LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menyambut kedatangan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) RI, Letnan Jenderal (Purn) Muhammad Herindra beserta rombongan, dalam rangka kunjungan kerja di Kalsel di VIP Room Bandara Lanud Sjamsudin Noor, Banjarbaru, pada Rabu (9/4) sore.

Tiba sekitar pukul 16.30 WITA dengan menggunakan pesawat yang bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Letnan Jenderal (Purn) Muhammad Herindra disambut dengan penuh kehangatan.

Dalam prosesi penyambutan, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, mengalungkan bunga sebagai simbol penghormatan, yang diiringi tarian selamat datang serta taburan bunga melati sebagai tanda penyambutan kepada tamu kehormatan.

Setibanya di VIP Room, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menyambut langsung Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) RI, Letnan Jenderal (Purn) Muhammad Herindra, dengan berjabat tangan sebagai bentuk keakraban. Keduanya tampak berbincang – bincang hangat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel, kami mengucapkan selamat datang di bumi Lambung Mangkurat, Bapak Kepala BIN Herindra,” ujar Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman.

Turut hadir dalam penyambutan, Kabinda Kalsel Brigjen Pol. Nurrullah, Kepala kejaksaan tinggi Kalimantan Selatan, Rina Virawati, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari, Kolonel Inf Ilham Yunus, Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Banjarmasin, Kolonel Laut (P) Ahmad Ahsan, Komandan Lanud Sjamsudin Noor Banjarmasin, Kolonel Pnb Suparjo, Kepala Biro Adminstrasi Pimpinan Kalsel, Berkatullah, serta tamu undangan lainnya.

Usai acara penyambutan dan ramah tamah singkat, Kepala BIN beserta rombongan melanjutkan agenda kunjungan ke Korem 101/Antasari di Banjarmasin.

Silaturahmi ke Korem 101/Antasari bagi Kepala BIN ini mengenang dan bernostalgia karena dirinya pernah menjabat sebagai Komandan Korem 101/Antasari pada periode 2012 silam.

Di Korem 101/Antasari, Herindra juga menyempatkan melihat gambar para pejabat Komandan Korem dari masa ke masa. Selanjutnya, Herindra juga melihat ruang kerja Komandan Korem 101/Antasari tempat dirinya pernah bertugas.

Selain itu, Mantan Wakil Menteri Pertanahan RI ini juga menyempatkan melihat lapangan di areal Masjid Korem 101/Antasari.

Setelah bersilaturahmi dan mengenang tempat tugasnya dulu di Korem 101/Antasari, Herindra melanjutkan istirahat menuju salah satu hotel di Banjarmasin.

Pada malam harinya, Kepala BIN Herindra menghadiri pertemuan dan silaturahmi dengan Forkopimda Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila.

Sedangkan pada Kamis (10/4), agenda dilanjutkan dengan peresmian Markas Komando (Mako) BIN Daerah Kalsel di Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel.

Usai seluruh rangkaian kegiatan, Letnan Jenderal (Purn) Muhammad Herindra bertolak kembali ke Jakarta pada siang harinya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengakselerasi transformasi ekonomi daerah dari sistem berbasis ekstraksi sumber daya alam mentah menuju ekonomi bernilai tambah.

Hal itu diwujudkan dengan upaya pendorongan hilirisasi komoditas unggulan dan penguatan sektor agroindustri.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor, mengatakan pembangunan infrastruktur dan kawasan industri menjadi kunci utama untuk mendukung peralihan menuju ekonomi non-ekstraktif.

Bahkan sebelum Musrenbangnas akhir Desember lalu, Ariadi mengaku sudah melakukan konsultasi dengan Bappenas dan mengusulkan beberapa intervensi strategis untuk pembangunan Kalsel. Salah satunya adalah pembangunan jembatan Pulau Laut – Kalimantan serta pelabuhan laut dalam Mekar Putih.

“Keduanya menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan,” jelas Ariadi, di ruang kerjanya, Selasa (8/4).

Menurut Ariadi, jembatan dan pelabuhan merupakan satu paket infrastruktur dasar yang akan memperlancar konektivitas dan memperkuat jalur distribusi barang, baik di dalam maupun luar negeri.

Pembangunan ini juga didukung oleh pengembangan kawasan industri seperti Batulicin, Kawasan Industri Jorong, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga.

“Saat ini yang masih dalam proses adalah realisasi KEK Mekar Putih. KEK ini akan menjadi pusat industri pengolahan berbasis potensi daerah,” ungkapnya.

Ariadi menambahkan, Pemprov Kalsel menargetkan basis transformasi ekonomi pada sektor agroindustri, meliputi pengolahan sawit, karet, perikanan, hingga industri hilir batubara yang diarahkan untuk memproduksi pupuk dan produk turunan lainnya.

“Jadi kita tidak lagi mengekspor bahan mentah begitu saja, tapi sudah masuk ke era pengolahan. Ini bagian dari upaya menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan sumber daya,” ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan arahan nasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah serta mewujudkan keinginan Presiden Prabowo Subianto terhadap pertumbuhan perekonomian yang mencapai 8 persen tahun 2029. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terus menyiagakan fasilitas penanganan bencana, yang ditujukan untuk membantu masyarakat di Banua. Baik bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), maupun bencana musibah banjir.

Plt. Kepala BPBD Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bambang Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa dalam upaya memperkuat ketahanan bencana di lingkungan masyarakat, BPBD Provinsi Kalsel terus bersinergi dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap bencana. Berbagai fasilitas penanganan bencana yang dimiliki BPBD, akan terus disiagakan untuk memberikan pertolongan dan bantuan bagi masyarakat terdampak.

“Sinergitas dari seluruh pihak, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten – Kota, hingga swasta sangat penting untuk optimalnya penanganan kebencanaan,” ucap Bambang saat ditemui di Kantornya, baru – baru ini.

Dilanjutkan Bambang, pihaknya bersyukur atas dukungan dari semua pihak baik Swasta Maupun Kabupaten Kota. Dengan adanya dukungan ini, Kalsel tidak bergerak sendiri dalam menangani bencana sehingga upaya bantuan dan penanganan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

“Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat juga selalu memberikan dukungan untuk Kalsel, dan hal ini tidak terlepas dari kerja keras Gubernur Kalsel Muhidin bersama Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman,” tutup Bambang. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan berharap bonus atlet secepatnya akan dicairkan.

Plt Kadispora Kalsel Fitri Hernandi menjelas, pihaknya saat ini, masih dalam tahap pengumpulan data atlet peraih medali pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) di Sumut dan Aceh lalu. Dalam pengumpulan data atlet ini pihaknya bekerjasama dengan KONI Provinsi Kalimantan Selatan.

“Mengingat untuk data seperti nama, nomor rekening atlet, serta lainnya ada di KONI Kalsel,” ungkap Fitri, kepada sejumlah wartawan, pada Rabu (9/4).

Fitri berharap, dalam satu minggu ini Dispora Kalsel sudah menerima surat rekomendasi atau pengajuan dari KONI Kalsel.

“Tentunya kami berharap, proses pengumpulan data ini dapat selesai pada Akhir Bulan,” ujarnya.

Sehingga, lanjut Fitri, pada akhir Bulan April ini, bonus dapat segera dicairkan setelah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalsel.

Sedangkan, untuk proses pendataan atlet National Paralympic Committee (NPC) Kalsel penerima bonus tersebut, sudah selesai.

“Untuk pendataan atlet NPC penerima bonus sudah selesai,” ucap Fitri.

Namun, tambahnya, anggaran untuk bonus atlet PON dan Peparnas menjadi satu, sehingga pencairan dilakukan bersamaan. (SRI/RDM/RH)

BARITO KUALA – Hingga akhir April 2025, Perum Bulog Kalsel ditargetkan mampu membeli gabah dan beras petani hingga sebanyak 6.200 ton. Dengan Harga Patokan Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar 6.500 Rupiah per kilogram.

“Hingga awal April ini, kita sudah membeli gabah dan beras petani sebanyak 7.200 ton. Ini artinya sudah melebihi target yang ditetapkan,” ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalsel, Muhammad Akbar Said kepada wartawan, disela Panen Raya dan Tanam Padi Serentak 14 Provinsi, di Desa Panca Karya Alalak, Barito Kuala pada Senin (7/4).

Pembelian gabah dan beras ini, menurut Akbar, dilakukan pihaknya dengan langsung mendatangi petani usai melaksanakan panen.

“Kita langsung ambil dari petani. Jadi dari Combine Harvester langsung kita angkut gabah kering panen dari petani dengan harga 6.500 per kilonya,” jelas Akbar.

Lebih lanjut Akbar memastikan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pembelian gabah dan beras petani ini, hingga akhir tahun nanti.

“Yang pasti sudah disediakan. Jadi petani tidak perlu khawatir, karena Bulog siap melakukan pembelian langsung usai panen sepanjang tahun ini,” tegasnya.

Bahkan menurut Akbar, pihaknya mendapat tambahan target pembelian sebesar 7.400 ton hingga akhir April mendatang. Mengingat pembelian saat ini yang sudah melampaui target hingga 100 persen lebih.

“Untuk pembelian selanjutnya, akan ada target baru yang ditetapkan,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel di ruang rapat Komisi I DPRD Kalsel lantai 4, Selasa (8/5). Kegiatan ini dilakukan untuk membahas kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali kota (PSU Pilwali) Kota Banjarbaru.

Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, mengungkapkan bahwa tahapan persiapan Pilwali Kota Banjarbaru telah berjalan dengan baik dan hampir rampung. Ia mengingatkan agar sisa waktu yang ada dimanfaatkan untuk menyempurnakan berbagai aspek teknis dan partisipatif.

“Ini kan tinggal menghitung hari saja lagi untuk Pilwali Kota Banjarbaru, tahapan-tahapan persiapan dari KPU Kalsel sudah mencapai 96 persen, tersisa 4 persen saja lagi. Nah 4 persen itu nanti digunakan untuk penyempurnaan dan masukan yang kurang dari kami,” ujarnya.

Supian HK juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menggunakan hak pilih, mengingat suara mereka menentukan masa depan daerah.

“Kita juga harus waspada, jangan sampai kejadian seperti sebelumnya terulang kembali. Untuk itu kami mengharapkan pemilih menggunakan hak suaranya untuk memilih. Kotak suara itu sangat berharga, karena dari suara pemilih lah menentukan nasib Kota Banjarbaru,” tegas Supian HK.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Dirham Zain, menambahkan bahwa pihaknya mendorong KPU untuk menjalankan seluruh tahapan sesuai peraturan yang berlaku. Ia menyoroti pentingnya menjaga tingkat partisipasi pemilih agar tidak mengalami penurunan dari pemilu sebelumnya.

“Selain itu kami juga meminta bagaimana untuk meningkatkan partisipasi pemilih, jangan sampai partisipasi pemilih turun dari sebelumnya. Jadi yang kita minta adalah kepercayaan publik, karena Pilwali Banjarbaru saat ini akan dipantau oleh berbagai pihak, termasuk pengamat dari nasional,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Provinsi Kalsel, Andi Tenri Sompa menjelaskan bahwa pihaknya terus bekerja maksimal menyelesaikan tahapan-tahapan krusial, terutama terkait logistik dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Semua tahapan sedang kita lakukan, utamanya terkait logistik dan sosialisasi. Surat suara sudah siap dan tinggal menunggu kedatangan kotak suara, tinta serta segel,” jelasnya.

Andi Tenri Sompa menambahkan bahwa antisipasi terhadap potensi rendahnya kehadiran pemilih terus dilakukan dengan upaya yang masif dan terukur.

“Kami berusaha agar H-3 memberikan C Pemberitahuan yang akan dilakukan oleh KPPS. Antisipasinya kita tetap harus melakukan sosialisasi secara masif. Kita sudah memasang 5 baliho di 5 kecamatan, kemudian 20 spanduk di 20 kelurahan, serta melalui radio dan media sosial. Dan tentunya rencana ke depannya lagi kita akan melakukan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas di tiap kelurahan yang akan dilaksanakan oleh PPK dan PPS,” tutupnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Selasa (8/4).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Kalsel, dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, serta dihadiri para anggota dewan dari seluruh fraksi.

Pokok-pokok pikiran yang disahkan merupakan hasil dari kegiatan reses dan penjaringan aspirasi masyarakat oleh anggota dewan. Pokir ini menjadi salah satu instrumen strategis untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo dalam penyampaian gambaran umum pokir DPRD tersebut mengungkapkan dalam penyusunan awal RKPD bahwa DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, saran dan pendapat berupa pokir DPRD itu akan disampaikan secara tertulis kepada gubernur melalui Kepala Bappeda, karena pokir DPRD ini merupakan hal yang sangat penting sebagai wujud nyata pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalsel kepada masyarakat.

Kartoyo menambahkan usulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah untuk diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan daerah pada satu tahun kedepan.

“Berdasarkan akumulasi data yang diambil terdapat 2.036 buah pokir DPRD yang akan diajukan dalam penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2026,” sebutnya.

Kartoyo juga menyampaikan bahwa dokumen pokir DPRD ini akan disampaikan secara langsung pada saat pelaksanaan Musrenvang RKPD Tingkat Provinsi Kalsel yang direncanakan pada pertengahan bulan ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, mengingatkan seluruh anggotanya untuk berhati-hati dalam mengusulkan pokok-pokok pikiran atau pokir. Ia tidak ingin ada tumpang tindih dalam usulan pokir seperti yang pernah terjadi pada tahun 2009, yang bahkan berpotensi melanggar hukum.

Supian HK menegaskan bahwa setiap program dari pokir dewan harus jelas dan sesuai dengan ranah serta kewenangan masing-masing. Ketua DPRD Kalimantan Selatan itu menambahkan, sebanyak 2.036 usulan pokir yang melibatkan 55 anggota dewan akan diseleksi terlebih dahulu. Seleksi ini bertujuan untuk memastikan kewenangan program, apakah menjadi ranah kabupaten, provinsi, atau pusat.

“Lebih aman program yang kita sampaikan, silakan anggota dewan yang merasa punya program meresmikan. Yang banyak semua menyangkut masalah tempat ibadah, tapi harus diingat kalau itu ranah kabupaten jangan lagi. Kalau sudah tahun kemarin juga jangan diusulkan. Masih banyak, jangan sampai terdoubling,” ujarnya.

Dalam rapat paripurna ini, Supian HK juga menekankan bahwa tidak akan ada pagu anggaran yang langsung dikunci. Program yang disampaikan akan disesuaikan dengan skala prioritas dan koordinasi lintas lembaga. Hal tersebut merujuk pada Pasal 78 Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan aspirasi dan program pembangunan daerah. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pascalibur Idulfitri 1446 Hijriah, Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan apel pagi bersama jajaran karyawan/ti, yang dirangkai dengan halalbihalal, di Halaman Kantor Dislutkan Kalsel, Selasa (8/4).

Kegiatan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Rusdi Hartono, yang beritindak sebagai pembina upacara dan diikuti seluruh jajaran.

Dalam sambutannya, Rusdi mengatakan, selain sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi pengingat pentingnya semangat kebersamaan dan sinergi dalam menjalankan tugas.

“Semoga momen ini menjadi pengingat pentingnya bekerja bersama dan merangkul semua adalah kunci membangun tim yang kuat, solid, dan penuh semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,” ungkapnya.

Rusdi juga mengajak kepada seluruh jajarannya untuk kembali bekerja dengan hati yang bersih dan semangat baru.

“Setelah libur panjang Idul Fitri ini, diharapkan seluruh pegawai dilingkup Dislutkan Kalsel dapat bekerja lebih maksimal,” ucapnya. (DISLUTKAN.KALSEL/SRI/RDM/RH)