Kategori: Ekonomi

BANJARMASIN – Setelah melalui beberapa kali pembahasan bersama pihak terkait, akhirnya Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Pansus III DPRD Kalsel), menyetujui draf Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalsel, kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Ketua Pansus III DPRD Kalsel, Rosehan Noor Bachri, usai menggelar rapat pembahasan, baru-baru tadi menyampaikan, pertemuan ini merupakan tahapan finalisasi dari pembahasan penyusunan draf ranperda penambahan penyertaan modal untuk Bank Kalsel, yang nilainya mencapai 400 milyar. Penyertaan modal ini nantinya dilakukan secara bertahap selama 2 tahun anggaran, yakni 200 milyar di tahun 2026 dan 200 milyar lagi di tahun 2027.

“Hari ini diputuskan untuk penyertaan modal dari pemerintah provinsi sebanyak 400 milyar, dilakukan dengan bertahap. Yang pertama di tahun 2026, 200 milyar, kemudian pada tahun 2027, 200 milyar”, ujarnya.

Dengan penambahan ini, Rosehan berharap, selain untuk menjaga investasi Pemprov Kalsel ke Bank Kalsel, sahamnya tetap lebih besar dibandingkan saham milik pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalsel.

“Saya juga mengingatkan kepada Bank Kalsel supaya penyertaan modal ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Selatan,” pintanya

Lebih lanjut Rosehan menambahkan, adanya pesan dari Menkeu RI bahwa uang yang ada di pemerintah provinsi dimanfaatkan betul – betul, sehingga kehidupan perekonomian di Kalimantan Selatan dapat menjaga stabilitas nasional.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachruddin menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada Pansus III DPRD Kalsel, atas disetujuinya draf ranperda penambahan penyertaan modal untuk Bank Kalsel.

Dengan adanya penambahan modal ini tentunya akan mengembalikan posisi Pemprov Kalsel, sebagai pemegang kendali saham Bank Kalsel.

“Alhamdulillah hari ini Pansus III DPRD Kalsel menyetujui (ranperda) untuk selanjutnya disahkan menjadi Perda penambahan modal sebesar 400 milyar. Dengan setor 400 milyar ini akan mengembalikan posisi pemegang saham pengendalinya adalah pemerintah provinsi”, ujarnya.

Terkait beberapa pesan dan catatan Pansus III pada saat pembahasan, akan menjadi perhatian serius Bank Kalsel dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

“Beberapa pesan dari Pansus ini akan jadi pengingat kami untuk lebih meningkatkan kinerja lagi, meningkatkan pemberian kredit, dan mayoritasnya adalah masyarakat Kalimantan Selatan”, pungkasnya

Rapat finalisasi tersebut selain dihadiri langsung Direktur Utama Bank Kalsel beserta jajaran, juga diikuti para pejabat dari Bappeda, Bapenda, BPKAD, Biro Hukum dan Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel. (ADV-NHF/RIW/EYN)

BANJARMASIN – Bank Kalsel mengimbau seluruh masyarakat dan nasabah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aksi penipuan yang menggunakan modus undian berhadiah akhir tahun mengatasnamakan Bank Kalsel.

Belakangan ini marak ditemukan terkait upaya penipuan melalui telepon, pesan WhatsApp, SMS, maupun akun media sosial palsu yang mengaku sebagai pihak Bank Kalsel, dan meminta data pribadi nasabah untuk proses pencairan hadiah.

Pelaku biasanya mengarahkan korban untuk mengklik tautan mencurigakan, mengunduh aplikasi, atau memberikan data penting seperti PIN, OTP, nomor rekening, hingga password mobile banking.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Firmansyah menegaskan, bahwa seluruh informasi resmi mengenai program undian, promo, maupun aktivitas Bank Kalsel lainnya hanya diumumkan melalui kanal resmi. Yaitu Website resmi www.bankkalsel.co.id, Instagram @bankkalsel dan @bankkalselsyariah,  Youtube Bank Kalsel dan Bank Kalsel Syariah, serta Call Center: 08001122000.

“Bank Kalsel tidak pernah meminta nasabah memberikan data rahasia seperti PIN, OTP, password, maupun informasi sensitif lainnya untuk alasan apa pun, termasuk pengumuman undian atau pemenang hadiah”, tegas Firmansyah.

Agar terhindar dari modus penipuan tersebut masyarakat diminta mewaspadai pihak yang mengatasnamakan Bank Kalsel dan menginformasikan undian atau hadiah yang tidak pernah diikuti. Jangan pernah memberikan PIN, OTP, password, atau data rahasia lainnya kepada siapa pun. Kemudian abaikan dan laporkan kepada Bank Kalsel, apabila menerima pesan, telepon, atau tautan mencurigakan. Konfirmasi kebenaran informasi melalui kanal resmi Bank Kalsel, dan pastikan sumber informasi berasal dari kanal resmi Bank Kalsel.

“Bank Kalsel tidak pernah mengadakan undian berhadiah tanpa pengumuman resmi. Kami mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan nama Bank Kalsel untuk melakukan penipuan. Bagi nasabah yang sudah terlanjur memberikan data pribadi pada iklan undian palsu tersebut disarankan untuk segera mengubah PIN transaksi atau segera melapor ke Call Center atau Kantor Bank Kalsel terdekat,” pungkasnya. (ADV-RIW/EYN)

BANJARMASIN – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke-79 tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UKM) menggelar Bazar UMKM yang melibatkan berbagai pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Kalimantan Selatan.

Bazar UMKM ini menjadi ajang bagi para pelaku usaha lokal untuk mempromosikan dan menjual produk unggulan UMKM Banua, sekaligus memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Kalimantan Selatan kepada masyarakat luas.

Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu dan Minggu, 8-9 Februari 2025, di depan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja, Kota Banjarbaru. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah,

Bank Kalsel turut berpartisipasi dengan memberikan bantuan berupa 50 unit stan atau tenda yang dimanfaatkan para pelaku UMKM, untuk memamerkan dan menjual produk mereka. Dukungan ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Kalsel dalam mendorong kemajuan sektor usaha kecil dan menengah di Kalimantan Selatan.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyatakan bahwa Bank Kalsel akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

“Kami selalu berkomitmen untuk mendukung setiap langkah pembangunan daerah, termasuk penguatan sektor UMKM. Melalui partisipasi dalam Bazar UMKM HPN 2025 ini, kami ingin menunjukkan bahwa Bank Kalsel hadir untuk bekerja bersama, merangkul semua pihak demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Banua. Kami percaya, dengan kolaborasi yang kuat, UMKM dapat berkembang lebih pesat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/EYN)

BANJARMASIN – Sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat, Bank Kalsel bekerjasama dengan Agen BUMDES di Kabupaten/Kota se Kalsel, memberikan layanan Laku Pandai, yang dikenal dengan nama Layanan ADINK Bank Kalsel.

Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menciptakan akses keuangan yang lebih luas, tanpa perlu keberadaan kantor fisik.

Dengan memanfaatkan layanan ini, Bank Kalsel berupaya menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah, memastikan setiap individu memiliki kesempatan untuk menikmati layanan perbankan secara mudah dan praktis.

Kali ini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bank Kalsel Secara simbolis membuka Layanan ADINK (Agen Digital Inklusi Keuangan) di Foodcourt Desa Banua Budi, Kecamatan Barabai, pada Kamis (16/1) pagi.

Turut berhadir, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) HST,  Eddy Rahmawan, dan Kepala Bank Kalsel Cabang Barabai, Muhaini Achyar serta masyarakat sekitar, yang sekaligus mencoba layanan ADINK Bank Kalsel tersebut.

Kegiatan ini ditandai dengan serah terima penunjukkan Agen Digital Inklusif Keuangan (ADINK) Bank Kalsel kepada perwakilan BUMDes Budi Makmur. Langkah ini bertujuan memperluas Ketersediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum mengenal atau mendapatkan layanan perbankan.

Kepala Bank Kalsel Cabang Barabai, Muhaini Achyar menjelaskan, bahwa layanan ini merupakan kolaborasi antara Bank Kalsel dan masyarakat, yang mendaftar menjadi Agen Digital Inklusif Keuangan (ADINK) sebagai perpanjangan tangan Bank Kalsel dalam memberikan layanan perbankan saat ini.

“Bank Kalsel bekerja sama dengan masyarakat atau nasabah untuk didaftarkan menjadi Agen Digital Inklusif Keuangan (ADINK) Bank Kalsel sebagai perpanjangan tangan Bank Kalsel. Kami berharap, dengan adanya layanan ini, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” ucap Muhaini.

Selain itu, Muhaini menambahkan bahwa manfaat bagi agen atau ADINK Bank Kalsel di antaranya adalah menambah penghasilan melalui sharing fee dari transaksi serta meningkatkan potensi jumlah pelanggan.

“Sedangkan manfaat bagi masyarakat yang menjadi nasabah Tabungan Banuaku Pandai di antaranya adalah memperoleh layanan perbankan, khususnya menabung dan transaksi lainnya dengan lebih aman, praktis, serta efisien melalui ADINK terdekat,” ungkap Muhaini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) HST, Eddy Rahmawan menyampaikan apresiasi atas inovasi Bank Kalsel dalam menghadirkan layanan ini.

Dengan adanya ADINK, masyarakat desa akan lebih mudah mendapatkan layanan keuangan yang aman dan praktis, sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi lokal.

“Melalui program seperti ini, kami berharap masyarakat desa dapat lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki akses yang setara terhadap layanan perbankan. Saya juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah desa dan komunitas lokal, untuk mendukung penuh keberadaan Layanan ADINK dengan berkolaborasi bersama Bank Kalsel. Dengan kerja sama yang baik, layanan keuangan ini dapat berkembang lebih luas dan membawa manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat desa,” pungkas Edy.

Sebagai informasi, Layanan keuangan melalui ADINK mencakup berbagai kemudahan, seperti pembukaan rekening tabungan BSA (Banuaku Pandai), setor dan tarik tunai tabungan Banuaku Pandai, termasuk pembayaran PBB dan tagihan PDAM.

Peluncuran ini merupakan tonggak penting bagi Bank Kalsel dalam memperkuat layanan perbankan digital dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sehingga, Bank Kalsel terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/EYN)

BANJARBARU – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan (Kalsel) akan segera melakukan identifikasi kenaikan harga Minyakita.

Secara nasional, rata-rata harga Minyakita mengalami kenaikan. Bahkan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.

Termasuk di Kalsel, harga minyak goreng program subsidi pemerintah itu, pun mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan.

“Di pasar rata-rata menjual sekitar 16 ribu Rupiah per liternya,” kata Kabid Ketahanan Pangan DPKP Kalsel, Saptono, baru-baru tadi.

Penyebab kenaikan harga ditengarai bersumber dari tingginya harga jual dari distributor ke para pengecer.

Alasan itu pula yang membuat TPID Kalsel akan melakukan identifikasi ke distributor tingkat II (D2) pada Januari ini, untuk memastikan harga jual ke pengecer sesuai dengan aturan.

“Karena ke pengecer sudah tinggi, harga ke konsumen tentu akan lebih tinggi,” jelasnya.

Saptono menyebut, atas dasar permintaan dari Kemendagri, Bupati dan Wali Kota pun harus mengerahkan TPID Kabupaten/Kota untuk turut melakukan pemantauan harga Minyakita.

“Supaya harga Minyakita di pengecer tetap terkendali,” pungkasnya.(SYA/RIW/EYN)

TANAH BUMBU – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), mendorong pelaku usaha atau perusahaan besar sawit (PBS) untuk mengintegrasikan sapi-sawit, baik oleh perusahaan atau melalui kemitraan dengan peternak disekitarnya. 

Menurut SYL, kemitraan usaha inti-plasma dalam integrasi sapi-sawit, akan mampu mendukung peningkatan populasi dan produksi sapi potong di dalam negeri, serta pertanian berkelanjutan di Indonesia. Hal ini Ia sampaikan saat menghadiri panen pedet dan Kick Off SISKA KU INTIP (Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma) di lokasi SISKA Ranch PT. Buana Karya Bhakti, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Sabtu (18/3).

Pada kesempatan ini,  Mentan SYL mengatakan, sistem integrasi sapi-sawit dan kemitraan yang dilakukan di Kalimantan Selatan ini, adalah contoh kerjasama saling menguntungkan antara pengusaha kelapa sawit dengan para peternak disekitarnya, yang dapat direplikasi di provinsi lainnya.

Menurut SYL, usaha integrasi sapi-sawit dan kemitraan usaha ini akan berkontribusi positif terhadap peningkatan populasi dan produksi sapi potong dan pengembangan pertanian berkelanjutan di Indonesia.

“Saya mengimbau kepada para pemilik perusahaan perkebunan sawit lainnya yang belum melaksanakan integrasi sapi-sawit untuk segera bergabung dan dapat dilakukan melalui kemitraan dengan peternak sekitarnya”, kata SYL.

Syahrul menjelaskan, Indonesia memiliki perkebunan sawit yang luasnya mencapai 16,38 juta hektar, sehingga jika dimanfaatkan 20 persen saja untuk pengembangan ternak sapi, maka akan menghasilkan kurang lebih 1,6 juta ekor sapi.

“Jika integrasi sapi-sawit dan kemitraan ini bisa berjalan dengan baik, maka tentunya akan mendukung peningkatan populasi dan produksi sapi potong di dalam negeri dan mewujudkan pertanian perkelanjutan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajarannya, dengan komitmennya yang tinggi telah mewajibkan pengusaha perkebunan sawit untuk melakukan integrasi sapi sawit atau bermitra dengan peternak sekitarnya,”kata Mentan.

Lebih lanjut Syahrul mengatakan, hasil dari pengembangan integrasi sapi-sawit ini sangat luar biasa, dan ternyata mampu menghasilkan sapi-sapi yang berkualitas dan pertumbuhan sawit yang juga bagus,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengatakan, SISKA KU INTIP adalah program unggulan yang dilaksanakan sebagai upaya pengembangan sistem usaha dan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terintegrasi guna mendukung percepatan swasembada sapi potong di provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagai wujud komitmennya, Gubernur Kalimantan Selatan juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 053 tahun 2021 tentang percepatan swasembada sapi potong melalui program integrasi sapi sawit. Dalam Peraturan Gubernur itu, diwajibkan bagi pengusaha perkebunan sawit untuk mengimplementasikan SISKA KU INTIP pada tahun 2024.

Paman Birin (sapaan khas Gubernur)  menjelaskan, potensi pengembangan sistem integrasi sapi sawit di Kalimantan Selatan sendiri masih terbuka lebar. Hingga Maret 2023, di Kalimantan Selatan telah tergabung secara aktif 18 kluster SISKA KU INTIP yang berada di 12 grup perusahaan perkebunan  besar swasta (PBS) dan 1 koperasi. Jumlah anggota sebanyak 279 orang pekebun peternak plasma. Adapun total kepemilikan sapi sebanyak 2.394 ekor yang digembalakan di lahan kebun sawit seluas 21.331 hektar.

“Potensi lahan perkebunan kelapa sawit untuk pengembangan SISKA KU INTIP di Kalsel ini adalah seluas 250.000 ha dengan potensi daya tampung 125.000 ekor ternak sapi,” tutup Paman Birin. (RIW/RDM/EYN)