LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Deteksi Dini Kelainan Pembuluh Darah, Gubernur Muhidin Percayakan Pemeriksaan DSA di RSUD Ulin

BANJARMASIN – Gubernur Kalsel Muhidin melakukan pemeriksaan Digital Subtraction Angiography (DSA), di RSUD Ulin Banjarmasin, Jumat (4/7).

Tindakan ini ditangani dokter spesialis Saraf Intervensi Muhamad Welly Dafif, serta dokter Spesialis Jantung Koroner Teguh Wahyu Purnomo.

Muhidin mengatakan, pemeriksaan DSA di RSUD Ulin Banjarmasin saat ini tidak kalah dengan yang ada di Pulau Jawa, bahkan luar negeri.

“Saya percaya dengan hasil pemeriksaan DSA di RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkap Muhidin.

Apalagi, lanjutnya, pemeriksaan DSA ini sudah dilakukan terhadap banyak pasien.

“Pemeriksaan DSA ini sudah dikenal banyak orang hingga ribuan,” ucapnya.

RSUD Ulin Banjarmasin, bahkan sudah melakukan tindakan ini untuk pencegahan penyakit stroke, karena penyumbatan pembuluh darah cepat diketahui. Sehingga pencegahan dan pengobatan cepat tertangani.

“Selain melakukan tindak DSA tersebut, saya juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan jantung,” ucap Muhidin.

RSUD Ulin Banjarmasin sudah memiliki layanan Cerebral DSA yang saat ini telah digunakan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin.

Dokter Spesialis Saraf Intervensi Muhamad Welly Dafif menjelaskan, Cerebral DSA ini merupakan tindakan neoro intervensi.

“Sebelum dilakukan tindakan DSA ini, maka pihaknya melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan terhadap pasien, apakah terdapat kelainan,” jelas Welly.

Seperti adanya penyempitan, sumbatan, serta adanya pembuluh darah yang tidak normal, sehingga terapi neuro intervensi dapat dilakukan.

“Sedangkan apabila tidak ditemukan kelainan, maka tindakan DSA tidak perlu dilakukan,” ujar Welly.

Rangkaian pemeriksaan, dilakukan terhadap pasien yang memiliki gejala yang mengarah kepada kelainan saraf. Seperti melemahnya separuh tubuh, nyeri kepala yang tidak sembuh meski telah mendapatkan pengobatan, kejang pada usia dewasa serta lainnya.

Perlu diketahui, pemeriksaan DSA (Digital Subtraction Angiography), adalah prosedur pencitraan medis yang menggunakan sinar-X dan zat kontras, untuk melihat pembuluh darah secara detail. Tujuannya adalah untuk mendeteksi kelainan pada pembuluh darah, seperti penyempitan, penyumbatan, atau kelainan bentuk. Proses pemeriksaan DSA yang dijalani Gubernur Muhidin, dipastikan berjalan lancar. (SRI/RIW/RH)

Gelar Rapur 2 Agenda, DPRD Banjarmasin Sampaikan Raperda APBDP 2025

BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna, dengan dua agenda pada Jumat (4/7). Agenda pertama,
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah 2025, dan agenda kedua, penyampaian Raperda Usul Prakarsa Pemko Banjarmasin tentang Kepemudaan, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah dan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin

Kepada sejumlah wartawan, usai paripurna Jumat (4/7) Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fachruri mengatakan, APBD Perubahan menjadi momen untuk menyesuaikan arah pembangunan periode 2025–2029. Dimana, seluruh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan melaksanakan rapat mulai 4 – 6 Juli mendatang.

“Kami berharap anggota Banggar dan TAPD hadir semua dalam pembahasan,” katanya

Disampaikan Rikval, pihaknya juga menerima
Penyampaian Raperda usul prakarsa Pemko Banjarmasin. Yakni tentang Kepemudaan, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah dan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Dengan adanya penyampaian dua raperda ini, maka masing-masing 8 fraksi memberikan pandangan umum.

“Kita upayakan pekan depan akan terbentuk pansus dari 3 Ranperda tersebut,” jelasnya

Wali Kota Banjarmasin, didampingi Ketua DPRD Banjarmasin, saat diwancara

Sementara itu, Walikota Banjarmasin Muhammad Yamin menambahkan, pihaknya sangat mendukung pelaksanaan rapat pembahasan anggaran perubahan, untuk menyusun segala program demi mewujudkan Banjarmasin maju sejahtera.

“Dalam pembahasan nanti, tentunya harus bersinergi dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Dimana, SKPD berada dalam satu garis lurus dengan program Nasional dan Provinsi Kalsel,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yamin menambahkan, terkait dengan usulan Ranperda tentang Kepemudaan, akan membahas peran pemuda untuk lebih ditingkatkan lagi kegiatan sosialnya. Kemudian untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah, dimaksudkan mempermudah investor dalam melakukan usaha terutama bidang kuliner. Sedangkan pembentukan Susunan Perangkat Daerah bertujuan mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta mewujudkan pelayanan publik yang optimal.

“Usulan raperda ini untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” tutup Yamin

Untuk diketahui, Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fachruri, didampingi Wakil Ketua Harry Wijaya, Mathari, Muhammad Isnaini dan Sekretaris Dewan Iwan Ristianto, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin. (NHF/RIW/RH)

Perdalam Materi Raperda Pertambangan, Pansus IV DPRD Kalsel Lakukan Studi Komparasi ke Ditjen OTDA Kemendagri

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melaksanakan kunjungan kerja ke Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, pada Kamis (3/7).

Suasana pertemuan Pansus IV DPRD Kalsel, bersama Ditjen OTDA Kemendagri RI, DKI Jakarta

Kunjungan ini bertujuan memperdalam materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Athaillah Hasbi, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pihak Ditjen OTDA. Ia menilai, Kemendagri melalui Ditjen OTDA memiliki peran strategis dalam memberikan bimbingan dan asistensi kepada pemerintah daerah, khususnya terkait pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah, hingga peningkatan kapasitas pemerintahan.

“Kami berharap raperda ini ke depan dapat direalisasikan menjadi peraturan yang efektif, bahkan hingga tingkat peraturan gubernur (pergub), sehingga mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Athaillah.

Sementara itu, Anggota Pansus IV DPRD Kalsel, Ardiansyah, menyoroti pentingnya memasukkan pasal-pasal terkait dampak lingkungan dalam raperda tersebut. Ia menekankan perlunya aturan yang menjaga ekosistem sungai agar tetap bersih dan tidak terganggu aktivitas pertambangan.

“Sungai memiliki fungsi vital bagi masyarakat, baik sebagai sumber air maupun jalur wisata. Kami berharap ada ketentuan khusus yang mengatur agar aktivitas penambangan pasir, kerikil, atau galian C lainnya tidak merusak kejernihan dan fungsi sungai,” jelas Ardiansyah.

Di sisi lain, pihak Ditjen OTDA Kemendagri yang diwakili Kasubdit Wilayah I Direktorat Produk Hukum Daerah, Slamet Endarto, menyambut baik kunjungan kerja Pansus IV DPRD Kalsel.

Ia mengapresiasi langkah DPRD Kalsel dalam memperbaharui regulasi, termasuk revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, guna menyesuaikan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.

“Kami siap memberikan masukan dan berbagi pengalaman terkait penyusunan raperda ini, serta mendiskusikan berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya,” ujar Slamet.

Selain anggota Pansus IV DPRD Kalsel, kunjungan tersebut juga diikuti mitra kerja terkait, yaitu Biro Hukum dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan. (ADV-NHF/RIW/RH)

Sempurnakan Perda Sapu Jagat, Pansus II DPRD Kalsel Kunjungi Badan Pangan Nasional RI

JAKARTA – Pansus II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan ke Badan Pangan Nasional RI untuk membahas tentang penyelenggaraan pangan. Tujuan dari kunjungan pada Kamis (3/7) ini, adalah untuk mempelajari dan memahami strategi serta kebijakan pangan nasional yang dapat diterapkan di Kalimantan Selatan.

Suasana pertemuan Pansus II DPRD Kalsel, bersama Badan Pangan Nasional RI, DKI Jakarta

Ketua Pansus II Muhammad Yani Helmi, melalui Wakil Ketua Pansus Firmansyah, menekankan pentingnya pembentukan payung hukum yang kuat untuk menjamin ketahanan pangan di daerah.

Pihaknya berharap, kunjungan ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan.

“Kami ingin mempelajari strategi dan kebijakan pangan nasional yang efektif dan efisien yang dapat diterapkan di Kalimantan Selatan, dimana kita akan membuat perda ” Sapu Jagat “. Sebab kita menggabungkan dua perda menjadi satu Perda,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Pansus II DPRD Kalsel membahas tentang arah kebijakan ketahanan pangan Badan Pangan Nasional 2025-2029. Mereka juga mempelajari program-program yang telah dilaksanakan Badan Pangan Nasional RI, untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.

“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan sejalan dengan kebijakan nasional. Kami berharap dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berharga dari Badan Pangan Nasional RI,” jelasnya.

Pansus II DPRD Kalsel juga meminta penjelasan tentang program – program ketahanan pangan yang telah dilaksanakan Badan Pangan Nasional RI, termasuk program – program yang terkait dengan peningkatan produksi pangan, pengelolaan stok pangan, dan peningkatan kualitas pangan.

Menurut Badan Pangan Nasional RI, melalui Kepala Biro Perencanaan, Kerja sama dan Humas, Budi Wiryanto, pihaknya telah melaksanakan beberapa program ketahanan pangan yang efektif dan efisien, termasuk program peningkatan produksi pangan dan pengelolaan stok pangan.

“Kami berharap dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan Pansus II DPRD Kalsel,” ucapnya

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan Pansus II DPRD Kalsel dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam penyelenggaraan pangan, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan.

“Kami percaya bahwa dengan mempelajari pengalaman dan praktik terbaik di tingkat nasional, kami dapat meningkatkan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan,” tutup Firmansyah.

Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pangan Nasional RI dalam bidang ketahanan pangan, serta memperbaiki kebijakan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan.

Dengan demikian, kunjungan Pansus II DPRD Kalsel ke Badan Pangan Nasional RI dapat meningkatkan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan dan memperbaiki kebijakan ketahanan pangan di daerah. (ADV-NHF/RIW/RH)

Agustus 2025, BUMDesa Expo Kembali Digelar Pemprov Kalsel

BANJARBARU – Pagelaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Expo akan kembali digelar, di mal terbesar di Kota Banjarmasin. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), siap menyelenggarakan BUMDesa Expo tahun 2025, yang akan digelar pada 9–10 Agustus, dengan melibatkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari menyampaikan, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, expo kali ini akan melibatkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangka mendorong inovasi, terutama dalam pengemasan dan pemasaran produk desa.

“Sejumlah persiapan telah dilakukan bersama kabupaten/kota, mulai dari desain stan hingga lay out acara. Lokasi kegiatan dipastikan akan berpusat di pusat perbelanjaan terbesar di Banjarmasin,” ungkap Novi, saat ditemui di kantornya, Kamis (3/7).

Menurutnya, BUMDesa Expo 2025 akan melibatkan 11 kabupaten di Kalimantan Selatan. Masing-masing kabupaten diwajibkan membawa lebih dari satu BUMDesa untuk menampilkan produk-produk unggulan mereka.

Produk yang dipamerkan merupakan hasil inovasi desa yang dinilai mampu bersaing dan berkontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat.

“Tahun ini kami secara khusus bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Selatan. Kami ingin membuat expo ini semenarik mungkin, dengan mengakomodasi permasalahan yang selama ini dihadapi BUMDesa, seperti dalam hal pengemasan produk,” lanjut Novi.

Selain pameran produk, Expo BUMDesa 2025 juga akan menghadirkan sesi talkshow interaktif yang membahas strategi pengemasan produk yang baik, branding, serta tantangan-tantangan lain yang dihadapi pelaku usaha desa. Kolaborasi dengan HIPMI juga akan memperlihatkan implementasi nyata dari pengemasan dan pemasaran yang efektif.

“Expo ini akan lebih interaktif dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya pameran, tapi juga ada talkshow dan contoh nyata bagaimana mengemas produk yang menarik. Tujuannya tentu agar produk desa memiliki nilai jual lebih tinggi dan bisa bersaing di pasar yang lebih luas,” tambah Novi.

Meskipun belum melibatkan peserta dari luar provinsi, expo ini tetap diharapkan menjadi etalase produk desa Kalimantan Selatan yang inspiratif dan mampu menarik perhatian investor maupun masyarakat luas. Produk-produk yang ditampilkan diharapkan mencerminkan potensi dan kreativitas masing-masing daerah.

Expo BUMDesa 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat ekonomi desa melalui inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha desa. Pemerintah Provinsi Kalsel optimis kegiatan ini akan menjadi langkah strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.

Lapangan 17 Mei, Disiapkan Jadi Kandang PS Barito Putera Pada Liga 2

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terus mempersiapkan Lapangan Sepakbola 17 Mei sebagai kandang Tim Sepakbola Barito Putera, dalam kompetisi Liga 2 musim mendatang.

Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernadi menjelaskan, persiapan sampai saat ini terus dilakukan dengan berkoordinasi berbagai pihak, diantaranya Dinas PUPR serta Manajemen Barito Putera.

“Sampai saat ini Pemprov Kalsel terus melakukan pembenahan,” ungkap Fitri, kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

Begitu juga, lanjutnya, dari segi keamanan Lapangan Sepakbola 17 Mei, akan ditinjau langsung Mabes Polri, yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan, sebelum dilakukan peninjauan kepolisian tersebut, seluruh persiapan telah rampung semuanya di Lapangan Sepakbola 17 Mei tersebut,” ucapnya.

Selain itu, tambah Fitri, pihaknya juga menargetkan Lapangan Sepakbola 17 Mei lolos pada verifikasi keamanan olahraga Mabes Polri, sebagai kandang Tim Sepakbola Barito Putera pada Liga 2 musim mendatang.

“Pemerintah menargetkan skor minimal 60 pada penilaian sebagai syarat awal kelayakan dari segi keamanan,” ujarnya.

Lapangan sepakbola 17 Mei, ditargetkan menjadi salah satu tempat pertandingan pada Liga 2 musim mendatang.

“Ada beberapa elemen yang menjadi perhatian dalam penilaian tersebut. Diantaranya sistem evakuasi, keamanan penonton, serta kesiapan sarana dan prasarana lapangan sepakbola 17 Mei,” tuturnya lebih lanjut.

Dimana penilaian ini bertujuan, untuk mencegah terulangnya insiden seperti di Stadion Kanjuruhan Malang. Sehingga saat ini faktor keamanan sangat perlu diperhatikan.

“Penyelesaian pembenahan lapangan sepakbola 17 Mei ini dapat rampung, pada Agustus mendatang,” ucap Fitri. (SRI/RIW/RH)

Hadiri Peresmian Gedung Kejati Kalsel, Supian HK Harap Layanan Hukum Semakin Profesional

BANJARBARU – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK hadiri peresmian kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel bertempat di Komplek Perkantoran Provinsi di Banjarbaru, pada Kamis (3/7) pagi.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK berjabat tangan dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin (ki-ka)

Acara peresmian dihadiri langsung Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, yang secara simbolis menandai operasional gedung baru dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita.

Supian HK menyampaikan apresiasi atas pembangunan gedung baru, yang dinilainya sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat institusi penegakan hukum di daerah.

Ia berharap keberadaan gedung baru ini mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan Kejaksaan kepada masyarakat.

“Dengan diresmikannya gedung yang baru tadi, semoga semakin meningkatkan sinergi antar instansi dan membawa pelayanan hukum yang lebih baik, cepat, dan profesional kepada masyarakat,” ujar Supian HK.

Selain meresmikan gedung baru, dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan peninjauan fasilitas oleh Jaksa Agung RI bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel.

Gedung Kejati Kalsel yang baru ini dilengkapi dengan fasilitas modern dan representatif untuk menunjang tugas dan fungsi lembaga kejaksaan di tingkat provinsi. (ADV-NHF/RIW/RH)

HUT ke-79 Bhayangkara, Gubernur Muhidin Apresiasi Polda Kalsel Jaga Keamanan Banua

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus menjalin sinergitas yang solid, dengan Polda Kalimantan Selatan. Dengan adanya sinergitas ini, maka kondisi daerah yang rawan dari kasus kriminal, peredaran narkoba dan sebagainya, akan teratasi dengan baik.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menyampaikan, pihaknya mengapresiasi seluruh jajaran Polda Kalsel, yang terus bersinergi bersama Pemerintah Provinsi, Sehingga masyarakat Kalsel dapat merasa aman dalam kondisi apapun di Banua.

Gubernur Muhidin (kanan) bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman (Kiri)

“Pemerintah Provinsi juga mengapresiasi kinerja Polda Kalimantan Selatan, dalam menyelamatkan masa depan generasi bangsa dari bahaya narkoba,” ungkap Muhidin, usai menghadiri syukuran HUT ke-79 Bhayangkara tahun 2025, di Aula Mapolda Kalsel, Selasa siang (1/7/2025).

Terkait piagam penghargaan yang diberikan kepada Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Gubernur Muhidin juga menyampaikan, hal itu atas keberhasilan kinerja Polda Kalimantan Selatan yang terus mengayomi masyarakat, bahkan mengamankan kondisi daerah yang rawan dari kasus kriminal, peredaran narkoba dan sebagainya. Termasuk juga menjaga Kamtibmas selama pelaksanaan Pilkada 2024 lalu.

“Piagam ini diberikan atas keberhasilan kinerja Polda Kalimantan Selatan, yang terus mengayomi masyarakat, bahkan mengamankan kondisi daerah yang rawan dari kasus kriminal, peredaran narkoba dan sebagainya,” tutup Muhidin. (MRF/RIW/RH)

Kalsel Tuan Rumah Kejurnas Triathlon Seri 3 Tahun 2025

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai tuan rumah kejuaraan nasional (Kejurnas) Triathlon Tahun 2025, oleh PB Federasi Triathlon Indonesia (FTI).

Ketua FTI Kalsel Budiono mengatakan, Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan kehormatan, untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Kejurnas Triathlon Tahun 2025 ini.

“Alhamdulillah Kalsel ditunjuk sebagai tuan rumah Kejurnas Triathlon Seri 3, tentu ini menjadi kehormatan dan tantangan,” ungkap Budiono, kepada sejumlah wartawan, Rabu (2/7).

Saat ini, lanjutnya, persiapan sudah dilakukan secara intensif, baik melalui rapat daring maupun tatap muka dengan Pengurus Pusat FTI serta Pengprov FTI Kalsel.

“Kejurnas Triathlon di Provinsi Kalimantan Selatan akan dilaksanakan, di Kawasan Kebun Raya Banua, Perkantoran Gubernur Kalsel, di Banjarbaru,” ujarnya.

“Ajang ini akan dipusatkan di Kebun Raya Banua serta komplek perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, dengan lintasan yang telah memenuhi standar nasional,” jelasnya.

Sedangkan, waktu pelaksanaan Kejurnas akan dilaksanakan, pada 24 sampai 27 Juli 2025 mendatang.

Kejurnas Triathlon Seri 3 ini mempertandingkan tiga kategori utama, yaitu Triathlon, Duathlon, dan Aquatlon, dan akan diikuti atlet atlet dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam kepengurusan FTI di masing-masing provinsi.

“Kami berharap, dukungan semua pihak agar pelaksanaan Kejurnas Triathlon Tahun 2025 mendatang, dapat berjalan lancar dan sukses,” ucap Budiono. (SRI/RIW/RH)

Kembangan Destinasi Pariwisata, Dispar Kalsel Lanjutkan Bimtek Story Telling di Kabupaten Kotabaru

KOTABARU – Dalam rangka mengembangkan destinasi pariwisata, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, kembali melanjutkan Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, ke Kabupaten Kotabaru, Selasa (1/7).

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin, melalui Kabid Pengembangan Destinasi, Mugeni,
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), tidak hanya harus mampu mengelola suatu objek wisata, tetapi juga wajib memiliki kemampuan untuk bercerita (story telling). Baik sejarah, budaya, dan keunikan dari objek wisata yang dikelola.

Kabid Pengembangan Destinasi Dispar Kalsel, Mugeni, saat memberikan sambutan

“Bimbingan Teknis Story Telling bagi sejumlah perwakilan Pokdarwis, sangat penting dilakukan saat ini,” ucapnya

Mugeni menjelaskan, kemampuan story telling atau bercerita sangat membantu mengembangkan destinasi wisata di daerah. Terutama di era persaingan yang semakin ketat, wisatawan tidak lagi hanya mencari destinasi yang indah atau terkenal. Namun, mencari pengalaman, makna, dan cerita untuk mengenal sejarah, budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat setempat.

“Pokdarwis tidak hanya menjual destinasi juga harus memberikan pengalaman yang mengesankan, dengan menciptakan ikatan emosional dengan wisatawan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Objek Wisata Disparpora Kabupaten Kotabaru, Zulham Fathoni menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi Dinas Pariwisata Kalsel, dalam meningkatkan kompentensi SDM di daerahnya. Ia berharap, hasil story telling ini dapat diimplementasikan dengan baik, guna menunjang kunjungan wisatawan untuk berkunjung ke seluruh tempat wisata

“Lewat Bimtek ini memberikan dampak positif dan manfaat yang sebesar besarnya,” tutup Zulham.

Narasumber Novyandi Saputra, menyampaikan materi bertemakan Narasi Lokal, Impact Global

Dalam Bimtek tersebut, Dispar Kalsel menggandeng praktisi story telling Novyandi Saputra, dengan menyampaikan materi bertemakan “Narasi Lokal, Impact Global”. (DISPARKALSEL-NHF/RIW/RH)