LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Buka Musda XII DPD REI Kalsel 2025, Ini Harapan Wagub Hasnuryadi Sulaiman

BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, membuka secara resmi Musyawarah Daerah (Musda) DPD REI Kalsel ke-12 tahun 2025, disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (6/5).

Ketua DPD REI Kalsel, Ahyat Sarbini, menyerahkan plakat Rumah

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan, dengan tema REI Bekerja Bersama Merangkul Semua Mewujudkan Tiga Juta Rumah, tentunya sangat tepat mencerminkan semangat, sinergitas, kolaborasi, inklusivitas dan komitmen nyata untuk mendukung program prioritas Nasional. Terutama untuk menjawab keperluan dasar masyarakat yaitu rumah layak huni.

Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman

“Pemprov Kalsel mendukung percepatan program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Targetnya, untuk di Kalsel dapat terbangun sebanyak 10.000 unit rumah subsidi,” ucapnya.

Hasnur meminta, para pengembang perumahan memperluas cakupan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dan mempercepat realisasi program nasional tersebut. Dimana, rumah bukan sekadar bangunan fisik, tetapi menjadi tempat membina keluarga. Penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas menjadi tanggung jawab bersama.

“Para pengembang memperkuat kemitraan dengan pemda dan mitra kerja, agar menciptakan perumahan yang hijau dan berkelanjutan,” pintanya

Sementara itu, Ketua DPD REI Kalsel, Ahyat Sarbini menyampaikan, pihaknya akan
mendukung sepenuhnya kebijakan Pemprov Kalsel dalam mengembangkan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Musda kali ini langkah strategis untuk semakin memperkuat sinergi antar pengembang. Oleh karena itu, program 3 Juta Rumah digagas sebagai upaya menekan angka kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi ketimpangan sosial, terutama melalui akses terhadap hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Para pengembang harus tetap menjaga kualitas, agar tidak menimbulkan kekecewaan,” tutupnya.

Musyawarah Daerah (Musda) DPD REI Kalsel ke-12 tahun 2025, dihadiri Sekjen DPD REI Raymon Arisandi, Bupati dan Walikota, beberapa Ketua DPD REI sejumlah Provinsi. (NHF/RIW/RH)

RSUD Ulin Peringati Hari Cuci Tangan Sedunia 2025

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia, di Halaman Gedung IPSRS, Selasa (6/5). Peringatan dipimpin langsung Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin, didampingi Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD Ulin Banjarmasin Munawarah.

“Peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia ini untuk mengkampanyekan mengenai manfaat dari mencuci tangan untuk, mencegah infeksi dari bakteri melalui tangan,” ungkap Diauddin, kepada sejumlah wartawan.

Menurut Diauddin, aktivitas mencuci tangan harus terus diingatkan. Meski mencuci tangan merupakan hal yang kecil tetapi manfaatnya, untuk keselamatan dan kesehatan cukup besar. Baik bagi petugas maupun pasien di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Mencuci tangan juga dapat menghindarkan atau mencegah terjadinya infeksi dari pasien maupun petugas. Karena itu mencuci tangan terus diingatkan agar tidak mengalami penurunan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Diauddin juga mengimbau, masyarakat Kalimantan Selatan, untuk terus membudayakan cuci tangan, agar terhindar dari penyakit.

“Aktivitas mencuci tangan tidak hanya dilakukan oleh petugas rumah sakit, tetapi dilaksanakan juga oleh masyarakat Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Mencuci tangan, terutama dilakukan saat hendak makan, setelah Buang Air Besar, serta aktivitas lainnya yang dapat mengotori tangan.

“Dengan mencuci tangan dapat mencegah masuknya bakteri ke dalam tubuh, sehingga kesehatan tetap terjaga,” pungkas Diauddin. (SRI/RIW/RH)

Gelar Bimtek Penyusunan Prognosa Neraca Pangan, Upaya DPKP Penuhi Kebutuhan Pangan Kalsel

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel, menggelar bimbingan teknis penyusunan prognosa neraca pangan wilayah Kalsel tahun 2025.

Kegiatan yang bertempat di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, pada Selasa (6/5) ini, bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menyediakan data proyeksi ketersediaan dan kebutuhan pangan.

Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman menyampaikan, bimbingan teknis ini diikuti seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Kotabaru, sehingga masing – masing kabupaten akan mengkompilasi data ke Provinsi Kalsel terkait dengan ketersedian pangan di masing – masing wilayah.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman

“Penyusunan prognosa neraca pangan ini sangat penting karena digunakan sebagai salah satu sumber bahan pengambilan keputusan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi dan pasokan harga pangan nasional,” ungkap Syamsir.

Prognosa neraca pangan akan sangat berdampak dalam memenuhi kebutuhan pangan 4,3 juta jiwa masyarakat Banua yang tersebar diseluruh wilayah ini, sehingga kebutuhan pangan bagi daerah yang kekurangan akan dapat terkoordinasi dan terbantu dengan daerah yang memiliki kelebihan kebutuhan pangan.

“Arahan bapak presiden agar setiap minggu para menteri dan Kepala Badan rapat bersama untuk membahas setiap komoditas pangan secara mendetail. Oleh karena itu data yang akurat sangat dibutuhkan untuk menghasilkan keputusan yang tepat,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/RH)

Hadiri Musrenbang 2025, Supian HK Tegaskan Dukungan Penuh DPRD untuk Program Gubernur

BANJARBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menghadiri pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel Tahun Rencana 2025 – 2029 bertempat di Gedung Auditorium KH. Idhan Chalid, Kawasan Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (5/5).

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK Menandatangani Berita Acara Musrenbang 2025

Ditemui usai mengikuti rangkaian acara yang dibuka secara resmi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK sangat bersyukur karena Musrenbang kali ini dihadiri Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan ada kementerian Bappenas, ada Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan (pembangunan) untuk lima tahun ke depan,” tuturnya.

Gubernur Kalsel, Muhidin Bersama Peserta Musrenbang Tahun 2025

Supian HK menegaskan, DPRD juga menyambut baik kegiatan musrenbang yang pada intinya adalah untuk menyusun rencana pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Nasional.

“DPRD menyambut sangat baik. Ini adalah pembangunan berkelanjutan tetapi memang harapan jangan hanya seremonial. Jangan hanya di atas kertas saja. Nanti bagaimana pelaksanaan eksekusinya itu yang kita giring nanti bersama – sama,” pintanya.

Selain itu, Supian HK juga menyatakan komitmennya dalam mendukung program kegiatan yang diusulkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel untuk kepentingan masyarakat Kalsel.

“Kita di tahun jamak kita siap aja menganggarkan. Begitu juga apa usulannya Pak Gubernur untuk kepentingan masyarakat orang banyak. Kita mendukung seratus persen asal tidak menyalahi aturan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Alpiya Rakhman menambahkan sekaligus mengingatkan, adanya penekanan yang disampaikan Kemendagri terkait penyelarasan data antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di 13 kabupaten/kota yang ada di Kalsel.

“Kalau tidak selaras, program-program (yang disusun dalam musrenbang) ini pasti akan susah dan itulah tadi juga pak Gubernur menekankan kepada Bupati agar turun ke lapangan mendata semua. Mungkin inilah maksud dari kementerian dalam negeri untuk sinkronisasi data baik kabupaten/kota maupun provinsi,” ungkapnya.

Alpiya mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Kalsel agar memberikan data daerah yang benar-benar valid sehingga sama dan sesuai dengan data yang ada di provinsi maupun pusat. Alpiya berharap, tidak ada lagi kebocoran data, dimana yang tidak berhak justru menerima bantuan.

“Ini (data) benar-benar di cross check. Apa yang dilaporkan oleh desa benar-benar di cek kembali. Benar ngga ini masyarakat yang benar-benar menerima. Kerja dua kali lah, jangan sampai menerima laporan dari bawahan sekian tapi tanpa cross check yang lebih maksimal,” pungkasnya

Musrenbang Tahun 2025 yang dibuka secara resmi oleh Gubernur, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman diikuti Forkopimda Provinsi Kalsel, DPD RI, serta Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se Kalsel.

Hadir secara langsung, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, selaku narasumber.

Sedangkan via zoom, dikuti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Novie Riyanto Raharjo, Deputi Bidang Layanan Kepemudaan Kementerian Pemuda Dan Olahraga, Yohan, dan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kementerian Pariwisata, Rayendi Nur Salam. (ADV-NHF/RIW/RH)

Pemprov Kalsel Gelar Rakor Pendidikan, Bahas Kebutuhan Sekolah dan Komitmen Majukan Pendidikan Banua

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi bidang pendidikan sekaligus silaturahmi antara Gubernur Kalsel dan ratusan kepala satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB se-Kalsel, baik negeri maupun swasta, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (5/5).

Mewakili Gubernur Kalse, Muhidin, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, menyampaikan pesan penting terkait komitmen Gubernur terhadap kemajuan dunia pendidikan di Banua.

“Pak Gubernur sangat ingin bertemu langsung dengan bapak ibu semua. Tetapi karena harus mengantar jemaah haji, akhirnya tidak bisa hadir disini,” katanya.

Syarifuddin menyebut, Gubernur Muhidin ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan pendidikan sesuai dengan visi misinya, yaitu pendidikan yang semakin sejahtera, termasuk memperhatikan aksesibilitas jalan ke sekolah-sekolah.

Pemprov Kalsel ingin memetakan kebutuhan riil setiap sekolah di bawah kewenangannya. Mengingat setiap wilayah memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda-beda.

“Keperluan sekolah di Banjarmasin tentu berbeda dengan di Balangan. Jadi penting bagi kami untuk mendengar langsung dari kepala sekolah mengenai kebutuhan mereka,” jelasnya.

Syarifuddin juga menekankan pentingnya pendataan kondisi ruang kelas. Sekolah diminta menyampaikan data akurat terkait jumlah ruang belajar, termasuk kategori kerusakan ringan atau berat.

“Jangan sampai proses belajar terganggu hanya karena kekurangan ruang atau kondisi bangunan yang tidak layak,” tegasnya.

Salah seorang Kepala Satuan Pendidikan memberi masukan kepada Pj Sekda dan Disdikbud Kalsel

Ia juga menyinggung rendahnya rata-rata lama sekolah di Kalsel, yang menjadi perhatian khusus Gubernur Muhidin. Oleh karena itu, Pemprov akan menggandeng Kementerian Agama untuk mendorong penerapan program Paket C di lingkungan pesantren, guna memperluas akses pendidikan setara SMA.

Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kalsel, Hadeli Rosyadi, menambahkan bahwa perhatian Pemprov juga ditujukan bagi pendidikan inklusif, khususnya untuk Sekolah Luar Biasa (SLB).

“Tahun ini kami akan menyiapkan 16 unit bus khusus untuk antar jemput siswa SLB, agar mereka bisa lebih mudah mengakses pendidikan tanpa hambatan transportasi,” kata Hadeli. (SYA/RIW/RSI)

Proses Transparan, Timsel KPID Serahkan Hasil Uji Kompetensi kepada DPRD Kalsel

Banjarbaru – Panitia Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan periode 2024–2027 secara resmi menyerahkan seluruh berkas hasil uji kompetensi kepada Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Prosesi penyerahan dilakukan langsung Ketua Timsel, Muhammad Amin, didampingi para anggota tim, dan diterima Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, pada Senin (5/5) siang, di Ruang Rapat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru.

Ketua Timsel KPID Kalsel, Muhammad Amin menjelaskan, bahwa penyerahan ini merupakan bagian dari transparansi proses seleksi dan bentuk pertanggungjawaban Timsel terhadap hasil uji kompetensi yang telah dilaksanakan.

“Penyerahan ini kami lakukan agar Komisi I DPRD Kalsel mengetahui secara rinci hasil keseluruhan seleksi, baik peserta yang lolos maupun yang tidak lolos dalam tahapan uji kompetensi,” ujar Amin.

Ia menambahkan bahwa dengan penyerahan tersebut, maka secara resmi seluruh tahapan uji kompetensi telah selesai dilaksanakan oleh Timsel. Selanjutnya, akan dilakukan uji publik selama 10 hari, terhitung mulai 5 hingga 16 Mei 2025, sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Tahapan selanjutnya adalah uji publik yang akan berlangsung selama 10 hari. Setelah itu, kewenangan sepenuhnya berada di tangan Komisi I DPRD untuk melaksanakan tahap uji kelayakan dan kepatutan,” tambahnya.

Foto bersama Panitia Timsel KPID bersama Komisi I DPRD Kalsel usai penyerahan berkas

Amin juga menegaskan bahwa Timsel tetap siap untuk berkoordinasi dengan Komisi I DPRD jika diperlukan, khususnya terkait data administrasi maupun informasi teknis lainnya dari proses seleksi yang telah dijalankan.

“Meskipun tugas kami sudah hampir selesai, kami tetap terbuka untuk melakukan koordinasi apabila dibutuhkan, agar proses ini tetap berjalan transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat menyampaikan apresiasi kepada Timsel atas kerja keras dan dedikasi selama proses seleksi berlangsung. Ia memastikan Komisi I DPRD Kalsel akan melanjutkan proses dengan profesionalisme tinggi.

“Kami akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan dengan profesional, transparan, dan objektif, mengingat KPID Kalsel merupakan lembaga penting dalam menjaga kualitas penyiaran dan keberimbangan informasi di daerah,” tegas Rais.

Dengan penyerahan ini, diharapkan proses seleksi anggota KPID Kalsel periode 2024–2027 dapat menghasilkan komisioner yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki komitmen kuat dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyiaran di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/RSI)

Musrenbang RPJMD 2025–2029, Pemprov Fokuskan Kalsel Sebagai Gerbang Logistik Kalimantan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029, Senin (5/5), di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.

Forum yang momen penting untuk menyusun arah pembangunan Kalsel lima tahun ke depan ini, dihadiri perwakilan Kementerian PPN/Bappenas dan Dirjen Otonomi Daerah, para kepala daerah se-Kalsel, pimpinan SKPD, kepala Bappeda dan Balitbangda kabupaten/kota, BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, hingga pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan beberapa agenda strategis yang menjadi fokus pembangunan, salah satunya rencana pembangunan Jembatan Pulau Laut – Pulau Kalimantan.

Jembatan ini diperkirakan menelan biaya sekitar Rp4,8 triliun. Namun sebagian telah dikerjakan menggunakan dana APBD Pemprov dan kabupaten. Dana pusat yang masih dibutuhkan sebesar Rp2,8 triliun.

“Sisi ujung jembatan akan dibantu dari APBD kabupaten dan provinsi, sementara bagian tengah kita usulkan dibiayai APBN. Saya harap dananya bisa segera turun agar pada 2027 jembatan sudah rampung,” ujarnya.

Menurut Gubernur, proyek ini penting untuk memperkuat posisi Kalsel sebagai penyangga logistik Kalimantan, terutama dalam mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Dengan laut yang dalamnya lebih dari 20 meter kita bisa tarik industri-industri dari Jabodetabek ke Kalsel. Karena itu kita tengah mengembangkan kawasan ekonomi khusus, termasuk pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih yang ditargetkan selesai tahun 2028,” jelasnya.

Pelabuhan ini diharapkan menjadi simpul logistik berskala nasional dan internasional.

Peluncuran Musrenbang RPJMD Kalsel tahun 2025-2029 oleh Gubernur Kalsel, serta perwakilan Kementrian.

Di bidang pendidikan, Gubernur Muhidin menekankan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat langsung dikelola oleh sekolah.

“Supaya tidak ada oknum yang memanfaatkan dana dari pusat untuk penyedia makanannya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor menjelaskan visi pembangunan Kalsel lima tahun ke depan yang dituangkan dalam RPJMD, yaitu BERKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.

“Kita membagi Kalsel menjadi tiga zona pembangunan. Banjarbakula untuk jasa dan perdagangan, Banua Anam untuk sentra pangan dan agroindustri berbasis hilirisasi, serta Saijaan Bersujud sebagai kawasan industri hilirisasi sawit dan batubara,” urainya.

Ketiga kawasan ini akan terhubung dengan jalan bypass dan jembatan penghubung. Ariadi menegaskan tiga prasyarat dasar yang harus segera diwujudkan, yaitu jembatan Pulau Laut-Kalimantan, Pelabuhan Mekar Putih, dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

“Ketiganya tidak bisa dipisahkan. KEK Mekar Putih juga harus segera diberikan status operasional oleh Dewan KEK,” ujarnya.

Kawasan ekonomi dan industri di Kalsel nyatanya menarik minat investor asing. Ariadi mengungkapkan adanya investor asal Tiongkok yang berminat menanamkan modal sekitar Rp7 triliun di kawasan industri Jorong, dengan potensi menyerap hingga 10 ribu tenaga kerja.

“Kalau ini berhasil, bisa dongkrak ekonomi Kalsel hingga 2 persen. Target kita tumbuh 8,1 persen pada 2029 bisa tercapai asal ada dorongan investasi,” ucapnya.

Ia mendorong kepala daerah agar tidak pasif dan aktif mempromosikan wilayahnya kepada investor.

“Contohnya Morowali bisa tumbuh 14 persen karena smelter. Tapi ingat, kita butuh investor yang padat karya, bukan hanya padat modal. Kita ingin pertumbuhan yang berkeadilan, lingkungan tetap terjaga,” tutupnya.(SYA/RIW/RSI)

Peringatan Hardiknas 2025, Momentum Kemajuan Pendidikan di Kalsel

Banjarbaru – Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 diharapkan dapat menjadi penyemangat dalam memajukan pendidikan di Kalimantan Selatan. Dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperingati hari pendidikan nasional 2025, dengan melaksanakan apel bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kalsel, yang dilaksanakan di Halaman Perkantoran Gubernur di Banjarbaru pada Senin (5/5). Peringatan ini juga berbarengan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke – 29 yang diperingati pada 25 April lalu.

Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan, peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan saat yang tepat untuk meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat dalam memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa.

“Melalui pendidikan, akan dapat memutus mata rantai kemiskinan, dengan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran digital,” ungkap Hasnur, usai menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah ke – 29 dan Hari Pendidikan Nasional, Senin (5/5)

Pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke – 29 dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025, bertindak sebagai pembina upacara, Pj Sekdaprov Kalsel, M Syarifuddin, yang menyampaikan bahwa tema peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun ini, adalah “sinergi pusat dan daerah membangun Nusantara menuju Indonesia Emas 2045”.

Pemilihan tema ini merupakan refleksi atas pentingnya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, dalam menyongsong masa depan indonesia yang gemilang.

“Semangat bekerja bersama dan partisipasi aktif dari berbagai pihak inilah yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel,” ungkap Syarifuddin.

Melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 ini pula, Syarifuddin mengharapkan para guru di Kalimantan Selatan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban, tidak hanya sebagai fasilitator tetapi juga mentor dan pembimbing bagi para murid.

“Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” tutup Syarifuddin. (MRF/RIW/RSI)

Jalankan Visi Misi Kepala Daerah, Dinas PMD Kalsel Kembali Gelar Lomba BUMDesa Terbaik 2025.

Banjarbaru – Sesuai slogan Gubernur Kalsel Muhidin bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, yakni bekerja bersama merangkul semua, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kembali menggelar Lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terbaik Tahun 2025. Tahun ini sudah menginjak tahun kelima penyelenggaraan BUMDesa Terbaik sejak pertama dilaksanakan pada 2021.

Kepala DMPD Provinsi Kalsel, Faried Fakmansyah, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang melakukan penilaian ke sejumlah BUMDesa yang masuk nominasi. Kunjungan perdana tim penilai adalah ke Kabupaten Banjar dan Barito Kuala.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady (Kanan)

Di Kabupaten Banjar, yang menjadi unggulan adalah BUMDesa Karya Bersama di Desa Kiram, Kecamatan Karangan Intan. Sedangkan di Barito Kuala, BUMDesa Berkah Bersama di Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana.

“Kandidat lainnya adalah BUMDesa Maju Bersama Sumber Rejeki, Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, BUMDesa Bina Bersama, Desa Kaong, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, BUMDesa Wake Berkah Abadi, Desa Baru, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST),” ungkap Agus pada Senin (5/5).

Menurut Agus Fariady, penilaian didasarkan pada aspek kemampuan BUMDesa mengelola potensi lokal, berkontribusi secara siginifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), serta kelengkapan dokumen administrasi dan laporan keuangan.

“Selanjutnya, BUMDesa Salatiga, Desa Sungai Baring, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), BUMDesa Madani, Desa Kapuh, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), BUMDesa Mitra Usaha, Desa Suato, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, BUMDesa Mandiri Sejahtera Guntung Besar, Desa Guntung Besar, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan BUMDesa Maju Bersama Sejahtera Batuah, Desa Batuah, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru,” lanjut Agus.

Penilaian ini bukan sekadar lomba, namun menjadi upaya pemerintah provinsi mendorong semangat dan inovasi desa dalam mengelola potensi secara mandiri dan berkelanjutan. Pemenang akan dinobatkan sebagai BUMDesa Terbaik Tingkat Provinsi Kalsel tahun 2025. BUMDesa terbaik I mendapatkan hadiah uang Rp 35 juta, terbaik II Rp 30 juta dan terbaik III Rp 25 juta.

“Pengumuman pemenang dilakukan pada Expo BUMDesa 2025, yang merupakan ajang puncak yang menjadi wadah promosi, apresiasi, dan inspirasi bagi seluruh pelaku BUMDesa se-Kalsel,” tutup Agus. (MRF/RIW/RSI)

Puskesmas Sungai Andai Raih Puskesmas Ramah Layanan Publik Pertama di Kalsel

Banjarmasin – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan inisiasi terhadap Puskesmas Sungai Andai, sebagai Puskesmas Ramah Layanan Publik.

Ditetapkan langsung oleh Wakil Walikota Banjarmasin Ananda mewakili Walikota Banjarmasin Muhammad Yamin, di Kantor Puskesmas Sungai Andai, pada Senin (5/5).

Ananda menyampaikan, apresiasi kepada Ombudsman RI Kalsel yang talah memberikan inisiasi tersebut.

“Setelah ditetapkan Puskesmas Sungai Andai ini sebagai Puskesmas Ramah Pelayanan Publik, maka pelayanan terus ditinggalkan lagi kedepannya,” ungkap Ananda.

Ananda berharap, seluruh Puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin kedepannya, akan mendapatkan predikat sebagai Puskesmas Ramah Pelayanan Publik.

“Kami berharap 20 Puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin ditetapkan sebagai Puskesmas Ramah Pelayanan Publik,” ujar Ananda.

Wakil Walikota Banjarmasin ini juga berpesan, akan turun langsung ke puskesmas puskesmas untuk melihat langsung pelayanan yang diberikan.

“Kedatangan saya bisa melakukan penyamaran menjadi acil acil untuk melihat langsung layanan yang diberikan,” ucapnya.

Penyerahan Piagam Penetapan Puskesmas Sungai Andai sebagai Puskesmas Ramah Pelayanan Publik

Apakah, lanjut Ananda, puskesmas masih memberikan pelayanan dengan ramah atau tidak.

Begitu juga, tambah Ananda, untuk layanan parkir yang saat ini telah bebas tarif atau gratis.

“Jangan sampai kami mendapatkan adanya layanan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,” ucap Ananda.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tabiun Huda menjelaskan, penetapan Puskesmas Sungai Andai ini sebagai Puskesmas Ramah Pelayanan Publik merupakan yang pertama di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Penetapan ini diberikan karena pelayanan yang diberikan benar benar ramah,” ucap Tabiun.

Tabiun mengatakan, kedepannya Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terus berupaya agar selurus Puskesmas mendapatkan gelar tersebut. (SRI/RIW/RSI)