Sosial, Budaya, Hukum Dan Kriminalitas – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Jaga Status UNESCO Hingga 2028, Pengelolaan 54 Situs Meratus Diperkuat

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mempersiapkan pengelolaan Meratus menghadapi revalidasi UNESCO. Program konkret di setiap situs menjadi perhatian agar status Meratus UNESCO Global Geopark (UGG) dapat dipertahankan setelah 2028.

Persiapan tersebut dibahas melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengelola Situs Meratus UNESCO Global Geopark Tahun 2026 yang berlangsung 22–24 September, di Banjarbaru.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, mengatakan rakornis diarahkan untuk menyusun program pembangunan dan pengembangan geopark secara terintegrasi.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ariadi Noor

“Kita harus mempersiapkan sedini mungkin sebelum dilakukan revalidasi, reevaluasi oleh UNESCO. Kita tidak ingin status UNESCO Global Geopark itu berakhir di 2028,” ujar Ariadi, Selasa (22/9).

Pengelolaan melibatkan enam kabupaten/kota yang menjadi bagian dari kawasan Meratus UGG, yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, Banjar, Hulu Sungai Selatan dan Tapin.

Menurut Ariadi, mempertahankan status UNESCO tidak cukup hanya dengan menjaga keberadaan situs. Program nyata harus menyentuh tiga kekayaan utama Meratus, yakni biodiversity atau keanekaragaman hayati, geodiversity atau keragaman geologi, serta cultural diversity atau keragaman budaya.

Manfaat geopark juga harus dirasakan masyarakat, termasuk komunitas Dayak Meratus. Pengembangan UMKM, homestay hingga pemandu wisata menjadi bagian yang perlu diperkuat seiring pengelolaan kawasan.

“Di situ ada teman – teman Dayak Meratus. Harus ada kemanfaatan yang mereka rasakan dengan keberadaan UNESCO Global Geopark ini. UMKM berkembang, homestay juga harus berkembang, pemandu wisatanya juga harus dikembangkan,” jelasnya.

Ariadi menekankan pengembangan Meratus membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah kabupaten/kota, SKPD, swasta hingga asosiasi terkait.

Program pembangunan infrastruktur, telekomunikasi dan pelestarian lingkungan di kawasan Meratus diminta tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kominfo, misalnya, memiliki peran menangani kawasan blank spot, sementara PUPR dibutuhkan untuk meningkatkan akses menuju kawasan terpencil.

Program Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan pengelolaan geopark.

“Semuanya punya program kerja di sekitar Pegunungan Meratus. Seyogianya harus disinergikan program kegiatan mereka,” katanya.

Selain menjaga status UNESCO, Pemprov Kalsel ingin pengembangan Meratus semakin diarahkan ke pasar internasional.

Ariadi menilai karakter Meratus berbeda dengan destinasi wisata massal. Kekayaan alam yang masih terjaga, keragaman hayati serta potensi penelitian dan pendidikan dinilai memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara, termasuk kalangan peneliti.

“Perlu ada promosi yang mengglobal. Tidak domestik lagi yang menjadi target kita, tetapi wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Potensi riset, edukasi dan kekayaan plasma nutfah di Pegunungan Meratus, lanjut Ariadi, perlu semakin diperkenalkan secara internasional sehingga pengakuan UNESCO tidak hanya dipertahankan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. (SYA/RIW/EYN)

Semarak HUT ke-76 Kalsel: Bank Kalsel Gelar AKSEL Virtual Run 2026

Banjarmasin – Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) resmi meluncurkan kampanye kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat bertajuk AKSEL Virtual Run 2026: Reforestasi dengan tagline utama “Sehat Diri, Bumi Lestari” Dari Pesisir ke Pegunungan”.

Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan AKSEL Virtual Run 2024 yang berhasil menanam 7.400 bibit mangrove di kawasan pesisir Banua.

Pada penyelenggaraan tahun ini, Bank Kalsel mengalihkan fokus restorasi ekosistem darat menuju dataran tinggi, tepatnya di kawasan hutan kaki Pegunungan Meratus, Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, Mandiangin.

“Melalui gerakan sosial berbasis kolektif ini, setiap akumulasi jarak lari peserta akan dikonversikan menjadi bibit Pohon Ulin (Eusideroxylon zwageri), vegetasi endemik khas Borneo yang dikenal sebagai kayu besi”, beber Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Kalsel memiliki peran ganda yang strategis, tidak hanya menggerakkan roda perekonomian daerah, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem Kalimantan Selatan.

Sejalan dengan pilar Taksonomi Hijau Indonesia yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), program ini memperkuat posisi Bank Kalsel sebagai pionir Green Banking di Kalimantan.

Pemilihan pohon Ulin sebagai fokus reforestasi tahun ini memiliki landasan ekologis dan emosional yang kuat. Pohon Ulin merupakan simbol daya tahan dan investasi jangka panjang masyarakat Banua.

Tumbuh perlahan namun sanggup bertahan hingga ratusan tahun, Ulin merepresentasikan nilai-nilai perbankan Bank Kalsel yang senantiasa tumbuh kokoh dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Penanaman ini sekaligus menjadi respon nyata atas ancaman depresiasi populasi Ulin di alam liar. Mekanisme Gotong Royong Digital (#LangkahJadiUlin) Berbeda dengan penyelenggaraan 2024 yang menerapkan rasio individual, AKSEL Virtual Run 2026 mengusung mekanisme konversi kolektif.

Target Peserta 1.000 pelari dari masyarakat umum dan komunitas lari se-Kalsel, dengan jarak setiap peserta ditantang menyelesaikan jarak 7,6 Kilometer (dapat dicicil atau sekali lari).

Seluruh jarak lari peserta akan digabungkan. Setiap total 10 Kilometer akumulasi lari = 1 bibit Pohon Ulin. Dimana target total: 7.600 Kilometer total jarak kolektif untuk menghasilkan 760 bibit Ulin, merepresentasikan angka HUT ke-76 Provinsi Kalsel.

AKSEL Virtual Run 2026 terbagi dalam empat fase strategis, yakni Kick-off Lari Bareng pada Kamis (14/8) tepat pada Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalsel, digelar lari bersama 100 peserta (50 internal Bank Kalsel dan 50 perwakilan komunitas lari local, yaitu SB Runners, GubernuRun, RIOT, Run From Reality) dengan titik start dan finish di AKSEL Cafe Banjarmasin.

Periode Virtual Run 14 Agustus – 12 September 2026, dengan pendaftaran publik dibuka secara digital melalui fitur AKSEL Fun di aplikasi Mobile Banking AKSEL By Bank Kalsel dengan biaya pendaftaran simbolis sebesar Rp76.

Sebanyak 100 pelari tercepat yang mengunggah hasil lari 7,6 Kilometer berhak mendapatkan Jersey Eksklusif Motif Kayu Ulin dan PR Package Planting Kit.

Sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh peserta yang menyelesaikan misi, digelar pengundian doorprize Running Gear senilai total Rp30 Juta serta 100 paket PR Package Planting Kit secara live streaming di kanal YouTube resmi Bank Kalsel di akhir September 2026.

Selanjutnya, Grand Finale Penanaman 760 Ulin dilaksanakan langsung di Tahura Sultan Adam Mandiangin berkolaborasi dengan UPTD Tahura Sultan Adam dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Aksi penanaman ini dilakukan pada momen dan kondisi musim yang paling tepat berdasarkan hasil konsultasi teknis bersama UPTD Tahura Sultan Adam, untuk memastikan tingkat keberhasilan tumbuh (survival rate) bibit Ulin secara optimal di habitat aslinya.

Masyarakat yang ingin berpartisipasi cukup memiliki rekening tabungan Bank Kalsel (Simpeda/Banua/Tabungan Syariah Al Barakah) dan telah mengaktifkan Mobile Banking AKSEL By Bank Kalsel.

Pendaftaran dilakukan dengan membuka menu AKSEL Fun, memilih penyedia jasa “AKSEL VIRTUAL RUN 2026: REFORESTASI”, dan menyelesaikan verifikasi.

Setelah mendapatkan e-tiket via email, peserta melakukan aktivasi akun di portal v-run.bankkalsel.co.id untuk mengunggah bukti lari (Strava/Nike Run Club/Relive).

Progress total jarak dan capaian bibit dapat dipantau secara real time oleh publik melalui dashboard transparan di situs tersebut.

“Aksi penanaman pohon ini sengaja kami posisikan di akhir periode sebagai grand finale. Dengan demikian, 760 bibit Ulin yang tertanam di Pegunungan Meratus benar-benar menjadi monumen dan simbol dari akumulasi keringat, perjuangan, serta gotong royong seluruh masyarakat Kalsel yang berlari bersama Bank Kalsel”, pungkas Fachrudin. (ADV-RIW/EYN)

Hadiri Puncak Hari Jadi ke-76, Pimpinan dan Anggota DPRD Teguhkan Semangat Membangun Banua

Banjarbaru – Peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan meneguhkan komitmen seluruh elemen daerah dalam melanjutkan pembangunan Banua.

Puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Kalsel berlangsung di teras Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kompleks Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (13/8) pagi. Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalsel, jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel, tokoh masyarakat, ulama, serta berbagai elemen masyarakat.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan, peringatan Hari Jadi bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi ruang merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat tekad menghadapi tantangan ke depan.

Menurutnya, tema “Tugul Maharagu, Bagawi Laju, Banua Maju” mencerminkan semangat masyarakat Kalsel untuk terus menjaga kebersamaan, bekerja keras, dan bergerak bersama demi kemajuan daerah.

“Momentum Hari Jadi ini bukan hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga refleksi atas capaian pembangunan yang telah diraih serta komitmen bersama untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Banua,” ujar Supian HK.

Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah maupun DPRD secara sendiri-sendiri.

Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dunia usaha, tokoh masyarakat, ulama, dan seluruh lapisan masyarakat agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat.

Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel, lanjutnya, menjadi salah satu fondasi penting dalam mengawal berbagai program pembangunan, mulai dari peningkatan pelayanan publik hingga penguatan kesejahteraan masyarakat.

“Semua pihak memiliki peran. Karena itu, sinergi dan kebersamaan harus terus dijaga agar pembangunan yang dilakukan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Puncak Hari Jadi ke-76 Kalsel juga menjadi semakin istimewa dengan peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari oleh Gubernur Kalsel, Muhidin.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol resmi beroperasinya masjid yang berada di kawasan kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Keberadaan masjid tersebut diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas ibadah bagi aparatur dan masyarakat di sekitar kawasan perkantoran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan daerah yang seimbang antara kemajuan fisik dan penguatan nilai-nilai keagamaan,” pungkasnya.

Bagi DPRD Kalsel, momentum Hari Jadi ke-76 juga menjadi pengingat bahwa pembangunan Banua harus terus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perjalanan 76 tahun Provinsi Kalimantan Selatan telah melalui berbagai dinamika dan capaian. Ke depan, semangat membangun daerah diharapkan semakin kuat dengan mengedepankan kolaborasi, inovasi, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Sambut HUT ke-81 RI, Diskominfo Kalsel Bagikan Bendera Merah Putih kepada Masyarakat

Banjarbaru – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan turun langsung ke jalan membagikan bendera Merah Putih kepada masyarakat.

Aksi simpatik tersebut digelar di sekitar persimpangan lampu merah RO Ulin, Jalan A. Yani Kilometer 33, Banjarbaru, Selasa (11/8).

Kegiatan dipimpin langsung Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, bersama sejumlah jajaran pegawai membagikan Bendera Merah Putih kepada pengguna jalan yang melintas

Aksi ini mendapat respons positif dari masyarakat dan menjadi salah satu upaya Diskominfo Kalsel untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus mengajak masyarakat turut menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, pembagian bendera merupakan bentuk partisipasi Diskominfo Kalsel dalam menggelorakan semangat cinta Tanah Air dan kecintaan terhadap simbol negara.

“Hari ini kita Dinas Komunikasi dan Informatika bersama – sama turun ke jalan untuk membagikan bendera dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini merupakan upaya kita untuk menggelorakan rasa cinta terhadap negara, termasuk cinta terhadap bendera pusaka kita untuk dimeriahkan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Muslim.

Menurutnya, semangat memperingati kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dapat dilakukan melalui aksi sederhana yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Ia berharap, kegiatan tersebut dapat membangkitkan kembali semangat perjuangan dan nasionalisme masyarakat, khususnya dalam mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif.

“Mudah-mudahan kegiatan sederhana ini dapat memberikan dampak yang besar terhadap semangat perjuangan kemerdekaan tahun ini,” pungkasnya. (BDR/RIW/EYN)

Anjangsana ke Mantan Gubernur, Pemprov Kalsel Perkuat Silaturahmi dan Kesinambungan Pembangunan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menjaga silaturahmi dengan para mantan kepala daerah sebagai bagian dari upaya merawat sejarah dan kesinambungan pembangunan di Banua.

Momentum tersebut diwujudkan melalui kegiatan anjangsana ke kediaman mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan dan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Anjangsana yang menjadi agenda rutin tahunan ini melibatkan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel bersama pejabat eselon III Dinas Sosial Provinsi Kalsel.

Suasana kunjungan Pemprov Kalsel ke kediaman mantan Gubernur, Rudy Ariffin.

Salah satu kunjungan dilakukan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, bersama jajaran Dinas Sosial Kalsel ke kediaman mantan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin di Banjarbaru, Senin (10/8).

Rudy Ariffin merupakan Gubernur Kalsel yang menjabat selama dua periode, yakni 2005-2010 dan 2010-2015. Kedatangan jajaran Pemprov Kalsel disambut hangat Rudy Ariffin.

Muhamad Muslim mengatakan, anjangsana tersebut menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan salam dari Gubernur Kalsel Muhidin dan Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman.

“Kita mewakili beliau untuk berkunjung, bersilaturahmi dan memberikan penghormatan kepada keluarga Gubernur Kalsel terdahulu. Alhamdulillah beliau sehat dan kita juga disambut dengan hangat,” ujar Muslim.

Menurut Muslim, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum untuk mengenang gagasan serta berbagai hasil pembangunan yang telah dirintis para pemimpin Kalsel terdahulu.

Ia menyebut, sejumlah pembangunan yang telah dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya masih menjadi bagian penting dalam perkembangan daerah hingga saat ini. Salah satunya kawasan perkantoran terpadu yang menjadi salah satu legasi Rudy Ariffin.

“Kami sangat bersukacita bertemu dengan Gubernur Kalimantan Selatan terdahulu yang sebelumnya banyak memiliki ide dan telah menghasilkan berbagai pembangunan. Termasuk di antaranya perkantoran terpadu yang saat ini merupakan salah satu legasi beliau,” katanya.

Muslim berharap berbagai program dan kebaikan yang telah dilakukan para pemimpin terdahulu dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh pemerintahan saat ini.

Ia juga mendoakan agar Rudy Ariffin senantiasa diberikan kesehatan dan tetap dapat beraktivitas serta memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Sementara itu, Rudy Ariffin menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel beserta jajaran Pemprov Kalsel yang masih memberikan perhatian kepada para mantan kepala daerah.

“Kami sebagai mantan gubernur mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Gubernur, Wakil Gubernur serta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas perhatian dan kepeduliannya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua,” tutur Rudy.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga mengapresiasi sejumlah program pembangunan yang kembali dilanjutkan Pemerintah Provinsi Kalsel, salah satunya pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

Menurutnya, keberlanjutan pembangunan jembatan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Kalsel dan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap konektivitas serta perkembangan ekonomi daerah.

“Alhamdulillah program pembangunan jembatan itu sudah mulai dikerjakan lagi. Semoga selesai pada 2027 atau 2028. Kita harapkan juga program-program yang lain dapat dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.

Memasuki usia ke-76 tahun, Rudy berharap pembangunan Kalsel terus berjalan secara berkesinambungan dengan tetap melanjutkan berbagai program yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya.

Ia menegaskan dukungannya terhadap program Pemerintah Provinsi Kalsel di bawah kepemimpinan Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman serta berharap seluruh program pembangunan dapat memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

“Ke depan kita mendukung apa yang menjadi program pemerintah provinsi ini. Program-program yang lalu juga mudah – mudahan dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Bapak Muhidin saat ini,” pungkasnya. (BDR/RIW/EYN)

DPRD Banjarbaru Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Momentum Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah

Banjarbaru – DPRD Kota Banjarbaru menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (14/7).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Muhammad Syahrial, serta dihadiri Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, beserta jajaran pemerintah kota dan anggota DPRD.

Sekretaris Daerah Banjarbaru, Sirajoni menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan Raperda.

Menurutnya, hubungan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Banjarbaru atas sinergi yang telah terjalin selama proses pembahasan Raperda ini. Kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Sirajoni.

Dalam laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Banjarbaru mencatat sejumlah capaian positif.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercatat sebesar Rp490,95 miliar, sementara realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,813 triliun dan realisasi belanja daerah sebesar Rp1,722 triliun, sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp91,80 miliar.

Selain itu, pemerintah daerah juga mencatat efisiensi belanja sebesar Rp157,48 miliar dibandingkan anggaran setelah perubahan, yang menunjukkan optimalisasi penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Sirajoni menegaskan, persetujuan bersama terhadap Raperda merupakan hasil pembahasan yang konstruktif antara pemerintah daerah dan DPRD.

Berbagai masukan, saran, serta pendapat dari anggota dewan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi Raperda.

“Masukan dan rekomendasi dari DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi Raperda. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang,” katanya.

Ia menambahkan, setelah memperoleh persetujuan bersama, Raperda tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Neni Hendriyawaty, menegaskan bahwa persetujuan terhadap Raperda bukan hanya menjadi tahapan formal dalam proses legislasi, tetapi juga merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah selama tahun 2025.

“Persetujuan terhadap Raperda ini bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi, tetapi menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025,” ujar Neni.

Menurutnya, persetujuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Berbagai catatan dan rekomendasi DPRD diharapkan menjadi perhatian pemerintah kota meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran. Kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar pelaksanaan APBD ke depan semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Banjarbaru,” pungkasnya. (BDR/RIW/EYN)

Harlah ke-112, Ponpes Darussalam Martapura Perkuat Komitmen Cetak Generasi Berilmu dan Berakhlak

Banjar – Pondok Pesantren Darussalam Martapura memeringati Hari Lahir (Harlah) ke-112 pada Selasa (14/7). Momentum ini menjadi refleksi perjalanan panjang salah satu pondok pesantren tertua di Kalimantan Selatan, mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pimpinan PP Darussalam Martapura, KH Hasanuddin Badruddin, saat menyampaikan sambutan.

Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura, KH Hasanuddin Badruddin mengatakan, usia 112 tahun merupakan amanah besar yang harus terus dijaga melalui peningkatan kualitas pendidikan, pembinaan karakter, dan penguatan nilai-nilai keislaman.

“Alhamdulillah, perjalanan waktu membawa Pondok Pesantren Darussalam hingga mencapai usia 112 tahun. Mudah – mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada seluruh guru yang mengabdi serta para santri di semua jenjang pendidikan,” ujarnya.

Ia menuturkan, keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tidak hanya diukur dari lamanya berdiri, tetapi juga dari kontribusinya melahirkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu, akhlak, dan tanggung jawab kepada agama maupun masyarakat.

Karena itu, para santri diharapkan dapat menempuh proses belajar dengan penuh kesungguhan, disiplin, dan semangat menuntut ilmu agar mampu menjadi pribadi yang berkualitas ketika kembali ke tengah masyarakat.

Menurut Hasanuddin, seluruh civitas Pondok Pesantren Darussalam memiliki harapan yang sama, yakni melahirkan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga mampu mengamalkan serta menyebarkan ilmu yang diperoleh untuk kemaslahatan umat.

Ia juga mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan harus selalu disertai dengan petunjuk dan hidayah dari Allah SWT.

Menurutnya, hidayah menjadi fondasi penting agar ilmu yang dimiliki dapat memberikan manfaat serta menjadi bekal dalam menjalani kehidupan.

“Kami berharap para santri yang belajar dengan sungguh – sungguh di Pondok Pesantren Darussalam nantinya menjadi pribadi yang saleh dan salehah, mampu mengemban ilmu yang diperoleh, kemudian menyampaikannya kepada masyarakat,” katanya. (SYA/RIW/

Hadiri Forum BRICS, Menaker Bahas Jaminan Sosial hingga Pengembangan Keterampilan

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli akan bertolak ke India, menghadiri Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) atau Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS pada 15–16 Juli 2026.

Forum tersebut menjadi wadah bagi para menteri ketenagakerjaan negara anggota BRICS untuk memperkuat kerja sama sekaligus membahas berbagai tantangan dunia kerja yang terus berkembang.

Agenda pembahasan dalam LEMM tahun ini akan berfokus pada empat isu strategis, meliputi Penguatan Jaminan Sosial dan Formalisasi Pasar Kerja; Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Inklusi dalam Angkatan Kerja; Kerja Sama Peningkatan Daya Saing, Pemetaan Keterampilan, dan Pengembangan Keterampilan Kerja; serta Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Seluruh Pekerja, termasuk Pekerja Gig dan Platform.

Menaker Yassierli mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas kemitraan internasional sekaligus meningkatkan kolaborasi menghadapi dinamika ketenagakerjaan global.

“Forum BRICS menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan. Melalui forum ini, Indonesia dapat bertukar pengalaman, memperluas kolaborasi, serta memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan dunia kerja,” ujar Menaker melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (14/7).

Menurut Menaker, tantangan ketenagakerjaan saat ini semakin kompleks, mulai dari transformasi pasar kerja, perubahan kebutuhan kompetensi, hingga pentingnya memperluas perlindungan bagi pekerja.

Karena itu, kerja sama antarnegara menjadi faktor penting menghadirkan solusi yang saling menguatkan.

“Indonesia siap berkontribusi secara aktif dalam setiap pembahasan serta berbagi praktik baik yang telah dilakukan untuk mendukung terwujudnya dunia kerja yang lebih inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan,” kata Menaker.

LEMM BRICS menjadi momentum bagi negara – negara anggota untuk memperkuat kesamaan pandangan dalam menyikapi berbagai perkembangan ketenagakerjaan, sekaligus memperdalam pemahaman atas beragam pendekatan yang diterapkan dalam menghadapi perubahan dunia kerja. (KemenakerRI-RIW/EYN)

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang, Perluas Peluang Tenaga Kerja Indonesia

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut.

Pemetaan tersebut dilakukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor bersama delegasi selama kunjungan kerja ke Jepang pada 8–12 Juli 2026.

Selama kunjungan, Wamenaker bersama delegasi berdialog dengan KBRI Tokyo, lembaga pelatihan dan penempatan, sejumlah perusahaan penerima tenaga kerja Indonesia, serta Sekretariat Asian Productivity Organization (APO).

Dari rangkaian pertemuan tersebut, Kemnaker memperoleh gambaran mengenai kebutuhan industri Jepang, kesiapan tenaga kerja, serta aspek perlindungan yang perlu terus diperkuat.

Wamenaker Afriansyah Noor mengatakan, Jepang masih memiliki peluang besar bagi tenaga kerja Indonesia, terutama pada sektor otomotif, transportasi, konstruksi, pertanian, care giving, dan sektor lain yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

“Peluang kerja di Jepang harus kita siapkan dengan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Penyiapan SDM tidak hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan bahasa, pemahaman budaya kerja, dan kesiapan beradaptasi,” ujar Wamenaker melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (13/7).

Menurutnya, mitra Jepang memberikan penilaian positif terhadap tenaga kerja Indonesia karena dinilai memiliki kemampuan adaptasi yang baik.

Namun, kualitas tenaga kerja tetap perlu diperkuat, terutama pada keterampilan praktik, kemampuan bahasa Jepang, penguasaan istilah teknis, keselamatan kerja, disiplin, serta pemahaman budaya kerja agar semakin sesuai dengan standar perusahaan Jepang.

Salah satu temuan penting dari kunjungan tersebut adalah perlunya pelatihan yang semakin mendekati kondisi kerja nyata di perusahaan Jepang.

Pada sektor otomotif, misalnya, perusahaan menekankan pentingnya penguasaan praktik perawatan kendaraan, inspeksi dasar, keselamatan kerja, serta menjaga kualitas dan kerapian area kerja.

Selain itu, kemampuan berkomunikasi dan menjalankan prosedur kerja secara disiplin juga menjadi perhatian.

Kemnaker juga mencatat bahwa penguasaan bahasa Jepang menjadi salah satu faktor penting mendukung kesiapan tenaga kerja Indonesia.

Karena itu, pembekalan tidak hanya mencakup kemampuan berbahasa sehari-hari, tetapi juga bahasa teknis yang digunakan di lingkungan kerja, termasuk istilah keselamatan dan komunikasi operasional.

Wamenaker menegaskan, masukan langsung dari perusahaan Jepang menjadi bekal penting bagi Kemnaker untuk menyempurnakan penyelenggaraan pelatihan vokasi di Indonesia.

“Kita ingin memastikan pelatihan vokasi benar – benar menjawab kebutuhan industri. Masukan langsung dari perusahaan di Jepang menjadi penting untuk memperbaiki kurikulum, meningkatkan kualitas instruktur, dan memperkuat pembelajaran berbasis praktik,” kata Wamenaker.

Selain peningkatan kompetensi, kunjungan tersebut juga membahas penguatan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Jepang, mulai dari pendampingan dan layanan pengaduan hingga pembekalan kesiapan mental, kemampuan adaptasi, serta budaya kerja Jepang, seperti kedisiplinan, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, dan komunikasi di lingkungan kerja.

Pertemuan dengan Sekretariat APO juga membahas peluang penguatan kerja sama di bidang produktivitas, termasuk pengembangan kapasitas SDM, penguatan sertifikasi produktivitas, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Hasil pemetaan kebutuhan industri Jepang tersebut menjadi masukan bagi Kemnaker, menyelaraskan program pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan penyiapan tenaga kerja agar semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha serta perkembangan pasar kerja global.

“Hasil kunjungan ini menjadi masukan penting bagi Kemnaker untuk memperkuat penyiapan tenaga kerja Indonesia, mulai dari pelatihan, sertifikasi, penempatan, hingga perlindungan.
Harapannya, tenaga kerja Indonesia semakin siap bersaing dan memperoleh peluang kerja yang berkualitas,” tutur Wamenaker. (KemenakerRI-RIW/

Kemnaker Gelar Seleksi Wawancara Pelatihan Vokasi Nasional Batch 3

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginformasikan bahwa seleksi wawancara calon peserta Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 3 berlangsung pada 10—15 Juli 2026.

Seleksi ini merupakan tahapan wajib yang harus diikuti calon peserta sebelum ditetapkan sebagai peserta pelatihan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, seleksi wawancara menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan calon peserta mengikuti pelatihan sesuai bidang yang dipilih.

“Seleksi wawancara merupakan tahapan penting dalam proses seleksi calon peserta Program Pelatihan Vokasi Nasional Batch 3. Kami mengimbau seluruh calon peserta mengikuti seleksi sesuai jadwal dan menunjukkan kesiapan serta komitmennya untuk mengikuti pelatihan hingga selesai,” kata Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (11/7).

Ia menjelaskan, hasil seleksi wawancara akan menjadi salah satu dasar penetapan peserta Program Pelatihan Vokasi Nasional Batch 3.

Melalui tahapan ini, Kemnaker memastikan peserta yang terpilih memiliki kesiapan untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan sesuai bidang yang dipilih.

Kemnaker mengimbau seluruh calon peserta mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta mengikuti setiap tahapan seleksi dengan sungguh-sungguh.

Melalui proses tersebut, calon peserta dapat menunjukkan kesiapan dan komitmennya untuk mengikuti pelatihan hingga selesai.

Pengumuman peserta yang lolos seleksi akan disampaikan pada 16 Juli 2026 melalui Skillhub. Calon peserta diimbau memantau Skillhub secara berkala untuk mengetahui hasil seleksi serta informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelatihan. (KemenakerRI-RIW/EYN)