LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke Kalsel untuk memastikan kesiapan pasokan dan kualitas energi menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Dalam kunjungan ini, ia didampingi oleh Direktur Utama Pertamina, Komisaris Utama Pertamina, Direktur Utama PLN, Kepala BPH Migas, Dirjen Migas, serta Kepala Dinas ESDM Kalsel.

“Kami melakukan kunjungan kerja di Banjarmasin, Kalsel, dalam rangka memastikan persiapan menghadapi hari raya, khususnya di sektor BBM, LPG, serta listrik, termasuk BBM untuk nelayan,” ujarnya, Rabu (19/3).

Dari hasil pantauan di lapangan, ketersediaan BBM dalam kondisi aman dengan stok yang cukup untuk 18 – 21 hari. Selain itu, kualitas BBM juga telah diuji langsung, mencakup RON 90, RON 92, dan RON 98, dan hasilnya tidak ditemukan masalah.

“Saya langsung mengecek dengan teman-teman BPH Migas, kualitasnya baik dan sesuai standar,” katanya.

Sementara itu, untuk ketersediaan LPG, pasokan di Kalsel cukup untuk 5-6 hari, dan distribusi dari Pulau Jawa memakan waktu sekitar dua hari.

Harga yang berlaku juga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Namun, ia mengakui bahwa kapasitas penyimpanan LPG di Kalsel masih terbatas, sekitar 600 ton.

“Ke depan, kita akan menambah kapasitas penyimpanan agar distribusi semakin lancar dan pasokan semakin aman,” ungkapnya.

Bahlil Lahadalia juga meninjau langsung ketersediaan BBM bagi nelayan dengan mengunjungi kampung nelayan di Banjarmasin dan berdialog dengan masyarakat setempat.

“Mereka rata-rata tidak pernah mengeluhkan ketersediaan BBM. Harganya tetap Rp6.800 per liter dengan kandungan B40, dan stoknya selalu terjaga,” tuturnya.

Dengan kondisi ini, ia memastikan para nelayan tetap bisa melaut hingga hari raya tanpa kendala.

Di sektor ketenagalistrikan, kesiapan PLN juga mendapat perhatian khusus. Dari hasil paparan Dirut PLN, Bahlil mengungkapkan kapasitas terpasang di Kalsel memiliki cadangan 38 persen.

“Ketersediaan bahan bakar untuk PLN juga sudah kita pastikan mencukupi,” jelasnya.

Menteri ESDM juga menyoroti pertumbuhan pemakaian kendaraan listrik di Kalimantan, yang mengalami peningkatan hingga 6,5 kali lipat dibanding tahun lalu.

“PLN telah membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan jarak antarstasiun sekitar 40 kilometer untuk memastikan pengguna kendaraan listrik tidak mengalami kesulitan saat mengisi daya,” ungkapnya.

Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawasi ketersediaan energi nasional agar masyarakat dapat menjalani ibadah dan merayakan Idulfitri dengan tenang.

“Presiden menginstruksikan agar rakyat menghadapi hari raya dengan kepastian, khususnya dalam hal pasokan energi. Kami di Kementerian ESDM memastikan semuanya dalam kondisi aman,” pungkasnya.(SYA/RDM/RH)

KOTABARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Diskominfo Kabupaten Kotabaru dalam rangka evaluasi program strategis dan penguatan sinergi antar pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam pertemuan ini, berbagai aspek program dibahas secara mendalam, termasuk optimalisasi layanan informasi publik, percepatan transformasi digital, serta pengelolaan sistem data dan informasi yang lebih terintegrasi.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, menyampaikan bahwa selain menjalin silaturahmi, kunjungan ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program yang telah berjalan serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas layanan.

“Jadi tujuan kita yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua kita tentu mensinergikan dengan teman-teman Diskominfo Kabupaten Kotabaru terkait program, kegiatan yang bisa kita optimalkan bersama, karena bagaimanapun antara Provinsi dan Kabupaten/Kota itu harus betul-betul bisa kita sinergikan dan koordinasikan,” ujar Muslim dalam pertemuan yang digelar di Kotabaru, Selasa (18/3).

Lebih lanjut, Muslim mengungkapkan bahwa ada beberapa aspek penting yang perlu diperkuat, seperti pembangunan infrastruktur komunikasi, percepatan transformasi digital, dan peningkatan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Hari ini kita membawa semua bidang yang ada di Diskominfo Provinsi untuk hadir di Kabupaten Kotabaru. Ini menunjukkan perhatian kita dengan Kotabaru. Karena daerah ini sangat luas, kemudian juga dengan berbagai keunikan, permasalahan transformasi digitalnya, nah itu yang akan kita optimalkan bersama,” tambahnya.

Ia mengungkapkan Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi serta informatika di daerah.

“Diharapkan, hasil dari diskusi ini dapat memberikan dampak positif dalam mendukung pembangunan digital di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Kotabaru,” tutupnya. (Diskominfokalsel-BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel telah bersiap untuk menghadapi musim kemarau. Prediksi BMKG kemarau terjadi mulai April, sedangkan puncak musim panas pada Mei 2025.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa penanganan karhutla tahun ini masih seperti tahun 2024 lalu, sebab dinilai cukup berhasil.

“Pola penanganan untuk karhutla tahun 2025 ini, masih seperti tahun 2024, karena banyak yang mengakui berhasil,” ucap Bambang, baru – baru tadi.

Bambang menambahkan, penanganan yang akan dilakukan diantaranya, pembasahan lahan gambut lebih awal, mengusulkan Heli Water Boombing, dan modifikasi cuaca. Selain itu juga mengingatkan para pemilik lahan yang rawan terbakar untuk melakukan pembersihan.

“Terbukti tahun 2024, jumlah lahan yang terbakar sangat berkurang,” tutup Bambang. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi upaya dan kerja keras Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel dalam memberantas peredaran narkoba di Banua. Polda Kalsel kembali memusnahkan barang bukti narkoba sebanyak 38.283,46 gram atau lebih kurang 38 kilogram sabu-sabu yang diungkap selama tiga bulan terakhir periode Januari – Maret 2025.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, Polda Kalsel berkomitmen untuk terus berupaya memberantas dan mengantisipasi peredaran narkoba di Banua.

“Ada juga 1.015 butir ekstasi dan 331 gram serbuk ekstasi yang turut dimusnahkan hari ini,” ungkap Irjen Pol Rosyanto Yudha, saat menggelar press conference, pemusnahan barang bukti narkoba, Rabu (19/3).

Dengan barang bukti yang gagal beredar ke masyarakat itu, Polda Kalsel telah berhasil menyelamatkan 193.297 orang dari penyalahgunaannya.

“Perang terhadap peredaran narkoba tak boleh kendor dan pihaknya terus meningkatkan upaya pengungkapan dengan memperkuat sumber daya yang ada,” tutup Yudha.

Sementara itu, mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Setdaprov Kalsel, Adi Santoso, menyampaikan bahwa pihaknya mengajak untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mulai dari para orang tua, guru, dosen, asn, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para alim ulama.

“Hal ini juga menandakan, bahwa banua kita, menjadi salah satu tujuan, bagi para pelaku kejahatan narkoba, bahkan menjadi bagian dari jaringan internasional,” ucap Adi.

Dilanjutkan Adi, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini, kita ketahui bersama sangat berbahaya. Karena dapat merusak kesehatan dan kehidupan kita, serta dapat mengancam keberlangsungan generasi penerus bangsa.

“Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, untuk terus mengingatkan anak-anak kita, anggota keluarga kita, orang-orang terdekat kita, peserta didik kita, mahasiswa kita, pemuda kita, dan masyarakat kita, tentang bahaya maupun dampak buruk dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” tutup Adi. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Pusat memberikan kepastian pengangkatan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi tahun 2024 yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK).

Sebelumnya diumumkan bahwa CPNS akan diangkat pada Oktober 2025, sementara CPPPK pada Maret 2026. Namun dalam pengumuman terbaru pada Senin (17/3), diputuskan percepatan pengangkatan CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan untuk CPPPK paling lambat Oktober 2025.

Hal ini tentunya merupakan bentuk komitmen kuat dari Pemerintah untuk menuntaskan permasalahan dalam pengangkatan CASN dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan memastikan hak-hak ASN tetap terlindungi.

Terkait dengan keputusan percepatan pengangkatan CASN tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadi Rahman menyampaikan pesan agar Instansi Pemerintah Daerah (Pemda) di Kalsel memberi atensi dan segera menindaklanjuti secara proaktif.

“Pemda perlu memastikan kesiapannya, terutama dalam hal proses teknis administratif, anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kinerja CASN nantinya. Ombudsman Kalsel akan terus mengawal proses ini supaya ada kepastian bahwa tidak ditunda lagi di kemudian hari,” katanya, Rabu (19/03).

Hadi menambahkan berbagai Instansi Pemda di Kalsel wajib mematuhi norma yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Instansi-Instansi tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.

Apalagi juga sudah ada penegasan dari Pemerintah Pusat bahwa proses penerimaan PPPK 2024 adalah kebijakan afirmasi terakhir yang diambil dimana kedepannya pengangkatan ASN akan dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku.

Hadi menyampaikan harapan agar dengan pengangkatan CASN dimaksud dapat berkontribusi bagi seluruh Pemda di Kalsel untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, berkualitas prima dan terhindar dari maladministrasi.

“Rekrutmen ini harus diarahkan dalam konteks optimalisasi pelayanan publik, sehingga harapannya orang-orang yang direkrut bisa menampilkan kinerja pelayanan yang memuaskan serta mampu menjaga dan menerapkan nilai-nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari,” pungkasnya. (OMBUDSMAN.KALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2024 pada Selasa (18/3) di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian Gedung DPRD Provinsi Kalsel.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Alpiya Rahman dan Desy Oktavia Sari dengan turut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalsel, Muhidin dan Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan unsur-unsur Forkopimda.

Dalam laporannya, Gubernur Kalsel, Muhidin memaparkan capaian pembangunan daerah selama tahun 2024. Laporan ini mengusung visi “Kalsel Maju: Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan sebagai Gerbang Ibu Kota Negara.” Ia menerangkan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalsel terus menunjukkan tren positif.

“Data dari BPS tahun 2024 mencatat adanya pertumbuhan yang mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.

Selain itu, Muhidin mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalsel pada tahun 2024 tercatat mencapai 5,05 persen. Angka ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang stabil setelah menghadapi dampak pandemi COVID-19.

“Angka kemiskinan di Kalsel mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis. Juga, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 berada di angka 4,20 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 4,91 persen,” ungkapnya.

Muhidin menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama. Pemerintah terus berupaya membangun Kalsel yang lebih maju dengan fokus pada pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyatakan bahwa laporan ini akan dibahas lebih lanjut oleh empat panitia khusus (Pansus). Pembahasan tersebut akan menghasilkan rekomendasi yang menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

“Empat Pansus LKPj itu adalah Pansus I Pembahasan bidang Hukum dan Pemerintahan, Pansus II Pembahasan bidang Ekonomi dan Keuangan, Pansus III Pembahasan bidang pembangunan dan infrastruktur, serta Pansus IV Pembahasan bidang Kesejahteraan Rakyat,” katanya.

Dengan adanya LKPj ini, diharapkan program pembangunan yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan. Pemerintah dan DPRD Kalsel berkomitmen untuk terus mewujudkan daerah yang lebih maju dan sejahtera. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Muhidin mendampingi Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Akselerasi Kegiatan Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah Rakyat menuju Indonesia Swasembada Pangan, pada Selasa (18/3) siang, di aula Idham Khalid Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.

Dalam arahannya, Mentan, Andi Amran Sulaiman meminta kesanggupan para bupati di Kalsel, untuk menerima dana dan peralatan untuk program Oplah dan Cetak Sawah di wilayah masing – masing.

“Kalau bapak tidak sanggup dengan uang yang dikasih termasuk peralatan, aku serahkan ke yang lain,” ujarnya.

Mentan pun memberikan prioritas bagi kabupaten yang dihadiri langsung kepala daerahnya pada rakor di Banjarbaru tersebut. Yakni Kabupaten Batola dan Tanah Laut.

Mentan Amran menetapkan target cetak sawah di Provinsi Kalsel tahun ini seluas 500 ribu hektar dengan anggaran sekitar 1 trilyun.

“Pokoknya tergantung pak gubernur, mudah mudahan bisa diselesaikan cepat, kalau tidak, kita akan pindahkan ke daerah lain. Tapi tadi pak gubernur katakan sanggup,” ujar Amran kepada wartawan.

Sementara itu, Gubernur, Muhidin mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan bupati di Kalsel, terkait kesanggupan melakukan program Oplah dan Cetak Sawah ini.

“Saya harapkan bupati yang tidak hadir hari ini, menemui saya, nanti saya buat laporan kepada pak menteri, apakah mereka siap atau tidak,” ujar Muhidin kepada wartawan usai acara.

Di awal rakor, Gubernur, Muhidin menyampaikan harapannya, bahwa kehadiran Mentan Amran di Kalsel, memberikan semangat bagi masyarakat untuk mencapai swasembada pangan.

Disebutkan Gubernur, data tahun 2023 mencatat, sektor pangan di Kalsel berkontribusi 11,37 persen terhadap PDRB nasional.

Adapun komoditas unggulan di Kalsel berupa, padi, jagung, jeruk, karet, kelapa sawit, ayam, sapi, itik, dan kerbau rawa.

Disampaikan lagi, lahan di Kalsel banyak yang menganggur atau tidak digarap maksimal. Gubernur, Muhidin berwacana, jika ada lahan yang ditelantarkan dalam kurun waktu tertentu, akan diambil alih pemerintah.

Hadir dalam rakor di Banjarbaru ini, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, anggota DPD RI asal Kalsel, Habib Hamid Abdullah, Satgas Pangan Polri, Djoko Prihadi, Komandan Korem 101/Antasari, Kolonel Inf Ilham Yunus, Kabinda Kalsel, Brigjen Pol Nurullah, Kepala Kejati Kalsel, Rina Virawati, dan unsur Forkopimda lainnya.

Turut bersama rombongan Mentan, Andi Amran Sulaiman dalam rakor ini, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dr Idha Widi Arsanti dan Plt Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Husnain.

Rakor juga dihadiri 1.079 penyuluh se Kalsel, para Kapolres, Babinsa, dan unsur terkait lainnya

Pada kesempatan ini, dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam mendukung dan mengawasi kegiatan Oplah dan Cetak Sawah Rakyat di Kalimantan Selatan oleh Plt Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Kasatgas Pangan, Kajati, Danrem 101/Antasari, Kapolda Kalsel, Kepala BIN, Kepala Balai Wilayah Sungai III, Kepala Dinas Ketahanan Pangan tingkat kabupaten/kota, Kepala Dinas Pertanian, dan pihak pelaksana kegiatan.

Sebelum rakor, Mentan lz Andi Amran Sulaiman juga melakukan kunjungan ke Desa Maluka, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Kamis (13/3) lalu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam kegiatan pasar murah yang digelar di Kantor Polda Kalsel. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan serupa akan kembali digelar pada 20 Maret mendatang, dengan rencana pasar murah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Dinas PKP Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman, mengungkapkan bahwa dibulan ramadhan, pihaknya bersama SKPD lain akan terus bersinergi dalam meraih kebaikan, terutama dalam kegiatan pasar murah.

“Kita akan terus bersinergi untuk meraih kebaikan, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kami berharap pasar murah ini dapat membantu seluruh masyarakat,” ucap Syamsir.

Dilanjutkan Syamsir, pada kegiatan pasar murah, berbagai kebutuhan pokok akan dijual dengan harga murah. Sebagai contoh, beras jenis SHP yang biasa dijual dengan harga Rp60.500 per 5 kilogram, di pasar murah ini dijual dengan harga hanya Rp50.000, dengan subsidi sebesar Rp10.000 per 5 kg.

“Paket sembako yang seharusnya dijual dengan harga Rp70.000,00, di stand Dinas Pertanian Kalsel dijual dengan harga Rp50.000,00, bahkan lebih terjangkau lagi dengan harga Rp30.000,00 per paket,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/RH)