LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Gencarkan Program SPM, Tim Posyandu Wasaka Kalsel Kunjungi Posyandu Lestari Banjarmasin

BANJARMASIN – Tim Posyandu Wasaka Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan ke Posyandu Lestari di Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Rabu (14/5). Kunjungan dipimpin Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Fathul Jannah yang diwakili Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan Ellyana Trisya, bersama Plt Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Muhammad Muslim dan jajaran tim lainnya.

Kedatangan rombongan Tim Posyandu Wasaka Kalsel ini, disambut Ketua Pembina Posyandu Kota Banjarmasin, Nelly Listriani beserta jajarannya.

Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan Ellyana Trisya mengatakan, kunjungan ke Posyandu Lestari ini untuk mensosialisasikan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Kunjungan ini dalam rangka sosialisasi SPM,” ungkap Ellyana, kepada sejumlah wartawan.

Wakil Ketua Pembina Posyandu Kalsel Ellyana Trisya

Selain itu, lanjutnya, Tim Posyandu Wasaka Provinsi Kalimantan Selatan juga menyerahkan bantuan kepada Posyandu Lestari, yang merupakan posyandu percontohan di Kota Banjarmasin.

“Tim Posyandu Wasaka Provinsi Kalimantan Selatan, sebelumnya juga telah melakukan kunjungan ke Posyandu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tapin, serta Kabupaten Banjar,” ujarnya.

Untuk melaksanakan sosialisasi serupa, sehingga diharapkan kedepannya pelayanan di posyandu yang ada di Kalimantan Selatan dapat meningkat lagi.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Muslim menyampaikan, dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap peningkatan pelayanan pada posyandu di Banua.

“Setidaknya ada 6 Standar Pelayanan Minimal pada posyandu binaan, diantaranya pendidikan, PUPR, Sosial, Kamtibmas, serta lainnya,” jelas Muslim.

Enam SPM tersebut, lanjutnya, saat ini merupakan kebutuhan yang diperlukan masyarakat.

“Sehingga enam SPM tersebut menjadi gerakan yang disosiasikan ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Muslim berharap, program enam SPM ini dapat terlaksana di Provinsi Kalimantan Selatan dengan dukungan semua pihak. (SRI/RIW/RH)

Gelar Reses di Banjarmasin, Rais Ruhayat Terima Keluhan Warga Belitung Utara

BANJARMASIN – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rais Ruhayat melaksanakan kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 di daerah pemilihan Kalsel I. Pada hari kedua, reses dilaksanakan di Kelurahan Belitung Utara, Kota Banjarmasin, Senin, (12/5), dengan dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, RT/RW, serta perwakilan warga setempat.

Suasana Reses Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang menjadi perhatian mereka, mulai dari kebutuhan akan pos keamanan lingkungan (poskamling) hingga perbaikan fasilitas pendidikan dasar. Mereka berharap adanya perhatian dari wakil rakyat untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan fasilitas pendidikan yang memadai.

Salah satu aspirasi yang mencuat adalah permintaan renovasi sekolah dasar di wilayah tersebut, terutama pada bagian perpustakaan dan kantor dewan guru yang dinilai sudah tidak layak pakai. Warga menginginkan suasana belajar yang nyaman dan mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal.

Menanggapi hal tersebut, Rais Ruhayat menyampaikan bahwa dirinya akan menginventarisir seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan warga. Ia menegaskan pentingnya memilah setiap usulan berdasarkan kewenangan agar penanganannya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

“Jika masuk dalam kewenangan DPRD Provinsi, tentu akan kami masukkan ke dalam pokok-pokok pikiran (pokir) dewan untuk ditindaklanjuti. Namun apabila itu ranahnya pemerintah kota, kami akan segera berkoordinasi agar usulan masyarakat tetap mendapat perhatian,” ujarnya.

Rais menambahkan, bahwa reses bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi sarana penting dalam menyerap langsung kondisi riil masyarakat.

Dengan adanya dialog terbuka, diharapkan masyarakat merasa lebih dekat dengan wakilnya di parlemen dan aspirasinya bisa diperjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Kegiatan reses ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kalsel dalam menjalankan fungsi representasi serta membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/RH)

Jajaki Program Jamkestama, DPR RI Kunjungi RSUD Ulin

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke RSUD Ulin Banjarmasin, dalam rangka Program VVIP Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) yang diberikan kepada anggota DPR RI dan pejabat tertentu. Program ini merupakan kerjasama antara Asuransi Kesehatan Jasindo dengan RSUD Ulin Banjarmasin.

Kunjungan kerja DPR RI ini, diterima langsung Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Diauddin beserta jajarannya, di Aula 1 Lantai 7 Gedung Ulin Tower, pada Selasa (13/5).

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Provinsi Kalimantan Selatan Mariana menyampaikan, kunjungan ini merupakan, kegiatan dari Urusan Rumah Tangga DPR RI mengenai pelayanan kesehatan dari anggota DPR RI, yang akan dikerjasamakan, antara Asuransi Kesehatan Jasindo dengan RSUD Ulin Banjarmasin.

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Kalsel Mariana (Kerudung Hitam) saat menyampaikan masukan nya

“Kunjungan saat ini untuk rencana kerjasama kesehatan anggota DPR RI dengan RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkap Mariana.

Karena itu, lanjutnya, Ia menyarankan agar RSUD Ulin Banjarmasin dapat meningkatkan pelayanan lagi kedepannya.

“Saat ini untuk anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 11 orang,” ucapnya.

Sehingga, tambah Marian, pihaknya berharap kerjasama Jasindo dan RSUD Ulin Banjarmasin agar cepat terlaksana.

Sementara itu, Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin mengatakan, RSUD Ulin Banjarmasin telah menerima kunker dari DPR RI mengenai rencana kerjasama RSUD Ulin Banjarmasin dengan Asuransi Kesehatan Jasindo untuk perawatan kesehatan anggota DPR RI.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin (Tengah)

“Pagi sampai siang ini telah terjadi pertemuan antara bagian rumah tangga DPR RI, asuransi kesehatan Jasindo, serta RSUD Ulin Banjarmasin, untuk membicarakan rencana kerjasama kesehatan untuk anggota DPR RI tersebut,” ungkap Diauddin.

Kunjungan ini, lanjutnya, untuk melihat fasilitas fasilitas yang dimiliki oleh RSUD Ulin Banjarmasin.

“Selama ini belum terjalin kerjasama dengan asuransi kesehatan Jasindo yang membiayai kesehatan dari anggota DPR RI,” ucapnya.

Diharapkan, tambah Diauddin, dengan adanya pertemuan ini maka kerjasama dapat terjalin.

“Pada pertemuan ini pihak DPR RI juga memberikan masukan mengenai fasilitas yang dimiliki RSUD Ulin sudah cukup baik, serta meminta agar wangi dari ruangan dapat lebih ditingkatkan agar tidak terkesan aroma dari rumah sakit,” ucap Diauddin.

Pihaknya berupaya untuk dapat meningkatkan pelayanan yang ada di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini. (SRI/RIW/RH)

Dishut Kalsel Jajaki Kemitraan Konservasi dengan Desa Belangian

BANJAR – Dalam rangka memperkuat program Perhutanan Sosial melalui skema kemitraan konservasi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan monitoring dan penjajakan kerja sama dengan masyarakat Desa Belangian, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, akhir pekan tadi.

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari melalui rencana penanaman tanaman kelapa seluas kurang lebih 300 hektare. Selain tanaman kelapa jenis genjah/entog yang bernilai ekonomi tinggi, rencana ini juga mencakup penanaman tambahan berupa tanaman buah dan kayu untuk meningkatkan tutupan lahan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Dipimpin langsung Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, kegiatan ini diikuti pejabat lingkup Dishut Kalsel, Tenaga Kontrak Polisi Hutan (TKPH) dan Taman Hutan Raha Sultan Adam .

Mereka meninjau langsung kondisi lapangan, berdiskusi dengan masyarakat, serta mengidentifikasi potensi dan tantangan pelaksanaan kemitraan konservasi di wilayah tersebut. Kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

“Transformasi kawasan Desa Belangian menjadi salah satu contoh keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan yang nyata. Pada awal tahun 2019, jalur tracking di kawasan ini hanya berupa padang ilalang dan terlihat gersang. Namun, berkat kerja keras masyarakat dan dukungan pemerintah, kini jalur tersebut telah berubah menjadi koridor hijau yang teduh dan asri, dipenuhi tanaman trambesi yang tumbuh subur,” ujar Fathimatuzzahra.

Keberadaan tanaman tersebut tidak hanya menambah nilai estetika, tetapi juga menciptakan suasana sejuk dan aman bagi para pecinta alam yang melintasinya.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan bukan hanya memungkinkan, tetapi juga sangat efektif. Oleh karena itu, rencana kemitraan konservasi dengan Desa Belangian diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Kehutanan mengapresiasi semangat gotong royong dan kesadaran masyarakat Desa Belangian dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang menjadi pondasi utama keberhasilan program ini.

Fathimatuzzahra, menyampaikan harapannya agar rencana kemitraan konservasi ini dapat segera terealisasi dengan baik.

Ia menegaskan bahwa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan pengelolaan hutan berbasis kemitraan.

“Dengan komitmen bersama, Desa Belangian diharapkan dapat menjadi contoh inspiratif bagi desa-desa lain dalam membangun hubungan harmonis antara masyarakat dan hutan, demi masa depan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan,” tutupnya. (DishutKalsel-RIW/RH)

Siapkan 3.000 Bibit Cabe, BPTPH Dukung Program Gubernur Muhidin Turunkan Inflasi

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel, terus memantau kesiapan penyemaian bibit cabe, pada seluruh Unit Pelaksana Tugas (UPT) di bawah naungan DPKP Kalsel. Salah satu UPT di bawah DPKP Kalsel yakni Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Kalsel, yang telah melakukan penyemaian bibit cabe untuk menekan angka inflasi.

Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman mengungkapkan, penyemaian 3.000 bibit cabe di BPTPH Kalsel tersebut, dalam upaya pemenuhan bibit cabe yang akan dibagikan kepada semua ASN lingkup Kalsel.

“Sesuai arahan Gubernur Muhidin, nanti bibit cabe juga akan ditambah di lokasi Sport Center sebagai lahan pertanian,” ungkap Syamsir baru – baru ini.

Pembagian bibit cabe ini nantinya, menurut Syamsir akan dapat menurunkan angka inflasi, yang mana komoditas cabe mengalami kenaikan harga yang signifikan, mencapai Rp100.000 rupiah perkilonya.

Sementara itu, Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penyemaian sebanyak 3.000 bibit cabe, yang nantinya akan dibagikan kepada ASN lingkup Kalsel dalam upaya penanganan inflasi.

“Dalam rangka pengendalian inflasi bapak Gubernur menyarankan ASN untuk mengembangkan cabe di rumah tangga masing – masing sehingga keperluan pembelian cabe dapat berkurang,” ungkap Lestari.

Kepala BPTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni

Dilanjutkannya, pada saat inflasi harga cabe melambung sangat tinggi bahkan mencapai Rp100.000 perkilonya. Sehingga harapannya apabila masyarakat sudah memiliki tanaman cabe di masing – masing rumahnya dapat menanggulangi inflasi di Banua, khususnya terkait dengan komoditas cabe.

“Kami menyediakan bibit cabe sebanyak 3.000 untuk ASN, dimana sudah dilakukan penyemaian dan penanaman benih yang diperkirakan dapat dibagikan 1 bulan ke depan,” tutup Lestari. (MRF/RIW/RSI)

Pemprov Kalsel Dorong Pengembangan Koperasi Melalui Digitalisasi

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, terus mendorong pelaku koperasi untuk meningkatkan kualitas produk mereka melalui digitalisasi.

Terdapat sebanyak 3.088 koperasi yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Dari jumlah tersebut koperasi binaan pemerintah provinsi sebanyak 180 koperasi. Unit tersebut akan terus didorong untuk menjadi koperasi modern dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai menyampaikan, pihaknya mengupayakan agar pelaku koperasi terus meningkatkan mutu dan kualitas produk lokal, sehingga mampu bersaing di pasar, baik nasional maupun internasional.

“Penguatan koperasi dan UMKM sebagai pilar utama dalam membangun perekonomian daerah sangatlah penting,” ungkap Rifai, baru – baru tadi.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai

Rifai melanjutkan, pentingnya digitalisasi dan pengawasan dalam modernisasi koperasi. Dengan penerapan sistem digital, koperasi diharapkan semakin transparan dan profesional dalam pengelolaannya.

“Kami terus mencari model utama koperasi di berbagai sektor, seperti perkebunan, produsen, jasa, dan syariah,” tutup Rifai. (MRF/RIW/RSI)

Hadiri Seleksi Perdana, Pj. Sekda Motivasi Peserta PPPK Tahap II Pemprov Kalsel

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali melaksanakan tahapan seleksi Computer Assisted Tes (CAT) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II untuk formasi tahun 2024.

Kegiatan yang berlangsung perdana di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, pada Jumat (9/5) ini turut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang memberikan motivasi dan arahan secara langsung kepada para peserta.

Dalam penyampaiannya, Muhammad Syarifuddin menekankan pentingnya menunjukkan kompetensi dan kemampuan terbaik dari para peserta selama menghadapi tes ini.

Ia berharap para peserta mampu memperoleh hasil maksimal agar dapat turut serta mendukung pembangunan Banua bersama para ASN Pemprov Kalsel.

Pj. Sekda Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin saat memberikan motivasi kepada peserta PPPK Tahap II

“Hari ini merupakan hari pertama calon PPPK tahap II mengikuti tes, 200 orang peserta dari pemprov mengikuti tes ini, diharapkan mereka bisa memberikan yang terbaik,” ujar Syarifuddin.

Untuk peserta yang mengikuti sesi berikutnya, Syarifuddin juga berpesan agar menyiapkan diri sebaik mungkin dalam mengikuti tes tersebut.

“Jaga kondisi fisik dan mental. Persiapkan diri dengan baik. Yakinlah pada kemampuan diri sendiri dan tetap semangat. Ini adalah kesempatan penting untuk menjadi bagian dari birokrasi Pemprov Kalsel,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, Dinansyah, melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mashudi menjelaskan, bahwa jumlah formasi yang dibuka pada tahap II ini masih sama seperti tahap I, yaitu sebanyak 1.493 formasi.

Adapun rinciannya meliputi 1.000 formasi untuk guru, 175 formasi tenaga kesehatan, dan 318 formasi tenaga teknis. Sedangkan jumlah pendaftar tahap II mencapai 2.409 orang, terdiri dari 233 guru, 52 tenaga kesehatan, dan 2.124 tenaga teknis.

Mashudi menginformasikan bahwa pelaksanaan tes CAT PPPK tahap II akan berlangsung hingga Senin (12/5). Ia pun mengingatkan para peserta untuk menjaga kesehatan agar dapat mengikuti tes dengan lancar.

“Peserta wajib membawa kartu ujian dan KTP asli. Tidak perlu membawa alat tulis maupun aksesoris lainnya agar proses registrasi bisa berjalan lancar dan cepat,” jelasnya.

Suasana seleksi PPPK Tahap II Pemprov Kalsel

Jika ada peserta yang kehilangan KTP, Mashudi mengimbau untuk segera mengurus penggantinya ke Disdukcapil setempat atau menggunakan surat keterangan pengganti KTP yang sah.

“Perlu diingat, kartu keluarga tidak dapat dijadikan pengganti karena tidak terdapat foto. Jadi, KTP asli atau penggantinya adalah dokumen wajib,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mashudi juga menyampaikan harapan bagi peserta yang belum berhasil mengisi formasi yang tersedia agar tidak berkecil hati. Mereka masih memiliki peluang untuk menjadi PPPK paruh waktu.

“Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, mereka yang terdata di BKN tahun 2022, mengikuti seleksi CPNS atau CPPPK tahap I maupun II, dan belum berhasil mengisi formasi, akan masuk dalam kriteria PPPK paruh waktu,” tutupnya. (BDR/RIW/RSI)

Seleksi Paskibraka Provinsi Kalsel Resmi Ditutup, 44 Peserta Terbaik Akan Kibarkan Merah Putih

Banjarbaru – Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Merah Putih tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 resmi ditutup. Penutupan seleksi dilakukan langsung Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, Heriansyah, bertempat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Banjarbaru, pada Kamis (8/5) sore.

Seleksi ini diikuti 90 pelajar terbaik dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dan berlangsung selama empat hari.

Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan semangat, kedisiplinan, dan ketangguhan dalam mengikuti berbagai tahapan seleksi.

“Seleksi ini dilaksanakan secara ketat dan transparan, mulai dari tes kesehatan, wawasan kebangsaan, keterampilan baris berbaris, minat bakat hingga tes kedisiplinan. Semua peserta telah memberikan yang terbaik, dan ini menjadi kebanggaan tersendiri,” ujar Heriansyah.

Suasana penutup seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Kalsel

Ia berharap para peserta terpilih tidak hanya menjadi pengibar bendera semata, namun juga mampu menjadi teladan dan inspirasi bagi generasi muda lainnya.

“Yang terpilih adalah putra-putri terbaik Kalimantan Selatan. Jadilah Paskibraka yang berintegritas, berakhlak, dan menginspirasi,” tegasnya.

Heriansyah juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan fisik serta kedekatan spiritual di tengah padatnya aktivitas latihan yang akan dijalani ke depan.

“Tetap jaga kondisi tubuh dan jangan pernah melupakan ibadah. Mental dan spiritual yang kuat akan menjadi bekal dalam menjalankan tugas mulia sebagai Paskibraka,” tutupnya.

Dari hasil seleksi ini, sebanyak 44 peserta terbaik menjadi Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan akan bertugas mengibarkan Sang Merah Putih pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2025, di halaman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.

Selain itu, pada kesempatan ini turut diumumkan enam peserta terpilih yang akan mewakili Kalimantan Selatan pada seleksi Paskibraka tingkat nasional di Jakarta, dan akan bersaing dengan peserta terbaik dari seluruh Indonesia untuk mendapat kehormatan mengibarkan bendera pusaka di Ibu Kota Nusantara (IKN). (BDR/RIW/RSI)

Sosialisasi Perda 7/2022 Ilham Nor Tekankan Peran Masyarakat Jaga Lingkungan

Banjarmasin – Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, melakukan sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2022, di hadapan puluhan mahasiswa dan dosen di salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin, baru – baru tadi.

Dalam pemaparannya Ilham Nor menekankan pentingnya peran masyarakat, khususnya generasi muda, salam hal menjaga kelestarian lingkungan.

Ia menyebut, Perda ini menjadi panduan penting, dalam mengelola sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab.

“Kami terbuka terhadap evaluasi demi penyempurnaan regulasi, jika ditemukan hal-hal yang perlu diperjelas,” jelasnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, saat Sosper Nomor 7 tahun 2022

Ilham menyampaikan, Perda ini dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat. DPRD Provinsi Kalsel telah menetapkan Perda ini, dan mudah – mudahan dapat menjadi pedoman serta manfaat bagi semua pihak.

Mengingat, peraturan daerah ini menjadi instrumen penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan jasa lingkungan.

“Perda ini hadir agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, dan bertindak secara arif serta bijaksana terhadap alam,” pintanya.

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2022 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup

Lebih lanjut, Ilham Nor membuka ruang untuk evaluasi jika diperlukan. Jika ada hal-hal yang perlu dipertajam, akan dikaji ulang demi penyempurnaan perda ini.

Ia berharap, masyarakat benar-benar memahami bagaimana mengelola lingkungan secara bertanggung jawab, agar keberadaan sumber daya alam, tetap terjaga demi masa depan.

“Dengan keterlibatan semua pihak, Perda ini tidak hanya dikenal, tetapi benar-benar dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,” tandasnya

Kegiatan sosialisasi ini mendapat sambutan antusias dari para mahasiswa. Beberapa peserta bahkan aktif mengajukan pertanyaan terkait isu lingkungan di masyarakat dan implementasi langsung Perda tersebut. (ADV-NHF/RIW/RSI)

Srikandi DPRD Kalsel, Dorong Warga Lestarikan Budaya dan Lindungi Perempuan serta Anak.

Tapin – Srikandi DPRD Kalimantan Selatan mendorong warga, melestarikan budaya dan melindungi perempuan serta anak.

Hal itudisampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Desy Oktavia Sari, saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Perda Kalsel Nomor 11 Tahun 2018, tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Perda Nomor 4 Tahun 2017, tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal. Sosper dilaksanakan di dua desa, yaitu Banua Hanyar Hulu dan Kakaran Kabupaten Tapin.

Desy mengatakan, sosialisasi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran warga terhadap isu budaya dan sosial yang krusial di tengah masyarakat. Dimana, pada era modern, perlu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga dan mengembangkan budaya Banua.

Wakil Ketua DPRD Kalsel Desy Oktavia Sari, saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (ditengah)

“Kami ingin memberikan pemahaman melestarikan kearifan loka, khususnya yang ada di Kalimantan Selatan,” ucapnya

Menurut Desy, budaya Banua bukan hanya soal tarian atau bahasa, tetapi juga nilai-nilai yang diwariskan antar generasi. Ia menilai, menjaga budaya adalah bagian dari menjaga identitas dan harga diri masyarakat Kalimantan Selatan.

Terkait Perda Nomor 11 Tahun 2018, Deasy menyoroti tingginya kasus pernikahan dini dan perceraian di daerah. Pihaknya ingin masyarakat memahami dampak serius dari persoalan tersebut.

Pemberdayaan perempuan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga memberikan ruang bagi untuk mengambil peran penting dalam keluarga dan masyarakat.

Perlindungan anak pun perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dari segi aspek pendidikan hingga lingkungan sosial.

“Dengan pendekatan yang inklusif, perda ini tidak hanya dipahami, tetapi benar-benar dijalankan di kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

Warga yang hadir tampak antusias, bahkan beberapa diantaranya mengajukan pertanyaan langsung terkait peran tokoh masyarkat dan keluarga dalam menerapkan dua perda ini. (ADV-NHF/RIW/RSI)