Kategori: Ekonomi

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya, memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satunya melalui rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, dan seluruh Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) se-Kalsel, yang digelar Rabu (28/1).

Rapat yang berlangsung di Aula Ismail Abdullah, Lantai IV Gedung B DPRD Kalsel ini, secara khusus membahas langkah-langkah strategis optimalisasi pajak daerah, sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, kepada sejumlah wartawan mengatakan, Bapenda telah menunjukkan kinerja yang maksimal dalam mendorong kesadaran wajib pajak. Salah satu terobosan yang diapresiasi adalah upaya mempermudah sistem pelayanan pembayaran pajak agar lebih cepat, praktis, dan mudah diakses masyarakat.

“Terkait pajak daerah, Bapenda sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya, salah satunya melalui kemudahan pelayanan pembayaran pajak,” katanya.

Yani Helmi menegaskan, DPRD Kalsel khususnya Komisi II, tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi turut berperan aktif dalam mendukung optimalisasi pajak daerah.

Salah satu bentuk dukungan tersebut, diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) kepada masyarakat, guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

“Sebagai anggota DPRD, kami juga berupaya membantu melalui sosialisasi Perda pajak, sehingga masyarakat memahami pentingnya pajak daerah bagi pembangunan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, selain membahas strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, rapat kerja ini juga membuka ruang diskusi terkait kemungkinan revisi Perda Pajak Daerah.

Penyesuaian regulasi dinilai penting, agar kebijakan perpajakan daerah tetap relevan dengan dinamika dan kebutuhan terkini. Dimana Perda Pajak, kemungkinan akan mengalami sedikit revisi, yang dalam beberapa bulan ke depan akan mulai dibahas.

“Melalui sinergi antara DPRD, Bapenda, dan seluruh UPPD, diharapkan optimalisasi pajak daerah dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (NHF/RIW/EYN)

BANJARBARU – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan seminar kajian pengembangan corporate farming, yang digelar di Aula BRIDA Kalsel, Selasa (25/11). Kegiatan ini menghadirkan akademisi, perangkat daerah, penyuluh, pegiat pertanian, serta pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan dan agribisnis.

Kepala BRIDA Kalsel, Taufik Hidayat menjelaskan, bahwa konsep corporate farming menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pertanian modern yang lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu bersaing dalam skala besar. Melalui pendekatan ini, pola usaha tani rakyat yang sebelumnya berjalan secara individual dapat diintegrasikan ke dalam manajemen yang lebih terkoordinasi, sehingga mendorong produktivitas dan efisiensi produksi.

Menurut Taufik, corporate farming tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil pertanian, tetapi juga menyasar penguatan ketahanan pangan daerah, peningkatan pendapatan petani, serta pembukaan peluang investasi yang lebih luas.

Dengan manajemen yang profesional, petani dapat lebih mudah mengakses teknologi pertanian, pembiayaan, hingga pemasaran produk.

“BRIDA Kalsel saat ini tengah melakukan kajian mendalam untuk memetakan potensi dan kesiapan daerah dalam menerapkan model corporate farming,” ucap Taufik

Dalam kegiatan seminar tersebut, sejumlah narasumber memaparkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa penerapan corporate farming di Kalimantan Selatan, berjalan sesuai karakteristik wilayah.

Taufik menambahkan, bahwa kajian ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil langkah terukur untuk meningkatkan produksi pertanian secara signifikan.

“Seminar ini bertujuan menggali masukan ilmiah dan teknis agar konsep corporate farming dapat diterapkan secara tepat di Kalimantan Selatan. Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperluas peluang investasi, dan menciptakan model pertanian modern yang berkelanjutan,” lanjut Taufik.

Ia juga menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ekonomi daerah. Dengan adanya kajian corporate farming, pemprov berharap produksi pertanian dapat meningkat, rantai pasok lebih efisien, dan daya saing produk lokal semakin kuat di pasar nasional maupun internasional.

“Melalui riset, inovasi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, konsep corporate farming diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern di Kalimantan Selatan,” tutup Taufik. (MRF/RIW/EYN)

BANJARMASIN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mengumumkan, bahwa kondisi ekonomi dan fiskal daerah menunjukkan performa yang sangat positif dan stabil hingga akhir Oktober 2025. Dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata – rata nasional, pengelolaan anggaran yang efektif, dan dukungan kuat terhadap sektor-sektor kunci seperti UMKM, Kalsel berhasil menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan lokal dan global.

Hal ini disampaikan Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, saat Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan realisasi hingga 31 Oktober 2025, dikantornya pada Selasa (25/11).

Hadir pula Abien Prastowidodo, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Sugiyarto, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Antonius Arie Wibowo, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, serta tamu undangan lainnya.

Catur memaparkan, pertumbuhan ekonomi Kalsel mencapai 5,19% (yoy) pada Triwulan III 2025, didukung sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan.

Pengelolaan fiskal berjalan optimal, dengan belanja APBN mencapai 78,45 persen dari pagu dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang dominan sebesar Rp25,71 triliun.

“Kinerja APBD juga menunjukkan surplus yang tinggi, menandakan potensi besar untuk percepatan pembangunan,” jelas Catur.

Dukungan terhadap UMKM berjalan efektif, dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp4,17 triliun dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp56,52 miliar, yang menjadi bukti komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, bagi Kalimantan Selatan.

Catur menambahkan, hingga Oktober 2025, Neraca Perdagangan Kalsel mencatatkan surplus sebesar US$775,67 juta. Meski masih mencetak surplus, angka ini mengalami kontraksi sebesar 29,67% dibandingkan bulan sebelumnya.

Kinerja ini dipengaruhi nilai Ekspor Oktober yang tercatat sebesar US$877,65 juta (turun 31,0% secara year-on-year) dan nilai Impor sebesar US$101,98 juta (turun 39,4% secara year-on-year).

Dari sisi harga, tingkat inflasi di Kalimantan Selatan pada Oktober 2025 tercatat sebesar 3,11% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,42. Angka ini berada di atas tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,86% (yoy).

Secara bulanan (month-to-month), Kalsel mengalami inflasi sebesar 0,36%, berbeda dengan kondisi nasional yang mencatatkan inflasi lebih rendah (0,28%).

“Tekanan inflasi bulan ini terutama didorong kenaikan harga pada kelompok pengeluaran tertentu. Komoditas penyumbang utama andil inflasi adalah emas perhiasan, ikan gabus, dan telur ayam ras,” ujarnya.

Di sisi lain, beberapa komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, dan terong justru memberikan andil deflasi, membantu menahan laju inflasi lebih lanjut.

Sementara itu, realisasi Belanja Negara mencapai Rp32,29 triliun (78,45% dari pagu). Berbeda dengan bulan sebelumnya, pertumbuhan belanja negara kini mengalami kontraksi tipis sebesar 1,14% (yoy). Kontraksi ini dipengaruhi penurunan pada Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 10,14% dan melambatnya pertumbuhan Transfer ke Daerah (TKD) yang kini hanya tumbuh 1,47% (yoy).

Meski demikian, TKD masih mendominasi struktur belanja dengan porsi 79,63% (Rp25,71 triliun). Di sisi penerimaan, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp11,31 triliun atau 51,29% dari target penerimaan tahunan. Capaian ini mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 27,35% (yoy), yang utamanya disebabkan penurunan penerimaan perpajakan (Pajak Dalam Negeri) dan PNBP.

Namun, terdapat catatan positif pada penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang tumbuh impresif 192,50% (yoy). Ketimpangan antara realisasi pendapatan dan belanja ini, mengakibatkan defisit anggaran melebar menjadi Rp20,98 triliun.

Di sisi lain, kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga Oktober 2025 masih mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp9,27 triliun, dengan nilai SiLPA mencapai Rp16,39 triliun.

Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp36,04 triliun (85,91% dari target), meskipun secara total pendapatan ini turun 6,01% (yoy).

“Kabar baiknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh positif 1,09 persen, didorong kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pajak daerah,” tambahnya

Sementara itu, realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp26,77 triliun atau baru mencapai 52,61% dari pagu. Penyerapan belanja ini masih mengalami kontraksi sebesar 9,36% (yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kontraksi terdalam masih terjadi pada komponen Belanja Modal yang terkoreksi signifikan sebesar 28,67% (yoy), mengindikasikan perlunya akselerasi fisik di sisa tahun anggaran. (DJPbKalsel-RIW/EYN)

BANJARMASIN – Setelah melalui beberapa kali pembahasan bersama pihak terkait, akhirnya Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Pansus III DPRD Kalsel), menyetujui draf Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalsel, kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Ketua Pansus III DPRD Kalsel, Rosehan Noor Bachri, usai menggelar rapat pembahasan, baru-baru tadi menyampaikan, pertemuan ini merupakan tahapan finalisasi dari pembahasan penyusunan draf ranperda penambahan penyertaan modal untuk Bank Kalsel, yang nilainya mencapai 400 milyar. Penyertaan modal ini nantinya dilakukan secara bertahap selama 2 tahun anggaran, yakni 200 milyar di tahun 2026 dan 200 milyar lagi di tahun 2027.

“Hari ini diputuskan untuk penyertaan modal dari pemerintah provinsi sebanyak 400 milyar, dilakukan dengan bertahap. Yang pertama di tahun 2026, 200 milyar, kemudian pada tahun 2027, 200 milyar”, ujarnya.

Dengan penambahan ini, Rosehan berharap, selain untuk menjaga investasi Pemprov Kalsel ke Bank Kalsel, sahamnya tetap lebih besar dibandingkan saham milik pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalsel.

“Saya juga mengingatkan kepada Bank Kalsel supaya penyertaan modal ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Selatan,” pintanya

Lebih lanjut Rosehan menambahkan, adanya pesan dari Menkeu RI bahwa uang yang ada di pemerintah provinsi dimanfaatkan betul – betul, sehingga kehidupan perekonomian di Kalimantan Selatan dapat menjaga stabilitas nasional.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachruddin menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada Pansus III DPRD Kalsel, atas disetujuinya draf ranperda penambahan penyertaan modal untuk Bank Kalsel.

Dengan adanya penambahan modal ini tentunya akan mengembalikan posisi Pemprov Kalsel, sebagai pemegang kendali saham Bank Kalsel.

“Alhamdulillah hari ini Pansus III DPRD Kalsel menyetujui (ranperda) untuk selanjutnya disahkan menjadi Perda penambahan modal sebesar 400 milyar. Dengan setor 400 milyar ini akan mengembalikan posisi pemegang saham pengendalinya adalah pemerintah provinsi”, ujarnya.

Terkait beberapa pesan dan catatan Pansus III pada saat pembahasan, akan menjadi perhatian serius Bank Kalsel dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

“Beberapa pesan dari Pansus ini akan jadi pengingat kami untuk lebih meningkatkan kinerja lagi, meningkatkan pemberian kredit, dan mayoritasnya adalah masyarakat Kalimantan Selatan”, pungkasnya

Rapat finalisasi tersebut selain dihadiri langsung Direktur Utama Bank Kalsel beserta jajaran, juga diikuti para pejabat dari Bappeda, Bapenda, BPKAD, Biro Hukum dan Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel. (ADV-NHF/RIW/EYN)

BANJARMASIN – Bank Kalsel mengimbau seluruh masyarakat dan nasabah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aksi penipuan yang menggunakan modus undian berhadiah akhir tahun mengatasnamakan Bank Kalsel.

Belakangan ini marak ditemukan terkait upaya penipuan melalui telepon, pesan WhatsApp, SMS, maupun akun media sosial palsu yang mengaku sebagai pihak Bank Kalsel, dan meminta data pribadi nasabah untuk proses pencairan hadiah.

Pelaku biasanya mengarahkan korban untuk mengklik tautan mencurigakan, mengunduh aplikasi, atau memberikan data penting seperti PIN, OTP, nomor rekening, hingga password mobile banking.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Firmansyah menegaskan, bahwa seluruh informasi resmi mengenai program undian, promo, maupun aktivitas Bank Kalsel lainnya hanya diumumkan melalui kanal resmi. Yaitu Website resmi www.bankkalsel.co.id, Instagram @bankkalsel dan @bankkalselsyariah,  Youtube Bank Kalsel dan Bank Kalsel Syariah, serta Call Center: 08001122000.

“Bank Kalsel tidak pernah meminta nasabah memberikan data rahasia seperti PIN, OTP, password, maupun informasi sensitif lainnya untuk alasan apa pun, termasuk pengumuman undian atau pemenang hadiah”, tegas Firmansyah.

Agar terhindar dari modus penipuan tersebut masyarakat diminta mewaspadai pihak yang mengatasnamakan Bank Kalsel dan menginformasikan undian atau hadiah yang tidak pernah diikuti. Jangan pernah memberikan PIN, OTP, password, atau data rahasia lainnya kepada siapa pun. Kemudian abaikan dan laporkan kepada Bank Kalsel, apabila menerima pesan, telepon, atau tautan mencurigakan. Konfirmasi kebenaran informasi melalui kanal resmi Bank Kalsel, dan pastikan sumber informasi berasal dari kanal resmi Bank Kalsel.

“Bank Kalsel tidak pernah mengadakan undian berhadiah tanpa pengumuman resmi. Kami mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan nama Bank Kalsel untuk melakukan penipuan. Bagi nasabah yang sudah terlanjur memberikan data pribadi pada iklan undian palsu tersebut disarankan untuk segera mengubah PIN transaksi atau segera melapor ke Call Center atau Kantor Bank Kalsel terdekat,” pungkasnya. (ADV-RIW/EYN)

BANJARMASIN – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke-79 tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UKM) menggelar Bazar UMKM yang melibatkan berbagai pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Kalimantan Selatan.

Bazar UMKM ini menjadi ajang bagi para pelaku usaha lokal untuk mempromosikan dan menjual produk unggulan UMKM Banua, sekaligus memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Kalimantan Selatan kepada masyarakat luas.

Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu dan Minggu, 8-9 Februari 2025, di depan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja, Kota Banjarbaru. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah,

Bank Kalsel turut berpartisipasi dengan memberikan bantuan berupa 50 unit stan atau tenda yang dimanfaatkan para pelaku UMKM, untuk memamerkan dan menjual produk mereka. Dukungan ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Kalsel dalam mendorong kemajuan sektor usaha kecil dan menengah di Kalimantan Selatan.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyatakan bahwa Bank Kalsel akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

“Kami selalu berkomitmen untuk mendukung setiap langkah pembangunan daerah, termasuk penguatan sektor UMKM. Melalui partisipasi dalam Bazar UMKM HPN 2025 ini, kami ingin menunjukkan bahwa Bank Kalsel hadir untuk bekerja bersama, merangkul semua pihak demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Banua. Kami percaya, dengan kolaborasi yang kuat, UMKM dapat berkembang lebih pesat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/EYN)

BANJARMASIN – Sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat, Bank Kalsel bekerjasama dengan Agen BUMDES di Kabupaten/Kota se Kalsel, memberikan layanan Laku Pandai, yang dikenal dengan nama Layanan ADINK Bank Kalsel.

Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menciptakan akses keuangan yang lebih luas, tanpa perlu keberadaan kantor fisik.

Dengan memanfaatkan layanan ini, Bank Kalsel berupaya menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah, memastikan setiap individu memiliki kesempatan untuk menikmati layanan perbankan secara mudah dan praktis.

Kali ini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bank Kalsel Secara simbolis membuka Layanan ADINK (Agen Digital Inklusi Keuangan) di Foodcourt Desa Banua Budi, Kecamatan Barabai, pada Kamis (16/1) pagi.

Turut berhadir, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) HST,  Eddy Rahmawan, dan Kepala Bank Kalsel Cabang Barabai, Muhaini Achyar serta masyarakat sekitar, yang sekaligus mencoba layanan ADINK Bank Kalsel tersebut.

Kegiatan ini ditandai dengan serah terima penunjukkan Agen Digital Inklusif Keuangan (ADINK) Bank Kalsel kepada perwakilan BUMDes Budi Makmur. Langkah ini bertujuan memperluas Ketersediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum mengenal atau mendapatkan layanan perbankan.

Kepala Bank Kalsel Cabang Barabai, Muhaini Achyar menjelaskan, bahwa layanan ini merupakan kolaborasi antara Bank Kalsel dan masyarakat, yang mendaftar menjadi Agen Digital Inklusif Keuangan (ADINK) sebagai perpanjangan tangan Bank Kalsel dalam memberikan layanan perbankan saat ini.

“Bank Kalsel bekerja sama dengan masyarakat atau nasabah untuk didaftarkan menjadi Agen Digital Inklusif Keuangan (ADINK) Bank Kalsel sebagai perpanjangan tangan Bank Kalsel. Kami berharap, dengan adanya layanan ini, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” ucap Muhaini.

Selain itu, Muhaini menambahkan bahwa manfaat bagi agen atau ADINK Bank Kalsel di antaranya adalah menambah penghasilan melalui sharing fee dari transaksi serta meningkatkan potensi jumlah pelanggan.

“Sedangkan manfaat bagi masyarakat yang menjadi nasabah Tabungan Banuaku Pandai di antaranya adalah memperoleh layanan perbankan, khususnya menabung dan transaksi lainnya dengan lebih aman, praktis, serta efisien melalui ADINK terdekat,” ungkap Muhaini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) HST, Eddy Rahmawan menyampaikan apresiasi atas inovasi Bank Kalsel dalam menghadirkan layanan ini.

Dengan adanya ADINK, masyarakat desa akan lebih mudah mendapatkan layanan keuangan yang aman dan praktis, sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi lokal.

“Melalui program seperti ini, kami berharap masyarakat desa dapat lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki akses yang setara terhadap layanan perbankan. Saya juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah desa dan komunitas lokal, untuk mendukung penuh keberadaan Layanan ADINK dengan berkolaborasi bersama Bank Kalsel. Dengan kerja sama yang baik, layanan keuangan ini dapat berkembang lebih luas dan membawa manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat desa,” pungkas Edy.

Sebagai informasi, Layanan keuangan melalui ADINK mencakup berbagai kemudahan, seperti pembukaan rekening tabungan BSA (Banuaku Pandai), setor dan tarik tunai tabungan Banuaku Pandai, termasuk pembayaran PBB dan tagihan PDAM.

Peluncuran ini merupakan tonggak penting bagi Bank Kalsel dalam memperkuat layanan perbankan digital dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sehingga, Bank Kalsel terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/EYN)

BANJARBARU – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan (Kalsel) akan segera melakukan identifikasi kenaikan harga Minyakita.

Secara nasional, rata-rata harga Minyakita mengalami kenaikan. Bahkan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.

Termasuk di Kalsel, harga minyak goreng program subsidi pemerintah itu, pun mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan.

“Di pasar rata-rata menjual sekitar 16 ribu Rupiah per liternya,” kata Kabid Ketahanan Pangan DPKP Kalsel, Saptono, baru-baru tadi.

Penyebab kenaikan harga ditengarai bersumber dari tingginya harga jual dari distributor ke para pengecer.

Alasan itu pula yang membuat TPID Kalsel akan melakukan identifikasi ke distributor tingkat II (D2) pada Januari ini, untuk memastikan harga jual ke pengecer sesuai dengan aturan.

“Karena ke pengecer sudah tinggi, harga ke konsumen tentu akan lebih tinggi,” jelasnya.

Saptono menyebut, atas dasar permintaan dari Kemendagri, Bupati dan Wali Kota pun harus mengerahkan TPID Kabupaten/Kota untuk turut melakukan pemantauan harga Minyakita.

“Supaya harga Minyakita di pengecer tetap terkendali,” pungkasnya.(SYA/RIW/EYN)