Banjarmasin – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya, memperkuat sektor ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Banua CreativePreneur 2026. Program digelar selama dua hari, dari 25 – 26 Mei 2026 disalah satu Hotel berbintang di Banjarmasin.
Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, didampingi Kabid Ekraf Kelembagaan dan SDM Pariwisata, dan Kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan melalui Bidang Ekonomi Kreatif, Kemitraan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (EK2P-SDMP) ini, diikuti peserta yang mengikuti kurasi dengan seleksi ketat, melalui tahapan open call lebih dari hampir 300 pendaftar. Akhirnya terpilih 60 peserta terbaik untuk mengikuti proses kurasi.
“Nantinya akan dipilih kembali 20 pelaku ekonomi kreatif unggulan yang akan menjadi binaan tahun 2026,” katanya kepada wartawan.
Menurut Iwan, untuk menjaga kualitas dan objektivitas penilaian, Dispar Kalsel menghadirkan tim kurator dari berbagai kalangan profesional dan praktisi nasional.
Mereka di antaranya Direktur Kriya Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Neli Yana, kemudian Head of Program Fashion BINUS University, Ratna Dewi Paramita, Chef sekaligus Entrepreneur Agus Sasirangan, serta pelaku ekonomi kreatif binaan tahun 2025, Nurhamdhani, serta melibatkan para kurator eksternal Dinas Pariwisata Kalsel, untuk memastikan proses kurasi berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Banua CreativePreneur 2026 dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Salah satu produk ekonomi kreatif.
Iwan menambahkan, peserta yang mengikuti kurasi mayoritas berasal dari subsektor kuliner, kriya, dan fashion yang selama ini menjadi unggulan ekonomi kreatif Kalimantan Selatan.
Meski demikian, kesempatan juga diberikan kepada subsektor ekonomi kreatif lainnya, agar memiliki peluang berkembang dan mendapatkan pembinaan.
“Program ini dapat membantu para pelaku ekonomi kreatif meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta memperkuat identitas lokal sebagai ciri khas ekonomi kreatif Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (NHF/RIW/EYN)
Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat yang ingin mengikuti Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2, segera mendaftar melalui portal SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Pendaftaran dilakukan secara daring dengan alur yang telah disederhanakan, mulai dari pembuatan akun hingga proses seleksi, agar lebih mudah diakses seluruh calon peserta.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, bahwa sistem pendaftaran dirancang terintegrasi, transparan, dan dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta.
“Seluruh proses pendaftaran kami desain agar mudah diakses dan transparan. Peserta cukup mengikuti alur melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker mulai dari pembuatan akun hingga asesmen kesiapan,” ujar Darmawansyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (24/5).
Untuk Batch 2, Kemnaker menyediakan kuota sebanyak 30.000 peserta dengan periode pendaftaran 19 Mei hingga 9 Juni 2026.
Tata Cara Pendaftaran
1. Akses Skillhub
Peserta mengunjungi laman resmi Skillhub di skillhub.kemnaker.go.id melalui browser. Setelah itu, klik tombol Masuk untuk diarahkan ke laman SIAPkerja.
2. Login atau membuat akun SIAPkerja
Jika sudah memiliki akun, peserta cukup memasukkan username dan password, lalu klik Masuk. Namun, jika belum memiliki akun, klik Daftar Sekarang, kemudian isi data diri sesuai identitas (email, nomor HP, dan password).
Setelah berhasil mendaftar, peserta wajib login kembali dan melengkapi profil SIAPkerja. Kelengkapan profil menjadi syarat utama untuk mengikuti pelatihan.
3. Ikuti Asesmen Penilaian Diri dan Asesmen Potensi Diri/SPI (opsional)
Peserta masuk ke menu Aktivitas, pilih Asesmen, kemudian mengisi Asesmen Penilaian Diri dan Asesmen Potensi Diri (Self Potential Inventory/SPI)
Asesmen Penilaian Diri bertujuan mengidentifikasi minat dan kecenderungan pilihan kerja, baik untuk bekerja di dalam negeri, luar negeri, maupun berwirausaha.
Sementara Asesmen Potensi Diri bertujuan untuk mengetahui tingkat kecocokan potensi diri dengan jenis pekerjaan atau bidang pelatihan yang dipilih.
4. Pemilihan program pelatihan di Skillhub
Peserta memilih program pelatihan yang diminati melalui Skillhub sesuai jadwal pendaftaran. Setiap peserta dapat memilih hingga tiga program kejuruan dalam satu balai pelatihan yang sama.
5. Asesmen Siap Latih
Peserta membuka menu Aktivitas pada SIAPkerja, kemudian memilih Asesmen, dan mengisi Asesmen Siap Latih.
Tes ini mencakup kemampuan dasar seperti pengetahuan umum, verbal, numerik, dan figural untuk mengukur kesiapan mengikuti pelatihan.
Asesmen ini dapat diisi peserta kapan pun selama periode pengisian masih dibuka dan paling lambat sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
Namun, peserta wajib menyelesaikan asesmen sebelum batas akhir agar dapat diproses pada tahap seleksi berikutnya.
Setelah pendaftaran ditutup, proses seleksi peserta akan dilaksanakan pada 10–17 Juni 2026, dan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 18 Juni 2026.
Adapun tahap kick off dan orientasi Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 akan dilaksanakan pada 22 Juni 2026.
Peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan berbagai manfaat berupa pelatihan dan makan siang gratis, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM), sertifikat pelatihan, dan sertifikat kompetensi BNSP, serta fasilitas asrama bagi peserta yang memenuhi kriteria. (KemenakerRI-RIW/EYN)
Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen menjembatani penyerapan alumni pemagangan nasional (MagangHub Kemnaker) ke pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri.
Langkah Estafet Karir ini diimplementasikan melalui transisi layanan digital dari MagangHub menuju KarirHub di bawah naungan ekosistem SIAPkerja.
“Melalui transisi ini, para alumni pemagangan tidak lagi sekadar menyelesaikan program belajar di perusahaan, melainkan langsung diarahkan ke dalam platform pasar kerja yang terintegrasi penuh dengan ribuan lowongan kerja terpercaya,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (23/5).
Menaker menjelaskan, melalui KarirHub, alumni MagangHub dapat langsung memasukkan portofolio dan pengalaman riil yang mereka dapatkan selama di MagangHub ke dalam profil profesional mereka.
Sistem Job Matching pada KarirHub secara otomatis akan mencocokkan kompetensi alumni tersebut dengan kebutuhan spesifik dari perusahaan perekrut (recruiter).
Ia menambahkan, untuk memperluas daya serap tenaga kerja, Kemnaker juga telah mengintegrasikan sistem ini dengan berbagai job portal swasta terkemuka seperti Glints, Jobstreet, Kalibrr, hingga KitaLulus.
“Pengalaman yang didapatkan selama masa magang merupakan nilai jual yang sangat tinggi di mata perusahaan. Keikutsertaan dalam pemagangan nasional ini terbukti memperbesar peluang talenta muda untuk dilirik oleh perekrut profesional, memperluas akses komunikasi ke berbagai perusahaan berskala nasional, serta menyederhanakan seluruh proses lamaran kerja,” imbuhnya.
Adapun proses transisi ke KarirHub dapat dilakukan masyarakat melalui ekosistem SIAPkerja di situs resmi https://karirhub.kemnaker.go.id/.
Proses ini dimulai dari registrasi akun secara digital, dilanjutkan dengan melengkapi data profil diri secara menyeluruh.
Pengguna kemudian diarahkan untuk memilih minat pekerjaan yang diinginkan, mengunggah (upload) file CV terbaik, serta memasukkan riwayat pengalaman dari program MagangHub.
Setelah profil siap, pengguna dapat langsung aktif mencari dan melamar lowongan kerja yang tersedia.
Menaker pun menekankan bahwa masa magang bukanlah akhir, melainkan sebuah titik awal dari perjalanan karir yang panjang. Ia mengingatkan alumni untuk jangan pernah berhenti belajar serta selalu gigih dalam menangkap setiap peluang baru.
“Jadi, KarirHub ini adalah jembatan utama yang kami siapkan dalam mengantarkan alumni MagangHub menuju dunia kerja yang sesungguhnya,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EYN)
Jakarta — Seiring berakhirnya Program Magang Nasional Batch 2 pada Sabtu (23/5), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi para lulusan sebagai langkah memperkuat daya saing dan memperbesar peluang kerja di dunia industri.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, sertifikasi kompetensi menjadi bagian penting setelah peserta menyelesaikan program magang karena memberikan pengakuan resmi atas keterampilan yang diperoleh selama praktik kerja.
“Program magang tidak hanya memberikan pengalaman praktik di dunia kerja, tetapi juga harus menghasilkan pengakuan kompetensi yang dapat menjadi bekal peserta saat memasuki pasar kerja,” ujar Darmawansyah dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (22/5).
Kemnaker pun mendorong lulusan Program Magang Batch 2 untuk melanjutkan peningkatan kompetensi melalui sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang difasilitasi secara gratis. Pendaftaran sertifikasi dibuka pada 8–19 Juni 2026 melalui platform MagangHub.
Selain itu, Kemnaker memastikan seluruh tahapan akhir Program Magang Nasional Batch 2 berjalan optimal, termasuk penyelesaian administrasi peserta, evaluasi program, serta pelaporan hasil pelaksanaan oleh penyelenggara.
Pelepasan Program Magang Nasional Batch 2 dijadwalkan berlangsung pada Selasa (26/5) dan akan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (KemenakerRI-RIW/EYN)
BANJARMASIN — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menyelenggarakan Banua QRIStival 2026 pada 23 – 24 Mei 2026 di kawasan Siring 0 Kilometer Banjarmasin.
Memasuki penyelenggaraan di tahun ketiganya, Banua QRIStivaI hadir dengan konsep dan inovasi baru yang memadukan semangat digitalisasi pembayaran dengan pelestarian seni budaya khas Kalimantan Selatan, menjadikannya Iebih dari sekadar festival melainkan momentum strategis percepatan ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan modern di Banua.
Data terkini menunjukkan, adopsi QRIS di Kalimantan Selatan terus bertumbuh dan potensi perluasannya masih sangat besar.
Per Maret 2026, jumlah pengguna QRIS tercatat sebanyak 832.209 orang atau baru sekitar 19% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah merchant QRIS mencapai 564.547, sementara volume transaksi tercatat sebanyak 24.696.906 transaksi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi menyatakan, bahwa Banua QRIStival 2026 dirancang sebagai sarana edukasi sekaligus apresiasi kepada masyarakat, yang telah antusias menggunakan QRIS dalam kehidupan sehari-hari.
“Banua QRIStival bukan hanya tentang teknologi pembayaran. Ini adalah wujud kolaborasi nyata antara Bank Indonesia, Penyedia Jasa Pembayaran, dan Pemerintah Daerah dalam mendorong percepatan digitalisasi yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Fadjar menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada Banua Qristival 2026 ini mencanangkan Kawasan Menara 0 Kilometer menjadi kawasan wisata digital pertama di Kalimantan Selatan, sekaligus menjadikan QRIS sebagai kanal pembayaran utama yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin melalui Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, menyambut baik penyelenggaraan Banua QRIStival 2026 yang telah menjadi bagian dari Calendar of Event Kalimantan Selatan.
“Banua QRIStivaI adalah bukti nyata sinergi Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, dan mitra strategis dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi pembayaran di daerah. Saya mengapresiasi penyelenggaraan tahun ini yang tidak hanya menghadirkan aktivitas olahraga, tetapi juga mendorong pelestarian seni dan budaya khas Kalimantan Selatan sebagai identitas daerah yang patut kita banggakan, ” ungkapnya.
Gubernur Kalimantan Selatan juga menekankan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), mengakselerasi digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Melalui kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Penyedia Jasa Pembayaran (PJ P), perbankan, dan UMKM, digitalisasi diharapkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari transaksi belanja pemerintah hingga layanan publik berbasis digital.
Masyarakat pun didorong untuk menjadikan transaksi digital sebagai gaya hidup yang praktis, modern, inklusif, dan berkelanjutan.
Banua QRIStival 2026 diselenggarakan selama dua hari dengan menghadirkan beragam kegiatan olahraga dan hiburan, mulai dari Fun Run, Fun Zumba, Fun Walk, Fun Fit, hingga berbagai perlombaan dan permainan interaktif. Kegiatan ini juga diwarnai dengan nuansa budaya lokal.
Selain itu, pada kegiatan Banua QRlStivaI 2026 juga dilakukan seremoni dan kick-off kompetisi Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Banua 2026. Fesyar Banua terdiri atas beragam rangkaian kegiatan, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah (Eksyar) di Kalimantan Selatan.
Beragam program edukasi, fasilitasi, dan kompetisi dilakukan guna memperkuat ekosistem rantai nilai halal yang terintergrasi dan berkelanjutan, mendukung pembiayaan syariah yang optimal, dan meningkatkan literasi dan inklusi Eksyar.
Pemerintah Daerah bersama Bank Indonesia dan mitra strategis Iainnya menegaskan komitmen bersama, memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Selatan.
Melalui inovasi, kolaborasi, dan sinergi yang berkelanjutan, Banua QRlStivaI 2026 diharapkan memberikan dampak nyata bagi perluasan akseptasi QRIS, peningkatan daya saing UMKM, serta pertumbuhan ekonomi Banua yang lebih inklusif dan berdaya saing. (BIKalsel-RIW/EYN)
Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Kalimantan, mencatat peningkatan arus penumpang pada periode angkutan mudik Lebaran Tahun 2026. Hingga periode H-14 sampai dengan H-5, total arus penumpang tercatat mencapai 56.904 orang atau meningkat sebesar 15,45% dibanding periode yang sama tahun 2025, yang mencapai 49.290 orang.
Peningkatan ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut sebagai salah satu moda utama perjalanan mudik, khususnya menuju wilayah Pulau Jawa dan Sulawesi.
Tren ini juga mencerminkan antusiasme masyarakat untuk melakukan perjalanan dan berkumpul bersama keluarga pada momen Hari Raya Idulfitri.
Secara kontribusi per cabang, Pelabuhan Kumai menjadi penyumbang arus penumpang terbesar dengan total 24.713 penumpang, diikuti Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 16.635 penumpang, Sampit 7.456 penumpang, Batulicin 6.596 penumpang, serta Kotabaru sebanyak 1.504 penumpang. Dari sisi pertumbuhan, Pelabuhan Trisakti mencatat peningkatan tertinggi sebesar 30,87% dibanding tahun sebelumnya.
Junior Manager Umum dan Humas Pelindo Sub Regional Kalimantan, Suprayogi Sumarkan menyampaikan, bahwa peningkatan arus penumpang ini telah diantisipasi melalui berbagai langkah strategis, untuk memastikan kelancaran operasional dan kenyamanan pengguna jasa.
“Pelindo telah melakukan berbagai upaya perbaikan layanan, mulai dari peningkatan fasilitas terminal penumpang, optimalisasi alur embarkasi dan debarkasi, hingga penguatan aspek keselamatan dan keamanan di seluruh pelabuhan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Suprayogi menambahkan, bahwa keberhasilan pengelolaan arus mudik ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi dengan berbagai stakeholder, antara lain Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), operator kapal, TNI/Polri, serta instansi terkait lainnya yang turut berperan aktif, menjaga kelancaran, keamanan, dan ketertiban selama periode angkutan Lebaran.
Dengan tren peningkatan arus penumpang, Pelindo Sub Regional Kalimantan optimis arus penumpang akan terus meningkat hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Pelindo mengimbau seluruh pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memerhatikan jadwal keberangkatan, serta mematuhi ketentuan yang berlaku demi kelancaran dan keselamatan bersama. (Pelindo-RIW/EYN)
Banjarmasin – Inspeksi teknis menyeluruh terhadap kelaikan jalan kendaraan umum, atau rump check, lazim digelar instansi terkait / untuk menjamin keselamatan penumpang. Baik untuk bus, angkutan AKAP/AKDP) . Dimana pemeriksaan meliputi unsur teknis (rem, lampu, ban) dan administrasi (SIM, STNK, KIR). Ramp check sering dilakukan menjelang mudik Lebaran atau rutin untuk memastikan keamanan.
Ramp check inipun, digelar di kawasan Terminal Tipe B Kalsel, pada Jumat (13/3) pagi, pada sejumlah armada angkutan darat, yang akan digunakan pada program Mudik Gratis 2026.
Ramp check digelar secara terpadu oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) Kalimantan Selatan, dan operator angkutan.
Kadishub Kalsel memantau proses pemeriksaan kesehatan sopir angkutan lebaran.
Selain ramp check, juga digelar pemeriksaan kesehatan serta tes urine bagi para pengemudi angkutan mudik. Giat ini didukung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Badan Narkotika Nasional Kalsel.
Aktivitas ini dilakukan, untuk memastikan kesiapan kendaraan, pengemudi, serta awak angkutan dalam memberikan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi pemudik.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, M Fitri Hernadi mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh kendaraan dan pengemudi yang melayani angkutan lebaran, dalam kondisi layak dan memenuhi standar keselamatan.
Dimana untuk memastikan hasil ramp check yang maksimal, pihaknya bekerja sama dengan Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia Kalimantan Selatan, untuk menguji seluruh kendaraan yang beroperasi di Terminal induk km 6 Banjarmasin.
“Dengan demikian kita memiliki keyakinan bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai standar pelayanan minimal dan benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat,” jelasnya.
Tidak hanya kondisi kendaraan, para pengemudi pun menjalani pemeriksaan kesehatan serta tes narkoba, untuk memastikan kondisi mereka benar-benar siap memberikan pelayanan kepada penumpang.
“Mudah-mudahan hasilnya semuanya sehat, fit, dan prima untuk melayani masyarakat. Kemudian dari hasil pemeriksaan BNN kita juga berharap seluruhnya negatif, tidak ada yang terindikasi menggunakan narkoba,” harapnya.
Dishub Kalsel juga melakukan pengecekan menyeluruh, terhadap kelengkapan administrasi dan aspek teknis kendaraan.
“Dengan kendaraan dan pengemudi yang sama – sama dalam kondisi baik, diharapkan pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal,” tambahnya.
Kadishub Kalsel memasang stiker pada armada angkutan lebaran yang selesai menjalan ramp check.
Ia juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, baik menggunakan angkutan umum maupun kendaraan pribadi, untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum berangkat.
“Termasuk komponen penting seperti fast moving agar tidak terjadi kendala selama perjalanan,” tutupnya. (DishubKalsel-RIW/EYN)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat dukungan fiskal kepada pemerintah daerah melalui penyaluran pajak opsen. Hingga tahun 2025, Pemprov Kalsel telah mendistribusikan pajak opsen dengan nilai mencapai lebih dari Rp601 miliar, kepada 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil mengatakan, bahwa pajak opsen tersebut berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang dipungut pemerintah provinsi dan kemudian dibagihasilkan kepada pemerintah kabupaten kota.
“Pajak opsen yang kita distribusikan ini bersumber dari PKB dan BBNKB. Dana tersebut dibagikan kepada seluruh kabupaten kota sesuai dengan ketentuan dan formula yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan,” ujar Subhan, baru-baru ini.
Salah satu masyarakat melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Menurut Subhan, penyaluran pajak opsen ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat keuangan daerah, sekaligus mendorong kemandirian fiskal pemerintah kabupaten kota. Dana yang diterima diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai pembangunan daerah, peningkatan infrastruktur, serta pelayanan publik kepada masyarakat.
“Pendistribusian pajak opsen dilakukan secara proporsional. Ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung pembangunan di daerah serta memastikan pemerataan manfaat pajak hingga ke tingkat kabupaten kota,” lanjut Subhan.
Dalam distribusi pajak opsen tersebut, Kota Banjarmasin tercatat menjadi daerah penerima terbesar di Kalimantan Selatan pada tahun 2025. Subhan menjelaskan, hal ini tidak terlepas dari tingginya jumlah pemakaian dan kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Banjarmasin dibanding daerah lainnya di Banua.
“Kota Banjarmasin menjadi penerima terbesar karena aktivitas kendaraan bermotor di sana sangat tinggi. Mobilitas masyarakat, kepadatan penduduk, serta aktivitas ekonomi yang intensif berdampak langsung pada tingginya penerimaan PKB dan BBNKB,” sahut Subhan.
Ia menambahkan, Kota Banjarmasin memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Kondisi ini secara otomatis berpengaruh terhadap besaran pajak opsen yang dibagihasilkan kepada pemerintah kota.
Subhan berharap, dana pajak opsen yang diterima masing – masing daerah, dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
“Kami juga mengimbau masyarakat untuk terus taat membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik,” tutup Subhan. (MRF/RIW/EYN)
BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menegaskan perannya dalam mengawal tata kelola keuangan daerah, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan (BABAK) Kalimantan Selatan, pada Rabu (28/1).
Rapat tersebut membahas pengelolaan dana daerah yang ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan. RDP dibuka Ketua DPRD Kalsel Supian HK, dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, didampingi Wakil Ketua Suripno Sumas dan Sekretaris Jahrian beserta anggota Komisi II,
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, pembahasan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD, untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara kuntabel, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Komisi II mendorong adanya penjelasan yang menyeluruh dari pihak – pihak terkait, agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat,” jelasnya.
Disampaikan Yani Helmi, dalam rapat tersebut, pihaknya menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam pengelolaan dana daerah. Beberapa hal yang menjadi sorotan utama meliputi asal-usul dana, dasar kebijakan penempatan dana pada BPD Kalsel, serta mekanisme pengelolaan dan pemanfaatannya agar tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
“Selain itu, DPRD juga menyoroti transparansi dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi,” jelasnya.
Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, hasil rapat masih bersifat sementara, karena belum lengkapnya kehadiran instansi teknis yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan dana tersebut.
Suasana RDP bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan Kalimantan Selatan.
Komisi II DPRD Kalsel memutuskan untuk menunda pelaksanaan RDP, dan akan dijadwalkan kembali dengan menghadirkan seluruh pihak terkait untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif dan utuh.
“Langkah ini diharapkan pengelolaan dana daerah dapat semakin transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah,” tutupnya. (NHF/RIW/EYN)
BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya, memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satunya melalui rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, dan seluruh Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) se-Kalsel, yang digelar Rabu (28/1).
Suasana rapat kerja dengan Bapenda Provinsi dan seluruh Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) se-Kalsel.
Rapat yang berlangsung di Aula Ismail Abdullah, Lantai IV Gedung B DPRD Kalsel ini, secara khusus membahas langkah-langkah strategis optimalisasi pajak daerah, sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, kepada sejumlah wartawan mengatakan, Bapenda telah menunjukkan kinerja yang maksimal dalam mendorong kesadaran wajib pajak. Salah satu terobosan yang diapresiasi adalah upaya mempermudah sistem pelayanan pembayaran pajak agar lebih cepat, praktis, dan mudah diakses masyarakat.
“Terkait pajak daerah, Bapenda sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya, salah satunya melalui kemudahan pelayanan pembayaran pajak,” katanya.
Yani Helmi menegaskan, DPRD Kalsel khususnya Komisi II, tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi turut berperan aktif dalam mendukung optimalisasi pajak daerah.
Salah satu bentuk dukungan tersebut, diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) kepada masyarakat, guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.
“Sebagai anggota DPRD, kami juga berupaya membantu melalui sosialisasi Perda pajak, sehingga masyarakat memahami pentingnya pajak daerah bagi pembangunan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, selain membahas strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, rapat kerja ini juga membuka ruang diskusi terkait kemungkinan revisi Perda Pajak Daerah.
Penyesuaian regulasi dinilai penting, agar kebijakan perpajakan daerah tetap relevan dengan dinamika dan kebutuhan terkini. Dimana Perda Pajak, kemungkinan akan mengalami sedikit revisi, yang dalam beberapa bulan ke depan akan mulai dibahas.
“Melalui sinergi antara DPRD, Bapenda, dan seluruh UPPD, diharapkan optimalisasi pajak daerah dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (NHF/RIW/EYN)
