Ekonomi – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Dukung UMKM, Rumah Sasirangan Kreatif Lengkapi Fasilitas Penunjang

Banjarmasin – Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setdako) Banjarmasin melengkapi fasilitas Rumah Sasirangan Kreatif (RSK) untuk menunjang aktivitas dan pelayanan di pusat pengembangan produk sasirangan tersebut.

Sejumlah kebutuhan penunjang mulai dilengkapi, di antaranya rak pakaian atau produk, perlengkapan kasir, penambahan daya listrik serta berbagai mebel dan fasilitas pendukung lainnya.

Kasubag TU Pimpinan Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Muhtaram mengatakan, pemenuhan fasilitas tersebut dilakukan agar RSK dapat berfungsi secara optimal dan memberikan kenyamanan bagi pengelola maupun masyarakat yang berkunjung.

Kelengkapan fasilitas menjadi bagian penting untuk mendukung operasional RSK, terutama dalam menampilkan berbagai produk sasirangan secara lebih tertata dan memberikan kemudahan dalam proses pelayanan serta transaksi.

“Kita melengkapi mebel dan fasilitas yang diperlukan di Rumah Sasirangan Kreatif. Seperti rak baju, kelengkapan kasir, kemudian penambahan daya listrik dan beberapa kelengkapan lainnya,” ujar Muhtaram, baru baru tadi.

Muhtaram menambahkan, penataan fasilitas juga disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sehingga sarana yang tersedia benar-benar dapat mendukung aktivitas RSK.

Bagian Umum Setdako Banjarmasin berupaya memastikan sarana penunjang yang menjadi tanggung jawabnya dapat tersedia sehingga kegiatan di RSK bisa berjalan lebih optimal.

Ia menyebut keberadaan RSK memiliki peran penting mendukung keberadaan produk lokal, khususnya sasirangan yang merupakan salah satu identitas budaya Kalimantan Selatan.

Karena itu, menurutnya, tempat yang menjadi pusat kegiatan dan promosi produk sasirangan perlu memiliki fasilitas yang representatif.

Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pengelola maupun masyarakat yang datang untuk melihat atau membeli produk.

“Kita berharap dengan dilengkapinya fasilitas ini, aktivitas di Rumah Sasirangan Kreatif bisa lebih maksimal. Pengunjung juga bisa lebih nyaman, sementara produk – produk yang ditampilkan dapat ditata dengan baik,” ucapnya.

Ia menegaskan, pemenuhan fasilitas tersebut bukan semata – mata untuk mempercantik ruangan, tetapi lebih diarahkan pada kebutuhan operasional dan fungsi RSK sebagai tempat pengembangan serta promosi produk kreatif.

Dengan adanya tambahan fasilitas tersebut, RSK diharapkan semakin mampu menjadi ruang yang mendukung pelaku usaha kreatif, khususnya dalam memperkenalkan produk sasirangan kepada masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar daerah.

“Prinsipnya, fasilitas yang kita lengkapi harus benar-benar menunjang fungsi Rumah Sasirangan Kreatif. Jadi apa yang dibutuhkan untuk operasional dan pelayanan kita upayakan untuk dilengkapi,” ujar Muhtaram. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EYN)

Supian HK: Pemusnahan Uang Palsu Perkuat Kepercayaan Masyarakat terhadap Rupiah

Banjarmasin – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menghadiri silaturahmi Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu Daerah (Botasupal) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, yang dirangkai dengan pemusnahan barang bukti uang rupiah palsu di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Rabu (23/9).

Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi lintas lembaga dalam mencegah sekaligus memberantas peredaran uang palsu di Kalimantan Selatan.

Supian HK mengapresiasi langkah tegas Botasupal bersama aparat penegak hukum yang terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran rupiah palsu.

Menurutnya, peredaran uang palsu bukan hanya menimbulkan kerugian secara materiil bagi masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan terhadap sistem keuangan dan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

“Peredaran uang palsu sangat merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan. Pemusnahan barang bukti hari ini adalah pesan kuat bahwa negara hadir dan tidak memberi ruang bagi kejahatan ekonomi,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, barang bukti uang rupiah palsu hasil pengungkapan kasus oleh jajaran Polda dan BINDA Kalsel dimusnahkan menggunakan mesin penghancur kertas atau paper shredder.

Berdasarkan informasi Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan temuan sepanjang tahun 2024 hingga 2025 dengan jumlah sebanyak 463 lembar uang rupiah palsu.

“Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian penting dari upaya bersama untuk mempersempit ruang gerak pelaku pemalsuan uang sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah,” jelasnya.

Supian HK mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi ikut berperan dalam mencegah peredaran uang palsu di lingkungan masing-masing.

Salah satunya dengan meningkatkan kemampuan mengenali ciri keaslian uang rupiah melalui metode 3D, yakni Dilihat, Diraba, dan Diterawang.

“Kalau menemukan uang yang mencurigakan, jangan digunakan dan segera laporkan kepada pihak yang berwajib,” pesannya.

Sementara itu, Kepala BIN Daerah Kalimantan Selatan, Brigjen Pol. Sentot Adi Dharmawan, menegaskan sinergi seluruh anggota Botasupal akan terus diperkuat melalui deteksi dini, sosialisasi mengenai ciri keaslian rupiah hingga penindakan hukum.

“BIN bersama seluruh anggota Botasupal berkomitmen memutus mata rantai peredaran uang palsu dari hulu hingga hilir,” tegas Sentot.

Forum Botasupal sendiri menjadi wadah koordinasi lintas instansi yang melibatkan unsur BIN Daerah, Bank Indonesia, Polda Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel, serta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalimantan Selatan.

Penguatan koordinasi diharapkan membuat upaya pencegahan, edukasi dan penindakan terhadap peredaran uang palsu semakin terintegrasi. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Bank Indonesia dan Botasupal Kalsel, Musnahkan Uang Rupiah Palsu, Perkuat Sinergi Jaga Keaslian Rupiah

Banjarmasin – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, bersama seluruh unsur Forum Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) Daerah, melaksanakan pemusnahan uang Rupiah palsu di Banjarmasin, Rabu (23/9).

Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi rutin Forum BOTASUPAL Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk mencegah dan memberantas peredaran uang Rupiah palsu sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah.

BOTASUPAL Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan Bank Indonesia bersama Badan Intelijen Negara, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kementerian Keuangan, TNI, Pengadilan Tinggi, dan Otoritas Jasa Keuangan di wilayah Kalimantan Selatan.

Kegiatan turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, serta pimpinan instansi unsur BOTASUPAL, perbankan, dan Penyelenggara Jasa Pengelolaan Uang Rupiah (PJPUR) di Kalimantan Selatan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar menyampaikan, bahwa pemusnahan uang Rupiah palsu mencerminkan kuatnya koordinasi antarunsur BOTASUPAL.

Mulai dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi, hingga penghimpunan data dan informasi terkait pemberantasan Rupiah palsu.

“Sinergi ini sesuai amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya Pasal 28, serta Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Haris menegaskan bahwa menjaga keaslian Rupiah merupakan bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan tidak dapat dilakukan satu institusi saja.

“Semangat ini sejalan dengan nilai kearifan lokal masyarakat Banjar Kayuh Baimbai, yaitu kebersamaan, kerja sama, dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama,” tambahnya.

Secara nasional, temuan uang Rupiah palsu masih relatif rendah dan menunjukkan tren menurun. Pada 2025, rasio uang palsu tercatat sebesar 4 lembar per satu juta lembar uang yang beredar atau 4 parts per million (ppm), kemudian menurun menjadi 1 ppm pada Semester I 2026.

Sementara itu, di Kalimantan Selatan, temuan uang Rupiah palsu sepanjang Januari–Mei 2026 tercatat sebanyak 375 lembar, mayoritas pecahan Rp100.000.

“Secara umum, uang palsu yang ditemukan berkualitas rendah sehingga dapat dikenali masyarakat melalui metode 3D: Dilihat, Diraba, dan Diterawang,” ujarnya.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama unsur BOTASUPAL Daerah terus memperkuat langkah pencegahan dan penindakan.

Koordinasi dilakukan untuk merespons setiap pengungkapan kasus, termasuk melalui klarifikasi keaslian uang Rupiah dan penyediaan tenaga ahli untuk mendukung proses penyidikan.

Upaya preventif juga terus diperkuat melalui edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian Rupiah.

Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan keaslian Rupiah melalui metode 3D: Dilihat, Diraba, Diterawang, serta merawat Rupiah dengan menerapkan 5 Jangan: Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, dan Jangan Dibasahi.

“Apabila menemukan atau mencurigai adanya uang Rupiah palsu, masyarakat dapat segera melapor kepada Kepolisian terdekat atau menghubungi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan atau di wilayahnya untuk memperoleh klarifikasi,” tutupnya.

Melalui sinergi BOTASUPAL, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen terus mencegah dan memberantas peredaran uang Rupiah palsu.

Upaya tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah, mendukung kelancaran sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas ekonomi daerah dan nasional. (BIKalsel-RIW/EYN)

PMD Kalsel Berikan Penghargaan BUMDesa Terbaik Tahun 2026

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan penghargaan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap BUMDesa, yang mampu mengembangkan usaha, mengelola potensi lokal, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Kepala DPMD Provinsi Kalsel saat memberikan penghargaan BUMDesa terbaik 2026.

Kegiatan pemberian penghargaan dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Selasa (11/8), dan dihadiri unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola BUMDesa, serta pemangku kepentingan terkait.

Kepala DPMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, dalam sambutannya mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada BUMDesa yang mampu menjalankan kegiatan usaha secara baik, inovatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Iwan, BUMDesa memiliki peran strategis menggerakkan perekonomian desa. BUMDesa dapat menjadi wadah mengelola berbagai potensi yang dimiliki desa sekaligus membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap BUMDesa yang mampu menjalankan usaha dengan baik, inovatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan, pengembangan BUMDesa tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mampu memberikan dampak terhadap masyarakat melalui penciptaan lapangan usaha, pengembangan produk unggulan, serta pemanfaatan potensi lokal secara optimal.

“Setiap desa memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Karena itu, pengelolaan BUMDesa diharapkan dapat disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia di masing – masing wilayah, baik sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, pariwisata, maupun sektor ekonomi lainnya,” lanjutnya.

Selain pengembangan unit usaha, Iwan juga menekankan pentingnya tata kelola BUMDesa yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan yang baik dinilai menjadi salah satu faktor penting agar BUMDesa mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penilaian tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, terdapat 10 BUMDesa yang masuk dalam daftar terbaik.

Peringkat pertama diraih BUMDesa Meranti Jaya, Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan total nilai 1.727.

Posisi kedua ditempati BUMDesa Sumber Mas, Desa Masingai I, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, dengan total nilai 1.570. Sementara itu, peringkat ketiga diraih BUMDesa Bauntung Batua, Desa Tambak Sari Panji, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan total nilai 1.534.

Masuknya 10 BUMDesa dari berbagai kabupaten tersebut menunjukkan adanya perkembangan pengelolaan usaha desa di Kalimantan Selatan.

Masing-masing BUMDesa memiliki potensi dan karakter usaha yang berbeda sesuai dengan kondisi serta sumber daya di wilayahnya.

Iwan berharap, penghargaan BUMDesa terbaik Tahun 2026 tidak berhenti sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan pengelola, tetapi dapat menjadi motivasi bagi seluruh BUMDesa di Kalimantan Selatan untuk terus melakukan inovasi.

Ia juga mendorong BUMDesa yang berhasil mengembangkan usaha agar dapat menjadi contoh dan berbagi pengalaman dengan BUMDesa lainnya.

“BUMDesa yang telah berhasil diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa lainnya, terutama dalam mengembangkan potensi lokal, menciptakan produk unggulan, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” katanya.

Menurut Iwan, keberhasilan BUMDesa juga sangat bergantung pada kemampuan pengelola dalam membaca peluang usaha dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat.

“Oleh karena itu, inovasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam pengembangan BUMDesa ke depan,” tutup Iwan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui DPMD juga akan terus mendorong pembinaan dan pendampingan agar BUMDesa mampu meningkatkan kualitas pengelolaan usaha.

Dengan tata kelola yang semakin profesional, BUMDesa diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu penggerak utama ekonomi di tingkat desa. (MRF/RIW/EYN)

Resmi Berakhir, Pamor Borneo 2026 Catatkan Investasi 64 Miliar

Banjarmasin – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan mitra strategis menutup rangkaian Pamor Borneo 2026 yang berlangsung pada 7–9 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk sinergi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan khususnya Kalimantan Selatan melalui tiga fokus utama. Yaitu penguatan investasi, peningkatan daya saing UMKM, serta perluasan akseptasi pembayaran digital.

Pada sektor investasi, dari 15 proyek yang ditawarkan selama pelaksanaan forum, 12 diantaranya berhasil memperoleh 32 Letter of Interest (LoI) dari 15 investor dengan nilai Rp64,45 triliun.

Selain itu, investor juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan one-on-one meeting bersama pemilik proyek dan kunjungan langsung ke sejumlah lokasi proyek investasi.

Capaian tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong realisasi investasi secara konkret di Kalimantan.

Penguatan pengembangan UMKM menjadi bagian penting dari Pamor Borneo 2026. Lebih dari 50 UMKM unggulan hasil kurasi berpartisipasi menampilkan produk kriya, ready to wear, wastra, dan kuliner.

Selama penyelenggaraan Pamor Borneo 2026, tercatat penjualan UMKM mencapai Rp377 juta, seangkan fasilitasi business deals perdagangan dalam negeri dan ekspor mencapai Rp2,2 miliar.

Dari sisi akses pembiayaan, tercatat komitmen pembiayaan UMKM sebesar Rp1,05 miliar.

Pamor Borneo 2026 turut menghadirkan pameran potensi pariwisata Kalimantan yang menarik sekitar 300 pengunjung.

Selain itu, Pamor Borneo 2026 mendorong masyarakat berwakaf mendukung program wakaf produktif, seperti produksi daging olahan untuk kemandirian pesantren, wakaf produktif kandang ayam untuk pemberdayaan masyarakat, dan wakaf uang untuk dana abadi pendidikan.

Total nominal wakaf yang berhasil terkumpul senilai Rp14,46 juta dari 924 transaksi wakaf masyarakat menggunakan QRIS.

Di sisi sistem pembayaran, Pamor Borneo juga menjadi momoentum untuk memperluas akseptasi dan penggunaan pembayaran digital.

Selama penyelenggaraan kegiatan Pamor Borneo 2026 tercatat lebih dari 3.200 transaksi QRIS.

Penguatan literasi masyarakat turut dilakukan melalui aplikasi Buku Saku Edukasi Digital (BUDI) Bank Indonesia kepada lebih dari 1.500 masyarakat yang berpartisipasi.

Antusiasme masyarakat terhadap Pamor Borneo 2026 juga tercermin pada kanal digital dengan catatan respons positif hampir satu juta dan lebih dari 100 ribu reach akun di media sosial.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar menyampaikan, bahwa capaian Pamor Borneo 2026 mencerminkan kuatnya sinergi Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, Dekranasda, OJK, perbankan, instansi vertikal, asosiasi, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Sinergi ini perlu terus dilanjutkan setelah berakhirnya kegiatan untuk memperkuat akselerasi perekonomian dan digitalisasi pembayaran di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dalam mendorong peningkatan daya saing UMKM, pemberdayaan masyarakat, serta digitalisasi pembayaran, Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin diperkenalkan sebagai Bunda QRIS Kalimantan Selatan.

Peran tersebut diharapkan semakin memperkuat perluasan akseptasi pembayaran digital di tengah masyarakat.

Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi bersama Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui fasilitasi investasi, pemberdayaan UMKM, dan akselerasi digitalisasi.

Melalui kolaborasi tersebut, perkonomian Kalimantan Selatan dan wilayah Kalimantan diharapkan semakin tumbuh tinggi, inklusif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan dan wilayah Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara. (BIKalsel-RIW/EYN)

Angkasa Pura Salurkan TJSL 320 Juta di Banjarbaru

Banjarbaru – PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor kembali menunjukkan komitmennya, memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Bertempat di Puskesmas Landasan Ulin, Banjarbaru, Selasa (14/7), perusahaan menyerahkan bantuan dengan total nilai Rp 319.625.000,00 yang difokuskan pada empat sektor prioritas. Yaitu kesehatan, pendidikan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor kepada Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, sebagai bentuk sinergi PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) dengan pemerintah daerah, mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor mengatakan, bahwa program TJSL merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat melalui berbagai program yang memberikan dampak nyata.

Bandara bukan hanya menjadi pusat konektivitas transportasi udara, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

“Melalui program TJSL ini, kami ingin berkontribusi menciptakan generasi sehat, meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung kepedulian terhadap lingkungan, serta membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Kota Banjarbaru,” ujar General Manager PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Stephanus Millyas Wardana.

Pada kesempatan tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia menyalurkan bantuan melalui empat program TJSL InJourney.

Melalui Program InJourney Lawan Stunting, perusahaan menyerahkan bantuan senilai Rp 164.625.000,00 kepada 127 anak di Kota Banjarbaru. Bantuan berupa paket pemenuhan gizi, terdiri dari susu, sebagai bentuk dukungan terhadap program percepatan penurunan angka stunting yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Di bidang pendidikan, melalui Program InJourney Cerdaskan Bangsa, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) memberikan bantuan perbaikan halaman sekolah kepada SDN 3 Landasan Ulin Utara senilai Rp 30.000.000,00 untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi peserta didik.

Selain itu, perusahaan juga memberikan bantuan pembangunan panggung sekolah kepada SMP Negeri 15 Banjarbaru senilai Rp 50.000.000,00. Panggung tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana kegiatan seni, budaya, pembelajaran, serta pengembangan kreativitas siswa.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, melalui Program InJourney Airports Peduli Lingkungan, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) menyerahkan bantuan mesin pencacah sampah kepada LPM Guntung Payung, Desa Guntung Damar, senilai Rp 25.000.000,00.

Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat sehingga mampu mengurangi timbulan sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi melalui pengolahan sampah organik.

Sementara itu, melalui Program InJourney Airports Rumah Layak Huni, perusahaan menyalurkan bantuan renovasi rumah senilai Rp 50.000.000,00 kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini merupakan wujud kepedulian perusahaan membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat sehingga lebih sehat, aman, dan layak huni.

General Manager menambahkan, bahwa keberhasilan program TJSL tidak terlepas dari kolaborasi yang baik antara PT Angkasa Pura Indonesia (Persero), Pemerintah Kota Banjarbaru, tenaga kesehatan, institusi pendidikan, serta masyarakat.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banjarbaru dan seluruh pemangku kepentingan atas sinergi yang telah terjalin dengan baik. Kolaborasi ini menjadi modal penting menghadirkan program – program sosial yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata,” tambahnya.

Ke depan, Angkasa Pura akan terus memperkuat program TJSL agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.

Program TJSL PT Angkasa Pura Indonesia merupakan implementasi komitmen perusahaan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan Tanpa Kemiskinan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, serta Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Sebagai pengelola Bandara Internasional Syamsudin Noor, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) berkomitmen terus menghadirkan program TJSL yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Kehadiran perusahaan diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas transportasi udara di Kalimantan Selatan, tetapi juga menjadi mitra pembangunan yang mampu menciptakan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. (AngkasaPura-RIW/EYN)

Sosialisasikan SIINas, Disperdagin Undang 100 Pelaku IKM Banjarmasin

Banjarnasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), melaksanakan Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kota

Banjarmasin Tahun 2026, di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (10/6). Sosialisasi dibuka Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin diwakili Sekdako, Ichrom Muftezar.

Dalam sambutan Wali Kota Yamin, yang dibacakan Tezar, pemko menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-500 Tahun Kota Banjarmasin.

“Momentum ini merupakan sarana peningkatan kapasitas dan pemahaman bagi para pelaku industri, yang juga menjadi wujud komitmen kita bersama dalam mendukung penguatan tata kelola sektor industri yang modern, transparan, dan berbasis data,” ungkapnya.

Sektor industri, lanjut Yamin, memiliki peranan strategis dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memperkuat daya saing daerah.

Namun, untuk menyusun kebijakan secara tepat dan efektif, pemerintah memerlukan data industri yang akurat, lengkap, dan terkini.

“Oleh karena itu, kehadiran Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINas menjadi sangat penting sebagai sarana pengelolaan data dan informasi industri yang terintegrasi secara nasional,” jelasnya.

Melalui sistem ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai kondisi industri, sekaligus menjadi dasar perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sektor industri kedepannya.

“Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, setiap perusahaan industri memiliki kewajiban untuk menyampaikan data industri secara berkala melalui akun SIINas,” ucapnya.

Kewajiban ini bukan semata-mata untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi nyata pelaku usaha, mendukung pembangunan sektor industri yang lebih maju dan berkelanjutan.

“Untuk itu, saya berharap melalui kegiatan sosialisasi ini para pelaku industri dapat memahami dengan lebih baik tata cara pengisian, pelaporan, serta manfaat yang dapat diperoleh dari pemanfaatan SIINas,” tuturnya.

Jangan sampai kewajiban penyampaian data dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun ekosistem industri yang sehat dan kompetitif melalui dukungan data yang valid dan terpercaya.

“Saya berharap, pelaku industri di Kota Banjarmasin dapat secara aktif memenuhi kewajiban pelaporan data industri melalui SIINas secara tepat waktu, lengkap, dan akurat, agar kita dapat menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta mendorong pertumbuhan industri yang semakin kuat di Kota Banjarmasin,” ucap Yamin.

Sehingga, sosialisasi yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat besar bagi seluruh peserta dan mampu meningkatkan kepatuhan serta pemahaman pelaku industri terhadap penggunaan SIINas. (SRI/RIW/EYN)

Bank Kalsel Segera Jadi Bank Devisa, Operasional Ditargetkan 17 Juni 2026

Banjarmasin – Komitmen Bank Kalsel bertransformasi menjadi bank devisa, segera memasuki tahap akhir. Bank pembangunan daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, menargetkan mulai beroperasi sebagai bank devisa pada 17 Juni 2026.

Kepastian itu disampaikan Direktur Utama, Fakhrudin, saat menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan di kantor pusat Bank Kalsel di Banjarmasin, Selasa (9/6).

Fakhrudin mengatakan, seluruh persiapan menuju operasional bank devisa telah dilakukan. Saat ini Bank Kalsel tinggal menuntaskan tahapan akhir sebelum resmi memberikan layanan transaksi valuta asing dan kegiatan perbankan internasional lainnya.

Menurutnya, proses menjadi bank devisa memerlukan perjalanan panjang dan pemenuhan berbagai persyaratan regulator.

Setelah memperoleh izin prinsip pada akhir Desember 2025, Bank Kalsel harus memenuhi puluhan persyaratan administratif, operasional, manajemen risiko, teknologi informasi, kepatuhan, hingga kesiapan sumber daya manusia sebelum mendapatkan izin operasional.

Status bank devisa memungkinkan bank melakukan berbagai layanan transaksi dalam mata uang asing, seperti transfer internasional, pembukaan rekening valuta asing, transaksi ekspor-impor, remitansi, hingga layanan pendukung perdagangan internasional sesuai ketentuan regulator.

Fakhrudin menyampaikan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan.

“Kami bersyukur seluruh proses dapat dilalui dengan baik. Ini merupakan hasil kolaborasi dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh pihak yang selama ini mendukung penguatan Bank Kalsel,” ujar Fakhrudin.

Ia optimis, status baru sebagai bank devisa akan memperkuat daya saing Bank Kalsel sekaligus membuka peluang bisnis yang lebih luas.

“Dengan menjadi bank devisa, kami memiliki ruang yang lebih besar untuk melayani kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, termasuk sektor perdagangan internasional. Kami berharap hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fakhrudin juga berharap sinergi antara Bank Kalsel dan insan pers, khususnya PWI Kalimantan Selatan, dapat terus terjalin mendukung penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zaenal Helmie, menyambut positif rencana operasional Bank Kalsel sebagai bank devisa.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan potensi ekonomi Kalimantan Selatan yang didukung sektor pertambangan, perkebunan, perdagangan, dan berbagai sumber daya alam lainnya.

“Kami mengapresiasi capaian Bank Kalsel yang segera menjadi bank devisa. Kehadiran layanan perbankan internasional ini diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi daerah, memperkuat investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan ke depan,” kata Zaenal Helmie.

Dengan status bank devisa, Bank Kalsel diharapkan dapat memperluas layanan kepada pelaku usaha, eksportir, investor, dan masyarakat yang membutuhkan transaksi lintas negara, sekaligus memperkuat peran sebagai motor penggerak perekonomian daerah. (ADV-RIW/EYN)

Cicil Emas BSI Makin Diminati, Meningkat Lebih dari 97,90% Setahun

Jakarta – Di tengah dinamika ekonomi, emas tetap menjadi primadona untuk menjadi salah satu investasi yang diyakini tahan terhadap inflasi. Hal ini dibuktikan dengan tetap meningkatnya animo masyarakat untuk memiliki emas dengan cara mencicil emas logam mulia.

Fenomena ini juga terjadi di Bank Syariah Indonesia yang mencatat pertumbuhan positif di bisnis emas. Tercatat hingga April 2026, cicil emas tumbuh mencapai 97,90% secara year on year mencapai Rp16,93 Triliun.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya diversifikasi investasi serta melihat emas sebagai alternatif instrumen yang aman untuk mencapai tujuan keuangan jangka menengah maupun panjang.

“Emas masih memiliki daya tarik bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi syariah di instrumen yang aman dan diyakini tahan terhadap inflasi. Potensi inilah yang kami garap untuk memperluas jangkauan nasabah emas BSI”, ujar Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna, dalam siaran pers Rabu (10/6).

Layanan cicil emas diminati semua kalangan mulai dari Gen Z, Milenial maupun Baby Boomers. Hal ini juga didorong berbagai faktor diantaranya jangka waktu yang dapat dipilih, angsuran yang disesuaikan, serta logam mulia ANTAM dan BSI Gold menjadi daya tarik nasabah.

Anton mengatakan, emas dapat menjadi asset untuk kebutuhan mendesak/jangka panjang seperti biaya sekolah, pergi haji maupun buat anak-anak muda persiapan pernikahan.

“Untuk itu, kami menyiapkan berbagai ukurang gramase emas logam mulia mulai dari 5 gram emas hingga 100 gram”, tambahnya.

Untuk memperkuat ekosistem emas, sebagai Bank Bulion, saat ini BSI juga bekerjasama dengan ANTAM terkait pasokan stok emas yang harapannya meningkatkan kerja sama yang tidak sekadar kelanjutan, melainkan ekspansi agresif dari sinergi yang sudah terbangun dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun.

Langkah ini menjadi bukti keseriusan mendorong Astacita Pemerintah melalui monetisasi emas dan ekosistem emas yang berkelanjutan. Selama 2025, BSI menyerap lebih dari 60% porsi penjualan emas ANTAM pada kategori pihak berelasi.

Adapun secara total keseluruhan penjualan emas ANTAM, BSI menyerap sekitar 11 persen.

BSI dan ANTAM sepakat meningkatkan kolaborasi mencakup perdagangan emas fisik Logam Mulia (LM) melalui akses digital, penguatan distribusi ritel, hingga sinergi pemasaran, literasi, dan edukasi investasi emas kepada masyarakat. (RIW/EYN)

Laba BSI April 2026 Capai 2,8 Triliun, Penyaluran Zakat Terus Meningkat

Jakarta – Hingga April 2026, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan kinerja solid. Publikasi laporan keuangan bulanan April 2026 pada situs perusahaan menunjukkan, BSI mencatatkan laba bersih (unaudited) mencapai Rp2,80 triliun naik 17,79% secara year on year (YOY).

Dengan total laba tersebut, proyeksi penyaluran zakat perusahaan pada April 2026 sekitar Rp72 miliar yang menunjukkan kebermanfaatan sosial BSI bagi masyarakat yang terus meningkat seiring kinerja. Adapun total asset pada periode ini naik 12,17% menjadi Rp452 triliun.

Laba yang positif juga didukung berjalannya fungsi intermediasi baik dari sisi pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) serta pembiayaan dengan kualitas yang baik.

Hingga April 2026, Perseroan membukukan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp382 triliun tumbuh 17,90% (YOY) yang didominai Tabungan mencapai Rp165 triliun, tumbuh 22,02% (YOY), disusul Deposito dan Giro. Dengan komposisi tersebut, portofolio CASA BSI sebesar 63,48%.

Capaian ini juga ditopang preference masyarakat semakin baik atas produk dan layanan BSI, salah satunya Tabungan Haji. Dari sekitar 203 ribu jamaah haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci tahun ini, sebanyak 83,5% atau sekitar 169 ribu jamaah melakukan pelunasan haji melalui BSI.

Dari sisi pembiayaan, BSI berhasil menumbuhkan dobel digit atau 15,59% (YOY) mencapai Rp332 triliun dengan fokus pada pembiayaan Konsumer.

Meski tumbuh signifikan, secara kualitas pembiayaan yang disalurkan cukup sehat dengan indikasi Non-Performing Financing (NPF) gross 1,80% membaik dari 1,88% periode tahun sebelumnya.

Dari angka tersebut, ekspansi pembiayaan didominasi pembiayaan konsumer dan ritel, sektor produktif, UMKM dan Mikro yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Perseroan juga aktif dalam berbagai program perekonomian pemerintah melalui aspirasi lebih dari 80 ribu koperasi. Hingga Maret 2026 melalui berbagai inisiatif Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp198 miliar kepada 211 dapur MBG, penyaluran KDMP dan penyaluran KUR yang masing-masing menjangkau lebih dari 80 ribu Koperasi dan 17,732 nasabah penerima KUR.

Dari sisi penyediaan rumah bersubsidi, BSI menyalurkan FLPP kuartal I sebanyak 894 nasabah. Adapun total pembiayaan rumah bersubsidi mencapai Rp5,7 triliun. Selain itu BSI juga berpartisipasi di dalam Pembiayaan Program Perumahan (KPP) untuk UMKM.

“BSI terus terus menjaga fundamental performance bisnis dan keuangan melalui optimalisasi aset, penjagaan kualitas pembiayaan, peningkatan fee-based income, penguatan CASA, serta peningkatan produktivitas pegawai melalui pengembangan ekosistem bisnis syariah dan bullion bank sebagai sumber pertumbuhan bisnis.” ujar Direktur Finance and Strategy BSI, Ade Cahyo Nugroho, dalam siaran pers Rabu (10/6).

Dengan strategi tersebut, BSI berharap dapat terus memperkuat posisi sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dan bullion bank, sekaligus menjadi institusi keuangan syariah yang semakin relevan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memberi manfaat bagi seluruh stakeholder. (RIW/EYN)