BB dan satu daerah lagi bisa meningkat ke A,” jelasnya.

Galuh menegaskan, dokumen perencanaan berkualitas seperti RPJMD, merupakan fondasi utama untuk memperkuat akuntabilitas kinerja. Dalam waktu dekat, seluruh kepala SKPD diminta memaparkan rencana strategis masing-masing agar dapat dievaluasi keselarasan indikator kinerja utama dengan visi pembangunan daerah 2025–2029.

“Kuncinya ada pada pemahaman kepala SKPD terhadap pohon kinerja, indikator kinerja utama, serta kolaborasi lintas perangkat daerah. Dengan begitu, SAKIP bukan hanya soal predikat, tetapi menjadi instrumen nyata dalam menyelesaikan persoalan pembangunan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)