Tipe Berita – Laman 12 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bank Kalsel Bersama OJK Implementasikan Project GMEKI di Pasar Budaya Rancah Mampulang Desa Balida Balangan

BALANGAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun 2023 ini berkomitmen untuk menginisiasi program Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif (GM EKI) di Wilayah Perdesaan dengan melibatkan kementerian atau lembaga, perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan stakeholders terkait. Khusus untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui OJK Regional 9 Kalimantan, pilot project GM EKI Wilayah Pedesaan direncanakan dapat diimplementasikan pada Desa Balida Pasar Budaya Rancah Mampulang Kabupaten Balangan, bekerja sama dengan Bank Kalsel.

“Project GM EKI di wilayah pedesaan ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa. Selain itu melalui program ini juga dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah perdesaan,” ungkap Kepala OJK Regional 9 Wilayah Kalimantan Darmansyah disela kunjungannya ke Wisata Pasar Racah Mampulang Desa Balida usai kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) implementasi GM EKI di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan baru-baru tadi.

Dirinya pun berharap, melalui Project GM EKI kedepannya Wisata Pasar Racah Mampulang Desa Balida dapat menjadi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Balangan, sekaligus juga bisa menjadi wadah ekosistem keuangan yang baik di sektor pariwisata.

Sementara itu, di kesempatan terpisah, Direktur Utama Bank Kalsel Fachruddin menambahkan, Bank Kalsel merasa terhormat dapat menjadi bagian dalam suksesnya Project GM EKI pada Wisata Pasar Racah Mampulang Desa Balida di Kabupaten Balangan.

Pihaknya berkomitmen untuk bisa mensukseskan Project GM EKI tersebut, melalui berbagai terobosan, diantaranya bantuan pengelolaan keuangan desa, UMKM, masyarakat umum hingga pelajar yang ada disekitar Wisata Pasar Racah Mampulang Desa Balida. Lalu penyediaan layanan QRIS untuk memudahkan transaksi dan akuntabilitas laporan keuangan desa serta UMKM. Terakhir yaitu ketersediaan permodalan yangterjangkau dan mudah bagi UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya dan terhindar dari rentenir.

Melalui berbagai terobosan tadi Bank Kalsel optimis dapat mendukung semakin berkembangnya Wisata Pasar Racah Mampulang Desa Balida di Kabupaten Balangankedepannya.

“Selain itu melalui cara ini kami juga bisa mendukung program Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor dalam mentransformasi ekonomi Provinsi Kalsel dari ketergantungan pada komoditas bahan mentah atau setengah jadi, ke sektor pertanian, kehutanan, pariwisata dan hilirisasi industri,” tukasnya. (ADV-RIW/RDM/EYN)

Ekspedisi Rupiah Susur Sungai, Wujud Komitmen BI Layani Masyarakat Pesisir Sungai

BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan kembali melakukan inovasi layanan kas untuk menyediakan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai, sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI, yaitu Ekspedisi Rupiah Susur Sungai.

Dalam kegiatan ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini menggunakan transportasi sungai dengan menyusuri masyarakat sepanjang pesisir sungai.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan akan menyusuri sungai di wilayah Kabupaten Barito Kuala hingga Kabupaten Kapuas, sedangkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah akan menyusuri sungai dari Palangkaraya hingga Kabupaten Kapuas.

Kegiatan ini dilaksanakan mulai 8 – 11 Mei 2023 dan jumlah uang yang akan didistribusikan sebanyak Rp3,2 milyar.

Dalam sambutannya, Robi Ariadi, Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan, selain kegiatan penyediaan uang layak edar, Ekspedisi Rupiah Susur Sungai turut menghadirkan kegiatan lainnya.

“Meliputi Layanan Kas Keliling, Edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah, dan Program Bantuan Sosial Dedikasi Untuk Negeri yaitu Program Sosial Bank Indonesia, berupa bantuan sarana dan prasarana pendidikan kepada SDN Sungai Punggu 2 dan SDN Sungai Seluang”, ujarnya.

Lebih lanjut Robi mengatakan, tujuan PSBI ini, agar dapat memberikan dukungan peningkatan kualitas pendidikan setempat.

Seremonial acara pelepasan tim Ekspedisi Rupiah Susur Sungai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada Senin (8/5) di Taman Siring Piere Tandean – Patung Bekantan, yang dihadiri Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Pimpinan Perbankan Wilayah Kalimantan Selatan dan Segenap unsur Forkopimda Kota Banjarmasin.

Acara puncak Ekspedisi Rupiah Susur Sungai akan dilaksanakan pada 10 Mei 2023 mendatang, di Pelabuhan Danau Mare Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam acara tersebut, akan mempertemukan tim Ekspedisi Rupiah Susur Sungai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan dan tim Ekspedisi Rupiah Susur Sungai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah yang juga disertai kegiatan Layanan Kas Keliling dan Edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah.

Kegiatan ekspedisi ini akan menjadi momen yang berharga untuk menghadirkan Bank Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri dan menjadi komitmen untuk menyediakan uang Rupiah yang semakin berkualitas dan terpercaya sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI. Selain itu juga meningkatkan keamanan, kenyamanan dan kebanggaan masyarakat untuk menggunakan uang Rupiah, menjaga reputasi uang Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

Bank Indonesia akan senantiasa memastikan ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan layak edar guna mendukung kelancaran aktivitas perekonomian, serta memperkuat koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk memastikan uang Rupiah beredar dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI. (KPwBIKalsel-RIW/RDM/EYN)

541 Tenaga Kesehatan, Terima SK PPPK Pemprov Kalsel

BANJARBARU – Sebanyak 541 tenaga kesehatan di Kalimantan Selatan, menerima SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah provinsi Kalsel, pada Senin (8/5) di gedung Idham Khalid Setdaprov di Banjarbaru. Penyerahan dilakukan Gubernur, Sahbirin Noor, diwakili Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov, Roy Rizali Anwar, Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu, memberikan ucapan selamat kepada para penerima SK PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Nakes penerima SK PPPK saat mengucapkan sumpah jabatan.

“Keberhasilan saudara melalui seleksi P3K, merupakan buah dari kerja keras dan doa dari sanak keluarga. Maka, sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, bekerjalah dengan hati yang tulus, ikhlas dan diniatkan untuk ibadah,” pesannya.

Lebih lanjut Gubernur juga membeberkan data, bahwa dari 240 Puskesmas yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalsel, sebanyak 25,83 persen diantaranya masih kekurangan tenaga kesehatan strategis. Sementara hampir 3 persen lainnya, belum memiliki dokter.

Sekdaprov Kalsel dan tamu undangan berfoto bersama nakes penerima SK PPPK.

“Oleh karena itu, kehadiran 541 P3K yang menerima SK pada hari ini memberikan angin segar bagi peningkatan kuantitas dan juga kualitas nakes strategis di Kalsel, sekaligus penyebaran yang lebih merata diberbagai wilayah,” tutupnya.

Sementara itu, usai acara, kepada wartawan, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan, harapannya agar para nakes ini bekerja semaksimal mungkin, dan selalu belajar, agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

”Kekurangan SDM yang selama ini menjadi salah satu masalah di Kalsel bisa terpenuhi dengan kebijakan dari pemerintah pusat ini. Mudah-mudahan mereka bisa bekerja semaksimal mungkin, mau belajar dan selalu memperbaiki kinerjanya serta memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya. (RIW/RDM/EYN)

DPRD Banjarmasin Bahas Lebih Detail Raperda Lansia

BANJARMASIN – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, membahas lebih detail lagi bersama SKPD terkait.

Hal itu disampaikan, Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, DPRD Banjarmasin, Amalia Handayani, pada akhir pekan tadi.

Amalia menjelaskan, untuk mengantisipasi terjadinya penambahan penduduk lansia di kota ini, maka dibahas sangat detail, agar tidak menjadi permasalah sosial. Dalam bentuk kehadiran payung hukum bertujuan, untuk memperkuat program pemberdayaan dan perlindungan para lanjut usia.

“Pasal per pasal sudah banyak disepakati, penanganan lansia tanggung jawab Pemko Banjarmasin, yaitu saling bekerjasama dan koordinasi antar SKPD dalam menjalankan program,” katanya

Disampaikan Amalia, pembahasan Raperda pemberdayaan dan perlindungan para lanjut usia, dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan lansia mulai dari segi ekonomi, kesehatan, dan sosial. Ia berharap dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Sehingga, mereka menikmati hari-harinya dengan penuh kebahagiaan, yaitu meski usia senja tetap semangat dan tidak merasa terpinggirkan.

“Kemungkinan dua kali pertemuan lagi, akan kita finalisasi,” jelasnya

Lebih lanjut Amel (sapaan akrabnya) menambahkan, dalam pemberdayaan dan perlindungan lanjut usia ini, bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Kota, juga menjadi kewajiban keluarga, supaya para lansia hidupnya jangan sampai terlantar. Hal itu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial.

“Dalam UU itu diamanatkan, lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosial dan berperan aktif dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tutupnya.

Untuk diketahui, rapat pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, bertempat di ruang Komisi empat DPRD Banjarmasin, pada Jumat 5 mei 2023 sore. Dipimpin Ketua Pansus Amalia Handayani, didampingi Wakil Ketua, dan Anggotanya. Dihadiri Kepala Dinas Sosial Dolly Syahbana, Kepala Dinas Kesehatan Ramadhan,dan Kabag Hukum Banjarmasin Jefri Fransyah beserta jajarannya. (NHF/RDM/EYN)

Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara Tingkat Provinsi Kalsel, Digelar

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, seleksi calon peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Tingkat Kalsel, di Kota Banjarmasin, sejak 6 – 8 Mei 2023.

Seleksi dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Banjarmasin. Dibuka oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalsel, Hermansyah.

Kadispora Kalsel, Hermansyah, saat menyematkan tanda peserta PPAN.

Hermansyah mengatakan, Dispora Kalsel sudah melaksanakan 4 kali seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara ini.

“Seleksi PPAN ini merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh Dispora Kalsel,” ungkap Hermansyah.

Pada seleksi tahun ini diharapkan, terpilih pemuda yang terbaik untuk mewakili Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami berharap pada seleksi ini ditemukan pemuda yang berpotensi dan bertalenta, untuk mewakili Kalsel, untuk pertukaran pemuda tersebut,” ucap Hermansyah.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi menjelaskan, pada seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara tahun ini, terdapat dua program.Yakni, Program Pertukaran Pemuda Indonesia Australia, serta Program Pertukaran Pemuda Indonesia Korea.

“Pada deleksi ini, diikuti dari 47 pemuda dari perwakilan 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Seleksi para peserta ini melalui tahapan 7 kategori diantara menguasai pengetahuan Seni budaya, kepemudaan, kesehatan, psikolog, agama, serta lainnya.

Nantinya, lanjut Rokhyatin, akan tersaring 2 pemuda mewakili masing masing negara pertukaran. Untuk perwakilan ke Australia dan Korea.

“Satu pemuda yang terpilih akan mewakili ke Australia, serta satu pemuda lagi ke Korea,” ujar Rokhyatin. (ADV/SRI/RDM/EYN)

Puluhan Warga Kertak Hanyar Antusias Ikuti Sosper Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

BANJAR – Puluhan warga Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tampak sangat antusias mengikuti sosialisasi Peraturan Daerah (sosper) Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Anggota DPRD Kalsel, Isra Ismail (kiri) dan Ketua RT 6 Kertak Hanyar II, Arpana (kanan).

Kegiatan sosper tersebut dilaksanakan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Isra Ismail bertempat disalah satu cafe di Kabupaten Banjar, Senin (8/5), menghadirkan narasumber yaitu praktisi dan dosen di salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin, Susan.

Menurut Isra, sejauh ini masih banyak warga yang belum mengetahui adanya Perda Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini, termasuk anggaran khusus untuk bantuan hukum bagi warga miskin di Kalsel. Bahkan, masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis melalui dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

“Saya mengharapkan masyarakat tidak mampu bisa nantinya terbantu kalau berkaitan dengan masalah hukum karena kita tahu sekarang banyak persoalan hukum. Di dalam Perda ini juga diatur bantuan hukum secara gratis bagi warga tidak mampu yang terlibat dalam masalah hukum seperti persoalan tanah, tata usaha negara, bahkan di luar pengadilan,” jelasnya kepada wartawan.

Puluhan warga Kertak Hanyar II Mengikuti Sosialisasi Perda 10/2015.

Oleh karena itu, Isra berharap dengan adanya sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2015 ini, masyarakat dapat mengetahui dan menyebarluaskannya kepada warga di lingkungannya sehingga masyarakat miskin mendapatkan bantuan secara gratis oleh pemerintah jika memiliki persoalan hukum, baik litigasi maupun non litigasi.

“Sepengetahuan saya, mungkin masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi warga tidak mampu. Nah dalam sosialisasi ini juga disampaikan cara agar mendapatkan bantuan hukum secara gratis,” tuturnya.

Sementara, Ketua RT 6 Desa Kertak Hanyar II, Arpana menambahkan sosialisasi Perda ini sangat bermanfaat bagi warga karena masyarakat di RT-nya masih banyak yang belum mengetahui adanya bantuan hukum secara gratis yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat tidak mampu yang terlibat persoalan hukum.

“Sosialisasi Perda ini belum pernah dilakukan di wilayah kami. Ini pertama kali dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan Pak Isra dapat membimbing warga di lingkungan ini supaya wawasan pengetahuan kami bisa bertambah,” harapnya. (NRH/RDM/EYN)

Kebakaran di Banjarmasin, UPZ Bank Kalsel Serahkan Bantuan

BANJARMASIN – Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berikan bantuan musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Aes Nasution Gang Samudin RT 11 RW 02 dan Gang Syuhada RT 12 RW 02 Kelurahan Gadang. Total bantuan yang diserahkan sebesar Rp70 juta rupiah kepada warga terdampak kebakaran. Bantuan secara langsung diserahkan Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi didampingi Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Shah Rizky Kurniawan kepada Abdurrahim selaku Ketua RT atau perwakilan warga RW 02 Kelurahan Gadang.

Menanggapi bantuan ini, Abdurrahim selaku Ketua RT atau warga yang terdampak kebakaran, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian Bank Kalsel yang telah membantu meringankan beban yang sedang dialami saat ini.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kepada Bank Kalsel atas bantuan yang telah diberikan melalui UPZ Bank Kalsel, bantuan ini sangat membantu sekali dalam memperbaiki tempat tinggal kami yang sudah habis, sehingga tidak bisa ditempati lagi” ungkap Abdurrahim.

Pada kesempatan yang sama, Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi menyampaikan turut berduka cita atas musibah kebakaran yang dialami warga Kecamatan Banjarmasin Tengah tersebut, dan berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan untuk membangun kembali tempat tinggal mereka.

“Pada hari ini telah dilaksanakan penyerahan bantuan musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Aes Nasution Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah melalui UPZ Bank Kalsel. Bantuan diberikan berupa dana tunai untuk perbaikan rumah yang tidak bisa ditempati lagi. Semoga dengan bantuan ini bisa meringankan dalam menjalani keseharian para korban,” terang Fajri. (ADV-RIW/RDM/EYN)

Timsel Bawaslu Kalsel Perpanjang Pendaftaran Kuota Perempuan

BANJARMASIN – Tim Seleksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan, memperpanjang pendaftaran Bakal Calon khusus perempuan.

Hal itu disampaikan, Ketua Tim Seleksi Bawaslu Kalsel, melalui Sekretaris Timsel Muhammad Alif, Kepada Abdi Persada FM, pada Senin (8/5).

Sekretaris Tim Seleksi Bawaslu Kalsel, Muhammad Alif.

Alif mengatakan, sejak resmi dibuka pendaftaran, bakal Calon Anggota Bawaslu Kalsel periode tahun 2023 – 2028, pada 17 April – 3 Mei 2023, dan dilakukan masa perbaikan berkas bagi pelamar hingga tanggal 6 Mei 2023, untuk total keseluruhan jumlah pendaftar yang lengkap berkasnya ada sebanyak 55 orang, terdiri laki-laki 43 orang dan perempuan 12 orang. Sehingga, keterwakilan perempuan dinilai tidak memenuhi 30 persen, maka dilakukan masa perpanjangan pendaftaran khusus bagi perempuan selama tiga hari.

“Hasil rapat pleno, perpanjangan pendaftaran khusus kouta perempuan, mulai tanggal 9-11 Mei 2023, bertempat di Sekretariat Timsel Bawaslu Kalsel Lobby Hotel Aria Barito, Banjarmasin, pada saat jam kerja,” ucapnya

Disampaikan Alif, untuk persyaratan tidak ada perubahan, di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 35 tahun, berpendidikan minimal S1 dan berdomisili di wilayah Kalimantan Selatan. Ia berharap,

dengan diperpanjang masa pendaftaran ini, akan ramai pendaftar khusus perempuan di Kalsel.

“Sejak dibuka masa pendaftaran, rata-rata yang mendaftar ini tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota,” jelasnya

Lebih lanjut Alif menambahkan, untuk tahapan seleksi timsel Bawaslu Kalsel selanjutnya, setelah dilakukan masa perpanjangan khusus perempuan, akan dilanjutkan Penelitian dan Verifikasi Berkas pada tanggal 12 – 16 Mei 2023, dan diumumkan hasilnya Rabu 17 Mei 2023 mendatang.

“Para pendaftar ada yang mengantar dokumen langsung ke sekretariat, kemudian via email, dan mengirim melalui pos,” tutupnya

Untuk diketahui, sebentar lagi jabatan dua komisioner Bawaslu Kalsel akan berakhir, yaitu Noor Kholis Majid dan Azhar Ridhanie pada tanggal 24 Juli 2023 mendatang. Dengan demikian dibuka pendaftaran dari tim seleksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan, untuk mengisi dua jabatan komisioner tersebut. (NHF/RDM/EYN)

Dongkrak Produksi Sapi, Mentan Dorong Kemitraan Usaha Integrasi Sapi-Sawit

TANAH BUMBU – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), mendorong pelaku usaha atau perusahaan besar sawit (PBS) untuk mengintegrasikan sapi-sawit, baik oleh perusahaan atau melalui kemitraan dengan peternak disekitarnya.

Menurut SYL, kemitraan usaha inti-plasma dalam integrasi sapi-sawit, akan mampu mendukung peningkatan populasi dan produksi sapi potong di dalam negeri, serta pertanian berkelanjutan di Indonesia. Hal ini Ia sampaikan saat menghadiri panen pedet dan Kick Off SISKA KU INTIP (Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma) di lokasi SISKA Ranch PT. Buana Karya Bhakti, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Sabtu (18/3).

Mentan (paling kanan) didampingi Gubernur saat berada di lokasi kick off SISKA KUINTIP.

Pada kesempatan ini, Mentan SYL mengatakan, sistem integrasi sapi-sawit dan kemitraan yang dilakukan di Kalimantan Selatan ini, adalah contoh kerjasama saling menguntungkan antara pengusaha kelapa sawit dengan para peternak disekitarnya, yang dapat direplikasi di provinsi lainnya.

Menurut SYL, usaha integrasi sapi-sawit dan kemitraan usaha ini akan berkontribusi positif terhadap peningkatan populasi dan produksi sapi potong dan pengembangan pertanian berkelanjutan di Indonesia.

“Saya mengimbau kepada para pemilik perusahaan perkebunan sawit lainnya yang belum melaksanakan integrasi sapi-sawit untuk segera bergabung dan dapat dilakukan melalui kemitraan dengan peternak sekitarnya”, kata SYL.

Syahrul menjelaskan, Indonesia memiliki perkebunan sawit yang luasnya mencapai 16,38 juta hektar, sehingga jika dimanfaatkan 20 persen saja untuk pengembangan ternak sapi, maka akan menghasilkan kurang lebih 1,6 juta ekor sapi.

“Jika integrasi sapi-sawit dan kemitraan ini bisa berjalan dengan baik, maka tentunya akan mendukung peningkatan populasi dan produksi sapi potong di dalam negeri dan mewujudkan pertanian perkelanjutan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajarannya, dengan komitmennya yang tinggi telah mewajibkan pengusaha perkebunan sawit untuk melakukan integrasi sapi sawit atau bermitra dengan peternak sekitarnya,”kata Mentan.

Lebih lanjut Syahrul mengatakan, hasil dari pengembangan integrasi sapi-sawit ini sangat luar biasa, dan ternyata mampu menghasilkan sapi-sapi yang berkualitas dan pertumbuhan sawit yang juga bagus,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengatakan, SISKA KU INTIP adalah program unggulan yang dilaksanakan sebagai upaya pengembangan sistem usaha dan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terintegrasi guna mendukung percepatan swasembada sapi potong di provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagai wujud komitmennya, Gubernur Kalimantan Selatan juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 053 tahun 2021 tentang percepatan swasembada sapi potong melalui program integrasi sapi sawit. Dalam Peraturan Gubernur itu, diwajibkan bagi pengusaha perkebunan sawit untuk mengimplementasikan SISKA KU INTIP pada tahun 2024.

Paman Birin (sapaan khas Gubernur) menjelaskan, potensi pengembangan sistem integrasi sapi sawit di Kalimantan Selatan sendiri masih terbuka lebar. Hingga Maret 2023, di Kalimantan Selatan telah tergabung secara aktif 18 kluster SISKA KU INTIP yang berada di 12 grup perusahaan perkebunan besar swasta (PBS) dan 1 koperasi. Jumlah anggota sebanyak 279 orang pekebun peternak plasma. Adapun total kepemilikan sapi sebanyak 2.394 ekor yang digembalakan di lahan kebun sawit seluas 21.331 hektar.

“Potensi lahan perkebunan kelapa sawit untuk pengembangan SISKA KU INTIP di Kalsel ini adalah seluas 250.000 ha dengan potensi daya tampung 125.000 ekor ternak sapi,” tutup Paman Birin. (RIW/RDM/EYN)

UPPD Banjarmasin I Gencar Sosialisasikan Pembayaran PKB

BANJARMASIN – Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin I bekerjasama dengan Polda Kalsel serta Jasa Raharja kembali melakukan sosialisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di halaman kantor UPPD Banjarmasin I di Jalan Ahmad Yani KM 5,5 Banjarmasin, Selasa (30/8) sore.

Suasana Sosialisasi Pembayaran PKB oleh UPPD Banjarmasin I

Kepala UPPD Banjarmasin I, Anni Hanisyah mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar membayar PKB tepat waktu karena pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan di Banua.

“Sekarang dengan adanya sosialisasi ini, kepatuhan masyarakat semakin meningkat,” katanya kepada wartawan.

Bagi kendaraan roda dua maupun roda empat yang mati masa berlaku pajaknya, menurut Anni, disediakan Kedai Samsat Bergerak untuk mempermudah masyarakat yang ingin membayar pajak.

“Kami tidak memaksa karena sifatnya sosialisasi saja. Namun jika mereka mau membayar pada saat itu, kami sediakan Kedai Samsat Bergerak,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu warga yang mendapatkan sosialisasi, Yazid menilai adanya sosialisasi dan disediakannya Kedai Samsat Bergerak ini sangat membantu karena memudahkan Wajib Pajak untuk membayar pajak di luar jam kerja.

“Kebetulan lewat di sini, sebelum habis masa berlaku pajak, saya sekalian saja bayar pajak di Kedai Samsat Bergerak dan memang sangat membantu memudahkan membayar pajak,” ucapnya.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, UPPD Banjarmasin I juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pembayaran PKB agar tepat waktu sekaligus memberikan edukasi terkait kelengkapan berkendara dan juga pembagian brosur layanan unggulan di Samsat, seperti Kedai Samsat Bergerak, Samsat Keliling dan juga SIGNAL. (NRH/RDM/RH)