Kategori: Ekonomi

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi, bekerja sama dengan Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), di area perkantoran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, mulai Rabu (10/6) hingga Kamis (11/6).

GPM bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Gerakan Pangan Murah ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejak pagi hari, warga tampak antusias mendatangi lokasi kegiatan, untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga di bawah pasar.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman mengatakan, GPM merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, dalam upaya menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Menurutnya, Gerakan Pangan Murah tidak hanya bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi salah satu langkah strategis, menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah dinamika harga komoditas di pasaran.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan TP PKK ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat agar tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan pangan di Kalimantan Selatan,” ujar Syamsir.

Ia menjelaskan, berbagai komoditas pangan strategis disediakan dalam kegiatan tersebut, di antaranya beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya yang banyak dibutuhkan masyarakat.

Syamsir menilai, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah juga berperan penting mendukung pengendalian inflasi daerah. Penyediaan bahan pangan dengan harga murah, menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan potensi kenaikan harga bahan pokok.

“Intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah sangat penting, terutama pada komoditas yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat dapat terbantu, sementara stabilitas harga tetap terjaga,” katanya.

Lebih lanjut, Syamsir menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk distributor, pelaku usaha pangan, serta instansi terkait, untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan pangan di daerah.

“Langkah ini penting untuk mengantisipasi gejolak harga, terutama menjelang periode meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok,” sahutnya.

Selain menjaga stabilitas harga, Gerakan Pangan Murah juga diharapkan dapat menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan pangan secara bijak dan mendukung konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih stabil, sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (MRF/RIW//EYN)

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Kalimantan, mencatat peningkatan arus penumpang pada periode angkutan mudik Lebaran Tahun 2026. Hingga periode H-14 sampai dengan H-5, total arus penumpang tercatat mencapai 56.904 orang atau meningkat sebesar 15,45% dibanding periode yang sama tahun 2025, yang mencapai 49.290 orang.

Peningkatan ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut sebagai salah satu moda utama perjalanan mudik, khususnya menuju wilayah Pulau Jawa dan Sulawesi.

Tren ini juga mencerminkan antusiasme masyarakat untuk melakukan perjalanan dan berkumpul bersama keluarga pada momen Hari Raya Idulfitri.

Secara kontribusi per cabang, Pelabuhan Kumai menjadi penyumbang arus penumpang terbesar dengan total 24.713 penumpang, diikuti Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 16.635 penumpang, Sampit 7.456 penumpang, Batulicin 6.596 penumpang, serta Kotabaru sebanyak 1.504 penumpang. Dari sisi pertumbuhan, Pelabuhan Trisakti mencatat peningkatan tertinggi sebesar 30,87% dibanding tahun sebelumnya.

Junior Manager Umum dan Humas Pelindo Sub Regional Kalimantan, Suprayogi Sumarkan menyampaikan, bahwa peningkatan arus penumpang ini telah diantisipasi melalui berbagai langkah strategis, untuk memastikan kelancaran operasional dan kenyamanan pengguna jasa.

“Pelindo telah melakukan berbagai upaya perbaikan layanan, mulai dari peningkatan fasilitas terminal penumpang, optimalisasi alur embarkasi dan debarkasi, hingga penguatan aspek keselamatan dan keamanan di seluruh pelabuhan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suprayogi menambahkan, bahwa keberhasilan pengelolaan arus mudik ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi dengan berbagai stakeholder, antara lain Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), operator kapal, TNI/Polri, serta instansi terkait lainnya yang turut berperan aktif, menjaga kelancaran, keamanan, dan ketertiban selama periode angkutan Lebaran.

Dengan tren peningkatan arus penumpang, Pelindo Sub Regional Kalimantan optimis arus penumpang akan terus meningkat hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Pelindo mengimbau seluruh pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memerhatikan jadwal keberangkatan, serta mematuhi ketentuan yang berlaku demi kelancaran dan keselamatan bersama. (Pelindo-RIW/EYN)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat dukungan fiskal kepada pemerintah daerah melalui penyaluran pajak opsen. Hingga tahun 2025, Pemprov Kalsel telah mendistribusikan pajak opsen dengan nilai mencapai lebih dari Rp601 miliar, kepada 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil mengatakan, bahwa pajak opsen tersebut berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang dipungut pemerintah provinsi dan kemudian dibagihasilkan kepada pemerintah kabupaten kota.

“Pajak opsen yang kita distribusikan ini bersumber dari PKB dan BBNKB. Dana tersebut dibagikan kepada seluruh kabupaten kota sesuai dengan ketentuan dan formula yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan,” ujar Subhan, baru-baru ini.

Menurut Subhan, penyaluran pajak opsen ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat keuangan daerah, sekaligus mendorong kemandirian fiskal pemerintah kabupaten kota. Dana yang diterima diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai pembangunan daerah, peningkatan infrastruktur, serta pelayanan publik kepada masyarakat.

“Pendistribusian pajak opsen dilakukan secara proporsional. Ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung pembangunan di daerah serta memastikan pemerataan manfaat pajak hingga ke tingkat kabupaten kota,” lanjut Subhan.

Dalam distribusi pajak opsen tersebut, Kota Banjarmasin tercatat menjadi daerah penerima terbesar di Kalimantan Selatan pada tahun 2025. Subhan menjelaskan, hal ini tidak terlepas dari tingginya jumlah pemakaian dan kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Banjarmasin dibanding daerah lainnya di Banua.

“Kota Banjarmasin menjadi penerima terbesar karena aktivitas kendaraan bermotor di sana sangat tinggi. Mobilitas masyarakat, kepadatan penduduk, serta aktivitas ekonomi yang intensif berdampak langsung pada tingginya penerimaan PKB dan BBNKB,” sahut Subhan.

Ia menambahkan, Kota Banjarmasin memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Kondisi ini secara otomatis berpengaruh terhadap besaran pajak opsen yang dibagihasilkan kepada pemerintah kota.

Subhan berharap, dana pajak opsen yang diterima masing – masing daerah, dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk terus taat membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik,” tutup Subhan. (MRF/RIW/EYN)

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menegaskan perannya dalam mengawal tata kelola keuangan daerah, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan (BABAK) Kalimantan Selatan, pada Rabu (28/1).

Rapat tersebut membahas pengelolaan dana daerah yang ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan. RDP dibuka Ketua DPRD Kalsel Supian HK, dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, didampingi Wakil Ketua Suripno Sumas dan Sekretaris  Jahrian beserta anggota Komisi II,

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, pembahasan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD, untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara kuntabel, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Komisi II mendorong adanya penjelasan yang menyeluruh dari pihak – pihak terkait, agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat,” jelasnya.

Disampaikan Yani Helmi,  dalam rapat  tersebut, pihaknya menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam pengelolaan dana daerah. Beberapa hal yang menjadi sorotan utama meliputi asal-usul dana, dasar kebijakan penempatan dana pada BPD Kalsel, serta mekanisme pengelolaan dan pemanfaatannya agar tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Selain itu, DPRD juga menyoroti transparansi dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi,” jelasnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, hasil rapat masih bersifat sementara, karena belum lengkapnya kehadiran instansi teknis yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan dana tersebut.

Komisi II DPRD Kalsel memutuskan untuk menunda pelaksanaan RDP, dan akan dijadwalkan kembali dengan menghadirkan seluruh pihak terkait untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif dan utuh.

“Langkah ini diharapkan pengelolaan dana daerah dapat semakin transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah,” tutupnya. (NHF/RIW/EYN)

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya, memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satunya melalui rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, dan seluruh Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) se-Kalsel, yang digelar Rabu (28/1).

Rapat yang berlangsung di Aula Ismail Abdullah, Lantai IV Gedung B DPRD Kalsel ini, secara khusus membahas langkah-langkah strategis optimalisasi pajak daerah, sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, kepada sejumlah wartawan mengatakan, Bapenda telah menunjukkan kinerja yang maksimal dalam mendorong kesadaran wajib pajak. Salah satu terobosan yang diapresiasi adalah upaya mempermudah sistem pelayanan pembayaran pajak agar lebih cepat, praktis, dan mudah diakses masyarakat.

“Terkait pajak daerah, Bapenda sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya, salah satunya melalui kemudahan pelayanan pembayaran pajak,” katanya.

Yani Helmi menegaskan, DPRD Kalsel khususnya Komisi II, tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi turut berperan aktif dalam mendukung optimalisasi pajak daerah.

Salah satu bentuk dukungan tersebut, diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) kepada masyarakat, guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

“Sebagai anggota DPRD, kami juga berupaya membantu melalui sosialisasi Perda pajak, sehingga masyarakat memahami pentingnya pajak daerah bagi pembangunan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, selain membahas strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, rapat kerja ini juga membuka ruang diskusi terkait kemungkinan revisi Perda Pajak Daerah.

Penyesuaian regulasi dinilai penting, agar kebijakan perpajakan daerah tetap relevan dengan dinamika dan kebutuhan terkini. Dimana Perda Pajak, kemungkinan akan mengalami sedikit revisi, yang dalam beberapa bulan ke depan akan mulai dibahas.

“Melalui sinergi antara DPRD, Bapenda, dan seluruh UPPD, diharapkan optimalisasi pajak daerah dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (NHF/RIW/EYN)

BANJARBARU – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan seminar kajian pengembangan corporate farming, yang digelar di Aula BRIDA Kalsel, Selasa (25/11). Kegiatan ini menghadirkan akademisi, perangkat daerah, penyuluh, pegiat pertanian, serta pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan dan agribisnis.

Kepala BRIDA Kalsel, Taufik Hidayat menjelaskan, bahwa konsep corporate farming menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pertanian modern yang lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu bersaing dalam skala besar. Melalui pendekatan ini, pola usaha tani rakyat yang sebelumnya berjalan secara individual dapat diintegrasikan ke dalam manajemen yang lebih terkoordinasi, sehingga mendorong produktivitas dan efisiensi produksi.

Menurut Taufik, corporate farming tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil pertanian, tetapi juga menyasar penguatan ketahanan pangan daerah, peningkatan pendapatan petani, serta pembukaan peluang investasi yang lebih luas.

Dengan manajemen yang profesional, petani dapat lebih mudah mengakses teknologi pertanian, pembiayaan, hingga pemasaran produk.

“BRIDA Kalsel saat ini tengah melakukan kajian mendalam untuk memetakan potensi dan kesiapan daerah dalam menerapkan model corporate farming,” ucap Taufik

Dalam kegiatan seminar tersebut, sejumlah narasumber memaparkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa penerapan corporate farming di Kalimantan Selatan, berjalan sesuai karakteristik wilayah.

Taufik menambahkan, bahwa kajian ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil langkah terukur untuk meningkatkan produksi pertanian secara signifikan.

“Seminar ini bertujuan menggali masukan ilmiah dan teknis agar konsep corporate farming dapat diterapkan secara tepat di Kalimantan Selatan. Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperluas peluang investasi, dan menciptakan model pertanian modern yang berkelanjutan,” lanjut Taufik.

Ia juga menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ekonomi daerah. Dengan adanya kajian corporate farming, pemprov berharap produksi pertanian dapat meningkat, rantai pasok lebih efisien, dan daya saing produk lokal semakin kuat di pasar nasional maupun internasional.

“Melalui riset, inovasi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, konsep corporate farming diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern di Kalimantan Selatan,” tutup Taufik. (MRF/RIW/EYN)

BANJARMASIN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mengumumkan, bahwa kondisi ekonomi dan fiskal daerah menunjukkan performa yang sangat positif dan stabil hingga akhir Oktober 2025. Dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata – rata nasional, pengelolaan anggaran yang efektif, dan dukungan kuat terhadap sektor-sektor kunci seperti UMKM, Kalsel berhasil menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan lokal dan global.

Hal ini disampaikan Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, saat Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan realisasi hingga 31 Oktober 2025, dikantornya pada Selasa (25/11).

Hadir pula Abien Prastowidodo, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Sugiyarto, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Antonius Arie Wibowo, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, serta tamu undangan lainnya.

Catur memaparkan, pertumbuhan ekonomi Kalsel mencapai 5,19% (yoy) pada Triwulan III 2025, didukung sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan.

Pengelolaan fiskal berjalan optimal, dengan belanja APBN mencapai 78,45 persen dari pagu dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang dominan sebesar Rp25,71 triliun.

“Kinerja APBD juga menunjukkan surplus yang tinggi, menandakan potensi besar untuk percepatan pembangunan,” jelas Catur.

Dukungan terhadap UMKM berjalan efektif, dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp4,17 triliun dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp56,52 miliar, yang menjadi bukti komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, bagi Kalimantan Selatan.

Catur menambahkan, hingga Oktober 2025, Neraca Perdagangan Kalsel mencatatkan surplus sebesar US$775,67 juta. Meski masih mencetak surplus, angka ini mengalami kontraksi sebesar 29,67% dibandingkan bulan sebelumnya.

Kinerja ini dipengaruhi nilai Ekspor Oktober yang tercatat sebesar US$877,65 juta (turun 31,0% secara year-on-year) dan nilai Impor sebesar US$101,98 juta (turun 39,4% secara year-on-year).

Dari sisi harga, tingkat inflasi di Kalimantan Selatan pada Oktober 2025 tercatat sebesar 3,11% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,42. Angka ini berada di atas tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,86% (yoy).

Secara bulanan (month-to-month), Kalsel mengalami inflasi sebesar 0,36%, berbeda dengan kondisi nasional yang mencatatkan inflasi lebih rendah (0,28%).

“Tekanan inflasi bulan ini terutama didorong kenaikan harga pada kelompok pengeluaran tertentu. Komoditas penyumbang utama andil inflasi adalah emas perhiasan, ikan gabus, dan telur ayam ras,” ujarnya.

Di sisi lain, beberapa komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, dan terong justru memberikan andil deflasi, membantu menahan laju inflasi lebih lanjut.

Sementara itu, realisasi Belanja Negara mencapai Rp32,29 triliun (78,45% dari pagu). Berbeda dengan bulan sebelumnya, pertumbuhan belanja negara kini mengalami kontraksi tipis sebesar 1,14% (yoy). Kontraksi ini dipengaruhi penurunan pada Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 10,14% dan melambatnya pertumbuhan Transfer ke Daerah (TKD) yang kini hanya tumbuh 1,47% (yoy).

Meski demikian, TKD masih mendominasi struktur belanja dengan porsi 79,63% (Rp25,71 triliun). Di sisi penerimaan, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp11,31 triliun atau 51,29% dari target penerimaan tahunan. Capaian ini mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 27,35% (yoy), yang utamanya disebabkan penurunan penerimaan perpajakan (Pajak Dalam Negeri) dan PNBP.

Namun, terdapat catatan positif pada penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang tumbuh impresif 192,50% (yoy). Ketimpangan antara realisasi pendapatan dan belanja ini, mengakibatkan defisit anggaran melebar menjadi Rp20,98 triliun.

Di sisi lain, kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga Oktober 2025 masih mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp9,27 triliun, dengan nilai SiLPA mencapai Rp16,39 triliun.

Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp36,04 triliun (85,91% dari target), meskipun secara total pendapatan ini turun 6,01% (yoy).

“Kabar baiknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh positif 1,09 persen, didorong kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pajak daerah,” tambahnya

Sementara itu, realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp26,77 triliun atau baru mencapai 52,61% dari pagu. Penyerapan belanja ini masih mengalami kontraksi sebesar 9,36% (yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kontraksi terdalam masih terjadi pada komponen Belanja Modal yang terkoreksi signifikan sebesar 28,67% (yoy), mengindikasikan perlunya akselerasi fisik di sisa tahun anggaran. (DJPbKalsel-RIW/EYN)