Kategori: Sosial, Budaya, Hukum Dan Kriminalitas

JAWA TENGAH — Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM, mencatatkan prestasi membanggakan, dalam ajang Indonesia Persada.id Award 2025 yang diikuti seluruh LPPL di Indonesia. Kali ini Abdi Persada meraih penghargaan Kategori Radio Host Terbaik.

Acara penganugerahan tahun ini digelar di Purworejo, Jawa Tengah, pada Rabu (26/11) malam,  sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-56 LPPL Irama FM, yang dipadukan dengan pertemuan nasional LPPL se Indonesia.

Acara dibuka langsung Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, di dampingi Direktur LPPL Irama FM, Aji Wahyudi, Ketua Harian Indonesia Persada.id, Syaifudin Ahmad, dan Ketua Umum Indonesia Persada.id, Ganjar Pranowo.

Bupati Purworejo, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi, atas terselenggaranya acara ini dan rasa bangga menjadi tuan rumah.

“Terima Kasih atas kehadiran para pelaku penyiar daerah dari berbagai provinsi, kehadiran bapak ibu semua menjadi kebanggaan kami,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur LPPL Irama FM Purworejo, Aji Wahyudi,  selaku penyelenggara dan tuan rumah, dalam sambutannya berharap, penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh insan Radio TV daerah untuk terus berkarya, berinovasi, dan menghasilkan acara yang berkualitas, serta dapat dinikmati masyarakat Indonesia bahkan dunia.

Ketua Harian Indonesia Persada.id, Syaifudin Ahmad mengatakan, hasil dari sowan ke Ketua Umum Indonesia Persada.id, diketahui bahwa kegiatan ini digelar, demi menjaga marwah nilai dan kesakralan. Oleh karena itu,  penghargaan, untuk tahun ini setiap kategori hanya menetapkan 1 pemenang.

“Kebijakan ini diambil agar penghargaan memiliki bobot lebih tinggi, lebih prestisius, dan benar-benar menjadi simbol pencapaian tertinggi bagi LPPL yang memenangi kategori tersebut” ujarnya.

Ditamba Ketua Umum Indonesia Persada.id, Ganjar Pranowo, dalam sambutannya  menyampaikan l berdasarkan pertemuan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali 2023, lalu telah disepakati visi dan misi, yaitu mewujudkan organisasi dengan sumber daya manusia, yang mampu mewujudkan Lembaga penyiaran Radio atau Televisi Lokal, sebagai media penyebarluasan informasi terpercaya.

“Maka kita berharap betul, lembaga ini mendorong pemerintah daerah untuk bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya pada masyarakat,” katanya.

Selain LPPL Abdi Persada FM yang memenangkan kategori Radio Host Terbaik Indonesia Persada.id Award 2025, sejumlah LPPL lainnya juga meraih prestasi yang sama, pada kategori berbeda.

Untuk kategori Persada.id Talk Terbaik diraih Sasaraina FM, dan kategori Reporter Terbaik diraih LPPL Gema Randik Musi Banyuasin. Sedangkan kategori Kearifan Lokal Terbaik diraih LPPL Irama Purworejo, kategori Program Interaktif Terbaik diraih LPPL Suara Lumajang, dan kategori LPPL Paling Inovatif diraih LPPL Tuntung Pandang. (EYN/RIW/EYN)

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan, bersama TP PKK Kalsel berhasil meraih Juara 2 Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional 2025.

Kepala Dislutkan Kalsel Rusdi Hartono menyatakan, apresiasi dan kebanggaan kepada Ketua TP PKK Kalsel Fathul Jannah, atas capaian juara 2 lomba masak serba ikan tingkat nasional 2025, pada kategori Menu Keluarga.

“Prestasi ini menjadi kebanggan bagi Banua sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan kreativitas olahan ikan, meningkatkan konsumsi ikan, serta memperkenalkan kekayaan kuliner berbasis perikanan dari Kalimantan Selatan ke tingkat nasional,” ungkap Rusdi, saat ditemui di Banjarmasin, Selasa (25/11).

Semoga, lanjutnya, capaian ini menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk terus berinovasi dan mencintai sumber daya perikanan lokal.

Dijelaskan Rusdi, keikutsertaan pada lomba tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Kalsel Muhidin, serta Ketua TP PKK Kalsel Fathul Jannah, untuk menggelorakan Gerakan Makan Ikan di seluruh lapisan masyarakat.

“Kompetisi tersebut menjadi wadah kreativitas kader penggerak konsumsi ikan dari berbagai daerah untuk menyajikan hidangan berbahan dasar ikan inovatif, sehat, dan bergizi tinggi,” ujar Rusdi.

Sehingga melalui kompetisi ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pemanfaatan ikan sebagai sumber protein berkualitas, guna mendukung tumbuh kembang anak dan mewujudkan Generasi Emas 2045.

Pada lomba tersebut, Kalsel melalui TP PKK membawa olahan ikan unggulan khas Banua, sebagai bentuk promosi kekayaan kuliner daerah.

“Misi kami adalah terus mengampanyekan konsumsi ikan sebagai gaya hidup sehat bagi keluarga,” ucap Rusdi.

Karena, tuturnya, ikan bukan hanya lezat dan mudah diolah, tetapi juga menjadi pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi masa depan.

“Dari dapur kreatif para peserta Lomba Masak Serba Ikan, kita bangun budaya makan ikan yang menyenangkan, sehat, dan berkelanjutan, untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Rusdi.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kalsel Fathul Jannah Muhidin, bersama dinas terkait terus menggelorakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Banua, sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat.

Pada ajang Lomba Masak Serba Ikan Tahun 2025 Tingkat Nasional di Jakarta, Dislutkan Kalsel bersama TP PKK Kalsel berhasil meraih juara dia, sekaligus memperkuat posisi Kalsel sebagai daerah inovasi kuliner ikan yang kompetitif secara nasional. (DISLUTKAN.KALSEL/SRI/RIW/EYN)

BANJARMASIN –Badan Eksekutif Mahasiswa se- Kalimantan Selatan, menyampaikan aspirasi, sehubungan adanya percepatan pembahasan dan rencana pengesahan RUU KUHAP, yang dinilai mengandung banyak pasal bermasalah, berpotensi mengancam prinsip-prinsip due process of law , melemahkan perlindungan HAM, serta membuka ruang kriminalisasi masyarakat sipil.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, didampingi Ketua Komisi I, Rais Ruhayat, anggota Komisi II, Firman Yusi, anggota Komisi III, Husnul Fatahillah; Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, serta pejabat kepolisian, berbaur dan duduk bersama massa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel, yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Senin (24/11) sore.

Kehadiran Ketua DPRD bersama jajaran, menunjukkan apresiasi positif terhadap aspirasi mahasiswa yang menyuarakan keberatan terkait percepatan pengesahan RUU KUHAP serta isu lingkungan di Kalsel.

Aksi massa yang dimulai sekitar pukul 15.00 WITA ini menyoroti percepatan pengesahan RUU KUHAP yang dinilai memiliki sejumlah pasal bermasalah, serta berpotensi mengancam prinsip proses hukum dan hak asasi manusia.

“Kami minta DPRD Kalsel selaku wakil rakyat mau mendengarkan dan menyampaikan aspirasi kami,” ujar salah seorang koordinator lapangan, M Anzari.

Selain menyoroti RUU KUHAP, mahasiswa juga mengeluhkan minimnya perhatian legislatif terhadap isu lingkungan, termasuk pengawasan pertambangan dan perlindungan kawasan Meratus.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kalsel Supian HK meminta mahasiswa tetap tenang. Bahwa DPRD tidak menutup telinga. Aspirasi masyarakat harus diteruskan, apalagi jika menyangkut hajat publik yang luas.

Ia menegaskan, DPRD Kalsel memiliki kewenangan menyampaikan rekomendasi resmi ke DPR RI, sehingga suara daerah tetap tersampaikan pada tingkat nasional.

“Apa -apa yang adik-adik sampaikan hari ini, akan kami bawa dalam rapat pimpinan dan komisi terkait,” jelasnya.

Supian HK menyampaikan, terkait isu lingkungan, perlunya pengawasan lebih kuat dan menyatakan isu tersebut akan dibawa dalam pembahasan lintas komisi.

“Kami tidak anti kritik. Justru masukan seperti inilah yang membuat DPRD bekerja lebih hati-hati,” katanya.

Setelah lebih dari satu jam aksi berjalan kondusif, massa meminta dialog dilanjutkan di dalam gedung DPRD tanpa pembatasan jumlah peserta. Pimpinan DPRD menyanggupi dialog, namun dengan syarat maksimal 20 perwakilan masuk ke ruang pertemuan, menimbang kapasitas dan keamanan gedung.

Dua perwakilan BEM, Adi Jayadi dan M Anzari, disilakan melihat langsung ruangan dialog. Setelah ditinjau, mereka menilai ruangan terlalu kecil dan meminta dialog dipindah ke ruang utama rapat paripurna. Permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan pimpinan DPRD.

Ketika perwakilan BEM kembali ke luar untuk musyawarah internal, Ketua DPRD Kalsel, harus meninggalkan lokasi karena agenda perjalanan dinas luar daerah yang sudah terjadwal dan tidak dapat ditunda.

Namun, aksi tetap dikawal anggota DPRD lainnya serta jajaran Sekretariat DPRD Kalsel. Setelah bermusyawarah, massa menolak pembatasan jumlah peserta dialog dan menyatakan akan masuk secara paksa.

Puluhan massa lalu mendorong pintu gerbang DPRD. Aparat kepolisian yang siaga dari dalam pagar membentuk pagar betis untuk menahan massa agar tidak merangsek masuk. Aksi dorong – dorongan berlangsung singkat, sebelum massa akhirnya mundur.

Tak lama, massa membakar spanduk yang mereka bawa sambil kembali berorasi. Aparat tetap bertindak humanis dan terukur, memastikan situasi tetap aman tanpa adanya korban. Sekitar pukul 18.00 WITA, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (ADV-NHF/RIW/EYN)

BANJARBARU – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, menyiapkan sejumlah layanan transportasi khusus untuk mendukung kelancaran Momen 5 Rajab yang diperkirakan berlangsung pada akhir Desember 2025.

Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fitri Hernadi mengungkapkan, untuk memudahkan mobilitas jamaah yang datang dari berbagai daerah, Pemprov Kalsel bersama sejumlah stakeholder menyiapkan layanan bus gratis dari dua titik utama, yakni Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut menuju kawasan Sekumpul, Martapura.

“Bus gratis akan kami siapkan bagi jamaah yang berangkat dari Banjarmasin maupun Tanah Laut menuju arah Sekumpul Martapura. Semua layanan ini khusus diberikan pada Momen 5 Rajab,” katanya, di Banjarbaru, Senin (24/11).

Untuk jamaah yang datang melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor, Fitri Hernadi menjelaskan, layanan transportasi akan didukung Damri. Dari bandara, jamaah akan diantar ke halte terdekat yang sudah ditetapkan sebagai titik transit.

“Dari bandara, Damri akan mengantar jamaah ke halte terdekat. Di sana jamaah akan dijemput bus yang disiapkan Pemprov dan langsung diantar menuju kawasan Sekumpul,” terangnya.

Setibanya di Martapura, drop-off penumpang dilakukan sesuai trayek. Bus akan melintas dari Simpang Empat Banjarbaru menuju Pondok Pesantren Darussalam dan berhenti di beberapa halte sekitar kawasan Sekumpul.

Fitri menegaskan, seluruh layanan ini hanya tersedia pada hari H, mulai pagi hari hingga seluruh akses jalan menuju pusat kegiatan ditutup total.

“Layanan diberikan mulai pagi sampai jalan benar-benar ditutup untuk kendaraan,” ungkapnya.

Selain layanan angkutan gratis, Dishub Kalsel bersama Pemerintah kabupaten Banjar dan kota Banjarbaru juga melakukan persiapan rekayasa lalu lintas, pengaturan arus kendaraan, hingga pola buka-tutup jalan untuk memastikan kegiatan berjalan tertib.

“Kami akan mengatur lalu lintas, melakukan rekayasa dan pengalihan arus. Mudah-mudahan Momen 5 Rajab yang setiap tahun dipadati jamaah bisa berjalan lebih lancar dan nyaman,” pungkasnya. (SYA/RIW/EYN)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kalsel, terus mematangkan sinkronisasi program perlindungan dan jaminan sosial agar selaras dengan kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan layanan dasar, khususnya bagi ibu, anak, dan lansia.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Farhanie, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Rahmady Abasmay menjelaskan, bahwa sejumlah program strategis yang dijalankan tahun ini perlu dihubungkan secara lebih erat, dengan layanan posyandu.

Menurutnya, posyandu merupakan titik pelayanan yang strategis karena menjadi pusat berkumpulnya kelompok sasaran utama program Dinsos.

“Program kita tahun ini banyak yang menyasar ibu dan anak. Itu sangat relevan jika disinergikan dengan posyandu, karena posyandu menjadi tempat berkumpulnya seluruh kelompok sasaran tersebut. Kami siap terlibat dalam penguatan layanan itu,” ujarnya, Jumat (20/11).

Rahmady menambahkan, tahun ini Dinas Sosial mengusulkan penyediaan sekitar 32 ribu paket bantuan, termasuk kursi dan perlengkapan belajar untuk anak yang akan didistribusikan ke kelompok PAUD.

Ia menyebut alokasi bantuan sebelumnya sebesar Rp3,75 miliar sudah terealisasi, tetapi masih ada sejumlah usulan program yang belum disetujui pemerintah pusat.

“Ada beberapa program yang seharusnya masuk, tapi tidak muncul dalam daftar final. Ini menjadi evaluasi bagi kita untuk pengusulan berikutnya agar lebih tepat dan mengacu pada mekanisme yang benar,” ungkapnya.

Di sisi lain, Rahmady juga menyoroti adanya perbedaan kebijakan antarinstansi terkait penanganan sasaran sosial. Seperti program bedah rumah yang berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim). Menurutnya, hal itu bukan hambatan, melainkan tantangan agar koordinasi antarinstansi dapat berjalan lebih efektif.

“Setiap dinas punya istilah dan mekanisme sendiri. Sama-sama menyasar masyarakat, tapi aturannya berbeda. Maka koordinasi sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih, dan bantuan bisa tepat sasaran,” jelasnya.

Rahmady menegaskan, bahwa Dinas Sosial Kalsel siap berkolaborasi dengan berbagai instansi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat layanan perlindungan dan jaminan sosial di daerah.

“Intinya, kami siap. Sepanjang program itu untuk penguatan layanan masyarakat, terutama ibu, anak, dan lansia, kita akan dukung sepenuhnya,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)

BANJARMASIN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan,

melalui Bidang Kebudayaan, Seksi Kesenian, menggelar lomba dongeng karya cipta baru, bertempat disalah satu hotel Berbintang Banjarmasin, Kamis (6/11).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, diwakili Sekretaris Disdikbud Kalsel, Hadeli Rosyaidi mengatakan, lomba ini sebagai upaya menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya Banua. Selain juga, untuk mendorong kreativitas dalam menciptakan karya dongeng baru yang sarat dengan nilai kearifan lokal.

“Lomba ini menjadi ajang pelestarian seni tutur dan menghadirkan ruang diskusi tentang pentingnya regenerasi seni tradisi lisan di Kalimantan Selatan,” ucapnya

Hadeli berharap, dari kegiatan ini muncul talenta-talenta baru di bidang seni penceritaan, serta terbangun jejaring kolaborasi antara pelaku budaya, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam upaya memajukan kebudayaan daerah. Apalagi lomba ini, diikuti peserta dari tiga kategori, yakni PAUD, SD kelas 1 sampai 3, dan SD kelas 4 hingga 6.

“Kami apresiasi minat peserta yang mengikuti tersebar di kabupaten dan kota,” jelasnya

Sementara itu, Kepala Seksi Kesenian, Sunjaya Adhiarsho menambahkan,

lomba dongeng karya cipta baru ini, pertama kali digelar dan menjalin kerjasama dengan Balai Penjamin Mutu Pendidikan Kalsel.

Ia berharap lomba ini dapat melahirkan talenta – talenta baru di bidang seni penceritaan dan meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap budaya Banua

“Setiap peserta mengirimkan karya dalam bentuk video, dan juara 1 pada masing – masing kategori akan mewakili Kalimantan Selatan ke tingkat nasional,” tutupnya

Dewan juri pada lomba ini terdiri dari Aulia Novitasari dari Asosiasi Tradisi Lisan Kalimantan Selatan, Enik Mintarsih dari Kampung Dongeng Intan Kalsel, dan Ari Budi pemerhati seni cerita daerah. (NHF/RIW/EYN)

BANJARBARU – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Menurutnya, forum ini sangat penting untuk memperluas wawasan, menumbuhkan inisiatif, serta mendorong kerja bersama demi pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang lebih optimal di Kalimantan Selatan.

Syarifuddin menegaskan, hasil SPI merupakan cerminan kualitas tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui SPI, pemerintah dapat melihat risiko korupsi, sekaligus mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan.

“Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalsel memandang peningkatan indeks SPI akan memperkuat citra daerah sebagai wilayah yang serius berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi, menjunjung transparansi, dan menegakkan tata kelola lemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ungkap Syarifuddin, saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi SPI, di gedung Idham Chalid, Selasa (19/8).

Syarifuddin juga menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalsel mendukung penuh langkah KPK, memperluas keterlibatan responden SPI. Bukan hanya dari kalangan ASN dan birokrasi, namun juga melibatkan pengguna layanan, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil.

“Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen terus memperkuat integritas aparatur melalui pembinaan, pelatihan, dan penegakan aturan,” lanjut Syarifuddin.

Syarifuddin juga mengakui masih ada tantangan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan dasar masyarakat.

“Oleh karena itu, melalui koordinasi dan forum ini, kami berharap akan muncul rekomendasi yang terarah dan dapat diaplikasikan untuk perbaikan ke depan,” tutup Syarifuddin. (MRF/RIW/EYN)

BANJARBARU – Momentum penting bagi dunia penyiaran di Banua berlangsung di Gedung K.H. Idham Chalid, kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru, pada Selasa, (19/8) pagi.

Gubernur Kalsel, Muhidin diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, secara resmi mengukuhkan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan periode 2025–2028 berdasarkan SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/0746/KUM/2025 tanggal 12 Agustus 2025 .

Prosesi pengukuhan berjalan khidmat dengan rangkaian acara mulai dari pembacaan SK Gubernur, pengambilan sumpah jabatan, hingga penandatanganan berita acara. Kehadiran berbagai tokoh penting, unsur Forkopimda, pimpinan SKPD, dan lembaga terkait semakin menegaskan dukungan penuh bagi KPID dalam menjalankan amanah besar di bidang penyiaran daerah.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Rais Ruhayat, menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada para komisioner KPID yang baru dilantik. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan merupakan bentuk harapan besar masyarakat agar dunia penyiaran di Kalsel semakin maju, berkualitas, dan bermanfaat.

“Selamat kepada komisioner KPID Kalimantan Selatan yang baru dikukuhkan. Amanah ini tentu bukan hal yang mudah, karena masyarakat menaruh harapan besar kepada KPID untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penyiaran di Banua,” ucap politisi muda

Ia optimis, para komisioner yang baru akan mampu menjawab tantangan zaman dengan semangat profesionalitas dan integritas. Dengan amanah ini dijalankan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas.

“KPID harus mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga independensi serta bekerja sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rais Ruhayat menegaskan bahwa keberadaan KPID sangat strategis dalam membentuk ekosistem penyiaran yang sehat, mendidik, dan berdaya saing.

Dengan hadirnya KPID yang solid, Ia berharap akan lahir lebih banyak konten siaran positif yang mencerdaskan masyarakat dan memperkuat identitas budaya Banua.

“Komisi I DPRD Kalsel siap bersinergi dan memberikan dukungan penuh agar KPID terus berkembang. Dengan kerja sama yang baik, insyaAllah penyiaran di Banua tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pilar penting dalam kemajuan Banua kita tercinta,” pungkasnya

(ADV-NHF/RIW/EYN)