LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengimbau kepada perusahaan di Kalimantan Selatan agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagaaman bagi pekerja paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti mengungkapkan hal itu sesuai dengan edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 500.15.14.1/684/Disnakertrans Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin mengenai THR keagamaan tahun 2025 sudah kami informasikan ke seluruh perusahaan di Kalimantan Selatan agar dapat membayar THR secepatnya,” ucapnya, Senin (17/3).

Irfan mengungkapkan, THR adalah hak pekerja harus dibayar perusahaan, lebih cepat lebih baik karena bisa bermanfaat untuk pekerja dan keluarganya menyambut hari raya.

“Pemberian THR kepada pekerja tidak boleh dicicil, yang mana besaran THR pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih adalah sebesar 1 bulan upah, sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional,” jelasnya.

Sementara itu, Plh Kepala Bidang Hubungan Industrial, Bambang menambahkan apabila perusahaan tidak memberikan THR kepada pekerja, maka nantinya akan mendapat sanksi.

Berdasarkan Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan atau pengusaha yang tidak patuh dalam pembayaran THR dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

“Akan tetapi, pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja itu sendiri,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi Kalimantan Selatan, akan berkontribusi pada kegiatan – kegiatan pasar murah, yang diadakan setiap instansi daerah di banua ini.

Kepala Dinas PKP Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman mengungkapkan, Kegiatan pasar bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau, khususnya yang diadakan pada bulan suci Ramadan.

“Kami sangat mengapresiasi adanya kegiatan pasar murah bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu kami berusaha maksimal untuk turut berkontribusi pada kegiatan pasar murah yang diselenggarakan setiap instansi,” ungkap Syamsir, baru – baru ini.

Dalam kegiatan pasar murah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi Kalimantan Selatan turut menggandeng kelompok tani, sehingga manfaat pasar murah bukan hanya dirasakan bagi masyarakat, namun juga dirasakan langsung oleh para petani.

“Dalam kegiatan pasar murah ini, berbagai bahan pokok seperti beras, minyak, gula, sayur, dan ikan disediakan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Salah satunya, yakni mengembangkan dan menambah inovasi – inovasi yang ada, sesuai dengan kebutuhan masyarakat banua.

Plt Kepala Brida Provinsi Kalsel, Husnul Hatimah menyampaikan, untuk tahun 2025 pihaknya berkomitmen dengan program Kalsel Innovation Awards (KIA), dapat meningkatkan Inovasi di Kalimantan Selatan, sebagai pemicu untuk terus memperkuat potensi daerah, dalam menghadapi tantangan global.

“Pada tahun lalu, BRIDA Kalssl mengirimkan 22 Inovasi Unggulan dari gabungan Inovasi OPD yang ada dan jumlah tersebut akan kembali ditambah pada tahun 2025 ini,” ungkap Husnul, baru – baru tadi.

Dilanjutkan Husnul, BRIDA Kalsel akan mengembangkan inovasi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Contoh inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti peningkatan pelayanan publik pengembangan ekonomi lokal, dan perbaikan infrastruktur. contoh yang disebutkan tersebut akan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

“Inovasi dibuat untuk memberikan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat. sehingga inovasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan memudahkan mereka,” tutup Husnul. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menghadiri peringatan Nuzulul Qur’an yang digelar pada malam 17 Ramadhan 1446 Hijriah di Ruang Induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin, pada Minggu (16/3) malam.

Dihadiri ribuan jamaah, tampak terlihat juga jajaran SKPD lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Forkopimda, Ketua MUI kabupaten/kota se-Kalsel serta Ketua NU dan Muhammadiyah Kalsel.

Wagub Hasnuryadi Sulaiman, dalam sambutannya berharap, peringatan Nuzulul Qur’an 1446 Hijriah, momentum untuk meneguhkan kesadaran, penghayatan serta perenungan bahwa Al-Qur’an adalah pedoman untuk menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat nanti.

Wagub Hasnuryadi mengungkapkan, bahwa segala macam tatanan hubungan sosial, akidah, ibadah, muamalah, serta keadaban dan kesantunan sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran Nul Karim.

”Karena itu, marilah kita tanamkan cinta Al-Quran, melalui diri kita sendiri, keluarga kita, anak cucu kita, sehingga menjelma ke seluruh lapisan masyarakat khususnya di Banua Kalimantan Selatan,” kata Hasnur.

Untuk itu, Ia mengajak agar saatnya hidupkan kembali kebiasaan magrib mengaji di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, untuk mendidik generasi yang mencintai dan mengamalkan Al-Qur’an dalam kehidupan.

”Insya Allah, ketika Al-Qur’an dijadikan bacaan utama yang kita hayati dan kita amalkan isi kandungannya maka kedamaian dan keberkahan hidup akan kita rasakan. Sinarilah rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran,” ucap Hasnur.

Sementara itu, penceramah, Ahmad Mulkani menyampaikan bahwa, kalimat Al-Quran disebutkan 58 kali didalam Al-Qur’an, kemudian kalimat Qur’anan 10 kali dan Qur’anahu 2 kali.

”Ini menunjukkan begitu pentingnya Al-Qur’an sebagai pedoman umat muslim bahkan seluruh umat bukan hanya muslim,” ucapnya.

Ia menuturkan, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Qur’an yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar dan dalam Surah Yunus ayat 61 yang berbunyi bahwa tidak ada kamu melakukan dalam keadaan apapun, tidaklah engkau membaca daripada Al-Qur’an, tidaklah engkau melakukan perbuatan kecuali kami menyaksikan perbuatanmu, kami menyaksikan segala keadaanmu, tatkala kalian melakukan itu tidaklah samar disisi Allah walaupun sedikit timbangan sekecil pun di bumi dan di langit, semuanya adalah ketentuan dari Allah SWT.

“Al-Qur’an adalah pedoman kita, Al-Qur’an hendaklah selalu kita baca dirumah kita, sebab rumah itu kalau tidak dibacakan Al-Qur’an ujar nabi sama seperti kalian jadikan rumah itu kuburan, maka bacakanlah Al-Qur’an. Jangan sampai kita tidak ada hubungan dengan Al-Qur’an, sebab kalau kita lepas daripada hubungan dengan Al-Qur’an kita akan jauh daripada rejeki yang berkah, jauh daripada ketaatan dan mudah masuk dalam kemaksiatan,” sampainya.

Adapun dalam laporannya, Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, M Tambrin mengatakan, peringatan Nuzulul Quran di Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini dihadiri jamaah hingga 5.000 orang, yang didukung oleh para guru dan siswa-siswi madrasah.

“Setiap malam pelaksanaan sholat Isya dan Tarawih tidak kurang seribu jamaah dan malam ini lebih daripada tiga ribu jamaah atau mendekati hampir 5.000 jamaah,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, selama bulan Ramadhan ini pelayanan berbuka puasa di Masjid Raya Sabilal Muhtadin peserta berbuka puasa antara 900 hingga 1.400 orang.

”Ini luar biasa untuk tahun ini untuk kehadiran jamaah dan merasakan bubur Sabilal Muhtadin. Kami sampaikan terimakasih dan penghargaan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar,” pungkasnya.

Adapun pelaksanaan peringatan malam Nuzulul Quran 1446 Hijriah dimulai setelah sholat Isya dan sholat Tarawih berjamaah dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an yang dibawakan 5 qori terbaik Kalsel dan ditutup dengan do’a bersama yang dipimpin Ahmad Mulkani. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ramadan hari ke-16, Gubernur Kalsel, Muhidin menggelar silaturahmi dan berbuka puasa bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kalsel di kediaman pribadinya pada Minggu (16/3) sore.

Selain jajaran Kepala Kemenag se-Kalsel, tampak hadir juga perwakilan MUI Kalsel, Ketua Muhamadiyah Kalsel serta Ketua Nahdlatul Ulama Kalsel.

Pada silaturahmi penuh keakraban itu, Gubernur, Muhidin menyampaikan rasa terimakasih atas kedatangan para jajaran Kemenag, MUI, Muhamadiyah dan NU Kalsel.

Disampaikan Muhidin, selain silaturahmi, pada kesempatan itu juga dirinya mendapatkan berbagai masukan untuk program pembangunan dirinya sebagai Gubernur bersama Wagub Hasnuryadi dalam membangun Banua untuk kesejahteraan masyarakat serta memantapkan Visi Misi Kalsel 2025-2030, dengan tagline Bekerja Bersama, Merangkul Semua.

“Peningkatan akhlak setelah menjalani bulan Ramadan selama sebulan penuh, menyambut hari kemenangan. Akhlak baik, Insya Allah akan lebih baik masyarakat kita Kalimantan Selatan,” sampai Muhidin.

Pada kesempatan silaturahmi, perwakilan MUI Kalsel menegaskan komitmennya tegak lurus dan mendukung semua program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel .

Hal senada juga disampaikan Muhamadiyah serta NU Kalsel yang siap menyukseskan semua program-program pemerintah ke semua kalangan hingga 5 tahun kedepan.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin menyampaikan rasa terimakasih atas perkenan Gubernur silaturahmi berdialog dan berbuka puasa dengan jajaran Kemenag se-Kalsel, MUI, Muhammadiyah dan NU Kalsel.

Silaturahmi selanjutnya diisi dengan berbuka puasa bersama dan dilanjutkan dengan Sholat Magrib berjamaah. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Sebanyak 57 pelamar dinyatakan lulus dan memenuhi syarat seleksi administrasi sebagai calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan periode 2024-2027.

Dalam keterangannya pada Konferensi Pers Pengumuman Seleksi Administrasi KPID Kalsel di Aula Diskominfo Kalsel Banjarbaru, Jum’at (14/3), Ketua Tim Seleksi KPID Kalsel, Muhammad Amin menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan profesional.

“Dari 66 pelamar yang mendaftar sejak 27 Januari hingga 25 Februari, setelah dilakukan verifikasi, sebanyak 57 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Mereka akan melanjutkan ke tahapan uji kompetensi,” jelas Amin.

Peserta yang lolos seleksi administrasi akan menghadapi uji kompetensi mulai 20 Maret hingga 18 April 2025. Tes ini mencakup Computer Assisted Test (CAT), psikotes, dan wawancara, dengan bobot penilaian masing-masing 30 persen untuk CAT, 30 persen untuk psikotes, dan 40 persen untuk wawancara.

“Setelah uji kompetensi, sebanyak 21 peserta terbaik akan mengikuti uji publik pada 28 April hingga 7 Mei 2025. Tanggapan masyarakat dalam uji publik ini akan menjadi catatan penting bagi DPRD Kalsel sebelum mereka menjalankan uji fit and proper test,” tambahnya.

Dalam pelaksanaan seleksi ini, Tim Seleksi KPID Kalsel bekerja sama dengan beberapa pihak terkait, seperti Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru untuk pelaksanaan CAT, RSJ Sambang Lihum untuk psikotes, serta Diskominfo Kalsel dalam proses wawancara.

“Kami memilih ULM Banjarbaru karena mereka sudah berpengalaman dalam pelaksanaan CAT dan memiliki standar yang baik dalam seleksi kompetensi,” ujar Amin.

Amin juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam seluruh proses seleksi. Tim Seleksi juga telah melakukan beberapa kali audiensi dengan DPRD Kalsel untuk memastikan proses ini berjalan sesuai regulasi.

“Kami memastikan seleksi ini dilakukan dengan seadil-adilnya hingga akhirnya menyerahkan 21 nama peserta terpilih ke DPRD untuk uji kelayakan dan kepatutan. Jika ada peserta yang merasa kurang puas dengan hasil seleksi, mereka dapat berkomunikasi dengan Tim Seleksi di sekretariat atau menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN,” tuturnya.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Evi Rizqi Monarshi, turut menyoroti pentingnya kecakapan calon komisioner dalam memahami penyiaran lokal di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap komisioner yang terpilih nanti bisa membawa inovasi untuk kemajuan penyiaran di Banua, sehingga penyiaran di Kalimantan Selatan dapat terus berkembang dan bersaing dengan daerah lain,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pasar Murah yang digelar Polda Kalsel, di Halaman Mapolda, di Banjarbaru, Kamis (13/3). Acara dibuka Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono melalui Kasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dislutkan Kalsel Martiah Akhdianti menjelaskan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan mendukung pelaksanaan Pasar Murah Polda Kalsel.

“Hari ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan turut serta dalam kegiatan Pasar Murah Ramadhan yang diselenggarakan oleh Polda Kalsel di Banjarbaru. Sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan dan gizi masyarakat,” ungkap Martiah.

Pada Pasar Murah Polda Kalsel ini, Dislutkan Kalsel dengan Program Gemar ikan dan Produk Olahan Perikanan.

Selain itu, keikutsertaan ini sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan hadir dengan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan,” ujarnya.

Pada Pasar Murah Ramadhan Polda Kalsel, Dislutkan membagikan ikan segar secara gratis kepada ASN, PHL, dan tenaga outsourcing di lingkungan Polda Kalsel.

“Tidak hanya ikan segar, kami juga menghadirkan produk olahan hasil perikanan seperti Sepat Sambal, Abon Haruan, Kue Bangkit, dan aneka olahan ikan lainnya yang lezat dan bergizi,” tuturnya lebih lanjut.

Sehingga diharapkan, produk produk ini tidak hanya meningkatkan konsumsi ikan, tetapi juga mendukung kesejahteraan pelaku usaha perikanan lokal yang menjadi binaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Tujuan keikutsertaan dari Dislutkan Kalsel tentunya, untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan berkualitas selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah,” ucapnya.

Dislutkan Kalsel berharap, kegiatan ini bermanfaat dan membawa berkah bagi semua pihak. (SRI/RDM/RH)

BANDUNG – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kaji banding ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kamis (12/3).

Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Nor Fajri, menyampaikan kunjungan ini bertujuan untuk memperkaya dan memantapkan substansi dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalsel 2023-2045.

“Hari ini pertemuan dalam rangka komparasi masalah rancangan perda kita. Sangat banyak hal-hal bermanfaat untuk melengkapi rancangan perda kita. Ada beberapa penyesuaian dengan visi misi dan perubahan nomenklatur, tetapi perbedaannya tidak banyak dengan Jawa Barat,” ujarnya.

Fajri menambahkan, setelah kaji banding ini, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk tetap fokus melengkapi dan menyempurnakan rancangan perda dengan melibatkan SKPD terkait.

Sementara itu, Kepala DP3AKB Provinsi Jabar melalui Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, Iin Indrasari, menjelaskan bahwa GDPK Jabar mengacu pada lima pilar utama.

“Kami berfokus pada pembangunan kependudukan yang mencakup kualitas penduduk, kuantitas penduduk, mobilitas penduduk, data dan informasi kependudukan, serta penataan persebaran penduduk,” jelas Iin.

Ditambahkan Tim Ahli DP3AKB Provinsi Jabar, Ertribudi Yudopramono, bahwa lima pilar GDPK yaitu Pilar pertama adalah peningkatan kualitas penduduk, mencakup pendidikan dan kesehatan. Pilar kedua mengelola jumlah penduduk dengan pengendalian kelahiran. Pilar ketiga membahas mobilitas penduduk agar seimbang. Pilar keempat berkaitan dengan penguatan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan.

“Sedangkan pilar kelima adalah penataan persebaran penduduk, memastikan distribusi yang merata sesuai dengan daya dukung wilayah dan potensi ekonomi setempat,” jelasnya.

Dengan adanya kaji banding ini, Pansus IV DPRD Provinsi Kalsel berharap penyusunan Raperda GDPK Kalsel 2023-2045 semakin komprehensif dan dapat menjadi pedoman strategis dalam pembangunan kependudukan di Kalimantan Selatan. (ADV-NRH/RDM/RH)