Pemprov Kalsel Akselarasikan Transformasi Ekonomi Menuju Hilirisasi dan Agroindustri
Kawasan KEK Mekar Putih sedang direalisasikan oleh Pemprov Kalsel. (foto : net)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengakselerasi transformasi ekonomi daerah dari sistem berbasis ekstraksi sumber daya alam mentah menuju ekonomi bernilai tambah.
Hal itu diwujudkan dengan upaya pendorongan hilirisasi komoditas unggulan dan penguatan sektor agroindustri.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor, mengatakan pembangunan infrastruktur dan kawasan industri menjadi kunci utama untuk mendukung peralihan menuju ekonomi non-ekstraktif.
Bahkan sebelum Musrenbangnas akhir Desember lalu, Ariadi mengaku sudah melakukan konsultasi dengan Bappenas dan mengusulkan beberapa intervensi strategis untuk pembangunan Kalsel. Salah satunya adalah pembangunan jembatan Pulau Laut – Kalimantan serta pelabuhan laut dalam Mekar Putih.
“Keduanya menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan,” jelas Ariadi, di ruang kerjanya, Selasa (8/4).
Menurut Ariadi, jembatan dan pelabuhan merupakan satu paket infrastruktur dasar yang akan memperlancar konektivitas dan memperkuat jalur distribusi barang, baik di dalam maupun luar negeri.
Pembangunan ini juga didukung oleh pengembangan kawasan industri seperti Batulicin, Kawasan Industri Jorong, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga.
“Saat ini yang masih dalam proses adalah realisasi KEK Mekar Putih. KEK ini akan menjadi pusat industri pengolahan berbasis potensi daerah,” ungkapnya.
Ariadi menambahkan, Pemprov Kalsel menargetkan basis transformasi ekonomi pada sektor agroindustri, meliputi pengolahan sawit, karet, perikanan, hingga industri hilir batubara yang diarahkan untuk memproduksi pupuk dan produk turunan lainnya.
“Jadi kita tidak lagi mengekspor bahan mentah begitu saja, tapi sudah masuk ke era pengolahan. Ini bagian dari upaya menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan sumber daya,” ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan arahan nasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah serta mewujudkan keinginan Presiden Prabowo Subianto terhadap pertumbuhan perekonomian yang mencapai 8 persen tahun 2029. (SYA/RDM/RH)
