Ekonomi – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Sosialisasikan SIINas, Disperdagin Undang 100 Pelaku IKM Banjarmasin

Banjarnasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), melaksanakan Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kota

Banjarmasin Tahun 2026, di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (10/6). Sosialisasi dibuka Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin diwakili Sekdako, Ichrom Muftezar.

Dalam sambutan Wali Kota Yamin, yang dibacakan Tezar, pemko menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-500 Tahun Kota Banjarmasin.

“Momentum ini merupakan sarana peningkatan kapasitas dan pemahaman bagi para pelaku industri, yang juga menjadi wujud komitmen kita bersama dalam mendukung penguatan tata kelola sektor industri yang modern, transparan, dan berbasis data,” ungkapnya.

Sektor industri, lanjut Yamin, memiliki peranan strategis dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memperkuat daya saing daerah.

Namun, untuk menyusun kebijakan secara tepat dan efektif, pemerintah memerlukan data industri yang akurat, lengkap, dan terkini.

“Oleh karena itu, kehadiran Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINas menjadi sangat penting sebagai sarana pengelolaan data dan informasi industri yang terintegrasi secara nasional,” jelasnya.

Melalui sistem ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai kondisi industri, sekaligus menjadi dasar perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sektor industri kedepannya.

“Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, setiap perusahaan industri memiliki kewajiban untuk menyampaikan data industri secara berkala melalui akun SIINas,” ucapnya.

Kewajiban ini bukan semata-mata untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi nyata pelaku usaha, mendukung pembangunan sektor industri yang lebih maju dan berkelanjutan.

“Untuk itu, saya berharap melalui kegiatan sosialisasi ini para pelaku industri dapat memahami dengan lebih baik tata cara pengisian, pelaporan, serta manfaat yang dapat diperoleh dari pemanfaatan SIINas,” tuturnya.

Jangan sampai kewajiban penyampaian data dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun ekosistem industri yang sehat dan kompetitif melalui dukungan data yang valid dan terpercaya.

“Saya berharap, pelaku industri di Kota Banjarmasin dapat secara aktif memenuhi kewajiban pelaporan data industri melalui SIINas secara tepat waktu, lengkap, dan akurat, agar kita dapat menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta mendorong pertumbuhan industri yang semakin kuat di Kota Banjarmasin,” ucap Yamin.

Sehingga, sosialisasi yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat besar bagi seluruh peserta dan mampu meningkatkan kepatuhan serta pemahaman pelaku industri terhadap penggunaan SIINas. (SRI/RIW/EYN)

Bank Kalsel Segera Jadi Bank Devisa, Operasional Ditargetkan 17 Juni 2026

Banjarmasin – Komitmen Bank Kalsel bertransformasi menjadi bank devisa, segera memasuki tahap akhir. Bank pembangunan daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, menargetkan mulai beroperasi sebagai bank devisa pada 17 Juni 2026.

Kepastian itu disampaikan Direktur Utama, Fakhrudin, saat menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan di kantor pusat Bank Kalsel di Banjarmasin, Selasa (9/6).

Fakhrudin mengatakan, seluruh persiapan menuju operasional bank devisa telah dilakukan. Saat ini Bank Kalsel tinggal menuntaskan tahapan akhir sebelum resmi memberikan layanan transaksi valuta asing dan kegiatan perbankan internasional lainnya.

Menurutnya, proses menjadi bank devisa memerlukan perjalanan panjang dan pemenuhan berbagai persyaratan regulator.

Setelah memperoleh izin prinsip pada akhir Desember 2025, Bank Kalsel harus memenuhi puluhan persyaratan administratif, operasional, manajemen risiko, teknologi informasi, kepatuhan, hingga kesiapan sumber daya manusia sebelum mendapatkan izin operasional.

Status bank devisa memungkinkan bank melakukan berbagai layanan transaksi dalam mata uang asing, seperti transfer internasional, pembukaan rekening valuta asing, transaksi ekspor-impor, remitansi, hingga layanan pendukung perdagangan internasional sesuai ketentuan regulator.

Fakhrudin menyampaikan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan.

“Kami bersyukur seluruh proses dapat dilalui dengan baik. Ini merupakan hasil kolaborasi dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh pihak yang selama ini mendukung penguatan Bank Kalsel,” ujar Fakhrudin.

Ia optimis, status baru sebagai bank devisa akan memperkuat daya saing Bank Kalsel sekaligus membuka peluang bisnis yang lebih luas.

“Dengan menjadi bank devisa, kami memiliki ruang yang lebih besar untuk melayani kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, termasuk sektor perdagangan internasional. Kami berharap hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fakhrudin juga berharap sinergi antara Bank Kalsel dan insan pers, khususnya PWI Kalimantan Selatan, dapat terus terjalin mendukung penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zaenal Helmie, menyambut positif rencana operasional Bank Kalsel sebagai bank devisa.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan potensi ekonomi Kalimantan Selatan yang didukung sektor pertambangan, perkebunan, perdagangan, dan berbagai sumber daya alam lainnya.

“Kami mengapresiasi capaian Bank Kalsel yang segera menjadi bank devisa. Kehadiran layanan perbankan internasional ini diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi daerah, memperkuat investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan ke depan,” kata Zaenal Helmie.

Dengan status bank devisa, Bank Kalsel diharapkan dapat memperluas layanan kepada pelaku usaha, eksportir, investor, dan masyarakat yang membutuhkan transaksi lintas negara, sekaligus memperkuat peran sebagai motor penggerak perekonomian daerah. (ADV-RIW/EYN)

Cicil Emas BSI Makin Diminati, Meningkat Lebih dari 97,90% Setahun

Jakarta – Di tengah dinamika ekonomi, emas tetap menjadi primadona untuk menjadi salah satu investasi yang diyakini tahan terhadap inflasi. Hal ini dibuktikan dengan tetap meningkatnya animo masyarakat untuk memiliki emas dengan cara mencicil emas logam mulia.

Fenomena ini juga terjadi di Bank Syariah Indonesia yang mencatat pertumbuhan positif di bisnis emas. Tercatat hingga April 2026, cicil emas tumbuh mencapai 97,90% secara year on year mencapai Rp16,93 Triliun.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya diversifikasi investasi serta melihat emas sebagai alternatif instrumen yang aman untuk mencapai tujuan keuangan jangka menengah maupun panjang.

“Emas masih memiliki daya tarik bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi syariah di instrumen yang aman dan diyakini tahan terhadap inflasi. Potensi inilah yang kami garap untuk memperluas jangkauan nasabah emas BSI”, ujar Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna, dalam siaran pers Rabu (10/6).

Layanan cicil emas diminati semua kalangan mulai dari Gen Z, Milenial maupun Baby Boomers. Hal ini juga didorong berbagai faktor diantaranya jangka waktu yang dapat dipilih, angsuran yang disesuaikan, serta logam mulia ANTAM dan BSI Gold menjadi daya tarik nasabah.

Anton mengatakan, emas dapat menjadi asset untuk kebutuhan mendesak/jangka panjang seperti biaya sekolah, pergi haji maupun buat anak-anak muda persiapan pernikahan.

“Untuk itu, kami menyiapkan berbagai ukurang gramase emas logam mulia mulai dari 5 gram emas hingga 100 gram”, tambahnya.

Untuk memperkuat ekosistem emas, sebagai Bank Bulion, saat ini BSI juga bekerjasama dengan ANTAM terkait pasokan stok emas yang harapannya meningkatkan kerja sama yang tidak sekadar kelanjutan, melainkan ekspansi agresif dari sinergi yang sudah terbangun dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun.

Langkah ini menjadi bukti keseriusan mendorong Astacita Pemerintah melalui monetisasi emas dan ekosistem emas yang berkelanjutan. Selama 2025, BSI menyerap lebih dari 60% porsi penjualan emas ANTAM pada kategori pihak berelasi.

Adapun secara total keseluruhan penjualan emas ANTAM, BSI menyerap sekitar 11 persen.

BSI dan ANTAM sepakat meningkatkan kolaborasi mencakup perdagangan emas fisik Logam Mulia (LM) melalui akses digital, penguatan distribusi ritel, hingga sinergi pemasaran, literasi, dan edukasi investasi emas kepada masyarakat. (RIW/EYN)

Laba BSI April 2026 Capai 2,8 Triliun, Penyaluran Zakat Terus Meningkat

Jakarta – Hingga April 2026, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan kinerja solid. Publikasi laporan keuangan bulanan April 2026 pada situs perusahaan menunjukkan, BSI mencatatkan laba bersih (unaudited) mencapai Rp2,80 triliun naik 17,79% secara year on year (YOY).

Dengan total laba tersebut, proyeksi penyaluran zakat perusahaan pada April 2026 sekitar Rp72 miliar yang menunjukkan kebermanfaatan sosial BSI bagi masyarakat yang terus meningkat seiring kinerja. Adapun total asset pada periode ini naik 12,17% menjadi Rp452 triliun.

Laba yang positif juga didukung berjalannya fungsi intermediasi baik dari sisi pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) serta pembiayaan dengan kualitas yang baik.

Hingga April 2026, Perseroan membukukan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp382 triliun tumbuh 17,90% (YOY) yang didominai Tabungan mencapai Rp165 triliun, tumbuh 22,02% (YOY), disusul Deposito dan Giro. Dengan komposisi tersebut, portofolio CASA BSI sebesar 63,48%.

Capaian ini juga ditopang preference masyarakat semakin baik atas produk dan layanan BSI, salah satunya Tabungan Haji. Dari sekitar 203 ribu jamaah haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci tahun ini, sebanyak 83,5% atau sekitar 169 ribu jamaah melakukan pelunasan haji melalui BSI.

Dari sisi pembiayaan, BSI berhasil menumbuhkan dobel digit atau 15,59% (YOY) mencapai Rp332 triliun dengan fokus pada pembiayaan Konsumer.

Meski tumbuh signifikan, secara kualitas pembiayaan yang disalurkan cukup sehat dengan indikasi Non-Performing Financing (NPF) gross 1,80% membaik dari 1,88% periode tahun sebelumnya.

Dari angka tersebut, ekspansi pembiayaan didominasi pembiayaan konsumer dan ritel, sektor produktif, UMKM dan Mikro yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Perseroan juga aktif dalam berbagai program perekonomian pemerintah melalui aspirasi lebih dari 80 ribu koperasi. Hingga Maret 2026 melalui berbagai inisiatif Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp198 miliar kepada 211 dapur MBG, penyaluran KDMP dan penyaluran KUR yang masing-masing menjangkau lebih dari 80 ribu Koperasi dan 17,732 nasabah penerima KUR.

Dari sisi penyediaan rumah bersubsidi, BSI menyalurkan FLPP kuartal I sebanyak 894 nasabah. Adapun total pembiayaan rumah bersubsidi mencapai Rp5,7 triliun. Selain itu BSI juga berpartisipasi di dalam Pembiayaan Program Perumahan (KPP) untuk UMKM.

“BSI terus terus menjaga fundamental performance bisnis dan keuangan melalui optimalisasi aset, penjagaan kualitas pembiayaan, peningkatan fee-based income, penguatan CASA, serta peningkatan produktivitas pegawai melalui pengembangan ekosistem bisnis syariah dan bullion bank sebagai sumber pertumbuhan bisnis.” ujar Direktur Finance and Strategy BSI, Ade Cahyo Nugroho, dalam siaran pers Rabu (10/6).

Dengan strategi tersebut, BSI berharap dapat terus memperkuat posisi sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dan bullion bank, sekaligus menjadi institusi keuangan syariah yang semakin relevan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memberi manfaat bagi seluruh stakeholder. (RIW/EYN)

Gandeng TP PKK, DPKP Kalsel Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi, bekerja sama dengan Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), di area perkantoran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, mulai Rabu (10/6) hingga Kamis (11/6).

GPM bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Gerakan Pangan Murah ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejak pagi hari, warga tampak antusias mendatangi lokasi kegiatan, untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga di bawah pasar.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman mengatakan, GPM merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, dalam upaya menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Menurutnya, Gerakan Pangan Murah tidak hanya bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi salah satu langkah strategis, menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah dinamika harga komoditas di pasaran.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan TP PKK ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat agar tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan pangan di Kalimantan Selatan,” ujar Syamsir.

Ia menjelaskan, berbagai komoditas pangan strategis disediakan dalam kegiatan tersebut, di antaranya beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya yang banyak dibutuhkan masyarakat.

Syamsir menilai, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah juga berperan penting mendukung pengendalian inflasi daerah. Penyediaan bahan pangan dengan harga murah, menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan potensi kenaikan harga bahan pokok.

“Intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah sangat penting, terutama pada komoditas yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat dapat terbantu, sementara stabilitas harga tetap terjaga,” katanya.

Lebih lanjut, Syamsir menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk distributor, pelaku usaha pangan, serta instansi terkait, untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan pangan di daerah.

“Langkah ini penting untuk mengantisipasi gejolak harga, terutama menjelang periode meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok,” sahutnya.

Selain menjaga stabilitas harga, Gerakan Pangan Murah juga diharapkan dapat menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan pangan secara bijak dan mendukung konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih stabil, sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (MRF/RIW//EYN)

Pertumbuhan Ekonomi Kalsel Solid, Inflasi Terkendali dan Belanja Daerah Terakselerasi

Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalsel) kembali melaporkan capaian impresif pada indikator ekonomi dan fiskal regional. Laporan itu disampaikan pada Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan untuk realisasi hingga 30 April 2026, pada Senin (25/5).

Publikasi dipimpin Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, didampingi Muhtadi, Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Tetik Fajar Ruwandari, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, dan Rimedi Tarigan Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah.

Dalam pemaparannya, Catur Ariyanto Widodo menjelaskan, performa positif yang tercatat sepanjang Triwulan I berhasil dipertahankan dan terus berlanjut hingga April 2026. Lewat pertumbuhan ekonomi yang solid serta penyaluran anggaran yang kian efektif, Kalimantan Selatan mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika perekonomian nasional.

“Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sukses mencapai 5,67% pada Triwulan I 2026,” jelasnya.

Dari sisi pengelolaan fiskal, realisasi Belanja Negara telah mencapai sebesar Rp9,50 triliun atau 31,75% dari pagu, di mana porsi terbesarnya dialokasikan untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,68 triliun.

Selain itu, menurut Catur, kinerja APBD pada periode ini juga mencatatkan surplus sebesar Rp993,29 miliar, menandakan ruang fiskal yang sehat untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan.

Dinamika Neraca Perdagangan dan Tantangan Pengendalian Inflasi Perekonomian Kalimantan Selatan, juga terus menunjukkan resiliensi yang solid memasuki awal kuartal II 2026. Neraca Perdagangan Kalsel pada April 2026 konsisten mencatatkan surplus yang signifikan sebesar US$805,95 juta.

Meski surplus ini mengalami kontraksi sebesar 2,29% (yoy) dan 13,46% (mtm) yang disebabkan pertumbuhan nilai impor yang lebih tinggi dari ekspor, kinerja perdagangan luar negeri tetap impresif.

“Nilai ekspor pada April 2026 mencapai US$1.059,10 juta, tumbuh 15,1%, yang utamanya didorong peningkatan volume ekspor komoditas batubara sebagai penopang utama dengan kontribusi lebih dari 50%,” tambahnya.

Di sisi lain, nilai impor juga naik tajam sebesar 46,06% (yoy) menjadi US$253,15 juta, akibat naiknya nilai impor komoditas minyak petroleum serta kenaikan harga transaksi BBM diesel.

Dari sisi pergerakan harga, tekanan inflasi di Kalimantan Selatan menunjukkan tren melandai pada April 2026. Inflasi tahunan tercatat sebesar 3,67% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,75, turun dan melanjutkan tren positif dari bulan sebelumnya.

Meskipun angka ini masih berada di atas rata-rata inflasi nasional yang menyentuh level 2,42% (yoy), secara bulanan (month-to-month), Kalimantan Selatan justru mencatatkan deflasi sebesar -0,04%, berbeda dengan nasional yang mengalami inflasi 0,13%.

Kabupaten Tanah Laut tercatat sebagai wilayah dengan tekanan inflasi tertinggi di regional yang mencapai 3,96% (yoy), sementara inflasi terendah berada di Kabupaten Kotabaru sebesar 2,90% (yoy).

“Tekanan inflasi tahunan masih didominasi andil komoditas emas perhiasan, beras, dan ikan nila. Namun secara bulanan, deflasi yang terjadi utamanya disumbang penurunan harga pada komoditas daging ayam ras, emas perhiasan, dan terong, yang mampu meredam dorongan inflasi dari angkutan udara dan beras,” ujarnya.

Sebagai langkah mitigasi, Catur menegaskan, TPID di wilayah Kalimantan Selatan terus memperkuat sinergi. Hingga 26 April 2026, pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pasar Murah telah menyalurkan beras SPHP sebesar 3,69 ribu ton.

Langkah strategis lainnya juga terus diimplementasikan, meliputi Gerakan Tanam Padi Serempak dan Optimasi Lahan (Oplah) di Kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Selatan, pemberian bantuan distribusi bapokting di kawasan Basirih, serta penguatan sisi pasokan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan diversifikasi konsumsi yang ditekankan melalui HLM TPID Kota Banjarmasin. (DJPKalselteng-RIW/EYN)

Banua QRIStival 2026, Perkuat Ekosistem Digital dan Sinergi Daerah di Kalimantan Selatan

BANJARMASIN — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menyelenggarakan Banua QRIStival 2026 pada 23 – 24 Mei 2026 di kawasan Siring 0 Kilometer Banjarmasin.

Memasuki penyelenggaraan di tahun ketiganya, Banua QRIStivaI hadir dengan konsep dan inovasi baru yang memadukan semangat digitalisasi pembayaran dengan pelestarian seni budaya khas Kalimantan Selatan, menjadikannya Iebih dari sekadar festival melainkan momentum strategis percepatan ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan modern di Banua.

Data terkini menunjukkan, adopsi QRIS di Kalimantan Selatan terus bertumbuh dan potensi perluasannya masih sangat besar.

Per Maret 2026, jumlah pengguna QRIS tercatat sebanyak 832.209 orang atau baru sekitar 19% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah merchant QRIS mencapai 564.547, sementara volume transaksi tercatat sebanyak 24.696.906 transaksi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi menyatakan, bahwa Banua QRIStival 2026 dirancang sebagai sarana edukasi sekaligus apresiasi kepada masyarakat, yang telah antusias menggunakan QRIS dalam kehidupan sehari-hari.

“Banua QRIStival bukan hanya tentang teknologi pembayaran. Ini adalah wujud kolaborasi nyata antara Bank Indonesia, Penyedia Jasa Pembayaran, dan Pemerintah Daerah dalam mendorong percepatan digitalisasi yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Fadjar menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada Banua Qristival 2026 ini mencanangkan Kawasan Menara 0 Kilometer menjadi kawasan wisata digital pertama di Kalimantan Selatan, sekaligus menjadikan QRIS sebagai kanal pembayaran utama yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin melalui Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, menyambut baik penyelenggaraan Banua QRIStival 2026 yang telah menjadi bagian dari Calendar of Event Kalimantan Selatan.

“Banua QRIStivaI adalah bukti nyata sinergi Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, dan mitra strategis dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi pembayaran di daerah. Saya mengapresiasi penyelenggaraan tahun ini yang tidak hanya menghadirkan aktivitas olahraga, tetapi juga mendorong pelestarian seni dan budaya khas Kalimantan Selatan sebagai identitas daerah yang patut kita banggakan, ” ungkapnya.

Gubernur Kalimantan Selatan juga menekankan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), mengakselerasi digitalisasi transaksi keuangan daerah.

Melalui kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Penyedia Jasa Pembayaran (PJ P), perbankan, dan UMKM, digitalisasi diharapkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari transaksi belanja pemerintah hingga layanan publik berbasis digital.

Masyarakat pun didorong untuk menjadikan transaksi digital sebagai gaya hidup yang praktis, modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Banua QRIStival 2026 diselenggarakan selama dua hari dengan menghadirkan beragam kegiatan olahraga dan hiburan, mulai dari Fun Run, Fun Zumba, Fun Walk, Fun Fit, hingga berbagai perlombaan dan permainan interaktif. Kegiatan ini juga diwarnai dengan nuansa budaya lokal.

Selain itu, pada kegiatan Banua QRlStivaI 2026 juga dilakukan seremoni dan kick-off kompetisi Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Banua 2026. Fesyar Banua terdiri atas beragam rangkaian kegiatan, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah (Eksyar) di Kalimantan Selatan.

Beragam program edukasi, fasilitasi, dan kompetisi dilakukan guna memperkuat ekosistem rantai nilai halal yang terintergrasi dan berkelanjutan, mendukung pembiayaan syariah yang optimal, dan meningkatkan literasi dan inklusi Eksyar.

Pemerintah Daerah bersama Bank Indonesia dan mitra strategis Iainnya menegaskan komitmen bersama, memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Selatan.

Melalui inovasi, kolaborasi, dan sinergi yang berkelanjutan, Banua QRlStivaI 2026 diharapkan memberikan dampak nyata bagi perluasan akseptasi QRIS, peningkatan daya saing UMKM, serta pertumbuhan ekonomi Banua yang lebih inklusif dan berdaya saing. (BIKalsel-RIW/EYN)

Arus Penumpang Angkutan Laut Lebaran 2026 Meningkat, Pelabuhan Trisakti Catatkan Pertumbuhan Tertinggi

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Kalimantan, mencatat peningkatan arus penumpang pada periode angkutan mudik Lebaran Tahun 2026. Hingga periode H-14 sampai dengan H-5, total arus penumpang tercatat mencapai 56.904 orang atau meningkat sebesar 15,45% dibanding periode yang sama tahun 2025, yang mencapai 49.290 orang.

Peningkatan ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut sebagai salah satu moda utama perjalanan mudik, khususnya menuju wilayah Pulau Jawa dan Sulawesi.

Tren ini juga mencerminkan antusiasme masyarakat untuk melakukan perjalanan dan berkumpul bersama keluarga pada momen Hari Raya Idulfitri.

Secara kontribusi per cabang, Pelabuhan Kumai menjadi penyumbang arus penumpang terbesar dengan total 24.713 penumpang, diikuti Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 16.635 penumpang, Sampit 7.456 penumpang, Batulicin 6.596 penumpang, serta Kotabaru sebanyak 1.504 penumpang. Dari sisi pertumbuhan, Pelabuhan Trisakti mencatat peningkatan tertinggi sebesar 30,87% dibanding tahun sebelumnya.

Junior Manager Umum dan Humas Pelindo Sub Regional Kalimantan, Suprayogi Sumarkan menyampaikan, bahwa peningkatan arus penumpang ini telah diantisipasi melalui berbagai langkah strategis, untuk memastikan kelancaran operasional dan kenyamanan pengguna jasa.

“Pelindo telah melakukan berbagai upaya perbaikan layanan, mulai dari peningkatan fasilitas terminal penumpang, optimalisasi alur embarkasi dan debarkasi, hingga penguatan aspek keselamatan dan keamanan di seluruh pelabuhan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suprayogi menambahkan, bahwa keberhasilan pengelolaan arus mudik ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi dengan berbagai stakeholder, antara lain Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), operator kapal, TNI/Polri, serta instansi terkait lainnya yang turut berperan aktif, menjaga kelancaran, keamanan, dan ketertiban selama periode angkutan Lebaran.

Dengan tren peningkatan arus penumpang, Pelindo Sub Regional Kalimantan optimis arus penumpang akan terus meningkat hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Pelindo mengimbau seluruh pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memerhatikan jadwal keberangkatan, serta mematuhi ketentuan yang berlaku demi kelancaran dan keselamatan bersama. (Pelindo-RIW/EYN)

Kalsel Distribusikan Pajak Opsen 601 Miliar, Banjarmasin Jadi Penerima Terbesar

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat dukungan fiskal kepada pemerintah daerah melalui penyaluran pajak opsen. Hingga tahun 2025, Pemprov Kalsel telah mendistribusikan pajak opsen dengan nilai mencapai lebih dari Rp601 miliar, kepada 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil mengatakan, bahwa pajak opsen tersebut berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang dipungut pemerintah provinsi dan kemudian dibagihasilkan kepada pemerintah kabupaten kota.

“Pajak opsen yang kita distribusikan ini bersumber dari PKB dan BBNKB. Dana tersebut dibagikan kepada seluruh kabupaten kota sesuai dengan ketentuan dan formula yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan,” ujar Subhan, baru-baru ini.

Salah satu masyarakat melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Subhan, penyaluran pajak opsen ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat keuangan daerah, sekaligus mendorong kemandirian fiskal pemerintah kabupaten kota. Dana yang diterima diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai pembangunan daerah, peningkatan infrastruktur, serta pelayanan publik kepada masyarakat.

“Pendistribusian pajak opsen dilakukan secara proporsional. Ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung pembangunan di daerah serta memastikan pemerataan manfaat pajak hingga ke tingkat kabupaten kota,” lanjut Subhan.

Dalam distribusi pajak opsen tersebut, Kota Banjarmasin tercatat menjadi daerah penerima terbesar di Kalimantan Selatan pada tahun 2025. Subhan menjelaskan, hal ini tidak terlepas dari tingginya jumlah pemakaian dan kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Banjarmasin dibanding daerah lainnya di Banua.

“Kota Banjarmasin menjadi penerima terbesar karena aktivitas kendaraan bermotor di sana sangat tinggi. Mobilitas masyarakat, kepadatan penduduk, serta aktivitas ekonomi yang intensif berdampak langsung pada tingginya penerimaan PKB dan BBNKB,” sahut Subhan.

Ia menambahkan, Kota Banjarmasin memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Kondisi ini secara otomatis berpengaruh terhadap besaran pajak opsen yang dibagihasilkan kepada pemerintah kota.

Subhan berharap, dana pajak opsen yang diterima masing – masing daerah, dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk terus taat membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik,” tutup Subhan. (MRF/RIW/EYN)

Komisi II DPRD Kalsel, Perkuat Pengawasan Pengelolaan Dana Daerah

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menegaskan perannya dalam mengawal tata kelola keuangan daerah, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan (BABAK) Kalimantan Selatan, pada Rabu (28/1).

Rapat tersebut membahas pengelolaan dana daerah yang ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan. RDP dibuka Ketua DPRD Kalsel Supian HK, dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, didampingi Wakil Ketua Suripno Sumas dan Sekretaris Jahrian beserta anggota Komisi II,

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, pembahasan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD, untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara kuntabel, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Komisi II mendorong adanya penjelasan yang menyeluruh dari pihak – pihak terkait, agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat,” jelasnya.

Disampaikan Yani Helmi, dalam rapat tersebut, pihaknya menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam pengelolaan dana daerah. Beberapa hal yang menjadi sorotan utama meliputi asal-usul dana, dasar kebijakan penempatan dana pada BPD Kalsel, serta mekanisme pengelolaan dan pemanfaatannya agar tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Selain itu, DPRD juga menyoroti transparansi dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi,” jelasnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, hasil rapat masih bersifat sementara, karena belum lengkapnya kehadiran instansi teknis yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan dana tersebut.

Suasana RDP bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan Kalimantan Selatan.

Komisi II DPRD Kalsel memutuskan untuk menunda pelaksanaan RDP, dan akan dijadwalkan kembali dengan menghadirkan seluruh pihak terkait untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif dan utuh.

“Langkah ini diharapkan pengelolaan dana daerah dapat semakin transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah,” tutupnya. (NHF/RIW/EYN)